Peraturan Badan Nomor 66-pojk-04-2017 Tahun 2017 tentang Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1. Konsultan Hukum adalah ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada pihak lain yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
2. Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang selanjutnya disingkat HKHPM adalah organisasi profesi Konsultan Hukum yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal.
3. Kantor Konsultan Hukum yang selanjutnya disingkat KKH adalah persekutuan perdata atau firma yang menjadi wadah bagi Konsultan Hukum dalam melakukan kegiatannya.
4. Pendidikan Profesi adalah suatu pendidikan dasar bagi Konsultan Hukum dengan muatan materi peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan jasa keuangan lainnya yang diselenggarakan oleh HKHPM, pihak lain yang bekerja sama dengan HKHPM, atau pihak yang telah disetujui atau diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

5. Pendidikan Profesional Berkelanjutan adalah suatu pendidikan lanjutan bagi Konsultan Hukum dengan muatan materi peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan jasa keuangan lainnya yang diselenggarakan oleh HKHPM, pihak lain yang bekerja sama dengan HKHPM, atau pihak yang telah disetujui atau diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
6. Laporan Berkala Kegiatan Konsultan Hukum adalah laporan yang memuat informasi tentang kegiatan Konsultan Hukum di pasar modal selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember atau sejak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan apabila terdaftar kurang dari 1 (satu) tahun.
7. Pejabat Negara adalah pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai aparatur sipil negara.

Konsultan Hukum yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Persyaratan pendaftaran Konsultan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
a. Warga Negara INDONESIA;
b. memiliki gelar kesarjanaan dalam pendidikan tinggi hukum (Strata 1);
c. memiliki akhlak dan moral yang baik;

d. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan;
e. berkedudukan sebagai rekan pada KKH yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. dipimpin oleh rekan yang bertanggung jawab atas uji tuntas hukum dan pendapat hukum;
2. dalam melakukan uji tuntas hukum, menerapkan paling rendah 2 (dua) jenjang pengendalian yaitu Konsultan Hukum yang bertanggung jawab menandatangani laporan dan pengawas menengah yang melakukan pengawasan terhadap staf pelaksana;
3. memiliki dan menerapkan sistem pengendalian mutu dalam melakukan uji tuntas hukum dan memberikan pendapat hukum; dan
4. bagi KKH yang hanya memiliki 1 (satu) orang rekan Konsultan Hukum, untuk dapat melaksanakan kegiatan di pasar modal wajib membuat surat perjanjian kerja sama dengan KKH lain yang memiliki rekan Konsultan Hukum tentang pengalihan tanggung jawab apabila Konsultan Hukum yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya;
f. anggota HKHPM;
g. tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan;
h. memiliki keahlian di bidang pasar modal yang dipenuhi melalui program Pendidikan Profesi dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) satuan kredit profesi; dan
i. tidak tergabung dan/atau bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada KKH lain dan/atau profesi penunjang pasar modal lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Permohonan pendaftaran Konsultan Hukum sebagai profesi penunjang pasar modal diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan formulir Permohonan Pendaftaran Konsultan Hukum sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disertai dokumen sebagai berikut:
a. dokumen yang menyangkut Konsultan Hukum:
1. fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
2. fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama konsultan hukum yang bersangkutan;
3. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 1 (satu) lembar;
4. fotokopi kartu keanggotaan dalam HKHPM;
5. fotokopi ijazah sarjana dengan latar belakang pendidikan tinggi hukum (Strata 1) yang telah dilegalisir;
6. fotokopi sertifikat Pendidikan Profesi; dan
7. surat pernyataan dengan meterai cukup yang disusun dengan menggunakan format Surat Pernyataan Konsultan Hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang menyatakan bahwa Konsultan Hukum:
a) tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti

melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan;
b) sanggup bersikap independen, objektif, dan profesional dalam melakukan kegiatan di pasar modal;
c) tidak tergabung dan/atau bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada KKH lain dan/atau profesi penunjang pasar modal lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan d) tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
b. dokumen yang menyangkut KKH:
1. fotokopi akta pendirian KKH beserta perubahan terakhirnya;
2. fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama KKH;
3. surat perjanjian kerja sama antara Konsultan Hukum dengan Konsultan Hukum yang menjadi rekan di KKH lain tentang pengalihan tanggung jawab apabila Konsultan Hukum yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, bagi KKH yang hanya memiliki 1 (satu) orang rekan Konsultan Hukum;
4. bagan organisasi KKH yang menunjukkan pimpinan, susunan rekan, pengawas menengah, dan staf pelaksana;
5. surat keterangan domisili KKH dari instansi yang berwenang dan masih berlaku; dan
6. surat pernyataan dengan meterai cukup yang ditandatangani oleh pimpinan rekan KKH yang menyatakan bahwa KKH akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal dan peraturan lain yang berlaku.

Dalam rangka penelaahan permohonan pendaftaran Konsultan Hukum yang melakukan kegiatan di pasar modal, apabila diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta dokumen tambahan untuk mendukung pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memenuhi persyaratan, paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap, Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal atas nama pemohon.

(1) Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak memenuhi persyaratan, paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
a. permohonan pendaftaran belum lengkap; atau
b. permohonan pendaftaran ditolak karena tidak memenuhi persyaratan.
(2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dianggap telah memenuhi persyaratan.

Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan dan/atau kekurangan dokumen tidak diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal surat pemberitahuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1) huruf a, dianggap telah membatalkan permohonan pendaftaran Konsultan Hukum yang sudah diajukan dan pemohon dapat mengajukan permohonan baru.

Dokumen yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan menjadi milik Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal bagi Konsultan Hukum mempunyai masa berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diajukan permohonan pendaftaran kembali.
(2) Dalam hal Konsultan Hukum akan mengajukan permohonan pendaftaran kembali surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal, Konsultan Hukum dimaksud wajib terlebih dahulu memenuhi seluruh kewajiban berdasarkan peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan dan/atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang belum dipenuhi.
(3) Konsultan Hukum yang mengajukan permohonan pendaftaran kembali dan telah memenuhi seluruh kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan mendapatkan surat tanda terdaftar profesi penunjang

pasar modal yang baru dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun.

(1) Permohonan pendaftaran kembali surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan ketentuan permohonan pendaftaran kembali surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan:
a. paling cepat 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa berlaku surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal berakhir; dan
b. paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah masa berlaku surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal berakhir.
(2) Permohonan pendaftaran kembali surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diajukan dengan menggunakan formulir Permohonan Pendaftaran Kembali Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam hal masa berlaku surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal bagi Konsultan Hukum telah habis, Konsultan Hukum tidak dapat melakukan kegiatan di bidang pasar modal sampai Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal.

Selain kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Konsultan Hukum tidak dapat melakukan kegiatan di pasar modal jika terjadi kondisi:
a. surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal dibatalkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
b. sedang dalam sanksi pembekuan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal.

(1) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menyetujui permohonan pendaftaran kembali surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal baru dalam jangka waktu paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja.
(2) Dalam hal permohonan pendaftaran kembali surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak memenuhi persyaratan maka paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
a. permohonan pendaftaran kembali belum lengkap;
atau
b. permohonan pendaftaran kembali ditolak karena tidak memenuhi persyaratan permohonan pendaftaran kembali.
(3) Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan dan/atau dokumen tidak diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dianggap telah membatalkan permohonan pendaftaran kembali surat tanda

terdaftar profesi penunjang pasar modal yang sudah diajukan.

(1) Konsultan Hukum dianggap mengundurkan diri sebagai Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, apabila:
a. Konsultan Hukum tidak mengajukan permohonan pendaftaran kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); atau
b. pengajuan permohonan pendaftaran kembali tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah berakhirnya masa berlaku surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal.
(2) Dalam hal Konsultan Hukum dianggap mengundurkan diri, Otoritas Jasa Keuangan membatalkan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal tersebut.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku bagi Konsultan Hukum yang surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modalnya telah dinyatakan nonaktif sementara oleh Otoritas Jasa Keuangan karena yang bersangkutan diangkat sebagai Pejabat Negara.

(1) Konsultan Hukum yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan wajib:
a. menaati kode etik dan standar profesi Konsultan Hukum yang disusun oleh HKHPM;
b. bersikap independen, objektif, dan profesional dalam menjalankan tugasnya;
c. mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan dengan jumlah paling sedikit 5 (lima) satuan kredit profesi setiap tahun dalam 1 (satu) kali penyelenggaraan;
d. menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan Laporan Berkala Kegiatan Konsultan Hukum paling lambat pada tanggal 15 Januari tahun berikutnya;
e. melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap perubahan data dan informasi Konsultan Hukum dan/atau KKH disertai dengan dokumen pendukung paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah terjadinya perubahan, mencakup hal sebagai berikut:
1. perpindahan ke KKH lain;
2. keluar dari KKH dimana Konsultan Hukum tersebut bekerja;
3. berstatus sebagai Pejabat Negara;
4. perubahan nama KKH;
5. perubahan alamat KKH; dan/atau
6. perubahan nama pimpinan KKH;

f. melakukan uji tuntas hukum dan memberikan pendapat hukum sesuai dengan standar profesi HKHPM atau standar uji tuntas hukum dan standar pendapat hukum lainnya yang lazim berlaku, sepanjang tidak diatur dalam standar profesi yang disusun oleh HKHPM; dan
g. memenuhi panggilan dan/atau menjalani pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas pemenuhan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.
(2) Dalam hal tanggal 15 Januari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d jatuh pada hari libur, laporan disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
(3) Konsultan Hukum dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Berkala Kegiatan Konsultan Hukum apabila laporan disampaikan setelah batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d atau ayat (2) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari berikutnya.
(4) Konsultan Hukum dinyatakan terlambat menyampaikan laporan perubahan data dan informasi dari Konsultan Hukum dan/atau KKH apabila laporan disampaikan setelah batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai dengan 30 (tiga puluh) hari berikutnya.
(5) Dalam hal Konsultan Hukum menyampaikan Laporan Berkala Kegiatan Konsultan Hukum melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian Laporan Berkala Kegiatan Konsultan Hukum dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(6) Konsultan Hukum dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Berkala Kegiatan Konsultan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila

laporan belum disampaikan setelah batas akhir waktu keterlambatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(7) Konsultan Hukum dinyatakan tidak menyampaikan laporan perubahan data dan informasi dari Konsultan Hukum dan/atau KKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e apabila laporan belum disampaikan setelah batas akhir waktu keterlambatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c mulai berlaku untuk tahun berikutnya sejak Konsultan Hukum memperoleh surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal dari Otoritas Jasa Keuangan.

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun Pendidikan Profesional Berkelanjutan tidak terselenggara, Otoritas Jasa Keuangan dapat MENETAPKAN ketentuan lain.

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
(1) huruf d dan huruf e wajib disampaikan dalam bentuk dokumen cetak.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
(1) huruf d wajib disampaikan dengan menggunakan format Laporan Berkala Kegiatan Konsultan Hukum di Pasar Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Konsultan Hukum yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dilarang:
a. mengalihkan tanggung jawab penugasan di bidang pasar modal kepada pihak lain yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
b. tergabung dan/atau bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada KKH lain dan/atau profesi penunjang pasar modal lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Dalam hal Konsultan Hukum bermaksud untuk nonaktif sementara dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun, Konsultan Hukum harus menyampaikan surat permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan terlebih dahulu dengan menyebutkan jangka waktu nonaktif sementara.
(2) Konsultan Hukum yang terkena sanksi administratif dari Otoritas Jasa Keuangan berupa pembekuan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal, tidak dapat mengajukan permohonan nonaktif sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Jangka waktu nonaktif sementara yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) tahun termasuk perpanjangannya atau sampai dengan masa berlaku surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal berakhir.

(4) Konsultan Hukum yang akan memperpanjang jangka waktu nonaktif sementara harus menyampaikan surat permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum waktu nonaktif sementara berakhir disertai dengan alasan.
(5) Konsultan Hukum yang akan mempersingkat jangka waktu nonaktif sementara harus menyampaikan surat permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal berakhirnya masa nonaktif sementara yang baru disertai dengan alasan.
(6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal atas nama Konsultan Hukum yang bersangkutan akan dinyatakan nonaktif sementara dengan memberikan surat pemberitahuan.
(7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4) atau ayat (5) tidak disetujui, Otoritas Jasa Keuangan akan memberikan surat pemberitahuan.

Konsultan Hukum yang sedang nonaktif sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6):
a. dilarang untuk melakukan kegiatan di pasar modal;
dan
b. dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e sampai dengan berakhirnya masa nonaktif sementara.

Dalam hal Konsultan Hukum mempersingkat jangka waktu nonaktif sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5), sehingga jangka waktu nonaktif sementara menjadi kurang dari 1 (satu) tahun, pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b menjadi

tidak berlaku.

Dalam hal Konsultan Hukum yang sedang nonaktif sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) akan melakukan kembali kegiatan di pasar modal maka Konsultan Hukum:
a. menyampaikan surat permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan formulir Permohonan Aktif Kembali sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
b. melaporkan daftar perubahan data dan informasi dari Konsultan Hukum dan/atau KKH dengan disertai bukti pendukung, jika ada.

Surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal bagi Konsultan Hukum yang sedang nonaktif sementara akan dinyatakan aktif kembali oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan memberikan surat pemberitahuan, jika telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Dalam hal Konsultan Hukum akan mengundurkan diri, Konsultan Hukum wajib menyampaikan surat permohonan pembatalan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal dengan menggunakan formulir Permohonan Pembatalan Surat Tanda Terdaftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyetujui permohonan pembatalan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal:
a. surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal atas nama Konsultan Hukum bersangkutan dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku; dan
b. Konsultan Hukum bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan di pasar modal sejak tanggal surat keputusan pembatalan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal.

(1) Konsultan Hukum yang diangkat dan/atau ditetapkan sebagai Pejabat Negara:
a. menyampaikan pemberitahuan mengenai pengangkatan atau penetapan sebagai Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e angka 3;
b. surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal atas nama Konsultan Hukum yang bersangkutan dinyatakan nonaktif sementara oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan surat pemberitahuan, dan Konsultan Hukum dilarang untuk melakukan kegiatan di pasar modal; dan
c. dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e.
(2) Konsultan Hukum yang tidak lagi menjabat sebagai Pejabat Negara dan akan melakukan kembali kegiatan di pasar modal wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dan huruf d wajib dilaksanakan pada tahun berikutnya.
(4) Dalam hal masa berlaku surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal bagi Konsultan Hukum yang tidak lagi menjabat sebagai Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, penyampaian surat permohonan aktif kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak Konsultan Hukum tidak lagi menjabat sebagai Pejabat Negara.
(5) Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal baru bagi Konsultan Hukum yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6) Surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai masa berlaku sama dengan sisa masa berlaku surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal pada saat Konsultan Hukum dinyatakan nonaktif sementara oleh Otoritas Jasa Keuangan karena diangkat sebagai Pejabat Negara.
(7) Untuk dapat melakukan kegiatan di Pasar Modal kembali, Konsultan Hukum yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memperoleh surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal baru terlebih dahulu dengan menyampaikan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem elektronik, penyampaian pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, permohonan

pendaftaran kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dan/atau kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf e wajib disampaikan melalui sistem elektronik tersebut.
(2) Dalam hal sistem elektronik, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengalami gangguan teknis atau terjadi keadaan kahar, penyampaian pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, permohonan pendaftaran kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dan/atau kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf e dapat dilakukan dalam bentuk dokumen cetak.

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
c. pembatasan kegiatan usaha;
d. pembekuan kegiatan usaha;
e. pencabutan izin usaha;
f. pembatalan persetujuan; dan/atau
g. pembatalan pendaftaran.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 kepada masyarakat.

Konsultan Hukum yang tidak mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c selama 2 (dua) tahun berturut- turut dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan, atau sampai dengan masa berlaku surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal berakhir, dalam hal masa berlaku surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal tersebut kurang dari 1 (satu) tahun.

Konsultan Hukum yang dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, selama masa pembekuan dikecualikan dari kewajiban

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e.

(1) Konsultan Hukum yang dinyatakan terlambat menyampaikan:
a. Laporan Berkala Kegiatan Konsultan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3);
dan/atau
b. laporan perubahan data dan informasi terkait Konsultan Hukum dan/atau KKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4),

dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per laporan.
(2) Konsultan Hukum yang dinyatakan tidak menyampaikan:
a. Laporan Berkala Kegiatan Konsultan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6);
dan/atau
b. laporan perubahan data dan informasi terkait Konsultan Hukum dan/atau KKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7),

dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per laporan.
(3) Bagi Konsultan Hukum yang belum menyampaikan laporan, selain dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diwajibkan untuk menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dan/atau huruf e.

Konsultan Hukum yang tidak lagi berkedudukan sebagai rekan atau tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengikatkan diri dengan pihak ketiga atas nama KKH, tidak dapat melakukan kegiatan di pasar modal.

Permohonan pendaftaran untuk menjadi Konsultan Hukum yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku dan masih dalam proses penyelesaian, tetap diproses berdasarkan ketentuan Peraturan Nomor VIII.B.1, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-16/BL/2011 tentang Pendaftaran Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.

(1) Konsultan Hukum yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini namun belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib:
a. memenuhi persyaratan dan menyampaikan bukti dokumen pendukung kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan; dan
b. memenuhi terlebih dahulu seluruh kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang belum dipenuhi.
(2) Konsultan Hukum yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3, sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini wajib:
a. menyampaikan permohonan pendaftaran ulang kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan formulir Pendaftaran Ulang Sebagai Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan; dan
b. memenuhi terlebih dahulu seluruh kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang belum dipenuhi.

Dalam hal Konsultan Hukum tidak menyampaikan permohonan pendaftaran ulang dan memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) atau belum memenuhi persyaratan, menyampaikan dokumen pendukung dan memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Konsultan Hukum dimaksud dianggap telah mengundurkan diri dan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal atas nama Konsultan Hukum tersebut akan dibatalkan.

Dalam hal Konsultan Hukum telah menyampaikan permohonan pendaftaran ulang kepada Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) atau telah memenuhi persyaratan, menyampaikan dokumen pendukung dan memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal

39 ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan akan menerbitkan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal pengganti.

Kewajiban penyampaian Laporan Berkala Kegiatan Konsultan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-16/BL/2011 tentang Pendaftaran Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal beserta Peraturan Nomor VIII.B.1 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2017

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY