Peraturan Badan Nomor 68-pojk-04-2017 Tahun 2017 tentang Penilai yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1. Penilai adalah orang perseorangan yang dengan keahliannya menjalankan kegiatan penilaian di pasar modal.
2. Penilaian adalah proses pekerjaan untuk memberikan opini tertulis atas nilai ekonomi suatu objek penilaian.
3. Kantor Jasa Penilai Publik yang selanjutnya disingkat KJPP adalah badan usaha yang berbentuk persekutuan dan telah mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi Penilai dalam melakukan kegiatan Penilaian.
4. Pendidikan Profesi adalah suatu pendidikan dasar bagi Penilai dengan muatan materi tentang kegiatan Penilaian dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan jasa keuangan lainnya yang diselenggarakan oleh asosiasi profesi Penilai atau pihak yang telah disetujui atau diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
5. Pendidikan Profesional Berkelanjutan adalah suatu pendidikan lanjutan bagi Penilai dengan muatan materi tentang kegiatan Penilaian dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan jasa keuangan lainnya yang diselenggarakan oleh asosiasi

profesi Penilai atau pihak yang telah disetujui atau diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
6. Asosiasi Profesi Penilai adalah organisasi profesi Penilai yang bersifat nasional yang menaungi Penilai yang melakukan kegiatan Penilaian di pasar modal.
7. Standar Penilaian INDONESIA yang selanjutnya disingkat SPI adalah pedoman dasar yang wajib dipatuhi oleh Penilai dalam melakukan Penilaian.
8. Kode Etik Penilai INDONESIA yang selanjutnya disingkat KEPI adalah pedoman etik yang wajib dipatuhi oleh Penilai.
9. Laporan Berkala Kegiatan Penilai adalah laporan yang memuat informasi tentang kegiatan Penilai di pasar modal selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember atau sejak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan apabila terdaftar kurang dari 1 (satu) tahun.
10. Penugasan Penilaian Profesional adalah penugasan yang diterima oleh Penilai dari pemberi penugasan untuk melakukan Penilaian atas objek, tujuan Penilaian, dan tanggal tertentu dimana Penilai mendasarkan opininya, yang disajikan dalam laporan Penilaian.
11. Karyawan Kunci adalah orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan/atau mengendalikan kegiatan perusahaan, yang meliputi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan manajer dari pihak yang dinilai dan/atau pemberi penugasan.
12. Hubungan Usaha yang Material adalah hubungan usaha yang nilainya lebih dari 5% (lima persen) dari total pendapatan usaha yang diterima pemberi penugasan.
13. Pemberi Penugasan adalah pihak yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan serta pihak yang mengajukan pernyataan pendaftaran atau pihak yang pernyataan

pendaftarannya telah menjadi efektif yang memberikan penugasan Penilaian.
14. Pejabat Negara adalah pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai aparatur sipil negara.

Ruang lingkup kegiatan Penilaian yang dilakukan oleh Penilai mencakup:
a. Penilaian properti; dan/atau
b. Penilaian bisnis.

Dalam melakukan kegiatan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penilai dapat melakukan kegiatan sebagai berikut:
a. kegiatan Penilaian properti, yaitu:
1. Penilaian real properti;
2. Penilaian personal properti;
3. Penilaian pembangunan/pengembangan proyek;
4. Penilaian pengembangan properti;
5. Penilaian aset perkebunan;
6. Penilaian aset perikanan;
7. Penilaian aset kehutanan;
8. Penilaian aset pertambangan; dan
9. Penilaian properti lainnya;
b. kegiatan Penilaian bisnis, yaitu:
1. Penilaian perusahaan dan/atau badan usaha;
2. Penilaian penyertaan dalam perusahaan;
3. Penilaian instrumen keuangan;
4. Penilaian aset tak berwujud;
5. pemberian pendapat kewajaran atas transaksi;
6. penyusunan studi kelayakan proyek dan usaha;
7. Penilaian keuntungan/kerugian ekonomis yang diakibatkan oleh suatu kegiatan atau suatu peristiwa tertentu; dan
8. Penilaian bisnis lainnya.

Penilai yang melakukan kegiatan Penilaian di bidang pasar modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, serta memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Persyaratan pendaftaran Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
a. mempunyai izin Penilai properti dan/atau Penilai bisnis dari Menteri Keuangan;
b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
c. memiliki akhlak dan moral yang baik;
d. telah menjadi anggota Asosiasi Profesi Penilai;
e. tidak bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada KJPP lain dan/atau profesi penunjang pasar modal lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
f. memiliki keahlian di bidang pasar modal yang dipenuhi melalui program Pendidikan Profesi dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) satuan kredit profesi dalam 1 (satu) kali keikutsertaan;
g. berkedudukan sebagai rekan dan/atau sekutu pada KJPP; dan
h. tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan Surat Tanda Terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan.

KJPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Penilai yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
b. berbentuk persekutuan yang dijalankan oleh paling sedikit 2 (dua) orang Penilai, dengan ketentuan masing-masing sekutu merupakan rekan dan salah seorang sekutu bertindak sebagai pemimpin rekan;
c. menerapkan paling sedikit 2 (dua) jenjang pengendalian dalam melakukan Penilaian yaitu Penilai yang bertanggung jawab untuk menandatangani laporan dan pengawas menengah yang melakukan pengawasan terhadap staf pelaksana;
d. memiliki dan menerapkan secara konsisten pedoman pengendalian mutu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Kementerian Keuangan yang mengatur mengenai Penilai publik;
e. bersedia menjalani pemeriksaan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap pelaksanaan pekerjaan Penilaian dan pengendalian mutu pada KJPP yang bersangkutan; dan
f. membuat surat perjanjian dengan Penilai dari KJPP lain yang memiliki ruang lingkup kegiatan Penilaian yang sama tentang pengalihan tanggung jawab apabila Penilai yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, dalam hal KJPP yang bersangkutan tidak memiliki 2 (dua) Penilai dengan ruang lingkup kegiatan Penilaian yang sama.

Permohonan pendaftaran Penilai sebagai profesi penunjang pasar modal diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format Permohonan Pendaftaran Penilai sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(1) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disertai dokumen sebagai berikut:
a. dokumen yang menyangkut Penilai:
1. daftar riwayat hidup terbaru dan data penugasan profesional yang telah ditandatangani di atas meterai yang cukup;
2. fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama Penilai yang bersangkutan;
3. fotokopi kartu tanda penduduk;
4. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 1 (satu) lembar;
5. fotokopi izin Penilai properti dan/atau Penilai bisnis dari Menteri Keuangan sesuai dengan ruang lingkup kegiatan Penilaian yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
6. fotokopi sertifikat Pendidikan Profesi di bidang pasar modal yang diperoleh dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir terhitung sejak tanggal penyelenggaraan Pendidikan Profesi;
7. fotokopi bukti keanggotaan dalam Asosiasi Profesi Penilai;
8. surat rekomendasi dari Asosiasi Profesi Penilai yang menyatakan bahwa Penilai yang

bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Penilai dan layak dipertimbangkan untuk melakukan kegiatan di pasar modal sesuai dengan ruang lingkup kegiatan Penilaian yang dimiliki;
9. surat pernyataan dengan meterai cukup yang disusun dengan menggunakan format Surat Pernyataan Penilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang menyatakan bahwa Penilai:
a) tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan;
b) tidak bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada KJPP lain dan/atau profesi penunjang pasar modal lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
c) mematuhi SPI dan standar Penilaian lain yang berlaku secara internasional jika belum diatur dalam SPI sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, dalam melakukan Penilaian;
d) sanggup mematuhi KEPI;
e) sanggup bersikap independen, objektif, dan profesional dalam melakukan Penilaian; dan f) tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan;

b. dokumen yang menyangkut KJPP:
1. fotokopi akta pendirian KJPP beserta perubahan yang terakhir;
2. fotokopi izin usaha dari Menteri Keuangan;
3. fotokopi surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal pemimpin rekan dari Otoritas Jasa Keuangan;
4. fotokopi surat perjanjian dengan Penilai yang memiliki ruang lingkup kegiatan Penilaian yang sama dari KJPP lain tentang pengalihan tanggung jawab apabila Penilai KJPP yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, dalam hal KJPP yang bersangkutan tidak memiliki 2 (dua) Penilai dengan ruang lingkup kegiatan Penilaian yang sama;
5. bagan organisasi KJPP yang menunjukkan:
a) susunan rekan, pengawas menengah, dan staf pelaksana, beserta nama yang menduduki posisi tersebut; dan b) bahwa dalam melakukan Penilaian, Penilai menerapkan paling tidak 2 (dua) jenjang pengendalian yaitu Penilai yang bertanggung jawab menandatangani laporan, dan pengawas menengah yang melakukan pengawasan terhadap staf pelaksana;
6. fotokopi izin pembukaan cabang KJPP dari Menteri Keuangan, bagi KJPP yang mempunyai cabang;
7. fotokopi surat persetujuan dari Menteri Keuangan mengenai pencantuman nama KJPP asing atau organisasi penilai asing, apabila KJPP bekerja sama dengan KJPP asing atau organisasi penilai asing;
8. dokumen perjanjian kerja sama dengan KJPP asing atau organisasi penilai asing, apabila

KJPP bekerja sama dengan KJPP asing atau organisasi penilai asing;
9. fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama KJPP; dan
10. surat pernyataan dengan meterai cukup yang disusun dengan menggunakan format Surat Pernyataan Pemimpin Rekan KJPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang ditandatangani oleh pemimpin rekan KJPP, yang menyatakan bahwa:
a) KJPP memiliki pedoman pengendalian mutu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan Kementerian Keuangan yang mengatur mengenai Penilai publik;
b) pemimpin rekan KJPP bertanggung jawab atas pelaksanaan pedoman pengendalian mutu yang berlaku pada KJPP yang bersangkutan; dan c) KJPP bersedia untuk menjalani pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pelaksanaan pekerjaan Penilaian dan pengendalian mutu pada KJPP yang bersangkutan.
(2) Dalam memberikan surat rekomendasi kepada Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 8, Asosiasi Profesi Penilai harus mempertimbangkan hal sebagai berikut:
a. Penilai yang bersangkutan telah memiliki pengalaman terlibat dalam proses Penilaian untuk keperluan pasar modal paling sedikit 3 (tiga) penugasan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir; atau
b. Penilai yang bersangkutan dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan terakhir telah mengikuti

pendidikan di bidang pasar modal yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Penilai sejumlah 60 (enam puluh) satuan kredit profesi.
(3) Setiap penyelenggaraan pendidikan di bidang pasar modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit 20 (dua puluh) satuan kredit profesi.

(1) Dalam hal Penilai menambah ruang lingkup kegiatan Penilaian dari Penilai properti atau Penilai bisnis menjadi Penilai properti dan Penilai bisnis, Penilai wajib menyampaikan permohonan penambahan ruang lingkup kegiatan Penilai.
(2) Permohonan penambahan ruang lingkup kegiatan Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format Permohonan Penambahan Ruang Lingkup Kegiatan Penilai sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan melampirkan:
a. surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal yang dimiliki sebelumnya;
b. fotokopi izin Penilai properti dan/atau Penilai bisnis dari Menteri Keuangan sesuai dengan ruang lingkup kegiatan Penilaian yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
c. daftar riwayat hidup terbaru dan data penugasan profesional yang telah ditandatangani di atas meterai yang cukup;
d. surat rekomendasi dari Asosiasi Profesi Penilai yang menyatakan bahwa Penilai yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Penilai dan

layak dipertimbangkan untuk melakukan kegiatan di pasar modal sesuai dengan ruang lingkup kegiatan Penilaian yang dimiliki; dan
e. fotokopi surat perjanjian dengan Penilai lain yang memiliki ruang lingkup kegiatan Penilaian yang sama dari KJPP tentang pengalihan tanggung jawab apabila Penilai yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, dalam hal KJPP yang bersangkutan tidak memiliki 2 (dua) Penilai dengan ruang lingkup kegiatan Penilaian yang sama.

Dalam rangka penelaahan permohonan pendaftaran dan penambahan ruang lingkup kegiatan Penilaian Penilai yang melakukan kegiatan di pasar modal, apabila diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta dokumen tambahan untuk mendukung pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (2).

Dalam hal permohonan pendaftaran atau penambahan ruang lingkup kegiatan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 9 ayat (2) memenuhi persyaratan, paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap, Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal atas nama pemohon.

(1) Dalam hal permohonan pendaftaran atau penambahan ruang lingkup kegiatan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 9 ayat (2) tidak

memenuhi persyaratan, paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
a. permohonan pendaftaran atau penambahan ruang lingkup kegiatan Penilaian belum lengkap;
atau
b. permohonan pendaftaran atau penambahan ruang lingkup kegiatan Penilaian ditolak karena tidak memenuhi persyaratan.
(2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka permohonan pendaftaran atau penambahan ruang lingkup kegiatan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau Pasal 9 ayat (2) dianggap telah memenuhi persyaratan.

Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan dan/atau kekurangan dokumen tidak diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal surat pemberitahuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, dianggap telah membatalkan permohonan pendaftaran Penilai yang sudah diajukan dan pemohon dapat mengajukan permohonan baru.

Dokumen yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan menjadi milik Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal bagi Penilai mempunyai masa berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diajukan permohonan pendaftaran kembali.
(2) Dalam hal Penilai akan mengajukan permohonan pendaftaran kembali surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal, Penilai dimaksud wajib terlebih dahulu memenuhi seluruh kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang belum dipenuhi.
(3) Penilai yang mengajukan permohonan pendaftaran kembali dan telah memenuhi seluruh kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), akan mendapatkan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal yang baru dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun.

(1) Permohonan pendaftaran kembali surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan ketentuan permohonan pendaftaran kembali surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan:
a. paling cepat 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa berlaku surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal berakhir; dan
b. paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah masa berlaku surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal berakhir.

(2) Permohonan pendaftaran kembali surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diajukan dengan menggunakan format Permohonan Pendaftaran kembali Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam hal masa berlaku surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal bagi Penilai telah habis, Penilai tidak dapat melakukan kegiatan di bidang pasar modal sampai Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal.

Selain kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Penilai tidak dapat melakukan kegiatan di pasar modal jika terjadi kondisi:
a. surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal dibatalkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
b. sedang dalam sanksi pembekuan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal.

(1) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menyetujui permohonan pendaftaran kembali surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal baru dalam jangka waktu paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan tersebut secara lengkap.
(2) Dalam hal permohonan pendaftaran kembali surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak

memenuhi persyaratan, paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
a. permohonan pendaftaran kembali belum lengkap;
atau
b. permohonan pendaftaran kembali ditolak karena tidak memenuhi persyaratan permohonan pendaftaran kembali.
(3) Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan dan/atau dokumen tidak diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja setelah tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dianggap telah membatalkan permohonan pendaftaran kembali surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal yang sudah diajukan.

(1) Penilai dianggap mengundurkan diri sebagai Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, apabila:
a. Penilai tidak mengajukan permohonan pendaftaran kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah berakhirnya masa berlaku surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal;
b. pengajuan permohonan pendaftaran kembali tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah berakhirnya masa berlaku surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal; atau
c. Penilai tidak berkedudukan sebagai rekan dan/atau sekutu pada KJPP selama 2 (dua)

tahun.
(2) Dalam hal Penilai dianggap mengundurkan diri, Otoritas Jasa Keuangan membatalkan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal tersebut.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku bagi Penilai yang surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modalnya telah dinyatakan nonaktif sementara oleh Otoritas Jasa Keuangan karena yang bersangkutan diangkat sebagai Pejabat Negara.

(1) Penilai yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan wajib:
a. melakukan Penilaian sesuai dengan SPI, pedoman Penilaian dan penyajian laporan Penilaian yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau standar Penilaian lain yang berlaku secara internasional jika belum diatur dalam SPI, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
b. secara terus-menerus mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan dengan jumlah paling sedikit 5 (lima) satuan kredit profesi setiap tahun;
c. menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan Laporan Berkala Kegiatan Penilai paling lambat pada tanggal 15 Januari tahun berikutnya;
d. melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap perubahan yang berkenaan dengan data dan informasi Penilai dan/atau KJPP paling

lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah terjadinya perubahan tersebut disertai dengan dokumen pendukung;
e. menaati KEPI;
f. melakukan Penilaian sesuai dengan ruang lingkup kegiatan Penilaian sebagaimana tercantum dalam surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal;
g. bersikap independen, objektif, dan profesional dalam melakukan Penilaian; dan
h. memenuhi panggilan dan/atau menjalani pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas pemenuhan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.
(2) Dalam hal tanggal 15 Januari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jatuh pada hari libur, laporan disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
(3) Penilai dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Berkala Kegiatan Penilai apabila laporan disampaikan setelah batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c atau ayat
(2) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari berikutnya.
(4) Penilai dinyatakan terlambat menyampaikan laporan perubahan data dan informasi dari Penilai dan/atau KJPP apabila laporan disampaikan setelah batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan 30 (tiga puluh) hari berikutnya.
(5) Dalam hal Penilai menyampaikan Laporan Berkala Kegiatan Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian Laporan Berkala Kegiatan Penilai dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(6) Penilai dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Berkala Kegiatan Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila laporan belum disampaikan setelah batas akhir waktu keterlambatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(7) Penilai dinyatakan tidak menyampaikan laporan perubahan data dan informasi dari Penilai dan/atau KJPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila laporan belum disampaikan setelah batas akhir waktu keterlambatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Kewajiban Penilai untuk mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b mulai berlaku untuk tahun berikutnya sejak Penilai memperoleh surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal dari Otoritas Jasa Keuangan.

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun Pendidikan Profesi dan/atau Pendidikan Profesional Berkelanjutan tidak terselenggarakan, Otoritas Jasa Keuangan dapat MENETAPKAN ketentuan lain.

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat
(1) huruf c dan huruf d wajib disampaikan dalam bentuk dokumen cetak.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat
(1) huruf c wajib disampaikan sesuai dengan ruang lingkup kegiatan Penilaian atas penugasan dari Pemberi Penugasan, yaitu:
a. laporan Penilaian properti, yang disusun dengan menggunakan format Laporan Berkala Kegiatan Penilai Bidang Jasa Penilaian Properti sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan/atau
b. laporan Penilaian bisnis, yang disusun dengan menggunakan format Laporan Berkala Kegiatan Penilai Bidang Jasa Penilaian Bisnis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam hal Penilai bekerja pada KJPP yang memiliki lebih dari 1 (satu) rekan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, kewajiban Laporan Berkala Kegiatan Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dapat disampaikan secara bersamaan dalam 1 (satu) surat pengantar yang ditandatangani oleh pemimpin rekan KJPP.

Kewajiban pelaporan perubahan data dan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d paling sedikit mencakup hal sebagai berikut:
a. perubahan data dan informasi terkait Penilai yang wajib dilaporkan oleh Penilai yang bersangkutan yang meliputi:
1. perpindahan Penilai ke KJPP lain;
2. menduduki jabatan apapun pada pihak yang memperoleh izin, persetujuan, dan/atau pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif serta afiliasinya; dan/atau
3. berstatus sebagai Pejabat Negara.
b. perubahan data dan informasi terkait KJPP yang wajib dilaporkan oleh pemimpin rekan KJPP yang meliputi:
1. perubahan alamat KJPP;
2. perubahan akta pendirian KJPP termasuk apabila terjadi perubahan susunan rekan, pemimpin rekan, dan/atau perubahan nama KJPP;

3. perubahan izin usaha KJPP dari Menteri Keuangan dalam hal terjadi perubahan nama KJPP;
4. perubahan cabang KJPP yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan;
5. perubahan kerja sama dengan KJPP asing atau organisasi penilai asing yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan;
6. perubahan perjanjian kerja sama dengan Penilai dari KJPP lain; dan/atau
7. penutupan atau pembukaan KJPP.

Penilai yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dilarang:
a. bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada KJPP lain dan/atau profesi penunjang pasar modal lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
b. merangkap jabatan sebagai Pejabat Negara; dan/atau
c. menggunakan tenaga penilai dari KJPP lain, dalam memberikan jasa profesional.

Dalam hal Penilai merangkap jabatan pada pihak yang memperoleh izin, persetujuan, dan/atau yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif, Penilai dan/atau KJPP dilarang memberikan jasa Penilaian atau jasa apapun yang dapat menimbulkan benturan kepentingan terhadap pihak dimana Penilai tersebut merangkap jabatan serta afiliasinya.

Dalam memberikan jasa profesional, khususnya dalam memberikan opini atau Penilaian, Penilai wajib mempertahankan sikap independen.

Penilai tidak independen selama periode penugasan Penilaian profesionalnya apabila Penilai, KJPP, atau orang dalam KJPP:
a. mempunyai kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung yang material pada Pemberi Penugasan, seperti:
1. investasi pada Pemberi Penugasan; atau
2. kepentingan keuangan lain pada Pemberi Penugasan, yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
b. mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemberi Penugasan, seperti:
1. merangkap sebagai Karyawan Kunci pada Pemberi Penugasan;
2. memiliki anggota keluarga dekat yang bekerja pada Pemberi Penugasan sebagai Karyawan Kunci;
3. mempunyai mantan rekan atau karyawan profesional dari KJPP yang bekerja pada Pemberi Penugasan sebagai Karyawan Kunci, kecuali setelah lebih dari 1 (satu) tahun tidak bekerja lagi pada KJPP yang bersangkutan; atau
4. mempunyai rekan atau karyawan profesional dari KJPP yang sebelumnya pernah bekerja pada Pemberi Penugasan sebagai Karyawan Kunci

dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali yang bersangkutan tidak ikut melaksanakan penugasan Penilaian profesional terhadap Pemberi Penugasan tersebut dalam periode Penugasan Penilaian Profesional;
c. mempunyai Hubungan Usaha yang Material secara langsung atau tidak langsung dengan Pemberi Penugasan, dengan Karyawan Kunci yang bekerja pada Pemberi Penugasan, atau dengan pemegang saham utama atau pengendali Pemberi Penugasan;
d. memberikan jasa lain kepada Pemberi Penugasan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; atau
e. memberikan jasa atau produk kepada Pemberi Penugasan dengan dasar fee kontinjen atau komisi, atau menerima fee kontinjen atau komisi dari Pemberi Penugasan.

(1) Pemberian jasa Penilaian profesional kepada Pemberi Penugasan hanya dapat dilakukan oleh seorang Penilai paling lama 3 (tiga) tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal laporan Penilaian pada Penugasan Penilaian Profesional pertama.
(2) Penilai dapat menerima Penugasan Penilaian Profesional kembali dari Pemberi Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 1 (satu) tahun tidak melakukan penugasan Penilaian profesional bagi Pemberi Penugasan tersebut terhitung sejak tanggal laporan Penilaian pada penugasan Penilaian profesional terakhir.

KJPP wajib mempunyai sistem pengendalian mutu dengan tingkat keyakinan yang memadai bahwa KJPP atau karyawannya dapat menjaga sikap independen dengan mempertimbangkan ukuran dan sifat praktik dari KJPP tersebut.

(1) Dalam hal Penilai bermaksud untuk nonaktif sementara dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun, Penilai harus menyampaikan surat permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan terlebih dahulu dengan menyebutkan jangka waktu nonaktif sementara.
(2) Penilai yang terkena sanksi administratif berupa pembekuan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal dari Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Jangka waktu nonaktif sementara yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) tahun termasuk perpanjangannya, atau paling lama sampai dengan masa berlaku surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal berakhir.
(4) Penilai yang akan memperpanjang jangka waktu nonaktif sementara harus menyampaikan surat permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum waktu nonaktif sementara berakhir disertai dengan alasan.

(5) Penilai yang akan mempersingkat jangka waktu nonaktif sementara harus menyampaikan surat permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal berakhirnya masa nonaktif sementara yang baru disertai dengan alasan.
(6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), atau ayat (5) disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal atas nama Penilai yang bersangkutan akan dinyatakan nonaktif sementara dengan memberikan surat pemberitahuan.
(7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), atau ayat (5) tidak disetujui, Otoritas Jasa Keuangan akan memberikan surat pemberitahuan.

Penilai dengan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal yang nonaktif sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (6):
a. dilarang untuk melakukan kegiatan di pasar modal;
dan
b. dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dan huruf d sampai dengan berakhirnya masa nonaktif sementara.

Dalam hal Penilai mempersingkat jangka waktu nonaktif sementara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5), sehingga jangka waktu nonaktif sementara menjadi kurang dari 1 (satu) tahun, pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b menjadi tidak berlaku.

Apabila Penilai dengan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal yang nonaktif sementara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) akan melakukan kembali kegiatan di pasar modal, Penilai menyampaikan:
a. surat permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format Permohonan Aktif Kembali sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
b. fotokopi sertifikat:
1. Pendidikan Profesional Berkelanjutan setiap tahunnya sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b; atau
2. Pendidikan Profesi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf f yang diperoleh paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir dan telah dilegalisasi oleh Asosiasi Profesi Penilai, apabila dalam jangka waktu tersebut Penilai bersangkutan tidak mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan setiap tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b; dan
c. daftar perubahan data dan informasi dari Penilai dan/atau KJPP dengan disertai bukti pendukung, jika ada.

Penilai dianggap mengundurkan diri sebagai Penilai yang melakukan kegiatan di pasar modal, apabila tidak mengajukan surat permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah masa nonaktif sementara berakhir.

Surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal atas nama Penilai yang mengajukan permohonan aktif kembali dan telah memenuhi persyaratan sebagamana dimaksud

dalam Pasal 36, dinyatakan aktif kembali oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan memberikan surat pemberitahuan.

Dalam hal Penilai bermaksud untuk mengundurkan diri sebagai profesi penunjang pasar modal, Penilai wajib terlebih dahulu menyampaikan surat permohonan pembatalan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal dengan menggunakan format Permohonan Pembatalan Surat Tanda Terdaftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyetujui permohonan pembatalan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal:
a. surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal atas nama Penilai bersangkutan dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku; dan
b. Penilai bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan di pasar modal sejak tanggal surat keputusan pembatalan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal.

(1) Penilai yang diangkat dan/atau ditetapkan sebagai Pejabat Negara:
a. menyampaikan pemberitahuan mengenai pengangkatan sebagai Pejabat Negara,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a angka 3;
b. surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal atas nama Penilai yang bersangkutan akan dinyatakan nonaktif sementara oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan surat pemberitahuan, dan Penilai dilarang untuk melakukan kegiatan di pasar modal; dan
c. dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d sampai dengan berakhirnya jabatan dimaksud.
(2) Penilai yang tidak lagi menjabat sebagai Pejabat Negara dan akan melakukan kembali kegiatan di pasar modal, Penilai menyampaikan:
a. surat pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format Permohonan Aktif Kembali sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
b. daftar perubahan data dan informasi dari Penilai dan/atau KJPP dengan disertai bukti pendukung, jika ada.
(3) Penilai yang kembali melakukan kegiatan di pasar modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan huruf c pada tahun berikutnya.
(4) Dalam hal masa berlaku surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal bagi Penilai yang tidak lagi menjabat sebagai Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, penyampaian surat permohonan aktif kembali dan daftar perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak Penilai tidak lagi menjabat sebagai Pejabat

Negara.
(5) Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal baru bagi Penilai yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6) Surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai masa berlaku sama dengan sisa masa berlaku surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal sebelum Penilai dinyatakan nonaktif sementara oleh Otoritas Jasa Keuangan karena diangkat sebagai Pejabat Negara.
(7) Untuk dapat melakukan kegiatan di pasar modal kembali, Penilai yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) wajib memperoleh surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal baru terlebih dahulu dengan menyampaikan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 serta dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemanggilan dan/atau pemeriksaan atas pemenuhan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal terhadap Penilai yang sedang tidak menjalankan kegiatan sementara di pasar modal.
(2) Penilai yang sedang tidak menjalankan kegiatan sementara di pasar modal wajib memenuhi panggilan dan/atau menjalani pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem elektronik, penyampaian pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, penambahan

ruang lingkup kegiatan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), permohonan pendaftaran kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dan/atau kewajiban laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dan huruf d wajib disampaikan melalui sistem elektronik tersebut.
(2) Dalam hal penyampaian pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan penambahan ruang lingkup kegiatan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) disampaikan melalui sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja.
(3) Dalam hal sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami gangguan teknis atau terjadi keadaan kahar, penyampaian pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, penambahan ruang lingkup kegiatan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), permohonan pendaftaran kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dan/atau kewajiban laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dan huruf d dapat dilakukan dalam bentuk dokumen cetak.

(1) Dalam hal Penilai tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Penilai tidak dapat melakukan kegiatan Penilaian di bidang pasar modal.
(2) Dalam hal KJPP tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Penilai pada KJPP tersebut tidak dapat melakukan kegiatan Penilaian di bidang pasar modal.

Penilai yang tidak dapat melakukan kegiatan Penilaian di bidang pasar modal dikarenakan tidak memenuhi persyaratan dalam Pasal 5 huruf g tetap wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d.

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
c. pembatasan kegiatan usaha;
d. pembekuan kegiatan usaha;
e. pencabutan izin usaha;
f. pembatalan persetujuan; dan/atau
g. pembatalan pendaftaran.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 kepada masyarakat.

Penilai yang tidak mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat
(1) huruf b selama 2 (dua) tahun berturut-turut dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan, atau sampai dengan masa berlaku surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal berakhir, dalam hal masa berlaku surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal tersebut kurang dari 1 (satu) tahun.

(1) Penilai yang dinyatakan terlambat menyampaikan:
a. Laporan Berkala Kegiatan Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c;
dan/atau
b. laporan perubahan data dan informasi terkait Penilai dan/atau KJPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, dikenakan sanksi administratif berupa denda masing- masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per laporan.

(2) Penilai yang dinyatakan tidak menyampaikan:
a. Laporan Berkala Kegiatan Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c;
dan/atau
b. laporan perubahan dan informasi terkait Penilai dan/atau KJPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, dikenakan sanksi administratif berupa denda masing- masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per laporan.
(3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) Penilai tetap diwajibkan untuk menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c dan/atau huruf d.

Penilai yang dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal, selama masa pembekuan dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d.

Penilai yang dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 2 (dua) tahun dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan, atau sampai dengan masa berlaku surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal berakhir, dalam hal masa berlaku surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal tersebut kurang dari 1 (satu) tahun.

Permohonan pendaftaran untuk menjadi Penilai yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku dan masih dalam proses penyelesaian, tetap diproses berdasarkan ketentuan Peraturan Nomor VIII.C.1, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-372/BL/2012 tentang Pendaftaran Penilai yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.

Penilai yang telah memiliki surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, wajib:
a. menyampaikan permohonan pendaftaran ulang kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan dengan menggunakan format formulir Pendaftaran Ulang Sebagai Penilai yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini disertai dokumen pendukung; dan
b. memenuhi terlebih dahulu seluruh kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang belum dipenuhi.

Dalam hal Penilai tidak menyampaikan permohonan pendaftaran ulang dan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Penilai dianggap telah mengundurkan diri dan surat tanda terdaftar profesi

penunjang pasar modal atas nama Penilai tersebut akan dibatalkan.

Dalam hal Penilai telah menyampaikan pendaftaran ulang kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Otoritas Jasa Keuangan akan menerbitkan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal pengganti.

Penilai yang telah menerima Penugasan Penilaian Profesional dari Pemberi Penugasan yang sama sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku maka:
a. Penilai tetap dapat melakukan Penugasan Penilaian Profesional kepada Pemberi Penugasan sampai dengan 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
b. pembatasan Penugasan Penilaian Profesional Penilai untuk tahun berikutnya dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:
1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-372/BL/2012 tentang Pendaftaran Penilai Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal beserta Peraturan Nomor VIII.C.1 yang merupakan lampirannya;
2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-394/BL/2008 tentang Independensi Penilai Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal beserta Peraturan Nomor VIII.C.2 yang merupakan lampirannya; dan

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 54/POJK.04/2016 tentang Laporan Berkala Kegiatan Penilai (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5979), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2017

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY