Peraturan Badan Nomor 75-pojk-03-2016 Tahun 2016 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1998 tentang

Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS yaitu bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
4. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
5. Aplikasi Inti Perbankan (Core Banking System) adalah Sistem Elektronik berupa aplikasi untuk proses akhir seluruh transaksi perbankan yang terjadi sepanjang hari, termasuk pengkinian data dalam pembukuan BPR dan BPRS, yang paling sedikit mencakup fungsi nasabah, simpanan, pinjaman, akuntansi dan pelaporan.
6. Pusat Data (Data Center) adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan Sistem Elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
7. Pusat Pemulihan Bencana (Disaster Recovery Center) adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi- fungsi penting Sistem Elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
8. Pangkalan Data (Database) adalah sekumpulan data komprehensif dan disusun secara sistematis, dapat diakses oleh pengguna sesuai wewenang masing-masing, dan dikelola oleh administrator Pangkalan Data

(Database Administrator).
9. Rencana Pemulihan Bencana (Disaster Recovery Plan) adalah dokumen yang berisikan rencana dan langkah- langkah memulihkan kembali akses data, perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan, agar BPR dan BPRS dapat menjalankan kegiatan operasional bisnis yang kritikal setelah adanya gangguan dan/atau bencana.
10. Direksi:
a. bagi BPR dan BPRS berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
b. bagi BPR berbentuk badan hukum:
1) Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2) Perusahaan Daerah adalah direksi pada BPR yang belum berubah bentuk badan hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sesuai dengan UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c. bagi BPR berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

11. Dewan Komisaris:
a. bagi BPR dan BPRS berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
b. bagi BPR berbentuk badan hukum:
1) Perusahaan Umum Daerah adalah dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2) Perusahaan Perseroan Daerah adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3) Perusahaan Daerah adalah pengawas pada BPR yang belum berubah bentuk badan hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sesuai dengan UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c. bagi BPR berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

(1) BPR dan BPRS wajib menyelenggarakan Teknologi Informasi yang paling sedikit berupa:
a. Aplikasi Inti Perbankan dan Pusat Data bagi BPR atau BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah);
atau
b. Aplikasi Inti Perbankan, Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana bagi BPR atau BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah).
(2) BPR dan BPRS dapat menyelenggarakan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara mandiri atau bekerjasama dengan penyedia jasa Teknologi Informasi.
(3) Penyelenggaraan Teknologi Informasi bekerjasama dengan penyedia jasa Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk seluruh atau sebagian penyelenggaraan Teknologi Informasi BPR atau BPRS meliputi penyelenggaraan:
a. Aplikasi Inti Perbankan;
b. Pusat Data;
c. Pusat Pemulihan Bencana; dan/atau
d. Penyelenggaraan Teknologi Informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) BPR dan BPRS wajib menempatkan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) di wilayah INDONESIA.
(2) Pusat Data wajib ditempatkan di lokasi dengan karakteristik risiko yang berbeda dengan lokasi Pusat Pemulihan Bencana.

(1) BPR dan BPRS yang menyelenggarakan secara mandiri Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib:
a. melakukan rekam cadang (back up) data aktivitas yang diproses menggunakan Teknologi Informasi;
dan
b. memiliki installer Aplikasi Inti Perbankan yang digunakan BPR dan BPRS untuk melakukan install ulang.
(2) BPR dan BPRS yang melakukan kerjasama penyelenggaraan Teknologi Informasi dengan penyedia jasa Teknologi Informasi, wajib memastikan bahwa penyedia jasa Teknologi Informasi melakukan rekam cadang data aktivitas dan memiliki installer Aplikasi Inti Perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Data aktivitas BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib disimpan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai dokumen perusahaan.
(4) Rekam cadang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) wajib dilakukan setiap akhir hari untuk seluruh data aktivitas BPR dan BPRS.

(1) BPR dan BPRS wajib memastikan Aplikasi Inti Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mampu:
a. menerapkan ketentuan peraturan perundang- undangan bagi BPR atau BPRS;
b. melakukan pembukuan transaksi antar jaringan kantor:
1. pada hari yang sama bagi BPR dan BPRS yang tidak menyediakan layanan perbankan elektronik (electronic banking) dan tidak melakukan kegiatan sebagai penerbit kartu Automated Teller Machine (ATM);

2. secara online dan real time bagi BPR dan BPRS yang menyediakan layanan perbankan elektronik dan/atau melakukan kegiatan sebagai penerbit kartu Automated Teller Machine (ATM).
c. menghasilkan data dan informasi yang digunakan dalam mendukung proses penyusunan laporan untuk kebutuhan intern dan ekstern.
d. mengonsolidasikan fungsi-fungsi yang terdapat dalam Aplikasi Inti Perbankan untuk mendukung penyediaan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
(2) BPR dan BPRS harus memastikan Aplikasi Inti Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mampu mengimplementasikan profil nasabah secara terpadu (Single Customer Identification File).

(1) BPR dan BPRS dapat melakukan pengembangan dan pengadaan Aplikasi Inti Perbankan:
a. secara mandiri (in-house); atau
b. dengan cara membeli Aplikasi Inti Perbankan yang dikembangkan oleh penyedia Aplikasi Inti Perbankan.
(2) Penyedia Aplikasi Inti Perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus:
a. berbentuk badan hukum;
b. memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidang Teknologi Informasi; dan
c. berkedudukan di wilayah INDONESIA
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikecualikan dalam hal BPR dan BPRS telah memiliki Aplikasi Inti Perbankan pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku dan melakukan kerja sama dengan penyedia Aplikasi Inti Perbankan yang tidak berbentuk badan hukum untuk pengembangan atau pemeliharaan Aplikasi Inti Perbankan dimaksud.

(4) Pengembangan dan pengadaan Aplikasi Inti Perbankan BPR atau BPRS dengan menggunakan penyedia Aplikasi Inti Perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

BPR dan BPRS dilarang melakukan kegiatan penyediaan jasa Teknologi Informasi kepada pihak lain, kecuali terkait dengan produk dan layanan yang disediakan oleh BPR dan BPRS.

Dalam rangka penyelenggaraan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), BPR dan BPRS wajib melakukan pencatatan seluruh transaksi dalam pembukuan BPR atau BPRS pada hari yang sama.

BPR dan BPRS wajib MENETAPKAN wewenang dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris terkait penyelenggaraan Teknologi Informasi.

Wewenang dan tanggung jawab Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 paling sedikit:
a. MENETAPKAN rencana pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi BPR atau BPRS;
b. MENETAPKAN kebijakan dan prosedur terkait penyelenggaraan Teknologi Informasi yang memadai dan

mengomunikasikannya secara efektif, baik pada satuan kerja penyelenggara maupun pengguna Teknologi Informasi;
c. memantau kecukupan kinerja penyelenggaraan Teknologi Informasi dan upaya peningkatannya; dan
d. memastikan bahwa:
1. Teknologi Informasi yang digunakan mendukung perkembangan usaha, pencapaian tujuan bisnis dan kelangsungan pelayanan terhadap nasabah BPR atau BPRS;
2. terdapat kegiatan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan penyelenggaraan dan penggunaan Teknologi Informasi;
3. tersedianya sistem pengelolaan pengamanan informasi (information security management system) yang efektif dan dikomunikasikan kepada satuan kerja penyelenggara dan pengguna Teknologi Informasi; dan
4. kebijakan dan prosedur penyelenggaraan Teknologi Informasi diterapkan secara efektif.

Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 paling sedikit meliputi:
a. mengarahkan dan memantau rencana pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi BPR atau BPRS yang bersifat mendasar; dan
b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi terkait penyelenggaraan Teknologi Informasi BPR atau BPRS.

(1) Dalam rangka penyelenggaraan Teknologi Informasi secara efektif dan efisien, BPR dan BPRS wajib menunjuk satuan kerja atau pegawai yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Teknologi Informasi.
(2) Satuan kerja atau pegawai yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Teknologi Informasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus independen terhadap kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, pembukuan, dan/atau audit intern.
(3) Wewenang dan tanggung jawab satuan kerja atau pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
a. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi terkait dengan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan;
b. mendukung pengembangan dan/atau pengadaan Teknologi Informasi;
c. mendukung implementasi, operasional, dan pemeliharaan Teknologi Informasi; dan
d. melakukan upaya penyelesaian permasalahan terkait operasional Teknologi Informasi, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna Teknologi Informasi.

(1) BPR dan BPRS wajib memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan Teknologi Informasi.
(2) Kebijakan dan prosedur penyelenggaraan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
a. wewenang dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Satuan Kerja atau pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi;
b. pengembangan dan pengadaan;
c. operasional Teknologi Informasi;
d. jaringan komunikasi;
e. pengamanan informasi;

f. Rencana Pemulihan Bencana;
g. audit intern Teknologi Informasi; dan
h. kerjasama dengan penyedia jasa Teknologi Informasi.

(1) Dalam rangka penyelenggaraan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), BPR dan BPRS wajib memiliki Rencana Pemulihan Bencana yang teruji dan memadai.
(2) Rencana Pemulihan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dilaksanakan secara efektif agar operasional BPR dan BPRS tetap berjalan saat terjadi gangguan dan/atau bencana yang signifikan pada sarana Teknologi Informasi yang digunakan.
(3) BPR dan BPRS wajib melakukan uji coba terhadap Rencana Pemulihan Bencana untuk Aplikasi Inti Perbankan, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun dengan melibatkan pengguna Teknologi Informasi.
(4) BPR dan BPRS wajib melakukan kaji ulang terhadap Rencana Pemulihan Bencana secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun dengan mempertimbangkan hasil uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Dalam melakukan pengembangan dan pengadaan Sistem Elektronik BPR dan BPRS wajib melakukan langkah-langkah pengendalian untuk menghasilkan sistem dan data yang terjaga kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity), dan ketersediaan (availability), serta mendukung pencapaian tujuan BPR atau BPRS, antara lain meliputi:
a. MENETAPKAN dan menerapkan prosedur pengembangan dan pengadaan Sistem Elektronik secara konsisten;
b. menerapkan manajemen proyek dalam pengembangan dan pengadaan Sistem Elektronik;

c. melakukan testing yang memadai pada saat pengembangan dan pengadaan Sistem Elektronik termasuk uji coba dengan melibatkan satuan kerja pengguna, untuk memastikan keakuratan dan berfungsinya Sistem Elektronik sesuai kebutuhan pengguna serta kesesuaian satu sistem dengan sistem yang lain;
d. melakukan dokumentasi pengadaan Sistem Elektronik yang dikembangkan dan pemeliharaannya;
e. memiliki manajemen perubahan Sistem Elektronik; dan
f. memastikan Sistem Elektronik BPR dan BPRS mampu menampilkan kembali informasi secara utuh.

BPR dan BPRS wajib memastikan bahwa penyedia jasa Teknologi Informasi BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus berbentuk badan hukum dan berkedudukan di wilayah INDONESIA.

(1) Dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi BPR atau BPRS bekerjasama dengan penyedia jasa Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) BPR dan BPRS wajib:
a. bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi;
b. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi BPR atau BPRS yang diselenggarakan oleh pihak penyedia jasa Teknologi Informasi;
c. memantau reputasi pihak penyedia jasa Teknologi Informasi dan kelangsungan penyediaan layanan kepada BPR atau BPRS;

d. memilih pihak penyedia jasa Teknologi Informasi berdasarkan analisis manfaat dan biaya dengan melibatkan satuan kerja atau pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi;
e. memberikan akses kepada Otoritas Jasa Keuangan terhadap Pangkalan Data secara tepat waktu baik untuk data terkini maupun untuk data yang telah lalu; dan
f. memastikan penyedia jasa Teknologi Informasi:
1. memiliki tenaga ahli yang didukung dengan sertifikat keahlian sesuai dengan keperluan penyelenggaraan Teknologi Informasi;
2. menerapkan prinsip pengendalian Teknologi Informasi secara memadai yang dibuktikan dengan hasil audit yang dilakukan pihak independen;
3. menyediakan akses bagi auditor intern BPR dan BPRS, auditor ekstern yang ditunjuk oleh BPR dan BPRS, dan Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan secara tepat waktu setiap kali dibutuhkan;
4. menyatakan tidak berkeberatan dalam hal Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pihak lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan penyediaan jasa yang diberikan;
5. sebagai pihak terafiliasi, menjaga keamanan seluruh informasi termasuk rahasia bank dan data pribadi nasabah;
6. melaporkan kepada BPR atau BPRS setiap kejadian kritis yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan dan/atau mengganggu kelangsungan operasional BPR atau BPRS;

7. menyediakan Rencana Pemulihan Bencana yang teruji dan memadai;
8. bersedia untuk menyepakati kemungkinan penghentian perjanjian kerja sama sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian (early termination) dalam hal perjanjian kerja sama tersebut menyebabkan atau diindikasikan akan menyebabkan kesulitan pelaksanaan tugas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan; dan
9. memenuhi tingkat layanan sesuai dengan perjanjian tingkat layanan (service level agreement) antara BPR atau BPRS dan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi.
(2) Penyelenggaraan Teknologi Informasi bekerja sama dengan penyedia jasa Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib didasarkan pada perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat pokok- pokok perjanjian kerja sama, termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.
(3) BPR dan BPRS wajib memastikan penyedia jasa Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilarang melakukan pengalihan (subkontrak) sebagian atau seluruh kegiatan penyelenggaraan Teknologi Informasi BPR atau BPRS kepada pihak lain.
(4) BPR dan BPRS tetap wajib melakukan proses seleksi dan melakukan transaksi dengan penyedia jasa Teknologi Informasi dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan didasarkan pada hubungan kerja sama secara wajar (arm’s length principle), termasuk dalam hal penyedia jasa Teknologi Informasi merupakan pihak terkait dengan BPR atau BPRS.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan perjanjian kerja sama penyelenggaraan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Dalam hal kerja sama dengan penyedia jasa Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menyebabkan atau diindikasikan akan menyebabkan kesulitan pelaksanaan tugas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BPR atau BPRS untuk melakukan upaya perbaikan.
(2) BPR atau BPRS wajib menyampaikan rencana tindak dalam rangka upaya perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.
(3) Dalam rangka pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan memberikan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan kepada BPR atau BPRS untuk melakukan upaya perbaikan.
(4) Dalam hal setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BPR atau BPRS tidak dapat melakukan upaya perbaikan, Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan BPR atau BPRS untuk menghentikan kerja sama dengan penyedia jasa Teknologi Informasi sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.

(1) Dalam hal kerja sama dengan penyedia jasa Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) telah direalisasikan, namun terdapat kondisi berupa:
a. memburuknya kinerja penyelenggaraan Teknologi Informasi BPR dan BPRS yang disebabkan oleh penyedia jasa Teknologi Informasi yang dapat berdampak signifikan terhadap kegiatan usaha BPR atau BPRS;
b. penyedia jasa Teknologi Informasi mengalami kesulitan keuangan yang menyebabkan insolven, dalam proses menuju likuidasi, atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;

c. terdapat pelanggaran oleh penyedia jasa Teknologi Informasi terhadap kewajiban menjaga keamanan data dan informasi termasuk rahasia bank dan data pribadi nasabah; dan/atau
d. terdapat kondisi yang menyebabkan BPR atau BPRS tidak dapat menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam rangka pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka BPR dan BPRS wajib melakukan tindakan tertentu.
(2) Tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit:
a. melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh BPR atau BPRS;
b. MEMUTUSKAN tindak lanjut yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan termasuk penghentian kerja sama dengan penyedia jasa Teknologi Informasi apabila diperlukan; dan
c. melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai keputusan tindak lanjut yang telah dan/atau akan diambil, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
(3) Dalam hal BPR dan BPRS MEMUTUSKAN untuk menghentikan kerja sama dengan penyedia jasa Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPR dan BPRS wajib melaporkan penghentian kerja sama kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak penghentian kerja sama dimaksud.

(1) BPR dan BPRS wajib menerapkan upaya pengamanan yang diperlukan untuk mencegah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi yang berpotensi merugikan BPR, BPRS dan/atau nasabahnya.
(2) Dalam rangka menerapkan upaya pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR dan BPRS wajib menjaga kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity), ketersediaan (availability), dan dapat ditelusurinya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang terkait dengan nasabah dan seluruh aktivitas BPR atau BPRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) BPR dan BPRS wajib melakukan pengendalian otorisasi (authorization of control) dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi.

Dalam menyelenggarakan Teknologi Informasi, BPR dan BPRS wajib:
a. menjamin perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pengungkapan data pribadi nasabah dilakukan berdasarkan persetujuan nasabah yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. menjamin penggunaan atau pengungkapan data pribadi nasabah dilakukan berdasarkan persetujuan nasabah yang bersangkutan dan sesuai dengan tujuan yang disampaikan kepada nasabah pada saat perolehan data.

(1) BPR dan BPRS wajib melaksanakan fungsi audit intern terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Fungsi audit intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sebagai bagian dari pelaksanaan audit intern atau dilaksanakan terpisah dari audit intern.
(3) Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR dan BPRS wajib memastikan tersedianya jejak audit (audit trail) terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan Teknologi Informasi untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan lainnya.
(4) Pelaksanaan fungsi audit intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh auditor ekstern.
(5) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan fungsi audit intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

(1) BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan fungsi audit intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat
(1).

(2) Jangka waktu penyampaian laporan pelaksanaan fungsi audit intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a. bagi BPR, mengacu pada jangka waktu penyampaian laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola bagi BPR; dan
b. bagi BPRS, disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Januari untuk audit yang dilaksanakan atas periode akhir tahun sebelumnya.
(3) Dalam hal tanggal 31 Januari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur nasional maka laporan wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi terkini penyelenggaraan Teknologi Informasi BPR atau BPRS:
1. paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku; dan
2. paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Teknologi Informasi efektif beroperasi dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui dan terjadi perubahan mendasar dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi, BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan kondisi terkini sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) kepada Otoritas Jasa Keuangan.

BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan realisasi kerja sama dengan penyedia jasa Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak penyelenggaraan Teknologi Informasi BPR

atau BPRS oleh penyedia jasa Teknologi Informasi efektif beroperasi.

(1) BPR dan BPRS wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai kejadian kritis, penyalahgunaan, dan/atau kejahatan dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi yang dapat atau telah mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan dan/atau mengganggu kelancaran operasional BPR atau BPRS.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan melalui surat elektronik (e-mail) atau telepon paling lambat 1 (satu) hari setelah kejadian kritis, penyalahgunaan dan/atau kejahatan diketahui, yang diikuti dengan laporan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian kritis, penyalahgunaan dan/atau kejahatan diketahui.

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (4), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 17 ayat (4), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat
(1), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), dan/atau Pasal 22 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
a. teguran tertulis;
b. penurunan peringkat tingkat kesehatan;
c. larangan pembukaan jaringan kantor;
d. penghentian sementara sebagian kegiatan usaha BPR dan BPRS; dan/atau

e. pencantuman pengurus BPR atau BPRS dalam daftar pihak-pihak yang memperoleh predikat tidak lulus melalui mekanisme uji kemampuan dan kepatutan BPR dan BPRS.

(1) BPR dan BPRS yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (3), Pasal 24, Pasal 25, dan/atau Pasal 26 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan dengan jumlah paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
(2) BPR dan BPRS dinyatakan terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Otoritas Jasa Keuangan menerima laporan yang disampaikan oleh BPR atau BPRS dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (3), Pasal 24, Pasal 25 dan/atau Pasal 26 ayat (2).

(1) BPR dan BPRS yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (3), Pasal 24, Pasal 25 dan/atau Pasal 26 ayat (2) dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
(2) BPR dan BPRS dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) apabila Otoritas Jasa Keuangan tidak menerima laporan dari BPR atau BPRS dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja setelah batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (3), Pasal 24, Pasal 25 dan/atau Pasal 26 ayat (2).
(3) BPR dan BPRS yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap wajib menyampaikan

laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (3), Pasal 24, Pasal 25 dan/atau Pasal 26 ayat (2).

(1) BPR dan BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib memenuhi peraturan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan berlaku, termasuk bagi BPR atau BPRS dalam proses penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan/atau BPR yang melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi BPRS.
(2) BPR dan BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib memenuhi peraturan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan berlaku, termasuk bagi BPR atau BPRS dalam proses penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau BPR yang melakukan pengalihan izin usaha menjadi BPRS.
(3) Bagi permohonan pendirian BPR atau BPRS yang belum memperoleh persetujuan prinsip dari Otoritas Jasa Keuangan pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku harus memenuhi seluruh ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(4) Bagi permohonan pendirian BPR atau BPRS yang telah memperoleh persetujuan prinsip dari Otoritas Jasa Keuangan pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku wajib memenuhi peraturan dalam dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal izin usaha diterbitkan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi BPR atau BPRS diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini:
a. Surat Keputusan Direksi Bank INDONESIA Nomor 27/164/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank INDONESIA Nomor 27/9/UPPB tentang Penggunaan Teknologi Sistem Informasi oleh Bank; dan
b. Surat Keputusan Direksi Bank INDONESIA Nomor 31/175/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank INDONESIA Nomor 31/14/UPPB tentang Penyempurnaan Teknologi Sistem Informasi Bank dalam Menghadapi Tahun 2000, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2016

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY