Peraturan Badan Nomor 8-pojk-03-2016 Tahun 2016 tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Melaksanakan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri Oleh Bank Umum

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
2. Produk Keuangan Luar Negeri adalah instrumen investasi yang diterbitkan penerbit asing di luar negeri yang mencakup instrumen investasi asing efek dan instrumen investasi asing selain efek.
3. Instrumen Investasi Asing Efek adalah efek yang diterbitkan oleh orang-perseorangan atau badan hukum asing sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
4. Instrumen Investasi Asing Selain Efek adalah Produk Keuangan Luar Negeri selain efek yang diterbitkan oleh bank di luar negeri yang merupakan structured products.
5. Efek adalah surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.
6. Structured Product adalah produk Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan Structured Product bagi Bank.
7. Aktivitas Keagenan adalah seluruh aktivitas yang dilakukan Bank secara langsung maupun tidak langsung meliputi:

a. menindaklanjuti permintaan nasabah Bank di dalam negeri atas Produk Keuangan Luar Negeri;
b. menawarkan Produk Keuangan Luar Negeri kepada nasabah atau calon nasabah yang dilakukan baik melalui penawaran secara tatap muka maupun melalui cara penawaran lainnya, termasuk pemberian informasi mengenai pasar keuangan dan Produk Keuangan Luar Negeri yang dapat mempengaruhi keputusan nasabah untuk membeli Produk Keuangan Luar Negeri;
c. menjadi referral agent yaitu menawarkan Produk Keuangan Luar Negeri yang merupakan produk dari kantor bank atau kantor pusat bank di luar negeri, termasuk memberikan informasi mengenai ketersediaan Produk Keuangan Luar Negeri tertentu di kantor bank dan/atau kantor pusat bank di luar negeri.
8. Nasabah adalah:
a. perseorangan atau badan yang menggunakan atau menerima fasilitas Bank baik dalam bentuk produk maupun jasa;
b. perseorangan atau badan yang akan menggunakan atau diberikan fasilitas oleh Bank baik dalam bentuk produk maupun jasa.
9. Direksi:
a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
b. bagi Bank berbentuk badan hukum:
1) Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2) Perusahaan Daerah adalah direksi pada Bank yang belum berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sesuai UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
d. bagi Bank yang berstatus sebagai kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang.
10. Dewan Komisaris:
a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
b. bagi Bank berbentuk badan hukum:
1) Perusahaan Umum Daerah adalah dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 2015;
2) Perusahaan Perseroan Daerah adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3) Perusahaan Daerah adalah pengawas pada Bank yang belum berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sesuai UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
d. bagi Bank yang berstatus sebagai kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan.

(1) Bank hanya dapat melakukan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri setelah memperoleh persetujuan prinsip dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Untuk menjadi agen Instrumen Investasi Asing Efek, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank harus memenuhi persyaratan sebagai agen Instrumen Investasi Asing Efek sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Bank dilarang bertindak sebagai sub agen dalam melakukan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri.

(1) Produk Keuangan Luar Negeri yang dapat diageni oleh Bank di INDONESIA paling sedikit wajib memenuhi persyaratan:
a. telah terdaftar dan/atau memenuhi ketentuan dari otoritas berwenang di negara tempat penerbit berkedudukan; dan
b. telah dilaporkan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produk Keuangan Luar Negeri berupa Instrumen Investasi Asing Selain Efek yang dapat diageni penjualannya oleh Bank harus berupa Structured Product danwajib memenuhi persyaratan:
a. diterbitkan oleh bank di luar negeri yang memiliki kantor cabang di INDONESIA;
b. dikaitkan dengan variabel dasar berupa nilai tukar dan/atau suku bunga; dan
c. bukan merupakan kombinasi berbagai instrumen dengan transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah dalam rangka yield enhancement yang bersifat spekulatif.
(3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produk Keuangan Luar Negeri berupa Instrumen Investasi Asing Efek yang dapat diageni penjualannya melalui Bank di INDONESIA wajib telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dan memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
(4) Produk Keuangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk dalam program penjaminan Pemerintah karena bukan merupakan simpanan pada Bank.

Penerbit Produk Keuangan Luar Negeri yang dapat dijadikan mitra kerjasama dengan Bank dalam Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri wajib memenuhi kriteria:

a. terdaftar dan memiliki izin usaha dari otoritas berwenang di negara tempat penerbit berkedudukan; dan
b. merupakan badan yang menjadi objek pengawasan dari otoritas berwenang sebagaimana dimaksud dalam huruf
a.

(1) Dalam melakukan aktivitas keagenan Produk Keuangan Luar Negeri, Bank wajib MENETAPKAN klasifikasi Nasabah yang terdiri atas:
a. Nasabah non-retail; dan
b. Nasabah retail.
(2) Nasabah digolongkan sebagai Nasabah non-retail sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam hal Nasabah memiliki pemahaman terhadap karakteristik, fitur, dan risiko dari Produk Keuangan Luar Negeri, yang terdiri atas:
a. perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang terdiri atas:
1. bank;
2. perusahaan Efek;
3. perusahaan pembiayaan;
4. pedagang kontrak berjangka;
5. dana pensiun; dan
6. perusahaan perasuransian.
b. perusahaan selain perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang pada awal investasi pada setiap Produk Keuangan Luar Negeri memenuhi persyaratan:
1. memiliki modal lebih besar dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing; dan
2. telah melakukan kegiatan usaha paling sedikit 36 (tiga puluh enam) bulan berturut-turut.
c. Nasabah Perorangan yang pada saat awal investasi pada setiap Produk Keuangan Luar Negeri memiliki portofolio aset berupa kas, giro, tabungan, dan/atau

deposito, paling sedikit Rp5.000.000.000,00(lima miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing.
(3) Nasabah digolongkan sebagai Nasabah retail sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam hal Nasabah tidak memenuhi kriteria sebagai Nasabah non- retail sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Bank wajib melakukan pengkinian terhadap klasifikasi Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dalam hal terdapat hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan klasifikasi yang telah ditetapkan terhadap Nasabah.

(1) Bank dilarang untuk menawarkan Produk Keuangan Luar Negeri kepada Nasabah retail.
(2) Bank hanya dapat menawarkan Produk Keuangan Luar Negeri kepada Nasabah non-retail sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perbankan, pasar modal, perasuransian, dan dana pensiun.
(3) Bank hanya dapat menawarkan Produk Keuangan Luar Negeri berupa Instrumen Investasi Asing Efek kepada Nasabah non-retail sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam melakukan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri.
(2) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:

a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
b. kecukupan kebijakan, sistem, dan prosedur;
c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang timbul dari aktivitas terkait Produk Keuangan Luar Negeri; dan
d. sistem pengendalian intern atas Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri.

Pengawasan aktif Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a paling sedikit mencakup:
a. MENETAPKAN rencana Bank untuk Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri;
b. MENETAPKAN kebijakan dan prosedur Bank untuk Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri; dan
c. memantau dan mengevaluasi Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri.

Pengawasan aktif Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a paling sedikit mencakup:
a. persetujuan Dewan Komisaris atas rencana Bank untuk Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri; dan
b. evaluasi pelaksanaan rencana Bank terkait Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri.

(1) Bank dalam rangka pemenuhan kecukupan kebijakan, sistem, dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b harus memiliki dan menerapkan kebijakan, sistem, dan prosedur manajemen risiko dalam Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri.

(2) Kebijakan, sistem, dan prosedur manajemen risiko dalam Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
a. kebijakan mengenai persyaratan dan kesesuaian profil Produk Keuangan Luar Negeri yang akan diageni dengan profil risiko Nasabah;
b. kebijakan penilaian profil risiko Nasabah;
c. prosedur pelaksanaan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri yang paling sedikit mencakup:
1. pelaksanaan kerja sama Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri antara Bank dengan penerbit Produk Keuangan Luar Negeri;
2. pelaksanaan penawaran Produk Keuangan Luar Negeri yang diageni kepada Nasabah termasuk syarat-syarat pengisian formulir tentang profil risiko Nasabah sebelum pembelian Produk Keuangan Luar Negeri; dan
3. eksekusi transaksi Produk Keuangan Luar Negeri yang diageni dengan Nasabah termasuk sistem pencatatan pada Bank.
d. kebijakan sumber daya manusia yang mengatur penugasan pegawai tetap Bank untuk menangani Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri;
e. kebijakan mengenai pengelolaan dokumen keagenan termasuk perjanjian kerjasama tertulis antara Bank dengan pihak-pihak yang terkait dengan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri, termasuk dengan penerbit dan/atau kustodian di luar negeri;
f. prosedur penyelesaian sengketa terkait dengan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri;
dan
g. prosedur untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta informasi untuk Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri.

(3) Perjanjian kerja sama tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e paling sedikit mencakup:
a. kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak termasuk waktu pelaksanaan hak dan kewajiban, serta kondisi yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan hak dan kewajiban;
b. penetapan jangka waktu perjanjian kerjasama;
c. penetapan klausula yang memuat kondisi batalnya perjanjian kerja sama termasuk klausula yang memungkinkan Bank menghentikan kerja sama sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian; dan
d. kejelasan penyelesaian hak dan kewajiban masing- masing pihak dalam hal perjanjian kerja sama berakhir dan dalam hal terjadi pembatalan perjanjian kerja sama.

Bank dalam rangka pemenuhan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c harus memastikan bahwa:
a. Bank atau lembaga keuangan yang menjadi pihak-pihak yang terkait dengan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri telah terdaftar dan memperoleh izin dari otoritas berwenang di negara tempat kedudukan pihak tersebut;
b. negara tempat kedudukan pihak-pihak yang terkait dengan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri memiliki ketentuan mengenai perlindungan nasabah yang paling sedikit sama dengan ketentuan yang berlaku di INDONESIA;
c. semua unit kerja terkait Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri telah memahami dan

mempertimbangkan risiko Produk Keuangan Luar Negeri dalam menjalankan Aktivitas Keagenan;
d. dokumen penawaran Produk Keuangan Luar Negeri yang disampaikan kepada Nasabah merupakan dokumen tersendiri untuk setiap produk; dan
e. Produk Keuangan Luar Negeri berupa Instrumen Investasi Asing Efek yang diageni, telah terdaftar dan memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Bank dalam rangka pemenuhan sistem pengendalian intern sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d harus melakukan evaluasi dan audit terhadap Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
(2) Hasil evaluasi dan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah laporan hasil audit selesai disusun.

Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan terhadap efektivitas dan kesesuaian penerapan manajemen risiko Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri.

(1) Bank wajib melakukan analisis mengenai Produk Keuangan Luar Negeri yang akan ditawarkan antara lain mengenai status, kinerja, dan reputasi penerbit serta karakteristik dan risiko Produk Keuangan Luar Negeri yang ditawarkan bagi Bank dan Nasabah.

(2) Dalam rangka penawaran, Bank wajib memberikan informasi secara transparan kepada Nasabah mengenai Produk Keuangan Luar Negeri yang ditawarkan termasuk penegasan bahwa Produk Keuangan Luar Negeri bukan produk Bank yang menjadi agen penjual dan tidak digolongkan sebagai simpanan pada Bank sehingga tidak termasuk dalam program penjaminan Pemerintah.
(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencakup:
a. penerbit, nama, jenis, spesifikasi, karakteristik, dan fitur produk;
b. fungsi dan kesesuaian produk terhadap kebutuhan Nasabah;
c. perhitungan pendapatan atau imbal hasil (return) dari produk;
d. risiko produk yang ditawarkan termasuk kemungkinan kerugian nilai investasi Nasabah akibat fluktuasi nilai investasi sesuai kondisi pasar (risiko pasar), kualitas aset yang mendasari (risiko kredit), dan risiko operasional terutama settlement risk;
e. perhitungan perkiraan kerugian terburuk yang mungkin dapat terjadi;
f. syarat dan kondisi produk yang meliputi biaya, jangka waktu, masa jeda (cooling offperiod), prosedur setelmen, penghentian sebelum jatuh waktu (early termination); dan
g. mekanisme penyelesaian sengketa.
(4) Dalam rangka menjalankan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri, Bank wajib menatausahakan dokumen penawaran Produk Keuangan Luar Negeri secara tertulis dalam bahasa INDONESIA.
(5) Bank harus memastikan bahwa perjanjian atau kontrak antara Bank dengan Nasabah memiliki kekuatan hukum, memuat informasi mengenai Produk Keuangan Luar Negeri yang akan dibeli Nasabah serta memuat informasi mengenai sarana yang dapat digunakan oleh Nasabah

untuk mengetahui kinerja investasi Produk Keuangan Luar Negeri.
(6) Bank wajib menyampaikan informasi kinerja investasi kepada Nasabah yang disampaikan secara transparan yang mencakup nilai investasi, perubahan nilai investasi, dan alasan perubahan nilai investasi secara berkala.

(1) Bank dilarang melakukan tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mengakibatkan Nasabah menganggap:
a. Produk Keuangan Luar Negeri merupakan produk Bank;
b. Bank memberikan jaminan atas pencairan Produk Keuangan Luar Negeri;
c. Bank memberikan kepastian atas besarnya imbal hasil atas Produk Keuangan Luar Negeri;
d. Bank memberikan jaminan atas pemenuhan kontrak transaksi Produk Keuangan Luar Negeri berupa Instrumen Investasi Asing Selain Efek yaitu Structured Product yang mencakup kombinasi transaksi derivatif dengan transaksi derivatif, untuk kepentingan Nasabah atau penerbit Produk Keuangan Luar Negeri; dan/atau
e. Bank memberikan komitmen untuk sewaktu-waktu bersedia membeli (stand-by buyer) Produk Keuangan Luar Negeri.
(2) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menghentikan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri tertentu dalam hal menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri menjadi tidak sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan/atau memiliki peningkatan potensi risiko yang dapat membahayakan Bank.

(3) Dalam melakukan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri, untuk meminimalisasi risiko Bank menjadi sarana dan/atau sasaran tindak pidana pencucian uang Bank wajib menerapkan prosedur customer due diligence sesuai ketentuan yang mengatur mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi bank umum.

(1) Bank yang dapat mengajukan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan:
a. Bank merupakan bank umum yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
b. Bank mencantumkan rencana Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri dalam rencana bisnis Bank; dan
c. Bank memiliki sistem operasi dan prosedur yang didukung oleh teknologi informasi yang memadai untuk dapat menjalankan manajemen risiko atas Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri.
(2) Rencana Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
a. jenis Produk Keuangan Luar Negeri yang akan diageni;
b. penjelasan mengenai kelompok Nasabah yang menjadi target Produk Keuangan Luar Negeri yang akan diageni; dan
c. estimasi volume Produk Keuangan Luar Negeri yang akan diageni.

(1) Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus disampaikan kepada Otoritas Jasa

Keuangan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum melaksanakan Aktivitas Keagenan.
(2) Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dan paling sedikit memuat:
a. tanggal rencana pelaksanaan kegiatan keagenan;
b. dokumen kebijakan, sistem, dan prosedur pelaksanaan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
c. struktur organisasi dan pembagian kewenangan serta tanggung jawab unit atau pejabat yang menangani Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri;
d. dokumen hasil identifikasi dan analisis Bank terhadap risiko yang melekat pada Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 termasuk risiko hukum;
e. hasil uji coba metode pengukuran dan pemantauan risiko yang melekat;
f. sistem informasi akuntansi; dan
g. hasil analisis aspek-aspek hukum.
(3) Dalam rangka pemberian persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta dokumen selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan prinsip atau penolakan permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak dokumen diterima lengkap.

(1) Bank wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap Produk Keuangan Luar Negeri yang akan diageni berupa:

a. Produk Keuangan Luar Negeri yang pertama kali ditawarkan oleh Bank kepada Nasabah; dan
b. Produk Keuangan Luar Negeri baru, paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum kegiatan penawaran dimulai.
(2) Laporan Produk Keuangan Luar Negeri yang akan diageni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup informasi:
a. Produk Keuangan Luar Negeri telah terdaftar dan/atau memenuhi ketentuan dari otoritas berwenang di negara tempat penerbit berkedudukan;
dan
b. penerbit Produk Keuangan Luar Negeri merupakan lembaga keuangan di luar negeri yang memiliki izin dari otoritas berwenang di negara tempat penerbit berkedudukan.
(3) Pelaporan Produk Keuangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan setelah Bank memperoleh persetujuan prinsip untuk melakukan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(4) Bank wajib menyampaikan laporan realisasi Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kegiatan penawaran produk untuk pertama kali dilakukan.
(5) Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak berlaku bagi Instrumen Investasi Asing Selain Efek berupa transaksi derivatif yang merupakan transaksi hedging murni.

(1) Bank menyampaikan laporan rutin Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri setiap bulan secara online melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Dalam hal penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) belum dapat dilakukan, Bank menyampaikan laporan rutin setiap bulan secara online

melalui sistem Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU).
(3) Penyampaian laporan rutin setiap bulan secara online melalui sistem LKPBU sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan sesuai tata cara, format, dan jangka waktu sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai LKPBU.

Permohonan persetujuan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri, Laporan Realisasi Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri, dan Laporan Produk Keuangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) disampaikan kepada:
a. Departemen Pengawasan Bank terkait atau Kantor Regional 1 Jabodetabek, Banten, Lampung dan Kalimantan, bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dan Provinsi Banten; atau
b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) serta Provinsi Banten.

Dalam hal Bank akan melakukan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri berupa Instrumen Investasi Asing Efek, selain tunduk pada ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Bank harus memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai penjualan instrumen investasi asing efek.

(1) Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (3), Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), Pasal 3 ayat (3), Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (4), Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 12 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (4), Pasal 14 ayat (6), Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat
(3), Pasal 18 ayat (1) atau Pasal 18 ayat (4), dikenakan sanksi administratif berupa:
a. teguran tertulis;
b. penurunan tingkat kesehatan Bank;
c. pembekuan dan pencabutan persetujuan untuk kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk Bank secara keseluruhan;
d. pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti tetap dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
dan/atau
e. pencantuman pemegang saham, pengurus atau pejabat eksekutif dalam daftar tidak lulus di bidang perbankan.
(2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Bank INDONESIA Nomor 12/9/PBI/2010

tanggal 29 Juni 2010 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Aktivitas Produk Keuangan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5139) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 26 Januari 2016

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 27 Januari 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY