Peraturan Badan Nomor 8-pojk-05-2018 Tahun 2018 tentang Pendanaan Dana Pensiun

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, termasuk Dana Pensiun yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah.
2. Dana Pensiun Pemberi Kerja yang selanjutnya disingkat DPPK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun

iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.
3. Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang selanjutnya disingkat DPLK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.
4. Peraturan Dana Pensiun yang selanjutnya disingkat PDP adalah peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun.
5. Manfaat Pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam PDP.
6. Program Pensiun Manfaat Pasti yang selanjutnya disingkat PPMP adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam PDP atau program pensiun lain yang bukan merupakan program pensiun iuran pasti.
7. Program Pensiun Iuran Pasti yang selanjutnya disingkat PPIP adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam PDP dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing- masing peserta sebagai Manfaat Pensiun.
8. Manfaat Lain adalah pembayaran manfaat selain Manfaat Pensiun yang dapat dilakukan oleh Dana Pensiun dan diatur dalam PDP.
9. Program Manfaat Lain adalah program yang menyelenggarakan atau memberikan Manfaat Lain yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun.
10. Program Manfaat Lain Manfaat Pasti yang selanjutnya disingkat PMLMP adalah Program Manfaat Lain yang manfaatnya ditetapkan dalam PDP atau Program Manfaat Lain yang bukan merupakan Program Manfaat Lain iuran pasti.

11. Program Manfaat Lain Iuran Pasti yang selanjutnya disingkat PMLIP adalah Program Manfaat Lain yang iurannya ditetapkan dalam PDP dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai Manfaat Lain.
12. Pendiri adalah:
a. orang atau badan yang membentuk DPPK; atau
b. bank atau perusahaan asuransi jiwa yang membentuk DPLK.
13. Mitra Pendiri adalah pemberi kerja yang ikut serta dalam suatu DPPK Pendiri, untuk kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya.
14. Pemberi Kerja adalah Pendiri atau Mitra Pendiri yang mempekerjakan karyawan.
15. Pengurus adalah pengurus Dana Pensiun.
16. Dewan Pengawas adalah dewan pengawas Dana Pensiun.
17. Peserta adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan PDP.
18. Kekayaan untuk Pendanaan adalah kekayaan Dana Pensiun yang diperhitungkan untuk menentukan kualitas pendanaan Dana Pensiun.
19. Liabilitas Solvabilitas adalah kewajiban Dana Pensiun yang dihitung berdasarkan anggapan bahwa Dana Pensiun dibubarkan pada tanggal valuasi aktuaria.
20. Nilai Kini Aktuarial adalah kewajiban Dana Pensiun yang dihitung berdasarkan anggapan bahwa Dana Pensiun terus berlangsung sampai dipenuhinya seluruh kewajiban kepada Peserta dan pihak yang berhak.
21. Surplus adalah kelebihan Kekayaan untuk Pendanaan dari Nilai Kini Aktuarial.
22. Defisit adalah kekurangan Kekayaan untuk Pendanaan dari Nilai Kini Aktuarial.
23. Kekurangan Solvabilitas adalah kekurangan Kekayaan untuk Pendanaan dari Liabilitas Solvabilitas.

24. Rasio Pendanaan adalah hasil bagi Kekayaan untuk Pendanaan dengan Nilai Kini Aktuarial.
25. Rasio Solvabilitas adalah hasil bagi Kekayaan untuk Pendanaan dengan Liabilitas Solvabilitas.
26. Dana Terpenuhi:
a. bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPMP adalah keadaan Dana Pensiun yang Kekayaan untuk Pendanaannya tidak kurang dari Nilai Kini Aktuarialnya; atau
b. bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPIP adalah kondisi dimana iuran bulanan yang jatuh tempo telah disetorkan kepada DPPK yang menyelenggarakan PPIP.
27. Iuran Minimum adalah iuran yang wajib disetor ke DPPK untuk pendanaan program pensiun.
28. Iuran Sukarela Peserta adalah tambahan iuran yang berasal dari Peserta DPPK untuk meningkatkan Manfaat Pensiun.
29. Iuran Normal adalah iuran yang diperlukan dalam satu tahun untuk mendanai bagian dari nilai sekarang Manfaat Pensiun yang dialokasikan pada tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan jumlah yang lebih besar di antara jumlah iuran Peserta yang ditetapkan dalam PDP dan bagian dari nilai sekarang Manfaat Pensiun yang dialokasikan pada tahun yang bersangkutan, sesuai dengan metode valuasi aktuaria yang dipergunakan.
30. Iuran Tambahan adalah iuran yang disetor untuk melunasi Defisit.
31. Aktuaris adalah konsultan aktuaria yang telah memperoleh surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan.
32. Laporan Aktuaris adalah laporan hasil valuasi aktuaria yang disusun oleh Aktuaris yang dijadikan dasar perhitungan iuran, pembayaran Manfaat Pensiun, dan/atau Manfaat Lain.

33. Laporan Aktuaris Berkala adalah laporan aktuaris yang disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan, bukan untuk pengesahan pembentukan Dana Pensiun, perubahan PDP, atau pembubaran Dana Pensiun.

(1) Pengurus dari DPPK yang menyelenggarakan PPMP wajib melaporkan kualitas pendanaan PPMP secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Kualitas pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi keadaan sebagai berikut:
a. tingkat pertama, yaitu apabila DPPK yang menyelenggarakan PPMP berada dalam keadaan Dana Terpenuhi;
b. tingkat kedua, yaitu apabila Kekayaan untuk Pendanaan kurang dari Nilai Kini Aktuarial dan tidak kurang dari Liabilitas Solvabilitas; dan
c. tingkat ketiga, yaitu apabila Kekayaan untuk Pendanaan kurang dari Liabilitas Solvabilitas.

(1) Kualitas pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dinilai berdasarkan valuasi aktuaria.
(2) Valuasi aktuaria sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan dengan menentukan:
a. Liabilitas Solvabilitas; dan
b. Nilai Kini Aktuarial.

(3) Liabilitas Solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan jumlah yang lebih besar antara himpunan iuran Peserta beserta hasil pengembangannya dan nilai sekarang Manfaat Pensiun yang dihitung berdasarkan asumsi bahwa Peserta berhenti bekerja pada tanggal valuasi aktuaria dan seluruhnya telah memiliki hak atas dana.
(4) Nilai Kini Aktuarial sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b dihitung berdasarkan jumlah yang lebih besar antara Liabilitas Solvabilitas dan bagian dari nilai sekarang Manfaat Pensiun yang dialokasikan pada masa sebelum tanggal valuasi aktuaria menurut metode valuasi aktuaria yang digunakan untuk menentukan Iuran Normal.

(1) Untuk penetapan kualitas pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Aktuaris harus MENETAPKAN besar Kekayaan untuk Pendanaan.
(2) Kekayaan untuk Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari aset neto dikurangi dengan:
a. kekayaan dalam sengketa di pengadilan, atau yang dikuasai atau disita oleh pihak yang berwenang;
b. iuran, baik sebagian atau seluruhnya, yang pada tanggal valuasi aktuaria belum disetor ke DPPK lebih dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh temponya; dan
c. jenis kekayaan yang dikategorikan sebagai piutang lain-lain dan aset lain-lain.

(1) Aset neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2) diperoleh dari laporan keuangan yang diaudit per tanggal valuasi aktuaria apabila Laporan Aktuaris disusun untuk:

a. Laporan Aktuaris Berkala;
b. pembubaran DPPK yang menyelenggarakan PPMP; dan/atau
c. perubahan PDP untuk perubahan program pensiun atau yang berdampak beralihnya kekayaan dari atau ke DPPK yang menyelenggarakan PPMP.
(2) Dalam hal tidak ada laporan keuangan yang diaudit per tanggal valuasi aktuaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. aset neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat diperoleh dari laporan keuangan DPPK yang menyelenggarakan PPMP yang ditandatangani oleh Pengurus apabila Laporan Aktuaris disusun untuk perubahan PDP selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan
b. Aktuaris harus meyakini data pada laporan keuangan yang digunakan berdasarkan standar praktik aktuaria untuk Dana Pensiun yang berlaku di INDONESIA.
(3) Kekayaan untuk Pendanaan dalam pengesahan pembentukan DPPK yang menyelenggarakan PPMP ditetapkan nihil atau dihitung sebesar dana tunai yang dialihkan ke DPPK yang menyelenggarakan PPMP sebagaimana ditetapkan oleh Pendiri.

(1) Aktuaris harus MENETAPKAN Defisit atau Surplus dengan membandingkan Nilai Kini Aktuarial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terhadap Kekayaan untuk Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(2) Defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipisahkan menjadi:
a. bagian dari Defisit yang diperhitungkan sebagai Kekurangan Solvabilitas; dan
b. bagian dari Defisit selain yang telah diperhitungkan sebagai Kekurangan Solvabilitas.

(1) Masing-masing bagian dari Defisit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) harus dilunasi dengan Iuran Tambahan dalam jangka waktu paling lama:
a. 36 (tiga puluh enam) bulan, untuk Defisit yang diperhitungkan sebagai Kekurangan Solvabilitas;
atau
b. 180 (seratus delapan puluh) bulan, untuk Defisit selain yang telah diperhitungkan sebagai Kekurangan Solvabilitas.
(2) Dalam hal pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sekaligus, pembayaran Iuran Tambahan ditetapkan sebesar bagian Defisit yang harus dilunasi dan harus dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak:
a. diterimanya Laporan Aktuaris Berkala yang memuat hal pelunasan Defisit secara sekaligus oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau
b. disahkannya PDP oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Dalam hal pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sekaligus, Kekayaan untuk Pendanaan dalam perhitungan Defisit memperhitungkan seluruh iuran jatuh tempo.
(4) Dalam hal penyetoran Iuran Tambahan secara sekaligus melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Iuran Tambahan tersebut harus dikenakan bunga yang layak atau sanksi (ta’zir) berupa denda yang dihitung sejak tanggal valuasi aktuaria.

(5) Dalam hal pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bulanan, besar Iuran Tambahan setiap bulan dihitung sedemikian rupa sehingga nilai sekarang dari rangkaian Iuran Tambahan bulanan yang akan dilakukan dalam periode pengangsuran sama dengan besar bagian Defisit yang bersangkutan.
(6) Otoritas Jasa Keuangan dapat memperkenankan perpanjangan jangka waktu pelunasan Defisit yang diperhitungkan sebagai Kekurangan Solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi paling lama 5 (lima) tahun apabila Pemberi Kerja mengalami kesulitan keuangan.

Dalam hal valuasi aktuaria baru menunjukkan bahwa nilai sekarang dari sisa rangkaian Iuran Tambahan bulanan yang ditetapkan dalam pernyataan Aktuaris sebelumnya lebih kecil dari Defisit yang bersesuaian yang ditetapkan pada tanggal valuasi aktuaria, selisihnya dilunasi dengan Iuran Tambahan baru yang pelunasannya diatur sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(1) Dalam hal valuasi aktuaria baru menunjukkan bahwa nilai sekarang dari sisa rangkaian Iuran Tambahan untuk bagian Defisit tertentu lebih besar daripada bagian Defisit yang bersesuaian menurut valuasi aktuaria baru yang ditetapkan pada tanggal valuasi aktuaria, bagian Defisit yang bersesuaian dapat dilunasi dengan Iuran Tambahan baru.
(2) Dalam hal Iuran Tambahan baru untuk melunasi bagian Defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sekaligus, pelunasan Iuran Tambahan baru tersebut diatur sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2) sampai dengan ayat (4).

(3) Dalam hal Iuran Tambahan baru untuk melunasi bagian Defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bulanan, Iuran Tambahan bulanan baru dihitung sedemikian rupa sehingga nilai sekarang dari rangkaian Iuran Tambahan bulanan baru tersebut sama dengan bagian Defisit yang bersangkutan dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. Iuran Tambahan bulanan baru sama atau lebih besar dari Iuran Tambahan bulanan sebelumnya, dengan masa pelunasan lebih pendek dari sisa periode pelunasan yang telah ditetapkan dalam Laporan Aktuaris sebelumnya; atau
b. Iuran Tambahan bulanan baru lebih kecil dari Iuran Tambahan bulanan sebelumnya, dengan masa pelunasan sama dengan sisa periode pelunasan yang telah ditetapkan dalam Laporan Aktuaris sebelumnya.
(4) Dalam hal terdapat perubahan asumsi aktuaria dan/atau metode valuasi aktuaria yang mengakibatkan penurunan Defisit atau kenaikan Surplus, Laporan Aktuaris harus MENETAPKAN Iuran Tambahan bulanan yang paling sedikit sama dengan Iuran Tambahan bulanan pada Laporan Aktuaris sebelumnya.
(5) Dalam hal terdapat perubahan asumsi aktuaria dan/atau metode valuasi aktuaria yang mengakibatkan kenaikan Defisit atau penurunan Surplus, Laporan Aktuaris berlaku efektif sejak tanggal valuasi aktuaria.

(1) Dalam hal Pemberi Kerja tidak dapat melakukan penyetoran Iuran Tambahan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2), dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, Pemberi Kerja harus melakukan

pembayaran Iuran Tambahan bulanan yang cukup untuk menutupi kebutuhan pendanaan minimum yang dituangkan dalam pernyataan Aktuaris.
(2) Dalam hal Pemberi Kerja tidak melakukan penyetoran Iuran Tambahan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2), penyetoran Iuran Tambahan dilakukan secara bulanan dengan masa pelunasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
(3) Keterlambatan penyetoran Iuran Tambahan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) harus dikenakan bunga yang layak atau sanksi (ta’zir) berupa denda yang dihitung sejak tanggal valuasi aktuaria.

Dalam Iuran Tambahan bulanan terkandung beban tambahan sebagai akibat pelunasan Defisit secara bulanan dan beban tambahan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari Iuran Tambahan bulanan dimaksud.

(1) Dalam hal Laporan Aktuaris menunjukkan adanya Surplus, sisa Iuran Tambahan bulanan yang belum jatuh tempo pada tanggal valuasi aktuaria baru dihapus.
(2) Surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk:
a. melunasi utang iuran baik Iuran Normal Pemberi Kerja maupun Iuran Tambahan;
b. membayar Iuran Normal Pemberi Kerja jatuh tempo untuk periode setelah tanggal valuasi aktuaria;
c. mendanai Program Manfaat Lain; dan/atau
d. membantu pendanaan Pemberi Kerja lain, dalam hal DPPK yang menyelenggarakan PPMP memiliki Mitra Pendiri, dan Pemberi Kerja tidak

menanggung pembiayaan program pensiun secara merata (non-sharing pension cost).
(3) Penggunaan Surplus untuk membantu pendanaan Pemberi Kerja lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf d hanya dapat dilakukan apabila:
a. Pemberi Kerja yang menerima bantuan pendanaan merupakan pihak yang terafiliasi secara hukum dengan Pemberi Kerja yang mengalami Surplus; dan
b. terdapat persetujuan tertulis dari Pemberi Kerja yang mengalami Surplus.
(4) Dalam hal Surplus melebihi jumlah yang lebih besar antara:
a. 20% (dua puluh persen) dari Nilai Kini Aktuarial;
dan
b. bagian Iuran Normal Pemberi Kerja ditambah l0% (sepuluh persen) dari Nilai Kini Aktuarial, kelebihan Surplus dimaksud wajib diperhitungkan sebagai Iuran Normal Pemberi Kerja.
(5) Dalam hal terdapat perubahan asumsi aktuaria dan/atau metode valuasi aktuaria yang mengakibatkan adanya Surplus atau kenaikan Surplus, Surplus atau kenaikan Surplus dimaksud tidak dapat diperhitungkan sebagai Iuran Normal Pemberi Kerja.
(6) Dalam hal terdapat perubahan asumsi aktuaria dan/atau metode valuasi aktuaria yang mengakibatkan penurunan Surplus maka Surplus dimaksud tetap dapat diperhitungkan sebagai Iuran Normal Pemberi Kerja.

Pendiri DPPK yang menyelenggarakan PPMP bertanggung jawab untuk menjaga agar DPPK berada dalam keadaan

Dana Terpenuhi, atau dalam hal keadaan tersebut belum tercapai maka bertanggung jawab agar DPPK secara bertahap mencapai keadaan Dana Terpenuhi.

(1) Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran Minimum ke DPPK yang menyelenggarakan PPMP yang terdiri atas:
a. Iuran Normal; dan
b. Iuran Tambahan, dalam hal terdapat Defisit, sesuai dengan jumlah dan waktu yang ditetapkan dalam pernyataan Aktuaris.
(2) Iuran Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat terdiri atas:
a. Iuran Tambahan untuk melunasi Defisit masa kerja lalu yang diperhitungkan sebagai Kekurangan Solvabilitas; dan/atau
b. Iuran Tambahan untuk melunasi Defisit masa kerja lalu selain yang telah diperhitungkan sebagai Kekurangan Solvabilitas.

(1) Besar Iuran Normal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a sampai akhir tahun buku pertama setelah tanggal valuasi aktuaria, ditetapkan dengan salah satu cara sebagai berikut:
a. berdasarkan nilai nominal; atau
b. berdasarkan persentase dari penghasilan dasar pensiun.
(2) Besar Iuran Normal yang menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja per bulan ditetapkan sebagai berikut:
a. 1/12 (seperdua belas) dari nilai nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
atau
b. persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikalikan penghasilan dasar pensiun per bulan.

(3) Dalam hal terdapat Iuran Normal yang menjadi tanggung jawab Peserta per bulan, besar iuran dimaksud dihitung berdasarkan ketentuan dalam PDP.
(4) Besar Iuran Normal yang harus dibayarkan untuk tahun sesudah tahun buku pertama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dihitung berdasarkan persentase dari penghasilan dasar pensiun sebagaimana ditetapkan dalam pernyataan Aktuaris.

(1) Iuran yang menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja yang ditetapkan dalam Laporan Aktuaris Berkala atau dalam pengesahan perubahan PDP bagi DPPK yang menyelenggarakan PPMP dibayarkan terhitung sejak tanggal valuasi aktuaria.
(2) Iuran yang menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja yang ditetapkan dalam Laporan Aktuaris yang disusun dalam pengesahan pembentukan DPPK yang menyelenggarakan PPMP dibayarkan terhitung sejak tanggal pengesahan dimaksud.
(3) Awal masa pelunasan atas Defisit yang ditetapkan dalam Laporan Aktuaris yang disusun dalam pengesahan pembentukan DPPK yang menyelenggarakan PPMP dimulai sejak tanggal pengesahan.
(4) Sebelum pernyataan Aktuaris dalam Laporan Aktuaris Berkala ditandatangani, iuran Pemberi Kerja kepada DPPK yang menyelenggarakan PPMP dibayarkan sebesar jumlah iuran Pemberi Kerja yang ditetapkan di dalam pernyataan Aktuaris sebelumnya.
(5) Sebelum pengesahan perubahan PDP disahkan, iuran Pemberi Kerja kepada DPPK yang menyelenggarakan PPMP dibayarkan sebesar jumlah iuran Pemberi Kerja yang ditetapkan di dalam pernyataan Aktuaris sebelumnya.

(1) Dalam hal jumlah iuran Pemberi Kerja bagi DPPK yang menyelenggarakan PPMP berdasarkan pernyataan Aktuaris yang baru lebih besar dari jumlah iuran Pemberi Kerja yang ditetapkan dalam pernyataan Aktuaris sebelumnya, kekurangan iuran yang terjadi harus dilunasi paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal valuasi aktuaria atau 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengesahan PDP.
(2) Dalam hal kekurangan iuran tidak dilunasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyetoran kekurangan iuran harus dikenakan bunga yang layak atau sanksi (ta’zir) berupa denda yang dihitung sejak tanggal valuasi aktuaria atau tanggal pengesahan PDP.
(3) Dalam hal jumlah iuran Pemberi Kerja bagi DPPK yang menyelenggarakan PPMP berdasarkan pernyataan Aktuaris yang baru lebih kecil dari jumlah iuran Pemberi Kerja yang ditetapkan dalam pernyataan Aktuaris sebelumnya, kelebihan iuran yang terjadi harus diperhitungkan sebagai iuran Pemberi Kerja berikutnya.
(4) Dalam hal terjadi kelebihan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemberi Kerja dilarang membayar iuran ke DPPK sampai seluruh kelebihan iuran dimaksud habis diperhitungkan sebagai iuran Pemberi Kerja.

(1) Dalam hal Peserta DPPK yang menyelenggarakan PPMP ingin meningkatkan besar Manfaat Pensiun yang akan diperolehnya selain Manfaat Pensiun yang dijanjikan sesuai rumus di dalam PDP, Peserta dapat

menambah iuran dalam bentuk Iuran Sukarela Peserta.
(2) Iuran Sukarela Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pernyataan tertulis Peserta yang berisi paling sedikit:
a. besar iuran;
b. frekuensi pembayaran iuran; dan
c. tanggal dimulainya pembayaran iuran.
(3) Pernyataan tertulis Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Pemberi Kerja dan Pengurus.
(4) Tanggal dimulainya pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berlaku efektif paling cepat 1 (satu) bulan sejak pernyataan tertulis Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengurus.
(5) Pengurus wajib menyusun dan MENETAPKAN mekanisme penyampaian pernyataan tertulis Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan perubahannya.

(1) Iuran Sukarela Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dibayarkan kepada DPPK melalui Pemberi Kerja.
(2) Dalam hal terdapat Iuran Sukarela Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Pemberi Kerja:
a. merupakan wajib pungut Iuran Sukarela Peserta;
dan
b. wajib menyetorkan Iuran Sukarela Peserta ke DPPK.
(3) Pemberi Kerja wajib menyetor Iuran Sukarela Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

(1) PDP dari DPPK yang menyelenggarakan PPMP harus memuat:
a. mekanisme distribusi hasil pengembangan dana Iuran Sukarela Peserta ke rekening masing- masing Peserta; dan
b. mekanisme pembayaran Manfaat Pensiun yang berasal dari akumulasi Iuran Sukarela Peserta.
(2) Dalam pengelolaan Iuran Sukarela Peserta, PDP dari DPPK yang menyelenggarakan PPMP dapat memuat pengaturan mengenai:
a. pemisahan pengelolaan kekayaan yang bersumber dari Iuran Sukarela Peserta;
b. hak Peserta untuk menentukan jenis atau paket investasi dana Iuran Sukarela Peserta; dan/atau
c. biaya yang dibebankan kepada Peserta untuk pengelolaan dana Iuran Sukarela Peserta.
(3) DPPK yang menyelenggarakan PPMP wajib membukukan Iuran Sukarela Peserta secara terpisah dari pembukuan iuran Peserta yang merupakan bagian dari Iuran Minimum.
(4) DPPK yang menyelenggarakan PPMP wajib menyampaikan informasi mengenai akumulasi Iuran Sukarela Peserta kepada Peserta paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan.

(1) Dalam hal terdapat Iuran Sukarela, pembayaran Manfaat Pensiun yang menjadi hak Peserta terdiri dari Manfaat Pensiun berdasarkan rumus dalam PDP dan akumulasi Iuran Sukarela Peserta.
(2) Akumulasi Iuran Sukarela Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan secara sekaligus.

(1) DPPK yang menyelenggarakan PPIP berada dalam keadaan Dana Terpenuhi apabila Iuran Minimum bulanan yang jatuh tempo telah disetorkan kepada DPPK.
(2) Iuran Minimum bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah iuran untuk seluruh Peserta, baik yang berasal dari Pemberi Kerja maupun Peserta, sebagaimana ditetapkan dalam PDP.

Pendiri DPPK yang menyelenggarakan PPIP bertanggung jawab untuk menjaga agar DPPK berada dalam keadaan Dana Terpenuhi.

(1) Besar Iuran Minimum bagi DPPK yang menyelenggarakan PPIP, baik yang berasal dari Pemberi Kerja maupun Peserta ditetapkan dalam PDP.
(2) Iuran Minimum yang berasal dari Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Iuran Sukarela Peserta.
(3) Pemberi Kerja wajib menyetor Iuran Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik yang berasal dari Pemberi Kerja maupun Peserta, ke DPPK

setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
(4) Dalam hal Iuran Minimum Pemberi Kerja bagi DPPK yang menyelenggarakan PPIP berasal dari persentase tertentu dari keuntungan yang diperoleh Pemberi Kerja, Iuran Minimum wajib disetorkan ke DPPK setiap tahun.
(5) Iuran Minimum Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disetor kepada DPPK paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari sejak berakhirnya tahun buku Pemberi Kerja.

(1) Dalam hal Peserta DPPK yang menyelenggarakan PPIP ingin meningkatkan akumulasi dananya, Peserta dapat menambah iuran dalam bentuk Iuran Sukarela Peserta.
(2) Iuran Sukarela Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pernyataan tertulis Peserta yang berisi paling sedikit:
a. besar iuran;
b. frekuensi pembayaran iuran; dan
c. tanggal dimulainya pembayaran iuran.
(3) Pernyataan tertulis Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Pemberi Kerja dan Pengurus.
(4) Tanggal dimulainya pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berlaku efektif paling cepat 1 (satu) bulan sejak pernyataan tertulis Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengurus.
(5) Pengurus wajib menyusun dan MENETAPKAN mekanisme penyampaian pernyataan tertulis Peserta

sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan perubahannya.

(1) Iuran Sukarela Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dibayarkan kepada DPPK melalui Pemberi Kerja.
(2) Dalam hal terdapat Iuran Sukarela Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pemberi Kerja:
a. merupakan wajib pungut Iuran Sukarela Peserta;
dan
b. wajib menyetorkan Iuran Sukarela Peserta ke DPPK.
(3) Pemberi Kerja wajib menyetor Iuran Sukarela Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

(1) Dalam hal terdapat Iuran Sukarela, pembayaran Manfaat Pensiun yang menjadi hak Peserta terdiri dari Manfaat Pensiun berdasarkan rumus dalam PDP dan akumulasi Iuran Sukarela Peserta.
(2) Akumulasi Iuran Sukarela Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan secara sekaligus.

DPPK yang menyelenggarakan PPIP wajib menyampaikan informasi mengenai akumulasi dana Peserta kepada Peserta paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan.

(1) PDP dari DPPK yang menyelenggarakan PPIP harus memuat:

a. mekanisme distribusi hasil pengembangan dana Iuran Sukarela Peserta ke rekening masing- masing Peserta; dan
b. mekanisme pembayaran Manfaat Pensiun yang berasal dari akumulasi Iuran Sukarela Peserta.
(2) DPPK yang menyelenggarakan PPIP wajib membukukan Iuran Sukarela Peserta secara terpisah dari pembukuan iuran Peserta yang merupakan bagian dari Iuran Minimum.
(3) PDP dapat MENETAPKAN biaya yang dibebankan kepada Peserta untuk pengelolaan dana Iuran Sukarela Peserta.

(1) Dalam pendanaan program pensiun, pemberi kerja dapat membayar iuran kepada DPLK untuk dan atas nama karyawan.
(2) Dalam hal pemberi kerja membayar iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberi kerja wajib menyatakan secara tertulis kewajibannya untuk membayar seluruh iuran secara tunai.
(3) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
a. besarnya iuran; dan
b. saat jatuh tempo iuran.
(4) Dalam hal pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diubah dan menyebabkan penurunan besarnya iuran, pernyataan tertulis tidak dapat berlaku surut.
(5) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dan perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada DPLK serta diumumkan kepada karyawan yang berhak.

DPLK wajib memiliki dan mengadministrasikan pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dan perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat
(4).

Dalam hal pemberi kerja membayar iuran kepada DPLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), pemberi kerja wajib membayarkan iuran tersebut kepada DPLK sesuai dengan pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dan perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4).

(1) Peserta dapat membayar iuran kepada DPLK, dengan cara:
a. disetorkan langsung oleh Peserta ke DPLK; atau
b. disetorkan melalui pemberi kerja.
(2) Dalam hal Peserta membayar iuran kepada DPLK secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, besarnya iuran ditetapkan dalam pernyataan tertulis.
(3) Dalam hal Peserta membayar iuran kepada DPLK melalui pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, besarnya iuran Peserta dan saat jatuh tempo iuran Peserta wajib dituangkan dalam pernyataan tertulis pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3).
(4) Pemberi kerja wajib menyetorkan iuran Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada DPLK sesuai dengan pernyataan tertulis pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dan perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4).

(1) Dalam hal DPPK menyelenggarakan PMLMP, pendanaan PMLMP merupakan tanggung jawab dari Pemberi Kerja.
(2) Pengurus dari DPPK yang menyelenggarakan PMLMP wajib menghitung dan melaporkan kecukupan dana PMLMP secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Kecukupan dana sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dinilai berdasarkan valuasi aktuaria dengan membandingkan antara:
a. nilai aset program dari PMLMP; dan
b. nilai sekarang potensi pembayaran PMLMP.
(4) Aktuaris harus MENETAPKAN kelebihan atau kekurangan pendanaan PMLMP, dengan melakukan perhitungan kecukupan dana PMLMP sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Pemberi Kerja wajib melunasi kekurangan pendanaan PMLMP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan pernyataan Aktuaris.
(6) Kelebihan pendanaan PMLMP dapat digunakan untuk:
a. melunasi utang iuran Pemberi Kerja untuk PMLMP; dan/atau
b. membayar iuran Pemberi Kerja untuk PMLMP untuk periode setelah tanggal valuasi aktuaria.
(7) Dalam hal terdapat perubahan asumsi aktuaria dan/atau metode valuasi aktuaria yang mengakibatkan adanya kelebihan pendanaan PMLMP, kenaikan kelebihan pendanaan PMLMP, atau

penurunan kekurangan pendanaan PMLMP, pendanaan PMLMP yang wajib disetor ke DPPK paling sedikit sebesar pendanaan yang ditetapkan berdasarkan valuasi aktuaria sebelumnya.

(1) Kekurangan pendanaan PMLMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) harus dilunasi dengan iuran Pemberi Kerja dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
(2) Otoritas Jasa Keuangan dapat memperkenankan perpanjangan jangka waktu pelunasan kekurangan pendanaan PMLMP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) apabila Pemberi Kerja mengalami kesulitan keuangan.

(1) Sumber dana bagi DPPK yang menyelenggarakan PMLMP yaitu:
a. iuran Pemberi Kerja;
b. iuran Peserta; dan/atau
c. persentase tertentu dari hasil pengembangan program pensiun.
(2) DPPK yang menyelenggarakan PPIP dilarang menggunakan sumber dana berupa persentase tertentu dari hasil pengembangan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
(3) Sumber dana berupa persentase tertentu dari hasil pengembangan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dapat digunakan oleh DPPK yang menyelenggarakan PPMP dengan kualitas pendanaan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a atau tingkat kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b.
(4) DPPK yang menyelenggarakan PMLMP hanya dapat menggunakan sumber dana dari persentase tertentu

dari hasil pengembangan progam pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila ditambah dengan:
a. iuran Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; atau
b. iuran Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
(5) Mekanisme penggunaan hasil pengembangan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dituangkan dalam PDP.
(6) Dalam hal DPPK memberikan PMLMP dalam bentuk dana pesangon, sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat bersumber dari iuran Pemberi Kerja.

(1) Dalam hal DPPK menyelenggarakan PMLMP, PDP DPPK yang bersangkutan harus memuat frekuensi dan tanggal jatuh tempo pembayaran iuran PMLMP.
(2) Frekuensi iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

(1) Iuran untuk pendanaan PMLMP yang diselenggarakan oleh DPPK ditetapkan dalam pernyataan Aktuaris.
(2) Iuran Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b dibayarkan kepada DPPK melalui Pemberi Kerja.
(3) Dalam hal terdapat iuran Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Kerja:
a. merupakan wajib pungut iuran Peserta; dan
b. wajib menyetorkan iuran Peserta ke DPPK.

Pemberi Kerja wajib menyetor iuran PMLMP yang diselenggarakan oleh DPPK, baik yang berasal dari Pemberi Kerja maupun Peserta, ke DPPK sesuai dengan iuran yang ditetapkan dalam pernyataan Aktuaris.

(1) Dalam hal DPPK menyelenggarakan PMLIP, pendanaan PMLIP merupakan tanggung jawab dari Pemberi Kerja.
(2) Pengurus dari DPPK yang menyelenggarakan PMLIP wajib menghitung dan melaporkan kecukupan dana PMLIP dalam laporan keuangan tahunan.
(3) Kecukupan dana sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dinilai berdasarkan iuran yang disetor ke DPPK.

(1) Sumber dana bagi DPPK yang menyelenggarakan PMLIP yaitu:
a. iuran Pemberi Kerja;
b. iuran Peserta; dan/atau
c. persentase tertentu dari hasil pengembangan program pensiun.
(2) DPPK yang menyelenggarakan PPIP dilarang menggunakan sumber dana berupa persentase tertentu dari hasil pengembangan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
(3) Sumber dana berupa persentase tertentu dari hasil pengembangan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dapat digunakan oleh DPPK yang menyelenggarakan PPMP dengan kualitas pendanaan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a

atau tingkat kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b.
(4) Mekanisme penggunaan hasil pengembangan progam pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dituangkan dalam PDP.

(1) Iuran untuk pendanaan PMLIP yang diselenggarakan oleh DPPK ditetapkan dalam PDP.
(2) Iuran Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b dibayarkan kepada DPPK melalui Pemberi Kerja.
(3) Dalam hal terdapat iuran Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Kerja:
a. merupakan wajib pungut iuran Peserta; dan
b. wajib menyetorkan iuran Peserta ke DPPK.
(4) Frekuensi dan tanggal jatuh tempo pembayaran pembayaran iuran PMLIP yang diselenggarakan oleh DPPK ditetapkan dalam PDP.

Pemberi Kerja wajib menyetor iuran PMLIP yang diselenggarakan oleh DPPK, baik yang berasal dari Pemberi Kerja maupun Peserta, ke DPPK sesuai dengan iuran yang ditetapkan dalam PDP.

(1) Dalam hal DPLK menyelenggarakan Program Manfaat Lain, pendanaan Program Manfaat Lain merupakan tanggung jawab dari pemberi kerja dan/atau Peserta.
(2) Tanggung jawab pemberi kerja dan/atau Peserta bagi DPLK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dituangkan dalam pernyataan tertulis.

(3) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
a. besarnya iuran; dan
b. saat jatuh tempo iuran.
(4) Dalam hal pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diubah dan menyebabkan penurunan besarnya iuran, pernyataan tertulis dimaksud tidak dapat berlaku surut.
(5) Bagi pemberi kerja, pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada DPLK serta diumumkan kepada karyawan yang berhak.

DPLK wajib memiliki dan mengadministrasikan pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) dan perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat
(4).

(1) Peserta dapat membayar iuran Program Manfaat Lain kepada DPLK, dengan cara:
a. disetorkan langsung oleh Peserta ke DPLK; atau
b. disetorkan melalui pemberi kerja.
(2) Dalam hal Peserta membayar iuran kepada DPLK secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, besarnya iuran ditetapkan dalam pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat
(3) dari Peserta.
(3) Dalam hal Peserta membayar iuran kepada DPLK melalui pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, besarnya iuran Peserta dan saat jatuh tempo iuran Peserta wajib dituangkan dalam pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) dari pemberi kerja.
(4) Pemberi kerja wajib menyetorkan iuran Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan iuran

pemberi kerja sesuai dengan pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) dan perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) kepada DPLK.

(1) Dana Pensiun wajib mengelola, mengadministrasikan, dan membukukan Program Manfaat Lain secara terpisah dari pengelolaan, pengadministrasian, dan pembukuan program pensiun.
(2) Pemisahan pengelolaan, pengadministrasian, dan pembukuan Program Manfaat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk setiap jenis Manfaat Lain sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun.

(1) Dalam hal DPPK yang menyelenggarakan PPMP melakukan pengalihan dana ke DPPK lain dan memiliki Kekurangan Solvabilitas, pengalihan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila pengalihan ke DPPK lain diperkenankan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.

(2) Dalam hal DPPK yang menyelenggarakan PPMP melakukan pengalihan dana ke DPPK lain dan memiliki Kekurangan Solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta Laporan Aktuaris berikutnya menunjukkan Rasio Pendanaan berkurang sebagai akibat terjadinya pengalihan dana ke DPPK lain, Pemberi Kerja wajib membayar Iuran Tambahan secara sekaligus untuk mempertahankan Rasio Pendanaan seperti sebelum terjadi pembayaran dimaksud.
(3) Kewajiban membayar Iuran Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan dalam hal Laporan Aktuaris berikutnya menunjukkan DPPK tidak memiliki Kekurangan Solvabilitas.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pengalihan dana disebabkan oleh pengakhiran Mitra Pendiri atau pemisahan DPPK.

(1) Dalam hal terdapat pengakhiran Mitra Pendiri pada DPPK yang menyelenggarakan PPMP, besarnya dana yang merupakan hak dari Peserta Mitra Pendiri dimaksud ditetapkan oleh Aktuaris dengan mempertimbangkan Rasio Solvabilitas DPPK dan kewajiban Pemberi Kerja yang sudah jatuh tempo kepada DPPK.
(2) Dalam hal Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih mempunyai kewajiban kepada Peserta, Mitra Pendiri dimaksud tetap harus menyelesaikan kewajibannya kepada Peserta.
(3) Kewajiban kepada Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa iuran jatuh tempo wajib dibayar

sampai dengan tanggal surat pernyataan tertulis pengakhiran Mitra Pendiri.
(4) Surat pernyataan tertulis pengakhiran Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan kepada Pendiri.
(5) Pembayaran Manfaat Pensiun bagi pensiunan, janda/duda, dan/atau anak dari Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilanjutkan pada DPPK yang menerima pengalihan atau dibelikan anuitas pada perusahaan asuransi jiwa.
(6) Pembayaran Manfaat Pensiun bagi pensiunan, janda/duda, dan/atau anak dari Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dibayarkan sekaligus sepanjang tidak melebihi nilai yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun.

(1) Dalam hal pada DPPK terdapat perubahan program pensiun dari PPMP menjadi PPIP, kewajiban Pemberi Kerja kepada Peserta sampai dengan tanggal perubahan program pensiun adalah paling sedikit sebesar Liabilitas Solvabilitasnya.
(2) Dalam hal Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih memiliki kewajiban untuk memenuhi Kekurangan Solvabilitas dan/atau utang iuran kepada DPPK, Pemberi Kerja dimaksud wajib memenuhi kewajiban tersebut secara sekaligus paling lambat 1 (satu) bulan sejak perubahan PDP disahkan.

(3) Dalam hal DPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kelebihan kekayaan atas kewajiban, kelebihan kekayaan tersebut diperhitungkan sebagai:
a. tambahan pada rekening awal Peserta; dan/atau
b. iuran Pemberi Kerja berikutnya.

(1) Dalam hal DPPK yang menyelenggarakan PPMP telah berubah menyelenggarakan PPIP dan pada saat perubahan program pensiun memiliki kekayaan berupa:
a. kekayaan dalam sengketa di pengadilan, atau yang dikuasai atau disita oleh pihak yang berwenang;
b. iuran, baik sebagian atau seluruhnya, yang pada tanggal valuasi aktuaria belum disetor ke DPPK yang menyelenggarakan PPMP lebih dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh temponya; dan/atau
c. jenis kekayaan yang dikategorikan sebagai piutang lain-lain dan aset lain-lain, kekayaan tersebut hanya dapat digunakan untuk iuran Pemberi Kerja ke depan dan/atau menambah saldo Peserta.
(2) Penggunaan kekayaan untuk iuran Pemberi Kerja ke depan dan/atau menambah saldo Peserta hanya dapat dilakukan apabila kekayaan tersebut tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Dalam hal pada DPPK terdapat perubahan program pensiun dari PPIP menjadi PPMP, rumus Manfaat Pensiun pada PDP dari DPPK PPMP hasil perubahan program harus menjamin bahwa hak Peserta pada saat berhenti bekerja tidak boleh kurang dari:
a. hasil akumulasi dana Peserta pada tanggal perubahan program; dan

b. iuran Peserta dan hasil pengembangannya sejak perubahan program sampai Peserta berhak atas Manfaat Pensiun.
(2) Dalam hal pada DPPK terdapat perubahan program pensiun dari PPIP menjadi PPMP, PDP harus memuat nilai nominal saldo masing-masing Peserta per tanggal perubahan program berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
(3) DPPK yang melakukan perubahan program dari PPIP menjadi PPMP harus melakukan valuasi aktuaria dalam menentukan iuran PPMP.

(1) Penetapan Kekayaan untuk Pendanaan bagi DPPK yang menyelenggarakan PPMP yang bubar dihitung berdasarkan nilai likuidasi dari kekayaan DPPK yang ditetapkan oleh akuntan publik.
(2) Pembagian kekayaan DPPK bagi Peserta, pensiunan, janda/duda, anak, dan pihak lain yang berhak ditetapkan oleh Aktuaris dan dibagi secara prorata sesuai dengan Liabilitas Solvabilitasnya.
(3) Dalam hal masih terdapat kelebihan kekayaan setelah seluruh kewajiban kepada Peserta, pensiunan, janda/duda, anak, dan pihak lain yang berhak diselesaikan maka kelebihan dimaksud wajib dipergunakan untuk meningkatkan Manfaat Pensiun bagi Peserta, pensiunan, janda/duda, anak, dan pihak lain yang berhak sampai batas maksimum yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun.

(4) Dalam hal masih terdapat kelebihan kekayaan setelah dilakukan peningkatan Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kelebihan dimaksud wajib dibagikan secara sekaligus kepada Peserta, pensiunan, janda/duda, anak, dan pihak lain yang berhak atas Manfaat Pensiun, secara berimbang sebanding dengan besar Manfaat Pensiun yang menjadi hak masing-masing pihak.
(5) Dalam hal sisa kekayaan tidak cukup untuk memenuhi kewajiban kepada Peserta, pensiunan, janda/duda, anak, dan pihak lain yang berhak, Manfaat Pensiun bagi Peserta, pensiunan, janda/duda, anak, dan pihak lain yang berhak dikurangi secara berimbang, sehingga jumlah seluruh kewajiban terhadap pihak tersebut sama dengan sisa kekayaan DPPK.

(1) Dalam hal DPPK yang menyelenggarakan PPMP bubar dan Pemberi Kerja memiliki utang iuran kepada DPPK, utang iuran yang wajib dibayar Pemberi Kerja adalah sebesar nilai utang iuran tersebut.
(2) Dalam hal DPPK yang menyelenggarakan PPMP bubar dan Pemberi Kerja memiliki utang iuran kepada DPPK lebih besar dari Kekurangan Solvabilitas maka utang iuran yang wajib dibayar Pemberi Kerja paling sedikit adalah sebesar Kekurangan Solvabilitas, apabila Pemberi Kerja mengalami kesulitan keuangan.

(1) Dalam hal penggabungan DPPK terjadi karena penggabungan Pemberi Kerja, Pemberi Kerja yang menerima penggabungan wajib bertanggung jawab

atas Iuran Minimum yang harus disetor sebelum penggabungan.
(2) Dalam hal penggabungan DPPK terjadi bukan karena penggabungan Pemberi Kerja, masing-masing Pemberi Kerja wajib bertanggung jawab atas Iuran Minimum yang harus disetor sebelum penggabungan.
(3) Dalam hal DPPK yang menyelenggarakan PPMP akan melakukan penggabungan dan memiliki Kekurangan Solvabilitas, harus ada Pemberi Kerja yang bertanggung jawab atas kewajiban yang berkaitan dengan masa kerja Peserta, sebagaimana ditetapkan dalam PDP sebelum berlakunya penggabungan.

(1) Pemberi Kerja yang melakukan pemisahan DPPK wajib bertanggung jawab atas Iuran Minimum yang harus disetor sebelum pemisahan.
(2) Tanggung jawab atas Iuran Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampai dengan tanggal pernyataan Pemberi Kerja memisahkan diri.
(3) Dalam hal pemisahan DPPK yang menyelenggarakan PPMP menyebabkan terbentuknya DPPK yang menyelenggarakan PPIP dan Pemberi Kerja yang akan melakukan pemisahan memiliki kekurangan kekayaan atas Liabilitas Solvabilitas dan utang iuran, Pemberi Kerja dimaksud wajib memenuhi kewajiban tersebut secara sekaligus.
(4) Dalam hal pemisahan DPPK yang menyelenggarakan PPMP menyebabkan terbentuknya DPPK yang menyelenggarakan PPIP dan Pemberi Kerja yang akan melakukan pemisahan memiliki kelebihan kekayaan atas Liabilitas Solvabilitas, kelebihan kekayaan tersebut diperhitungkan sebagai:
a. tambahan pada rekening awal Peserta; dan/atau
b. iuran Pemberi Kerja berikutnya.

DPPK yang menyelenggarakan PPMP, Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPIP dan melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala, dan DPPK yang menyelenggarakan PMLMP wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Aktuaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(1) Dalam hal isi Laporan Aktuaris tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang menyebabkan terjadinya informasi yang salah terhadap kewajiban Pemberi Kerja untuk mendanai program pensiun atau Program Manfaat Lain, Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan Pengurus menyampaikan Laporan Aktuaris baru.
(2) Tanggal valuasi aktuaria yang digunakan dalam Laporan Aktuaris baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Dalam hal Aktuaris yang sama tidak dapat atau tidak bersedia membuat Laporan Aktuaris baru yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Dewan Pengawas dilarang menunjuk Aktuaris tersebut untuk menyusun Laporan Aktuaris untuk periode berikutnya.

(1) DPPK yang menyelenggarakan PPMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 wajib melakukan valuasi aktuaria paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali atau apabila dilakukan perubahan terhadap PDP.
(2) Laporan Aktuaris dalam valuasi aktuaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat paling sedikit:
a. pernyataan Aktuaris;
b. tanggal valuasi aktuaria yang dilaporkan dan tanggal valuasi aktuaria sebelumnya;
c. tujuan penyusunan Laporan Aktuaris;
d. ringkasan PDP dan perubahan yang terjadi pada PDP sejak tanggal valuasi aktuaria sebelumnya;
e. ringkasan jumlah Peserta dan jumlah pihak yang berhak beserta perubahan yang terjadi sejak tanggal valuasi aktuaria sebelumnya;
f. metode valuasi aktuaria yang digunakan disertai penjelasan mengenai pemilihan metode tersebut;
g. asumsi aktuaria yang digunakan dalam perhitungan kewajiban dan perubahan dari yang digunakan dalam valuasi aktuaria sebelumnya disertai dengan penjelasan mengenai pemilihan dan perubahan asumsi tersebut;
h. nilai Kekayaan untuk Pendanaan;
i. analisis perubahan Surplus atau Defisit;
j. hasil valuasi aktuaria secara keseluruhan, baik per tanggal valuasi aktuaria yang dilaporkan maupun sebelumnya;
k. nama dan alamat Aktuaris dan penjelasan apakah Aktuaris yang bersangkutan juga menandatangani pernyataan Aktuaris dalam Laporan Aktuaris sebelumnya; dan

l. proyeksi Nilai Kini Aktuarial bulanan paling singkat 3 (tiga) tahun pertama.
(3) Dalam hal DPPK yang menyelenggarakan PPMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 memiliki kualitas pendanaan tingkat ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, proyeksi Nilai Kini Aktuarial sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf l yang dicantumkan merupakan proyeksi Nilai Kini Aktuarial bulanan untuk 1 (satu) tahun ke depan.

(1) Tanggal valuasi aktuaria untuk Laporan Aktuaris yang disusun untuk permohonan pengesahan pembentukan DPPK yang menyelenggarakan PPMP adalah tanggal pernyataan tertulis Pendiri tentang Pembentukan DPPK.
(2) Tanggal valuasi aktuaria untuk Laporan aktuaris yang disusun untuk pembubaran DPPK yang menyelenggarakan PPMP adalah tanggal efektif pembubaran DPPK.
(3) Tanggal valuasi aktuaria untuk Laporan Aktuaris yang disusun dalam permohonan pengesahan perubahan PDP yang berkaitan dengan pendanaan PPMP, paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal permohonan perubahan PDP.
(4) Tanggal valuasi aktuaria untuk Laporan Aktuaris Berkala bagi DPPK yang menyelenggarakan PPMP adalah per tanggal 31 Desember.

(1) Dalam hal hasil valuasi aktuaria menunjukkan bahwa DPPK yang menyelenggarakan PPMP mempunyai kualitas pendanaan tingkat ketiga, DPPK wajib melakukan valuasi aktuaria berikutnya paling lambat untuk posisi 1 (satu) tahun sejak tanggal valuasi aktuaria dilakukan.

(2) Dalam hal valuasi aktuaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk posisi setelah tanggal 30 Juni, valuasi aktuaria berikutnya dapat dilakukan paling lambat pada akhir tahun buku berikutnya.

(1) Pernyataan Aktuaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a harus memuat:
a. pernyataan bahwa data yang diterima Aktuaris, sepanjang pengetahuannya, lengkap, dan dapat dipertanggung jawabkan untuk maksud penyusunan Laporan Aktuaris, dan untuk itu telah dilakukan pengujian guna menilai keandalannya;
b. pernyataan bahwa Laporan Aktuaris dimaksud:
1. memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Dana Pensiun;
2. telah memenuhi ketentuan Pemberi Kerja;
3. telah disusun berdasarkan PDP; dan
4. telah disusun berdasarkan standar praktik aktuaria untuk Dana Pensiun yang berlaku di INDONESIA;
c. penegasan mengenai Nilai Kini Aktuarial, Liabilitas Solvabilitas, Kekayaan untuk Pendanaan, Surplus atau Defisit, Rasio Solvabilitas, Rasio Pendanaan, dan kualitas pendanaan;
d. penegasan mengenai:
1. besar Iuran Normal yang harus dibayarkan sampai akhir tahun buku pertama setelah tanggal valuasi aktuaria serta diperinci untuk bagian yang harus dibayarkan Peserta dan Pemberi Kerja;
2. persentase Iuran Normal terhadap penghasilan dasar pensiun untuk tahun sesudah tahun buku sebagaimana dimaksud

pada angka 1, sampai saat penyampaian Laporan Aktuaris berikutnya;
3. bagian dari Iuran Normal yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja yang dapat dibayar dari Surplus yang terjadi beserta periode penggunaannya; dan
e. penegasan mengenai besar Iuran Tambahan bulanan beserta periode pembayarannya.
(2) Dalam hal DPPK yang menyelenggarakan PPMP mempunyai Mitra Pendiri, dan Pemberi Kerja tidak bermaksud menanggung pembiayaan program pensiun secara merata (non-sharing pension cost), pernyataan Aktuaris harus memuat penegasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e untuk masing-masing Pemberi Kerja.
(3) Pernyataan Aktuaris yang disusun untuk pengesahan perubahan PDP atau pengalihan kepesertaan harus memuat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c sampai dengan huruf e untuk keadaan sebelum dan sesudah berlakunya perubahan tersebut.

(1) Laporan Aktuaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) harus dilengkapi dengan pernyataan Pendiri yang ditandatangani Pendiri.
(2) Pernyataan Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus memuat:
a. pernyataan bahwa data dan PDP yang disampaikan kepada Aktuaris lengkap dan benar;
b. pernyataan bahwa Pendiri sanggup membayar iuran sesuai dengan pendanaan minimum yang dituangkan dalam pernyataan Aktuaris; dan
c. pernyataan bahwa Pendiri bermaksud menggunakan Surplus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) untuk mengurangi Iuran

Normal Pemberi Kerja, dalam hal terdapat Surplus.
(3) Dalam hal DPPK yang menyelenggarakan PPMP memiliki Mitra Pendiri, DPPK wajib memiliki pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dari setiap Mitra Pendiri untuk setiap valuasi aktuaria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.
(4) Dalam hal DPPK yang menyelenggarakan PPMP memiliki Mitra Pendiri, dan Pemberi Kerja bermaksud menanggung pembiayaan program pensiun secara merata (sharing pension cost), pernyataan Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus memuat penegasan penggunaan Surplus yang mewakili pernyataan seluruh Pemberi Kerja.
(5) Dalam hal DPPK yang menyelenggarakan PPMP memiliki Mitra Pendiri, dan Pemberi Kerja tidak bermaksud menanggung pembiayaan program pensiun secara merata (non-sharing pension cost), pernyataan Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf c harus memuat penegasan penggunaan Surplus untuk masing-masing Pemberi Kerja yang mengalami Surplus.
(6) Dalam hal DPPK yang menyelenggarakan PPMP memiliki Mitra Pendiri, dan Pemberi Kerja tidak bermaksud menanggung pembiayaan program pensiun secara merata (non-sharing pension cost), DPPK dapat melakukan pengalihan sebagian atau seluruh Surplus (sharing asset) antar Pemberi Kerja dengan ketentuan Pemberi Kerja yang melakukan pengalihan sebagian atau seluruh Surplus (sharing asset) harus tetap menjaga kondisi Dana Terpenuhi.

(1) Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPIP dan melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 wajib melakukan valuasi aktuaria paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Laporan Aktuaris dalam valuasi aktuaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pertama kali disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada saat pengajuan perubahan PDP untuk pelaksanaan pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala.
(3) Laporan Aktuaris dalam valuasi aktuaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat paling sedikit:
a. pernyataan Aktuaris;
b. tanggal valuasi aktuaria yang dilaporkan dan tanggal valuasi aktuaria sebelumnya;
c. tujuan penyusunan Laporan Aktuaris;
d. ringkasan PDP, termasuk pola pembayaran dan usia pensiun normal;
e. ringkasan jumlah Peserta, janda/duda, dan anak yang memilih pembayaran Manfaat Pensiun berkala;
f. tingkat bunga yang digunakan;
g. proyeksi cash flow;
h. analisis actuarial gain or loss;
i. analisis hasil investasi dan biaya;
j. tabel konversi; dan
k. kesimpulan dan saran.
(4) Pernyataan Aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memuat:
a. pernyataan bahwa data yang diterima Aktuaris, sepanjang pengetahuannya, lengkap dan dapat

dipertanggungjawabkan untuk maksud penyusunan laporan Aktuaris, dan untuk itu telah dilakukan pengujian guna menilai keandalannya; dan
b. pernyataan bahwa Laporan Aktuaris dimaksud:
1. memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Dana Pensiun;
2. telah memenuhi ketentuan Pemberi Kerja;
3. telah disusun berdasarkan PDP; dan
4. telah disusun berdasarkan standar praktik aktuaria untuk Dana Pensiun yang berlaku di INDONESIA.
(5) Tanggal valuasi aktuaria untuk Laporan Aktuaris Berkala bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPIP dan melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala adalah per tanggal 31 Desember.

(1) DPPK yang menyelenggarakan PMLMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, wajib melakukan valuasi aktuaria paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali atau apabila dilakukan perubahan terhadap PDP.
(2) Laporan Aktuaris dalam valuasi aktuaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pertama kali disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada saat pengajuan perubahan PDP untuk pelaksanaan PMLMP.
(3) Laporan Aktuaris dalam valuasi aktuaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat paling sedikit:
a. pernyataan Aktuaris;
b. tanggal valuasi aktuaria yang dilaporkan dan tanggal valuasi aktuaria sebelumnya;
c. tujuan penyusunan Laporan Aktuaris;

d. ringkasan PDP dan perubahan yang terjadi pada PDP sejak tanggal valuasi aktuaria sebelumnya;
e. ringkasan jumlah Peserta dan jumlah pihak yang berhak atas Manfaat Lain beserta perubahan yang terjadi sejak tanggal valuasi aktuaria sebelumnya;
f. metode valuasi aktuaria yang digunakan disertai penjelasan mengenai pemilihan metode tersebut;
g. asumsi aktuaria yang digunakan dalam perhitungan kewajiban dan perubahan dari yang digunakan dalam valuasi aktuaria sebelumnya disertai dengan penjelasan mengenai pemilihan dan perubahan asumsi tersebut;
h. nilai aset program dari PMLMP;
i. uraian penetapan nilai aset program PMLMP;
j. hasil valuasi aktuaria secara keseluruhan, baik per tanggal valuasi aktuaria yang dilaporkan maupun sebelumnya;
k. analisis perubahan kecukupan dana PMLMP;
l. nama dan alamat Aktuaris dan penjelasan apakah Aktuaris yang bersangkutan juga menandatangani pernyataan Aktuaris dalam Laporan Aktuaris sebelumnya; dan
m. proyeksi nilai sekarang potensi pembayaran Manfaat Lain semesteran paling singkat 3 (tiga) tahun pertama.

(1) Tanggal valuasi aktuaria untuk Laporan Aktuaris yang disusun dalam permohonan pengesahan perubahan PDP yang berkaitan dengan pendanaan PMLMP, paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal permohonan perubahan PDP.
(2) Tanggal valuasi aktuaria untuk Laporan Aktuaris Berkala adalah per tanggal 31 Desember.

(1) Pernyataan Aktuaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf a harus memuat:
a. pernyataan bahwa data yang diterima Aktuaris, sepanjang pengetahuannya, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan untuk maksud penyusunan Laporan Aktuaris, dan untuk itu telah dilakukan pengujian guna menilai keandalannya;
b. pernyataan bahwa Laporan Aktuaris dimaksud:
1. memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Dana Pensiun;
2. telah memenuhi ketentuan Pemberi Kerja;
3. telah disusun berdasarkan PDP; dan
4. telah disusun berdasarkan standar praktik aktuaria untuk Dana Pensiun yang berlaku di INDONESIA;
c. penegasan mengenai nilai aset program dari PMLMP, nilai sekarang potensi pembayaran Manfaat Lain, dan kecukupan dana PMLMP; dan
d. penegasan mengenai besar pendanaan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan PMLMP.
(2) Dalam hal DPPK yang menyelenggarakan PMLMP mempunyai Mitra Pendiri, dan Pemberi Kerja tidak bermaksud menanggung pembiayaan program pensiun secara merata (non-sharing pension cost), pernyataan Aktuaris harus memuat penegasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d untuk masing-masing Pemberi Kerja.
(3) Pernyataan Aktuaris yang disusun dalam pengesahan perubahan PDP atau pengalihan kepesertaan harus memuat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c dan huruf d untuk keadaan sebelum dan sesudah berlakunya perubahan tersebut.

(1) Laporan Aktuaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) harus dilengkapi dengan pernyataan Pendiri yang ditandatangani Pendiri.
(2) Pernyataan Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus memuat:
a. pernyataan bahwa data dan PDP yang disampaikan kepada Aktuaris lengkap dan benar;
b. pernyataan bahwa Pendiri sanggup membayar iuran sesuai dengan pendanaan minimum yang dituangkan dalam pernyataan Aktuaris; dan
c. pernyataan bahwa Pendiri bermaksud menggunakan kelebihan pendanaan PMLMP yang terjadi untuk mengurangi iuran PMLMP, dalam hal terdapat kelebihan pendanaan PMLMP.
(3) Dalam hal DPPK yang menyelenggarakan PMLMP memiliki Mitra Pendiri, Laporan Aktuaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) harus dilengkapi dengan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b untuk masing-masing Mitra Pendiri yang ditandatangani oleh Mitra Pendiri.
(4) Dalam hal DPPK yang menyelenggarakan PMLMP memiliki Mitra Pendiri, dan Pemberi Kerja bermaksud menanggung pembiayaan program pensiun secara merata (sharing pension cost), pernyataan Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus memuat penegasan penggunaan kelebihan pendanaan PMLMP yang mewakili pernyataan seluruh Pemberi Kerja.
(5) Dalam hal DPPK yang menyelenggarakan PMLMP memiliki Mitra Pendiri, dan Pemberi Kerja tidak bermaksud menanggung pembiayaan program pensiun secara merata (non-sharing pension cost), pernyataan Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf c harus memuat penegasan penggunaan kelebihan pendanaan PMLMP untuk masing-masing

Pemberi Kerja yang mengalami kelebihan pendanaan PMLMP.
(6) Dalam hal DPPK yang menyelenggarakan PMLMP memiliki Mitra Pendiri dan tidak menanggung pembiayaan program pensiun secara merata (non- sharing pension cost), Dana Pensiun dapat melakukan pengalihan sebagian atau seluruh kelebihan pendanaan PMLMP (sharing asset) antar Pemberi Kerja dengan ketentuan Pemberi Kerja yang melakukan pengalihan sebagian atau seluruh kelebihan pendanaan PMLMP (sharing asset) harus tetap menjaga kecukupan pendanaan PMLMP.

Laporan Aktuaris dari DPPK yang menyelenggarakan PPMP dan menyelenggarakan PMLMP wajib mencantumkan informasi mengenai kondisi pendanaan DPPK secara umum yang paling sedikit memuat:
a. kekayaan;
b. kewajiban;
c. posisi pendanaan;
d. kualitas pendanaan; dan
e. rasio pendanaan.

(1) Standar praktik aktuaria yang berlaku di INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 4, Pasal 64 ayat (4) huruf b angka 4, dan Pasal 67 ayat (1) huruf b angka 4 merupakan standar praktik aktuaria yang ditetapkan oleh asosiasi Aktuaris yang diakui oleh Kementerian Keuangan.
(2) Standar praktik aktuaria sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) untuk valuasi aktuaria DPPK yang

menyelenggarakan PPMP harus mengatur penetapan bunga teknis secara wajar.

(1) Dana Pensiun wajib menyampaikan setiap Laporan Aktuaris yang dijadikan dasar dalam penetapan iuran Pemberi Kerja kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Penyampaian Laporan Aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus laporan asli dan disertai dengan data elektronik yang sama dengan data pada Laporan Aktuaris tersebut.
(3) Laporan Aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan dalam bentuk hasil cetak komputer (hardcopy) kepada:
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktur Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan Gedung Wisma Mulia 2 Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 42 Jakarta 12710.
(4) Penyampaian Laporan Aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara online melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
(5) Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan:
a. belum tersedia; atau
b. mengalami gangguan teknis, Laporan Aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam bentuk softcopy secara offline.
(6) Penyampaian Laporan Aktuaris dalam bentuk softcopy secara offline sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

dilakukan melalui surat elektronik (email) resmi [email protected].
(7) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis pada sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama saat terjadinya gangguan teknis.
(8) Penyampaian Laporan Aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut:
a. diserahkan langsung ke kantor Otoritas Jasa Keuangan; atau
b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.
(9) Dana Pensiun dinyatakan telah menyampaikan Laporan Aktuaris dengan ketentuan sebagai berikut:
a. untuk penyampaian secara online melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan, dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan; atau
b. untuk penyampaian secara offline, dibuktikan dengan:
1. surat tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan, apabila laporan diserahkan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(8) huruf a; atau
2. tanda terima pengiriman dari perusahaan jasa pengiriman, apabila laporan dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf
b. (10) Dalam hal terdapat perubahan alamat kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan akan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau

pengumuman melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan.

Penyampaian Laporan Aktuaris untuk pengesahan pembentukan Dana Pensiun atau pengesahan perubahan PDP menjadi dasar dalam penetapan kewajiban penyampaian Laporan Aktuaris berikutnya.

Dana Pensiun wajib menyampaikan Laporan Aktuaris Berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.

(1) Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPIP dapat membayarkan Manfaat Pensiun secara berkala kepada Peserta dan janda/duda atau anak selama periode tertentu.
(2) Mekanisme pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dalam PDP.
(3) Pelaksanaan pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan atas persetujuan Peserta, janda/duda, atau anak sebelum pembayaran Manfaat Pensiun pertama kali dilakukan.
(4) Persetujuan Peserta, janda/duda atau anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan secara tertulis yang memuat paling sedikit.
a. mekanisme pembayaran Manfaat Pensiun yang dipilih Peserta, janda/duda, atau anak;
b. periode pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala; dan

c. pernyataan bahwa Peserta, janda/duda, atau anak menyadari risiko dari pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala.
(5) Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala berakhir, dan dana cadangan untuk pembelian anuitas seumur hidup tidak mencukupi, dana cadangan tersebut dapat dibayarkan secara sekaligus kepada Peserta, janda/duda, atau anak.

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 14 ayat (1), Pasal 17 ayat (4), Pasal 18 ayat (5), Pasal 19 ayat (2) huruf b dan ayat (3), Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 24 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 25 ayat (5), Pasal 26 ayat (2) huruf b dan ayat (3), Pasal 28, Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (2), Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat
(3) dan ayat (4), Pasal 34 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 36 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6), Pasal 38 ayat (3) huruf b, Pasal 39, Pasal 40 ayat (2), Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 42 ayat (3) huruf b, Pasal 43, Pasal 45, Pasal 46 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 47 ayat (1), Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 49 ayat (3), Pasal 50 ayat (2), Pasal 51, Pasal 53 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 54, Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 57, Pasal 58 ayat (3), Pasal 59 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), Pasal 63 ayat (3), Pasal 64 ayat (1), Pasal 65 ayat (1), Pasal 69, Pasal 71 ayat (1), Pasal 73, Pasal 74 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pelaksanaan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan bagi Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Pelaksana Tugas Pengurus; dan/atau

c. pembubaran Dana Pensiun.

(1) Dana Pensiun yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 namun pelanggaran tersebut telah diselesaikan, tetap dikenakan sanksi peringatan tertulis pertama yang berakhir dengan sendirinya.
(2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku paling lama masing-masing 1 (satu) bulan, yaitu:
a. peringatan tertulis pertama;
b. peringatan tertulis kedua; dan
c. peringatan tertulis ketiga.
(3) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Dana Pensiun tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Pelaksana Tugas Pengurus dikenakan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan.

Dalam hal Dana Pensiun mendapatkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a secara kumulatif sebanyak 5 (lima) kali atau lebih dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Pelaksana Tugas Pengurus untuk mengikuti penilaian kembali kemampuan dan kepatutan.

(1) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi berupa pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c, dalam hal

pelanggaran atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dinilai membahayakan kepentingan Peserta dan/atau pihak yang berhak.
(2) Pengenaan sanksi pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dapat dilakukan tanpa didahului pengenaan sanksi lainnya.

Dalam hal DPPK yang menyelenggarakan PPMP telah menyelenggarakan Program Manfaat Lain sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun dan mekanisme pendanaan Program Manfaat Lain tersebut bersumber dari Surplus, dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Dana Pensiun yang bersangkutan tetap dapat melanjutkan mekanisme pendanaan Program Manfaat Lain tersebut.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pendanaan Dana Pensiun tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2018

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY