Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Laut

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional. 2. Baku Mutu Air Laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut. 3. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas- batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang, pendaratan ikan tangkapan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar modal transportasi. 4. Wisata Bahari adalah kegiatan rekreasi atau wisata yang dilakukan di laut dan pantai. 5. Biota Laut adalah jenis organisme hidup di perairan laut. 6. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menetapkan Baku Mutu Air Laut meliputi Baku Mutu Air Laut untuk Perairan Pelabuhan, Wisata Bahari, Budi Daya dan Biota Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini

(1) Baku Mutu Air Laut untuk Perairan Pelabuhan, Baku Mutu Air Laut untuk Wisata Bahari, Baku Mutu Air Laut untuk Budi Daya dan Baku Mutu Air Laut untuk Biota Laut, sebagaimana tercantum dalam Huruf A, B, C dan D pada Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. (2) Baku Mutu Air Laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditinjau secara berkala paling kurang sekali dalam 5 (lima) tahun.

Baku Mutu Air Laut Kawasan perairan laut di luar perairan pelabuhan, wisata bahari dan budi daya mengacu kepada Baku Mutu Air Laut untuk Biota Laut.

Setiap orang/badan usaha dilarang membuang limbah langsung ke laut tanpa proses pengolahan terlebih dahulu kecuali telah memenuhi baku mutu.

(1) Gubernur dan Bupati menetapkan program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan laut sesuai dengan kewenanganya. (2) Dalam rangka pengendalian dan pencemaran lingkungan laut, Gubernur dan Bupati wajib melakukan pemantauan kualitas air laut paling kurang dua kali dalam satu tahun melalui instansi yang ditugasi di bidang lingkungan hidup.

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 214/KPTS/1991 tentang Baku Mutu Lingkungan Daerah Untuk Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang yang mengatur Baku Mutu Air Laut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 8 Februari 2010 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, HAMENGKU BUWONO X Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 8 Februari 2010 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TRI HARJUN ISMAJI BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 3 ttd ttd Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd DEWO ISNU BROTO I.S. NIP. 19640714 199102 1 001