Peraturan Menteri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten/kota dan Kabupaten/Kota.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur dan Bupati/Walikota.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dan kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.
7. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut perkada adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/walikota.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UNDANG-UNDANG, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai UNDANG-UNDANG di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang- undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.
11. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah pusat terhadap masukan atas rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
12. Nomor register yang selanjutnya disingkat noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang

dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dikeluarkannya penetapan dan pengundangan.
13. Pembatalan adalah tindakan yang menyatakan tidak berlakunya terhadap seluruh atau sebagian bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, dan/atau lampiran materi muatan perda, tentang pajak daerah dan retribusi daerah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, yang berdampak dilakukannya pencabutan atau perubahan.
14. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
15. Hari adalah hari kerja.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
a. evaluasi rancangan perda provinsi tentang pajak dan retribusi; dan
b. evaluasi rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi atas rancangan perda provinsi tentang pajak dan retribusi dan rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi.

Menteri melakukan evaluasi rancangan perda provinsi tentang pajak dan retribusi.

(1) Rancangan perda provinsi tentang pajak dan retribusi sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
(2) Rancangan perda tentang pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan Sekretaris Jenderal paling lama 3 (tiga) hari kepada Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk dievaluasi.

(1) Penyampaian rancangan perda provinsi pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melalui surat permohonan evaluasi dari Gubernur yang dilengkapi dengan dokumen pendukung.
(2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas:
a. berita acara/naskah persetujuan DPRD;
b. rancangan perda provinsi tentang pajak dan retribusi;
dan
c. arsip data komputer (ADK) dalam format teks.

(3) Dalam hal rancangan perda perubahan, dilengkapi dengan dokumen sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c dan perda induk.

(1) Berita acara/naskah persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a memuat risalah persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD dalam sidang paripurna perihal pembahasan rancangan perda provinsi tentang pajak dan retribusi.
(2) Rancangan perda provinsi tentang pajak dan retribusi beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b memuat batang tubuh, penjelasan dan lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rancangan perda dalam bentuk hardcopy dicetak rapi dan dibuat dalam rangkap 2 (dua).
(3) Arsip data komputer (ADK) dalam format teks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c berupa dokumen dan rancangan perda provinsi tentang pajak dan retribusi beserta penjelasan yang disampaikan dalam bentuk soft copy dalam format teks Microsoft Word.

(1) Dalam pelaksanaan evaluasi rancangan perda provinsi tentang pajak dan retribusi dibentuk Tim evaluasi rancangan perda provinsi tentang pajak dan retribusi.
(2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) anggotanya terdiri atas komponen lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian terkait sesuai kebutuhan.
(3) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(1) Evaluasi terhadap rancangan perda provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan untuk untuk menguji kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.
(2) Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah atas nama Menteri melakukan evaluasi rancangan perda provinsi tentang pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri tentang evaluasi rancangan perda provinsi tentang pajak dan retribusi.
(4) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diharmonisasikan dan di cetak pada kertas bertanda khusus oleh Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.
(5) Permohonan pengharmonisasian sampai dengan pada ayat
(4) dilakukan dengan menyampaikan:
a. surat permohonan harmonisasi;
b. rancangan perda disertai softcopy dalam bentuk pdf;
dan
c. rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang evaluasi disertai softcopy.

(1) Keputusan Menteri tentang evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) disampaikan kepada Gubernur paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan perda provinsi tentang pajak dan retribusi diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ditembuskan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
(2) Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, gubernur MENETAPKAN rancangan Perda Provinsi dimaksud menjadi Perda Provinsi.

(3) Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil evaluasi.
(4) Gubernur menyampaikan rancangan perda provinsi tentang pajak dan retribusi yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

(1) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, dan gubernur MENETAPKAN rancangan perda provinsi pajak dan retribusi menjadi perda, Menteri membatalkan seluruh atau sebagian isi Perda dimaksud.
(2) Dalam hal pemerintah daerah provinsi masih memberlakukan perda provinsi tentang pajak dan retribusi yang dibatalkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH.

(1) Menteri memberikan noreg terhadap rancangan perda provinsi tentang pajak dan retribusi yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
(2) Menteri menyampaikan kembali rancangan perda provinsi tentang pajak dan retribusi yang telah diberikan noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur untuk ditetapkan.
(3) Rancangan perda provinsi tentang pajak dan retribusi yang telah diberikan noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak

rancangan perda provinsi tentang pajak dan retribusi disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur.
(4) Perda provinsi tentang pajak dan retribusi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dan ditembuskan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
(5) Gubernur yang tidak menyampaikan perda provinsi tentang pajak dan retribusi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penyampaian dan pelaksanaan evaluasi rancangan perda provinsi tentang pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan dengan Pasal 12 berlaku mutatis mutandis terhadap penyampaian dan pelaksanaan evaluasi rancangan perda provinsi tentang perubahan perda provinsi tentang pajak dan retribusi.
(2) Penyampaian rancangan perda provinsi tentang perubahan perda provinsi tentang pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan rancangan perda provinsi yang akan dilakukan perubahan.

Gubernur melakukan evaluasi rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi.

(1) Rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi yang telah disetujui bersama antara Bupati/Walikota dan DPRD, sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi.
(2) Penyampaian rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat permohonan evaluasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan dokumen pendukung
(3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) terdiri atas:
a. berita acara/naskah persetujuan DPRD;
b. rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi; dan
c. arsip data komputer (ADK) dalam format teks.
(4) Berita acara/naskah persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a memuat risalah persetujuan bersama antara Bupati/Walikota dan DPRD dalam sidang paripurna perihal pembahasan rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi.
(5) Rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi beserta penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memuat batang tubuh, penjelasan dan lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rancangan perda dalam bentuk hardcopy dicetak rapi dan dibuat dalam rangkap 2 (dua).
(6) Arsip data komputer (ADK) dalam format teks sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dokumen dan rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi beserta penjelasan yang disampaikan dalam bentuk soft copy dalam format teks Microsoft Word.

(1) Dalam pelaksanaan evaluasi rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi dibentuk Tim evaluasi rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi.
(2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) anggotanya terdiri atas komponen lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi terkait sesuai kebutuhan.
(3) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(1) Evaluasi terhadap rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi dilakukan untuk untuk menguji kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan terhitung sejak diterimanya rancangan perda oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
(3) Gubernur melalui Tim Evaluasi berkonsultasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dalam melakukan evaluasi rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi.
(4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui surat Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri c.q Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, yang dilengkapi dengan dokumen pendukung.
(5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) terdiri dari:
a. Hasil Evaluasi Gubernur atas Rancangan Perda;
b. Berita acara/naskah persetujuan DPRD;
c. Rancangan perda beserta lampirannya; dan
d. Arsip Data Komputer (ADK) dalam format teks.
(6) Dalam hal rancangan perda perubahan, dilengkapi dengan dokumen sebagaimana tersebut dalam huruf a sampai

dengan huruf d dan perda induk.

(1) Menteri Dalam Negeri dalam melakukan konsultasi atas rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi berkoordinasi dengan Menteri Keuangan
c.q.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
(2) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah menyampaikan hasil konsultasi atas evaluasi rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi kepada Gubernur melalui surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.
(3) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan Gubernur MENETAPKAN Keputusan Gubernur tentang evaluasi rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi.
(4) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) disampaikan kepada Bupati/ Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi diterima Gubernur.

(1) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, bupati/wali kota MENETAPKAN rancangan dimaksud menjadi Perda Kabupaten/Kota.
(2) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, bupati/wali kota bersama DPRD

melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diterima.
(3) Bupati/Walikota menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak dan Retribusi yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) kepada Gubernur.

(1) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota dan DPRD, dan Bupati/Walikota MENETAPKAN rancangan perda kabupaten/kota pajak dan retribusi menjadi perda, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat membatalkan seluruh atau sebagian isi Perda dimaksud.
(2) Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota masih memberlakukan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi yang dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH.

(1) Gubernur memberikan noreg rancangan perda kabupaten/ kota tentang pajak dan retribusi yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
(2) Gubernur menyampaikan kembali rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi yang telah diberikan noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan.
(3) Rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati/Walikota.

(4) Perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari disampaikan kepada Gubernur dan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.
(5) Bupati/Walikota yang tidak menyampaikan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dikenai sanksi administrastif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Bupati/Walikota bersama DPRD menindaklanjuti Keputusan Gubernur tentang evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), paling lama 7 (tujuh) hari sebagai dasar untuk penyempurnaan rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi.
(2) Bupati/Walikota menyampaikan rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) kepada Gubernur.

(1) Penyampaian dan pelaksanaan evaluasi rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 21 berlaku mutatis mutandis terhadap penyampaian dan pelaksanaan evaluasi rancangan perda kabupaten/kota tentang perubahan perda provinsi tentang pajak dan retribusi.
(2) Penyampaian rancangan perda kabupaten/kota tentang perubahan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib melampirkan rancangan perda kabupaten/kota yang akan dilakukan perubahan.

(1) Ketentuan mengenai pemberian noreg dan pembatalan perda berpedoman pada Peraturan Menteri tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
(2) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan evaluasi dan konsultasi atas rancangan peraturan daerah provinsi tentang pajak dan retribusi dan rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi dapat menerapkan sistem dan teknologi informasi yang terintegrasi antara provinsi, kabupaten dan kota dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.
(3) Sistem dan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Ketentuan mengenai:
a. pedoman umum evaluasi rancangan peraturan daerah provinsi tentang pajak dan retribusi dan rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi;
b. format rancangan keputusan menteri tentang evaluasi rancangan peraturan daerah provinsi tentang pajak dan retribusi;
c. format rancangan keputusan gubernur tentang evaluasi rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi;
d. matriks hasil evaluasi rancangan keputusan menteri dalam negeri tentang hasil evaluasi rancangan peraturan daerah provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah; dan

e. matriks hasil evaluasi rancangan gubernur tentang hasil evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2016 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd TJAHJO KUMOLO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA