Peraturan Menteri Nomor 167-pmk-07-2020 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 141/PMK.07/2019 TENTANG PENGELOLAAN DANA INSENTIF DAERAH

(1) Kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dikelompokkan dalam:
a. kategori kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah;
b. kategori pelayanan dasar publik bidang pendidikan;
c. kategori pelayanan dasar publik bidang kesehatan;
d. kategori pelayanan dasar publik bidang infrastruktur;
e. kategori pelayanan umum pemerintahan;
f. kategori kesejahteraan masyarakat;
g. kategori peningkatan investasi;
h. kategori peningkatan ekspor;

i. kategori pengelolaan sampah;
j. kategori pengendalian inflasi; dan/atau
k. kategori pencegahan korupsi.
(2) Kelompok kategori kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. kemandirian daerah yang didasarkan pada perbandingan antara pendapatan asli daerah dengan produk domestik regional bruto;
b. efektivitas pengelolaan belanja daerah meliputi kategori:
1. kualitas belanja modal untuk pendidikan yang didasarkan pada perbandingan antara belanja modal fungsi pendidikan dengan belanja fungsi pendidikan; dan/atau
2. kualitas belanja modal untuk kesehatan yang didasarkan pada perbandingan antara belanja modal fungsi kesehatan dengan belanja fungsi kesehatan; dan
c. Sistem Informasi Keuangan Daerah berupa interkoneksi data transaksi melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah.
(3) Dihapus.
(4) Dihapus.
(5) Kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. angka partisipasi murni; dan
b. peta mutu pendidikan.
(6) Kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
a. penanganan stunting;
b. balita mendapatkan imunisasi lengkap; dan
c. persalinan di fasilitas kesehatan.

(7) Kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
a. akses sanitasi layak; dan
b. akses air minum layak.
(8) Kelompok kategori pelayanan umum pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
a. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
b. penghargaan pembangunan daerah;
c. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
d. inovasi daerah meliputi kategori:
1. inovasi pelayanan publik; dan
2. inovasi Pemerintah Daerah.
(9) Kelompok kategori kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
a. penurunan penduduk miskin;
b. persentase penurunan angka pengangguran; dan
c. Indeks Pembangunan Manusia.
(10) Kelompok kategori peningkatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
(11) Kelompok kategori peningkatan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berupa nilai ekspor.
(12) Kelompok kategori pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i berupa kinerja pengelolaan sampah.
(13) Kelompok kategori pengendalian inflasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j berupa kinerja pengendalian inflasi daerah.
(14) Kelompok kategori pencegahan korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k berupa indeks pencegahan korupsi.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

(1) Penilaian:
a. kategori kemandirian daerah;
b. kategori kualitas belanja modal untuk pendidikan;
c. kategori kualitas belanja modal untuk kesehatan;
d. kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang pendidikan;
e. kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang kesehatan;
f. kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang infrastruktur;
g. kategori penyelenggaraan pemerintahan daerah;
h. kategori Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
i. kategori kesejahteraan masyarakat;
j. kategori peningkatan investasi;
k. kelompok kategori peningkatan ekspor; dan
l. kategori pencegahan korupsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b, ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat
(8) huruf a dan huruf c, ayat (9), ayat (10), ayat
(11), dan ayat (14) didasarkan pada peningkatan kinerja dan capaian kinerja tahun terakhir.
(2) Penilaian peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih nilai kinerja selama 2 (dua) tahun.
(3) Selisih nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan mulai nilai tertinggi hingga nilai terendah.

(4) Capaian kinerja tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan mulai nilai tertinggi hingga nilai terendah.
(5) Nilai kinerja masing-masing kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjumlahan selisih nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan capaian kinerja tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan bobot tertentu.
(6) Nilai kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperingkatkan menjadi 5 (lima) peringkat, yaitu:
Kinerja ringkat 1-100 t baik (A) 6-90 aik (B) 1-75 kup (C) 1-60 ang (D) 0-50 rang (E)

3. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A yang berbunyi sebagai berikut:

Penilaian kategori Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c didasarkan interkoneksi Sistem Informasi Keuangan Daerah yang meliputi registrasi, status koneksi agen Sistem Informasi Keuangan Daerah, dan penyampaian data.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

(1) Penilaian:
a. kategori penghargaan pembagunan daerah;
b. kategori inovasi daerah;
c. kelompok kategori kinerja pengelolaan sampah;
dan

d. kelompok kategori pengendalian inflasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf d, ayat (12), dan ayat (13) merupakan hasil penilaian kementerian/lembaga nonkementerian terkait.
(2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga nonkementerian terkait.
(3) Dalam hal menteri/pimpinan lembaga nonkementerian terkait tidak melakukan penilaian kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kategori tersebut tidak diperhitungkan dalam pengalokasian DID.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah serta ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pagu DID per kategori ditentukan berdasarkan prioritas kategori dan jumlah daerah penerima DID per kategori.
(2) Prioritas kategori sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sebagai berikut:
a. kategori kemandirian daerah;
b. kelompok kategori kesejahteraan masyarakat;
c. kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang pendidikan;
d. kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang kesehatan;
e. kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang infrastruktur;
f. kategori penyelenggaraan pemerintahan;
g. kategori Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
h. kategori pencegahan korupsi;
i. kategori inovasi daerah;

j. kategori inovasi pelayanan publik;
k. kategori pengendalian inflasi daerah;
l. kategori penghargaan pembangunan daerah;
m. kategori sistem informasi keuangan daerah ;
n. kategori pengelolaan sampah;
o. kategori peningkatan ekspor;
p. kategori peningkatan investasi;
q. kategori kualitas belanja modal kesehatan; dan
r. kategori kualitas belanja modal pendidikan.
(3) Dihapus.
(4) Dihapus.
(5) Dalam hal terdapat perubahan prioritas kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan prioritas kategori ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

(1) Alokasi DID diberikan kepada Daerah yang memenuhi kriteria utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. paling kurang mendapat nilai baik (B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6);
b. mendapatkan penilaian oleh kementerian/lembaga nonkementerian terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan
c. paling kurang mendapatkan nilai 95 (sembilan puluh lima) untuk penilaian kategori Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagamana dimaksud dalam Pasal 11A.

(2) Alokasi DID suatu Daerah yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing kategori dihitung berdasarkan nilai kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) pada satu kategori dibagi total nilai kinerja dalam satu kategori dikali dengan pagu DID per kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
(3) Dihapus.
(4) Alokasi DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan UNDANG-UNDANG mengenai APBN antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
(5) Berdasarkan pagu alokasi DID dalam Rancangan UNDANG-UNDANG mengenai APBN dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan alokasi DID menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota.
(6) Berdasarkan alokasi DID menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan informasi alokasi DID melalui portal (website) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
(7) Alokasi DID menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Peraturan PRESIDEN mengenai rincian APBN.

7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (6) Pasal 20 diubah serta ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dihapus, sehingga pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

(1) DID diprioritaskan untuk:

a. bidang pendidikan dan kesehatan termasuk digitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan
b. pemulihan dan pemberdayaan perekonomian daerah termasuk pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, industri kecil, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
(2) Dihapus.
(3) Dihapus.
(4) Dihapus.
(5) Dihapus.
(6) DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk mendanai:
a. honorarium; dan
b. perjalanan dinas.

8. Ketentuan huruf a dan huruf b Pasal 22 mengenai format rencana penggunaan DID tahun anggaran berjalan dan format laporan realisasi penyerapan DID dalam Lampiran diubah serta ketentuan huruf c mengenai format pernyataan Kepala Daerah atau Bendahara Umum Daerah dalam Lampiran dihapus, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan mengenai:
a. format rencana penggunaan DID tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b;
b. format laporan realisasi penyerapan DID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dan ayat
(3); dan
c. dihapus, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

#### Pasal II
1. Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, ketentuan mengenai pengelolaan DID Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah.
2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2020

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA