Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2020 tentang JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

(1) Untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan negara, disusun Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri atas anggaran
pendapatan negara, anggaran belanja negara, dan
pembiayaan anggaran.
SK No 036097 A
(2) Untuk .

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(2) Untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2Ol9 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2O2O.
(3) Untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2)rdalam rangka:
a. penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID- 191; danlatau
b. menghadapi ancaman yang membahayakan
perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem
keuangan,
perlu menetapkan kebijakan keuangan negara dan
kebijakan stabilitas sistem keuangan.
(41 Kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) meliputi kebijakan pendapatan negara
termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan
belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan
daerah, dan kebijakan pembiayaan.
(5) Kebijakan stabilitas sistem keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) meliputi kebijakan untuk
penanganan permasalahan lembaga keuangan yang
membahayakan perekonomian nasional dan/atau
stabilitas sistem keuangan.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
SK No 036090 A
Agar

PRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam lrmbaran
Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2O2O
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2O2O
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. I-AOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESTA TAHUN 2O2O NOMOR 134
Salinan sesuai dengan aslinya
KEM ENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Hukum dan
-undangan,
ttd.
ttd.
SK No 036091 A
vanna Djaman

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2O2O
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMEzuNTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2O2O TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA
DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN
PANDEMT CORONA r/nUSD/SEASE 2019 (COVTD-19) DAN/ATAU
DAI-AM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN
PEREKONOMIAN NASIONAL DAN /ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN
MENJADI UNDANG-UNDANG
I. UMUM
Pada tahun 2O2O ini, dunia mengalami bencana pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19). Penyebaran Corona Vints Disease 2019 (COVID-
19) membawa risiko bagi kesehatan masyarakat dan bahkan telah
merenggut korban jiwa bagi yang terinfeksi di berbagai belahan penjuru
dunia, termasuk Indonesia.
Pandemi Corona Vints Disease 2019 (COVID-l9) juga secara nyata
telah mengganggu aktivitas ekonomi dan membawa implikasi besar bagi
perekonomian sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk
Indonesia. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan menurun dari
3% (tiga persen) menjadi hanya l,5o/o (satu koma lima persen) atau bahkan
lebih rendah dari itu.
Perkembangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) juga
berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian di Indonesia. Salah satu
implikasinya berupa penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang
diperkirakan dapat mencapai 4o/o (empat persen) atau lebih rendah,
tergantung kepada seberapa lama dan seberapa parah penyebaran
pandemi Corona Vints Disease 2019 (COVID-l9) mempengaruhi atau
bahkan melumpuhkan kegiatan masyarakat dan aktivitas ekonomi.
SK No 036092 A
Terganggunya .

FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Terganggunya aktivitas ekonomi akan berimplikasi kepada perubahan
dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun
Anggaran 2O2O, baik sisi Pendapatan Negara, sisi Belanja Negara, maupun
sisi Pembiayaan. Potensi perubahan APBN Tahun Anggaran 2O2O berasal
dari terganggunya aktivitas ekonomi ataupun sebaliknya. Gangguan
aktivitas ekonomi akan banyak berpotensi mengganggu APBN Tahun
Anggaran 2O2O dari sisi Pendapatan Negara.
Respon kebijakan keuangan negara dan fiskal dibutuhkan untuk
menghadapi risiko pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), antara
lain berupa peningkatan belanja untuk mitigasi risiko kesehatan,
melindungi masyarakat, dan menjaga aktivitas usaha. Tekanan pada
sektor keuangan akan mempengaruhi APBN Tahun Anggaran 2O2O,
terutama sisi Pembiayaan.
Implikasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-l9) telah
berdampak pula terhadap ancaman semakin memburuknya sistem
keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi
domestik karena langkah-langkah penanganan pandemi Corona Vints
Disease 2019 (COVID-19) yang berisiko pada ketidakstabilan
makroekonomi dan sistem keuangan yang perlu dimitigasi bersama oleh
Pemerintah maupun koordinasi kebijakan dalam Komite Stabilitas Sistem
Keuangan (KSSK), sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah dan
lembaga terkait untuk melakukan tindakan antisipasi ffonaard lookingl
untuk menjaga stabilitas sektor keuangan.
Penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-l9) yang
memberikan dampak dan mengancam pertumbuhan ekonomi Indonesia
antara lain karena menurunnya penerimaan negara serta ketidakpastian
ekonomi global, memerlukan kebijakan dan langkah-langkah luar biasa
(extraordinary)di bidang keuangan negara, termasuk di bidang perpajakan
dan keuangan daerah, dan sektor keuangan, yang harus segera diambil
Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait guna mengatasi kondisi
mendesak tersebut dalam rangka penyelamatan kesehatan dan
perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja kesehatan, jaring
pengaman sosial (social safetg netl, serta pemulihan dunia usaha yang
terdampak. Oleh karena itu, diperlukan perangkat hukum yang memadai
untuk memberikan landasan yang kuat bagi Pemerintah dan lembaga-
lembaga terkait untuk pengambilan kebijakan dan langkah-langkah
dimaksud.
SK No 036177 A
Untuk

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Untuk mengatasi kegentingan yang memaksa tersebut, Presiden
sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada
tanggal 31 Maret 2O2O telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O2O tentang Kebijakan Keuangan Negara
dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Panderm Corona Vints
Disease 2019 (COVID-l9l danlatau dalam rangka menghadapi Ancaman
yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2O2O tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Vints Disease 2019 (COVID-
19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan telah
mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk kemudian
disahkan menjadi Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O2O tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Vints Disease 2019 (COVID-l9) dan/atau
dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang,
berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
II. PASAL DEMI PASAL

(1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang
keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (4), Pemerintah Daerah diberikan kewenangan
untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi
anggaran untuk kegiatan tertentu (refoansing),
perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
SK No 036100 A
(2) Ketentuan...

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(2) Ketentuan mengenai pengutamaan penggunaan alokasi
anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing),
perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri.
Bagian Ketiga
Kebijakan di Bidang Perpajakan

(1) Kebijakan di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (4) meliputi:
a. penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak
badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap;
b. perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan
Melalui Sistem Elektronik (PMSE);
c. perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan
pemenuhan kewajiban perpajakan; dan
d. pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan
untuk memberikan fasilitas kepabeanan berupa
pembebasan atau keringanan bea masuk dalam
rangka penanganan kondisi darurat serta pemulihan
dan penguatan ekonomi nasional.
(2) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan perdagangan yang transaksinya dilakukan
melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

(1) Penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan
dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berupa
penurunan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-
Undang mengenai Pajak Penghasilan menjadi;
SK No 036101 A
a. sebesar. .

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
a. sebesar 22oh (dua puluh dua persen) yang berlaku
pada Tahun Pajak 2O2O dan Tahun Pajak 2O2l; dan
b. sebesar 2Oo/o (dua puluh persen) yang mulai berlaku
pada Tahun Pajak 2022.
(21 Wajib Pajak dalam negeri:
a. berbentuk Perseroan Terbuka;
b. dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor
diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling
sedikit 4Oo/o (empat puluh persen); dan
c. memenuhi persyaratan tertentu,
dapat memperoleh tarif sebesar 3o/o (tiga persen) lebih
rendah dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan huruf b.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf c diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

(1) Perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan
Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berupa:
a. pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas
pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean
di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan
Melalui Sistem Elektronik (PMSE); dan
b. pengenaan Pajak Penghasilan atau pajak transaksi
elektronik atas kegiatan Perdagangan Melalui
Sistem Elektronik (PMSE) yang dilakukan oleh
subjek pajak luar negeri yang memenuhi ketentuan
kehadiran ekonomi signifikan.
SK No 036102 A
(2) Pengenaan

PRESIDEN
REPU BLIK INDONESIA
(2) Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan
Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa
Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah
Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
(PMSE) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang mengenai Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah.
(3) Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas
pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di
dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 dipungut, disetorkan, dan dilaporkan oleh
pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri,
Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
(PPMSE) luar negeri, danf atau Penyelenggara
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam
negeri, yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
(4) Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
(PPMSE) sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
merupakan pelaku usaha penyedia sarana komunikasi
elektronik yang digunakan untuk transaksi
perdagangan.
(5) Pedagang luar negeri atau penyedia jasa luar negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan orang
pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau
bertempat kedudukan di luar Daerah Pabean yang
melakukan transaksi dengan pembeli barang atau
penerima jasa di dalam Daerah Pabean melalui sistem
elektronik.
(6) Pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri,
dan/atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik (PPMSE) luar negeri yang memenuhi
ketentuan kehadiran ekonomi signifikan dapat
diperlakukan sebagai bentuk usaha tetap dan
dikenakan Pajak Penghasilan.
SK No 036103 A
(7) Ketentuan

(7)
(8)
(e)
(10)
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Ketentuan kehadiran ekonomi signifikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) berupa:
a. peredaran bruto konsolidasi grup usaha sampai
dengan jumlah tertentu;
b. penjualan di Indonesia sampai dengan jumlah
tertentu; dan/atau
c. pengguna aktif media digital di Indonesia sampai
dengan jumlah tertentu.
Dalam hal penetapan sebagai bentuk usaha tetap
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat
dilakukan karena penerapan perjanjian dengan
pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran
pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak,
pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri,
dan/atau Penyelenggma Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik (PPMSE) luar negeri yang memenuhi
ketentuan kehadiran ekonomi signifikan, dikenakan
pajak transaksi elektronik.
Pajak transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) dikenakan atas transaksi penjualan barang
dan/atau jasa dari luar Indonesia melalui Perdagangan
Melalui Sistem Elektronik (PMSE) kepada pembeli atau
pengguna di Indonesia yang dilakukan oleh subjek
pajak luar negeri, baik secara langsung maupun
melalui Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik (PPMSE) luar negeri.
Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
atau pajak transaksi elektronik sebagaimana dimaksud
pada ayat (8) dibayar dan dilaporkan oleh pedagang
luar negeri, penyedia jasa luar negeri, danf atau
Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
(PPMSE) luar negeri.
(11) Pedagang
SK No 036104 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(11) Pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri,
dan/atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik (PPMSE) luar negeri sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dan ayat (10), dapat menunjuk perwakilan
yang berkedudukan di Indonesia untuk memungut,
menyetorkan, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai
yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan/atau untuk memenuhi kewajiban Pajak
Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau
pajak transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada
ayat (8).
(12) Besarnya tarif, dasar pengenaan, dan tata cara
penghitungan Pajak Penghasilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) dan pajak transaksi elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan
atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
(13) Ketentuan lebih lanjut mengenai:
a. tata cara penunjukan, pemungutan, dan
penyetoran, serta pelaporan Pajak Pertambahan
Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
b. kehadiran ekonomi signifikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (71, tata cara pembayaran dan
pelaporan Pajak Penghasilan atau pajak transaksi
elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (10);
dan
c. tata cara penunjukan perwakilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (11),
diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(1) Pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri,
Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
(PPMSE) luar negeri, dan/atau Penyelenggara
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam
negeri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan pedagang luar
negeri, penyedia jasa luar negeri, dan/atau
Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
(PPMSE) luar negeri yang tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (10), dikenai
sanksi administratif sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16
Tahun 2OO9.
(2) Ketentuan mengenai penetapan, penagihan, dan upaya
hukum atas pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas
pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berurujud
dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di
dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui
Sistem Elektronik (PMSE) serta pengenaan Pajak
Penghasilan atau pajak transaksi elektronik atas subjek
pajak luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran
ekonomi signifikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6, dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 76
Tahun 2OO9.
(3) Terhadap pelaku kegiatan Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik (PMSE) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), selain dikenai sanksi administratif juga dikenai
sanksi berupa pemutusan akses setelah diberi teguran.
SK No 036106 A
(4) Pemutusan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(4) Pemutusan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (3) atau Pasal 6 ayat (1O) tidak
dipenuhi sampai dengan batas waktu yang ditentukan
dalam teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang komunikasi dan informatika berwenang
untuk melakukan pemutusan akses berdasarkan
permintaan Menteri Keuangan.
(6) Ketentuan mengenai tata cara pemutusan akses
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.
(7\ Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara:
a. pemberian teguran sebagaimana dimaksud pada
ayat (3); dan
b. permintaan pemutusan akses sebagaimana
dimaksud pada ayat (5),
diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan hak
dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan akibat adanya
pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), diberikan
perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan
kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:
a. atas pengajuan keberatan Wajib Pajak yang jatuh
tempo pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2OO9 berakhir dalam periode keadaan kahar
akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-l9),
jatuh tempo pengajuan keberatan tersebut
diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan;
SK No 036107 A
b.atas...

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-L4-
b. atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (21
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2OO9 yang
jatuh tempo pengembalian berakhir dalam periode
keadaan kahar akibat pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19), jatuh tempo pengembalian tersebut
diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan;
c. atas pelaksanaan hak Wajib Pajak, yang meliputi:
1. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal l7B
ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2OO9;
2. pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2OO9;
3. permohonan pengurangan atau penghapusan
sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan
ketetapan pajak yang tidak benar, pembatalan hasil
pemeriksaan, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2OO9,
yang jatuh tempo penerbitan surat ketetapan atau
surat keputusan berakhir dalam periode keadaan
kahar akibat pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19), jatuh tempo penerbitan surat ketetapan
atau surat keputusan tersebut diperpanjang paling
lama 6 (enam) bulan.
SK No 036108 A
d.penetapan...

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
d. penetapan periode waktu keadaan kahar akibat
pandemi Corona Vints Disease 2019 (COVID-19)
sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan
huruf c mengacu kepada penetapan Pemerintah
melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana.

Menteri Keuangan memiliki kewenangan untuk memberikan
fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan
bea masuk dalam rangka:
a. penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID- I9l; danlatau
b. menghadapi
perekonomian
keuangan.
yang
membahayakan
dan/atau stabilitas sistem
ancaman
nasional

(1) Perubahan atas barang impor yang diberikan
pembebasan bea masuk berdasarkan tujuan
pemakaiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1995, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
(2) Perubahan atas barang impor yang dapat diberikan
pembebasan atau keringanan bea masuk berdasarkan
tujuan pemakaiannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1995, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
SK No 036109 A
Bagian

PRESTDEN
REPUBLIK INDONESIA
Bagian Keempat
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
Pasal 1 1
(1) Dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) dan guna
melakukan penyelamatan ekonomi nasional,
Pemerintah menjalankan program pemulihan ekonomi
nasional.
(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan
meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha
dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan
usahanya.
(3) Program pemulihan ekonomi nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2\ dapat dilaksanakan
melalui Penyertaan Modal Negara, penempatan dana
dan/atau investasi Pemerintah, dan/atau kegiatan
penjaminan dengan skema yang ditetapkan oleh
Pemerintah.
(4) Penyertaan Modal Negara sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) yang ditunjuk.
(5) Penempatan dana dan/atau investasi Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan
langsung oleh Pemerintah dan/atau melalui lembaga
keuangan, manajer investasi, dan/atau lembaga lain
yang ditunjuk.
(6) Skema penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dapat dijalankan oleh langsung oleh Pemerintah
dan/atau melalui satu atau beberapa badan usaha
penjaminan yang ditunjuk.
(7) Pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
SK No 036110 A
Bagian

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-L7-
Bagian Kelima
Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara

(1) Pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-
langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai
dengan Pasal 11 dilakukan dengan tetap
memperhatikan tata kelola yang baik.
(2) Perubahan postur dan/atau rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka
pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-
langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai
dengan Pasal 11 diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Presiden.
Bagian Keenam
Pelaporan

Penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kebijakan
keuangan negara dan langkah-langkah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 12 dilaporkan
Pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Fusat.

Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan di
tengah-tengah kondisi terjadinya pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan/atau untuk menghadapi
ancaman krisis ekonomi dan/atau stabilitas sistem
keuangan, perlu menetapkan kebijakan stabilitas sistem
keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5).
SK No 036111 A
Pasal 15.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "Komite Stabilitas Sistem Keuangan"
adalah komite yang menyelenggarakan pencegahan dan
penanganan krisis sistem keuangan untuk melaksanakan
kepentingan dan ketahanan negara di bidang perekonomian
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai
pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.
Koordinasi diselenggarakan berdasarkan permintaan salah satu
atau lebih anggota dan dikoordinasikan oleh Sekretariat KSSK.
Huruf a
Kewenangan KSSK untuk menyelenggarakan rapat
koordinasi tidak terbatas pada adanya indikasi
permasalahan dari protokol manajemen krisis masing-
masing anggota KSSK yang dapat memengaruhi stabilitas
sistem keuangan. Langkah-langkah penanganan
permasalahan stabilitas sistem keuangan yang ditetapkan
dalam rapat koordinasi dimaksud termasuk dalam hal
menetapkan batas waktu mulai dan berakhirnya kondisi
ancaman terhadap perekonomian dan/atau stabilitas sistem
keuangan.
SK No 036152 A
Huruf b

FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-t2-
Huruf b
Skema pemberian dukungan Pemerintah yang ditetapkan
oleh KSSK merupakan bentuk peran serta dan kehadiran
negara dalam rangka mengatasi permasalahan sistem
keuangan yang membahayakan perekonomian nasional
dengan mengalokasikan anggaran pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung
upaya mewujudkan stabilitas sistem keuangan.
Ayat (2)
Transkrip rapat dicetak oleh Sekretaris KSSK dan dokumen hasil
cetakan tersebut disampaikan kepada Anggota KSSK untuk
dilakukan pemarafan danlatau penandatanganan kemudian yang
mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak pengambilan
keputusan dalam rapat KSSK tersebut.
Ayat (3)
Cukup jelas.

(1) Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK
dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas
sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 ayat (1), Bank Indonesia diberikan kewenangan
untuk:
SK No 036112 A
a. memberikan

FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-t9-
a. memberikan pinjaman likuiditas jangka pendek
atau pembiayaan likuiditas jangka pendek
berdasarkan prinsip syariah kepada Bank Sistemik
atau bank selain Bank Sistemik;
b. memberikan Pinjaman Likuiditas Khusus kepada
Bank Sistemik yang mengalami kesulitan likuiditas
dan tidak memenuhi persyaratan pemberian
pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan
likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip
syariah yang dijamin oleh Pemerintah dan diberikan
berdasarkan Keputusan KSSK;
c. membeli Surat Utang Negara dan/atau Surat
Berharga Syariah Negara berjangka panjang di
pasar perdana untuk penanganan permasalahan
sistem keuangan yang
membahayakan
perekonomian nasional, termasuk Surat Utang
Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara
yang diterbitkan dengan tujuan tertentu khususnya
dalam rangka pandemi Corona Virus Disease 2019
(covrD- 19);
d. membeli/repo surat berharga negara yang dimiliki
Lembaga Penjamin Simpanan untuk biaya
penanganan permasalahan solvabilitas Bank
Sistemik dan bank selain Bank Sistemik;
e. mengatur kewajiban penerimaan dan penggunaan
devisa bagi penduduk termasuk ketentuan
mengenai penyerahan, repatriasi, dan konversi
devisa dalam rangka menjaga kestabilan
makroekonomi dan sistem keuangan; dan
f. memberikan akses pendanaan kepada
korporasi/swasta dengan cara repo Surat Utang
Negara atau Surat Berharga Syariah Negara yang
dimiliki korporasi/swasta melalui perbankan.
(21 Ketentuan mengenai kewajiban penerimaan dan
penggunaan devisa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e, diatur dengan Peraturan Bank
Indonesia.
SK No 036113 A
(3) Sejak . .

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(3) Sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia
sebagaimana diatur pada ayat (21, segala ketentuan
peraturan perundang-undangan yang bertentangan
dengan Peraturan Bank Indonesia tersebut dinyatakan
tidak berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang ini.

(1) Dalam pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek
atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan
prinsip syariah oleh Bank Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a:
a. Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian
mengenai pemenuhan persyaratan/kecukupan
solvabilitas dan tingkat kesehatan Bank Sistemik
atau bank selain Bank Sistemik; dan
b. Bank Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan
melakukan penilaian mengenai pemenuhan
kecukupan agunan dan perkiraan kemampuan
Bank Sistemik atau bank selain Bank Sistemik
untuk mengembalikan pinjaman likuiditas jangka
pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek
berdasarkan prinsip syariah.
(21 Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bank Indonesia memutuskan pemberian
pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan
likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah.

(1) Dalam hal Bank Sistemik yang telah mendapatkan
pinjaman likuiditas jangka pendek sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (l) masih mengalami
kesulitan likuiditas, Bank Sistemik dapat mengajukan
permohonan Pinjaman Likuiditas Khusus (PLK) kepada
Bank Indonesia.
SK No 036114 A
(2) Terhadap

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-2t-
(2\ Terhadap permohonan Bank Sistemik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia berkoordinasi
dengan Otoritas Jasa Keuangan meminta
penyelenggaraan rapat KSSK.
(3) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)',
KSSK membahas dan memutuskan pemberian
Pinjaman Likuiditas Khusus (PLK) dengan
mempertimbangkan:
a. Penilaian oleh Otoritas Jasa Keuangan yang berisi
paling kurang informasi kondisi keuangan terkini
Bank Sistemik yang bersangkutan; dan
b. rekomendasi Bank
Indonesia dengan
memperhatikan hasil penilaian yang dilakukan oleh
Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai skema dan mekanisme
pemberian Pinjaman Likuiditas Khusus (PLK) diatur
bersama antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank
Indonesia.

(1) Bank Indonesia dapat membeli Surat Utang Negara
dan/atau Surat Berharga Syariah Negara berjangka
panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)
huruf c di pasar perdana yang diperuntukkan sebagai
sumber pendanaan bagi Pemerintah.
(2) Sumber pendanaan bagi Pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka
pemulihan ekonomi nasional termasuk menjaga
kesinambungan pengelolaan keuangan negara,
memberikan pinjaman dan penambahan modal kepada
Lembaga Penjamin Simpanan, serta pendanaan untuk
restrukturisasi perbankan pada saat krisis.
SK No 036115 A
(3) Ketentuan...

PRESIDEN
REPUBLlK INDONESIA
_22_
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai skema dan mekanisme
pembelian Surat Utang Negara dan/atau Surat
Berharga Syariah Negara di pasar perdana pada ayat (1)
diatur bersama antara Menteri Keuangan dan Gubernur
Bank Indonesia dengan mempertimbangkan:
a. kondisi pasar Surat Utang Negara dan/atau Surat
Berharga Syariah Negara;
b. pengaruh terhadap inflasi; dan
c. jenis Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga
Syariah Negara.
Bagian Ketiga
Kewenangan dan Pelaksanaan Kebijakan
oleh Lembaga Penjamin Simpanan

(1) Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK
dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas
sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 ayat (1), Lembaga Penjamin Simpanan diberikan
kewenangan untuk:
a. melakukan persiapan penanganan dan peningkatan
intensitas persiapan bersama dengan Otoritas Jasa
Keuangan untuk penanganan permasalahan
solvabilitas bank;
b. melakukan tindakan:
1. penjualan/repo Surat Berharga Negara yang
dimiliki kepada Bank Indonesia;
2. penerbitan surat utang;
3. pinjaman kepada pihak lain; dan latau
4. pinjaman kepada Pemerintah,
dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan
diperkirakan akan mengalami kesulitan likuiditas
untuk penanganan bank gagal;
SK No 036116 A
c. melakukan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
c. melakukan pengambilan keputusan untuk
melakukan atau tidak melakukan penyelamatan
bank selain Bank Sistemik yang dinyatakan sebagai
bank gagal dengan mempertimbangkan antara lain
kondisi perekonomian, kompleksitas permasalahan
bank, kebutuhan waktu penanganan, ketersediaan
investor, dan/atau efektivitas penanganan
permasalahan bank serta tidak
hanya
mempertimbangkan perkiraan biaya yang paling
rendah (least cosf fesf); dan
d. merumuskan dan melaksanakan kebijakan
penjaminan simpanan untuk kelompok nasabah
dengan mempertimbangkan sumber dana dan/atau
peruntukkan simpanan serta besaran nilai yang
dijamin bagi kelompok nasabah tersebut yang diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam
rangka melaksanakan langkah-langkah penanganan
permasalahan stabilitas sistem keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Pasal 2 1
(1) Persiapan penanganan dan peningkatan intensitas
persiapan bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a
antara lain pertukaran data dan informasi terkini dari
Otoritas Jasa Keuangan kepada Lembaga Penjamin
Simpanan dan/atau pemeriksaan bersama Otoritas
Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan
terhadap bank dimaksud.
(2) Persiapan penanganan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan pada saat bank ditetapkan sebagai
bank dalam pengawasan intensif dan peningkatan
intensitas persiapan dilakukan pada saat bank
ditetapkan sebagai bank dalam pengawasan khusus.
SK No 036117 A

(1) Untuk mencegah krisis sistem keuangan yang
membahayakan perekonomian nasional, Pemerintah
dapat menyelenggarakan program penjaminan di luar
program penjaminan simpanan sebagaimana yang
diatur dalam Undang-Undang mengenai lembaga
penjamin simpanan.
(2) Ketentuan mengenai lembaga penyelenggara program
penjaminan, pendanaan, cakupan dan besaran nilai
penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Keempat
Kewenangan dan Pelaksanaan Kebijakan
oleh Otoritas Jasa Keuangan

(1) Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK
dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas
sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan diberikan
kewenangan untuk:
a. memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa
keuangan untuk melakukan penggabungan,
peleburan, pengambilalihan, integrasi dan/atau
konversi;
b. menetapkan pengecualian bagi pihak tertentu dari
kewajiban melakukan prinsip keterbukaan di bidang
pasar modal dalam rangka pencegahan dan
penanganan krisis sistem keuangan; dan
c. menetapkan ketentuan mengenai pemanfaatan
teknologi informasi dalam penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham atau rapat lain yang
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan wajib dilakukan oleh pelaku industri jasa
keuangan.
SK No 036118 A
(2) Ketentuan...

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka
melaksanakan kebijakan stabilitas sistem keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Bagian Kelima
Kewenangan dan Pelaksanaan Kebijakan
oleh Pemerintah
Pasal24
(1) Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK
dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas
sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 ayat (1), Pemerintah diberikan kewenangan untuk
memberikan pinjaman kepada Lembaga Penjamin
Simpanan.
(2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara
pemberian pinjaman oleh Pemerintah kepada Lembaga
Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pemberian pinjaman oleh Pemerintah kepada Lembaga
Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
dilakukan dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan
mengaiami kesulitan likuiditas yang membahayakan
perekonomian dan sistem keuangan sebagai dampak
pandemi Corona Virus Disease (COVID-19).

(1) Setiap orang yang dengan sengaja mengabaikan, tidak
memenuhi, tidak melaksanakan atau menghambat
pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4
(empat) tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp10.O00.O00.0O0,00 (sepuluh miliar rupiah) atau
pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan
pidana denda paling banyak Rp300.0OO.00O.O00,00
(tiga ratus miliar rupiah).
(21 Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan
pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00
(satu triliun rupiah).

(1) Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau
lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan
kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di
bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk
kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan
pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan
program pemulihan ekonomi nasional, merupakan
bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan
perekonomian dari krisis dan bukan merupakan
kerugian negara.
SK No 036120 A
(2) Anggota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(2) Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat
KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian
Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan,
serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat
lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat
dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam
melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(3) Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil
berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang
dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.

Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
ini mulai berlaku:
1. ketentuan jangka waktu yang diatur dalam Pasal 1 1
ayat (2), Pasal l7B ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26
ayat (1), dan Pasal 36 ayat (1c) Undang-Undang Nomor
6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2OO9 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 49991;
SK No 036121 A
2. Pasal

PRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA
Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OO9 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun L999
tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a962);
Pasal 12 ayat (3) beserta penjelasannya, Pasal 15 ayat
(5), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat ( 1), Pasal 27 ayat (3),
dan Pasal 28 ayal (3) dalam Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a286);
Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2OO4 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO9 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang
Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a963);
SK No 036122 A
6. Pasal

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 27 ayat (1) beserta penjelasannya, Pasal 36, Pasal
83, dan Pasal lO7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a$81;
Pasal l7l Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9
tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
Pasal 72 ayat (2) beserta penjelasannya Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a95);
Pasal 316 dan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
567e);
SK No 036123 A
10. Pasal

PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
10. Pasal 777 h:uruf c angka 2, Pasal 180 ayat (6), dan Pasal
L82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2Ol4 tentang
Majelis Permusyawaratan Ra1ryat, Dewan Perwakilan
Ralryat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor t82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2Ol9 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor L7
Tahun 2Ol4 tentang Majelis Permusyawaratan Ralryat,
Dewan Perwakilan Ralryat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 181,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
63e6);
11. Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan
Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5872); dan
12. Pasal 11 ayat (22), Pasal 40, PasaT 42, dan Pasal 46
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2Ol9 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2O2O (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol9 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6410l,
dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan
kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran
Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) danf atau dalam
rangka menghadapi ancaman yang membahayakan
perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan
berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang ini.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai
berlaku pada tanggal diundangkan.
SK No 036124 A
Agar

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2O2O
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2O2O
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2O2O NOMOR 87
ttd
ttd
SK No 036125 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2O2O
IENTANG
KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN
STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI
coRoNA vrRUS D/SEASE 2019 (COVTD- 19) DAN/ATAU
DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN
PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN
I. UMUM
Pada tahun 2O2O ini, dunia mengalami bencana pandemi Corona Virus
Disease 2O19 (COVID-19). Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) membawa risiko bagi kesehatan masyarakat dan bahkan telah
merenggut korban jiwa bagi yang terinfeksi di berbagai belahan penjuru
dunia, termasuk Indonesia.
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) juga secara nyata
telah mengganggu aktivitas ekonomi dan membawa implikasi besar bagi
perekonomian sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk
Indonesia. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan menurun dari
3% (tiga persen) menjadi hanya l,5o/o (satu koma lima persen) atau bahkan
lebih rendah dari itu.
Perkembangan pandemi Corona Vints Disease 2019 (COVID-19) juga
berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian di Indonesia. Salah satu
implikasinya berupa penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang
diperkirakan dapat mencapai 4o/o (empat persen) atau lebih rendah,
tergantung kepada seberapa lama dan seberapa parah penyebaran
pandemi Corona Vints Disease 2019 (COVID-l9) mempengaruhi atau
bahkan melumpuhkan kegiatan masyarakat dan aktivitas ekonomi.
SK No 036126 A
Terganggunya

FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Terganggunya aktivitas ekonomi akan berimplikasi kepada perubahan
dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun
Anggaran 2O2O baik sisi Pendapatan Negara, sisi Belanja Negara, maupun
sisi Pembiayaan. Potensi perubahan APBN Tahun Anggaran 2O2O berasal
dari terganggunya aktivitas ekonomi atau pun sebaliknya. Gangguan
aktivitas ekonomi akan banyak berpotensi mengganggu APBN Tahun
Anggaran 2O2O dari sisi Pendapatan Negara.
Respon kebijakan keuangan negara dan fiskal dibutuhkan untuk
menghadapi risiko pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), antara
lain berupa peningkatan belanja untuk mitigasi risiko kesehatan,
melindungi masyarakat dan menjaga aktivitas usaha. Tekanan pada sektor
keuangan akan mempengaruhi APBN Tahun Anggaran 2O2O terutama sisi
Pembiayaan.
Implikasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-l9) telah
berdampak pula terhadap ancaman semakin memburuknya sistem
keuangan yang ditunjukkan dengan penurulnan berbagai aktivitas ekonomi
domestik karena langkah-langkah penanganan pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID- 19) yang berisiko pada ketidakstabilan
makroekonomi dan sistem keuangan yang perlu dimitigasi bersama oleh
Pemerintah maupun koordinasi kebijakan dalam KSSK, sehingga
diperlukan berbagai upaya Pemerintah dan lembaga terkait untuk
melakukan tindakan antisipasi (forutard looking) untuk menjaga stabilitas
sektor keuangan.
Penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9) yang
memberikan dampak dan mengancam pertumbuhan ekonomi Indonesia
antara lain karena menurunnya penerimaan negara serta ketidakpastian
ekonomi global, memerlukan kebijakan dan langkah-langkah luar biasa
(extraordinary)di bidang keuangan negara termasuk di bidang perpajakan
dan keuangan daerah, dan sektor keuangan, yang harus segera diambil
Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait guna mengatasi kondisi
mendesak tersebut dalam rangka penyelamatan kesehatan, perekonomian
nasional, dengan fokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial
(social safety net), serta pemulihan dunia usaha yang terdampak. Oleh
karena itu, diperlukan perangkat hukum yang memadai untuk
memberikan landasan yang kuat bagi Pemerintah dan lembaga-lembaga
terkait untuk pengambilan kebijakan dan langkah-langkah dimaksud.
SK No 036141 A
Sesuai

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor l38/PUU-VII I 2OO9,
kondisi tersebut di atas telah memenuhi parameter sebagai kegentingan
yang memaksa dalam rangka penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang antara lain:
a. karena adanya kebutuhan mendesak untuk menyeiesaikan masalah
hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
b. Undang-Undang yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi
kekosongan hukum atau tidak memadainya Undang-Undang yang saat
ini ada; dan
c. kondisi kekosongan hukum yang tidak dapat diatasi dengan cara
membuat Undang-Undang secara prosedur biasa yang memerlukan
waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut
perlu kepastian untuk diselesaikan.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalam kegentingan yang memaksa,
sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden berwenang menetapkan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
II. PASAL DEMI PASAL