Peraturan Menteri Nomor 42 Tahun 2017 tentang PELAKSANAAN TUNJANGAN PENGAMANAN PERSANDIAN BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksudkan dengan:
1. Tunjangan Pengamanan Persandian adalah tunjangan khusus yang diberikan kepada Prajurit Tentara Nasional INDONESIA dan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan sebagai pengelola pengamanan persandian di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA, sebagai bentuk kompensasi atas tanggung jawab dalam melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan pengamanan persandian.
2. Penyelenggaraan Pengamanan Persandian adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk melindungi kelangsungan persandian dari segala hakikat ancaman dan gangguan dalam satu kesatuan sistem persandian negara.
3. Pengelola Pengamanan Persandian adalah Prajurit Tentara Nasional INDONESIA dan Pengawai Negeri Sipil yang diangkat secara penuh dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengamanan persandian.
4. Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Unit Teknis Persandian adalah satuan unit kerja yang dibentuk untuk melaksanakan tugas menyelenggarakan sistem persandian negara dalam rangka pengamanan pemberitaan rahasia negara yang dikirim melalui sarana komunikasi, guna menunjang tugas instansi pemerintah.
7. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat Kemhan adalah pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan negara.
8. Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai adalah Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk

melaksanakan pengelolaan administrasi belanja pegawai pada satuan kerja yang bersangkutan.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

(1) Prajurit TNI dan PNS di lingkungan Kemhan dan TNI yang bertugas di bidang persandian diangkat sebagai Pengelola Pengamanan Persandian.
(2) Pengelola Pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. penanggung jawab pengamanan persandian;
b. pelaksana pengkajian dan pelaksana pengamanan persandian;
c. petugas kamar sandi; dan
d. pendukung persandian.
(3) Pengelola Pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat paling tinggi 1 (satu) tingkat di atas Kepala Unit Teknis Persandian atau sesuai dengan beban tanggung jawab dalam menjaga kerahasiaan.

Penanggung jawab pengamanan persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yaitu unsur pejabat eselon II dan eselon III di lingkungan Kemhan dan unsur pejabat struktural di lingkungan TNI karena tugas dan fungsinya mengelola dan bertanggung jawab secara langsung di bidang persandian.

(1) Pelaksana pengkajian dan pelaksana pengamanan persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2) huruf b terdiri atas:
a. unsur pejabat eselon IV di lingkungan Kemhan;
b. unsur pejabat struktural di lingkungan TNI;
c. unsur pejabat fungsional sandiman; dan
d. unsur fungsional lain.
(2) Pelaksana pengkajian dan pelaksana pengamanan persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditugaskan di unit kerja karena tugas dan fungsinya melaksanakan pengkajian dan melaksanakan pengamanan persandian.

Petugas kamar sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c yaitu Prajurit TNI dan PNS yang memiliki kualifikasi sandi dan nonsandi yang bertugas di kamar sandi.

Pendukung persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d yaitu Prajurit TNI dan PNS yang ditugaskan di unit kerja/unit teknis persandian karena tugas dan fungsinya bertanggung jawab dalam memfasilitasi pengelolaan persandian.

Kepala Lembaga Sandi Negara atau Pejabat Eselon I di lingkungan Lembaga Sandi Negara berperan sebagai Pembina Pengamanan Persandian.

(1) Pengelola pengamanan persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberi Tunjangan Pengamanan Persandian.
(2) Tunjangan Pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar tunjangan jabatan struktural dan tunjangan jabatan fungsional.
(3) Tunjangan Pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai tingkat pengamanan persandian.
(4) Ketentuan mengenai nilai tingkat pengamanan persandian dan besarnya Tunjangan Pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5) Ketentuan mengenai pemberian Tunjangan Pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan TNI diatur dengan Peraturan Panglima TNI.

(1) Penetapan nilai Pengelola Pengamanan Persandian untuk setiap tingkat pengamanan persandian berdasarkan pada nilai yang diperoleh dari hasil penjumlahan nilai setiap unsur.
(2) Nilai setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas:
a. unsur tanggung jawab menjaga rahasia;

b. unsur tingkat kualifikasi sandi; dan
c. unsur lamanya bertugas di persandian.
(3) Ketentuan mengenai unsur dan nilai tanggung jawab menjaga rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4) Ketentuan mengenai unsur dan nilai tingkat kualifikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5) Ketentuan mengenai unsur dan nilai lamanya bertugas di persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

(1) Penilaian tingkat pengamanan persandian di lingkungan Kemhan dan TNI dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja yang secara struktur bertanggung jawab di bidang persandian.
(2) Penilaian tingkat pengamanan persandian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hasilnya sebagai dasar penerbitan keputusan penetapan Tunjangan Pengamanan Persandian.
(3) Penilaian tingkat pengamanan persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

(1) Mekanisme penilaian tingkat pengamanan persandian sebagai berikut:

a. Kepala Unit Teknis Persandian membuat surat pernyataan melaksanakan tugas untuk penetapan nilai;
b. pejabat kepegawaian/personel satuan kerja berdasarkan surat pernyataan melaksanakan tugas untuk penetapan nilai, berkas masa kerja dan data kepegawaian/personel, selanjutnya mengajukan penetapan nilai tingkat pengamanan persandian kepada Kepala Satuan Kerja yang secara struktural membawahi persandian; dan
c. Kepala Satuan Kerja yang secara struktural membawahi persandian MENETAPKAN nilai tingkat pengamanan persandian berdasarkan kelengkapan administrasi.
(2) Ketentuan mengenai surat pernyataan melaksanakan tugas untuk penetapan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran V angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Ketentuan mengenai penetapan nilai tingkat pengamanan persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran V angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pejabat yang berwenang MENETAPKAN keputusan pemberian Tunjangan Pengamanan Persandian terdiri atas:
a. Sekretaris Jenderal Kemhan untuk Unit Organisasi Kemhan;
b. Asisten Personel Panglima TNI untuk Unit Organisasi Markas Besar TNI; dan

c. Asisten Personel Kas Angkatan untuk Unit Organisasi TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.
(2) Pejabat yang berwenang MENETAPKAN keputusan Pemberian Tunjangan Pengamanan Persandian sebagaimana pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada pejabat lain di lingkungannya.
(3) Keputusan Pemberian Tunjangan Pengamanan Persandian sebagaimana pada ayat (2) mencantumkan besaran tunjangan yang bersangkutan.

(1) Keputusan pemberian Tunjangan Pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(3) dalam bentuk asli dan tembusan.
(2) Keputusan pemberian Tunjangan Pengamanan Persandian asli sebagaimana pada ayat (1) disampaikan kepada Pengelola Pengamanan Persandian yang bersangkutan.
(3) Tembusan keputusan pemberian Tunjangan Pengamanan Persandian sebagaimana pada ayat (1) disampaikan kepada:
a. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
b. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
c. Kepala Lembaga Sandi Negara
u.p.
Deputi Pembinaan dan Pengendalian Persandian Lembaga Sandi Negara;
d. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
e. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
dan
f. Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai.
(4) Ketentuan mengenai keputusan pemberian Tunjangan Pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V angka 3 yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Petugas pengelolaan administrasi belanja pegawai mengajukan usul pembayaran tunjangan Pengelola Pengamanan Persandian kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
(2) Usul pembayaran tunjangan Pengelola Pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pengelola Pengamanan Persandian yang baru diangkat dengan melampirkan:
a. keputusan pengangkatan sebagai Pengelola Pengamanan Persandian;
b. keputusan pemberian Tunjangan Pengamanan Persandian; dan
c. surat pernyataan melaksanakan tugas.
(3) Ketentuan mengenai surat pernyataan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran V angka 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Tunjangan Pengamanan Persandian dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah Pengelola Pengamanan Persandian yang bersangkutan telah melaksanakan tugas dinyatakan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas dari Kepala Satuan Kerja yang secara struktural bertanggung jawab di bidang persandian.

(2) Apabila tanggal 1 (satu) bertepatan dengan hari libur, pelaksanaan tugas dimulai pada tanggal berikutnya dan Tunjangan Pengamanan Persandian dibayarkan pada bulan yang bersangkutan/bulan berjalan.

(1) Prajurit TNI dan PNS di lingkungan Kemhan dan TNI yang pada tanggal ditetapkan telah melaksanakan tugas sebagai Pengelola Pengamanan Persandian, pembayaran Tunjangan Pengamanan Persandian berdasarkan:
a. keputusan pemberian Tunjangan Pengamanan Persandian; dan
b. surat pernyataan telah melaksanakan tugas dari Kepala Satuan Kerja yang secara struktural membawahi persandian.
(2) Ketentuan mengenai surat pernyataan telah melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b tercantum dalam Lampiran V angka 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Dalam hal Pengelola Pengamanan Persandian mengalami perubahan nilai pengamanan persandian yang mengakibatkan perubahan Tunjangan Pengamanan Persandian, pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk, MENETAPKAN kembali keputusan mutasi Tunjangan Pengamanan Persandian.
(2) Ketentuan mengenai keputusan mutasi Tunjangan Pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V angka 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Kepala Satuan Kerja yang secara struktural membawahi persandian membuat surat pernyataan masih

melaksanakan tugas sebagai Pengelola Pengamanan Persandian di lingkungannya.
(2) Pembuatan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap awal tahun anggaran.
(3) Kepala Satuan Kerja yang secara struktural membawahi persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada pejabat lain di lingkungannya.
(4) Ketentuan mengenai surat pernyataan masih melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran V angka 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Surat pernyataan melaksanakan tugas, surat pernyataan telah melaksanakan tugas, surat keputusan mutasi Tunjangan Pengamanan Persandian dan surat pernyataan masih melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) dalam bentuk surat asli dan tembusan.
(2) Surat asli sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.
(3) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
a. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
b. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan;
c. Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai;
dan
d. Pengelola Pengamanan Persandian yang bersangkutan.

(1) Pembayaran Tunjangan Pengamanan Persandian dihentikan apabila Pengelola Pengamanan Persandian:
a. meninggal dunia;
b. diberhentikan sebagai Prajurit TNI atau PNS;
c. menjalani masa persiapan pensiun;
d. dijatuhi hukuman pidana; atau
e. dipindahkan ke instansi atau unit kerja lain yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di luar bidang pengamanan persandian.
(2) Penghentian pembayaran Tunjangan Pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terhitung mulai bulan berikutnya.

(1) Pembayaran Tunjangan Pengamanan Persandian dihentikan sementara apabila Pengelola Pengamanan Persandian:
a. dijatuhi hukuman disiplin;
b. menjalani cuti diluar tanggungan negara untuk persalinan anak ke 4 (empat) dan seterusnya paling lama 3 (tiga) bulan;
c. menjalani tugas belajar bukan di bidang Pengelolaan Pengamanan Persandian; dan
d. menjalani tugas belajar di bidang Pengelolaan Pengamanan Persandian.
(2) Penghentian sementara pembayaran Tunjangan Pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai bulan berikutnya.

(1) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, untuk Pengelola Pengamanan Persandian yang berasal dari Prajurit TNI meliputi:
a. hukuman disiplin berupa teguran;
b. hukuman disiplin ringan berupa penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari;
c. hukuman disiplin berat berupa penahanan disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari;
(2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat diikuti dengan sanksi administratif berupa:
a. pencopotan dari jabatan;
b. pemberhentian dengan tidak hormat, jika Prajurit TNI yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dalam pangkat yang sama, dan menurut pertimbangan Atasan Yang Berhak Menghukum/Perwira Penyerah Perkara tidak patut dipertimbangkan untuk tetap berada dalam dinas militer.
(3) Hukuman disiplin berupa teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Tunjangan Pengamanan Persandian dihentikan selama 1 (satu) bulan.
(4) Hukuman disiplin ringan berupa penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Tunjangan Pengamanan Persandian dihentikan selama 3 (tiga) bulan.
(5) Hukuman disiplin berat berupa penahanan disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Tunjangan Pengamanan Persandian dihentikan selama 6 (enam) bulan.
(6) Hukuman sanksi tambahan berupa sanksi administratif pencopotan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a Tunjangan Pengamanan Persandian dihentikan selama 6 (enam) bulan dan dilakukan penilaian ulang tingkat pengamanan persandian yang bersangkutan.
(7) Hukuman tambahan berupa sanksi administratif pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Tunjangan Pengamanan Persandian dihentikan.

(1) Tunjangan Pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) sampai dengan ayat
(6) dibayarkan kembali setelah batas waktu penghentian sementara pemberian Tunjangan Pengamanan Persandian berakhir dan yang bersangkutan telah melaksanakan tugas kembali di bidang persandian.
(2) Ketentuan mengenai surat melaksanakan tugas kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V angka 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Dalam hal Pengelola Pengamanan Persandian yang berasal dari Prajurit Wanita TNI menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk persalinan anak ke 4 (empat) dan seterusnya paling lama 3 (tiga) bulan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b tidak menerima Tunjangan Pengamanan Persandian.
(2) Tunjangan Pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya setelah yang bersangkutan selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk persalinan.

(1) Dalam hal Pengelola Pengamanan Persandian yang berasal dari Prajurit TNI menjalani tugas belajar bukan di bidang Pengelolaan Pengamanan Persandian,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c Tunjangan Pengamanan Persandian dihentikan sementara mulai bulan ketujuh.
(2) Tunjangan Pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kembali setelah yang bersangkutan selesai menjalani tugas belajar dan aktif kembali berdinas pada jabatan persandian.

(1) Dalam hal Pengelola Pengamanan Persandian yang berasal dari Prajurit TNI yang menjalani tugas belajar di bidang pengelolaan pengamanan persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d Tunjangan Pengamanan Persandian tetap dibayarkan sampai dengan waktu yang ditentukan untuk menyelesaikan tugas belajar.
(2) Apabila waktu yang ditentukan untuk menyelesaikan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum selesai, Tunjangan Pengamanan Persandian dihentikan sementara sampai dengan batas waktu pendidikan berakhir.
(3) Tunjangan Pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan kembali setelah yang bersangkutan selesai pendidikan dan aktif kembali berdinas pada jabatan persandian.

(1) Keputusan penghentian Tunjangan Pengamanan Persandian, penghentian sementara Tunjangan Pengamanan Persandian, pemberian cuti di luar tanggungan negara dan surat tugas belajar ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN keputusan Tunjangan Pengamanan Persandian.
(2) Ketentuan mengenai keputusan penghentian Tunjangan Pengamanan Persandian dan penghentian sementara Tunjangan Pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V

angka 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, untuk Pengelola Pengamanan Persandian yang berasal dari PNS meliputi:
a. hukuman disiplin tingkat ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis;
b. hukuman disiplin tingkat sedang;
c. hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
d. hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan; dan
e. hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat.
(2) Hukuman disiplin tingkat ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Tunjangan Pengamanan Persandian dihentikan selama 1 (satu) bulan.
(3) Hukuman disiplin tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Tunjangan Pengamanan Persandian dihentikan selama 3 (tiga) bulan.
(4) Hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Tunjangan Pengamanan Persandian dihentikan selama 6 (enam) bulan.
(5) Hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Tunjangan Pengamanan Persandian dihentikan selama 6

(enam) bulan dan dilakukan penilaian ulang tingkat Pengamanan Persandian PNS yang bersangkutan.
(6) Hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e Tunjangan Pengamanan Persandian dihentikan.

(1) Tunjangan Pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) sampai dengan ayat
(4) dibayarkan kembali setelah selesai batas waktu penghentian sementara pemberian Tunjangan Pengamanan Persandian berakhir dan yang bersangkutan dinyatakan melaksanakan tugas kembali di bidang persandian.
(2) Tunjangan Pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) dibayarkan kembali setelah dilakukan penilaian ulang tingkat Pengamanan Persandian PNS yang bersangkutan dan dinyatakan melaksanakan tugas kembali di bidang persandian.
(3) Tunjangan Pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) dibayarkan kembali, jika putusan banding PNS yang bersangkutan diterima Badan Pertimbangan Kepegawaian dan yang bersangkutan dinyatakan melaksanakan tugas kembali di bidang persandian.

(4) Surat pernyataan melaksanakan tugas kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (3) dilakukan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN keputusan Tunjangan Pengamanan Persandian.

(5) Dalam hal PNS yang bersangkutan meninggal dunia sebelum adanya putusan Badan Pertimbangan Kepegawaian, Tunjangan Pengamanan Persandian tetap dihentikan.

(1) Dalam hal Pengelola Pengamanan Persandian yang berasal dari PNS wanita menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk persalinan anak ke 4 (empat) dan seterusnya paling lama 3 (tiga) bulan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b tidak menerima Tunjangan Pengamanan Persandian.
(2) Tunjangan Pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya setelah yang bersangkutan selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk persalinan.

(1) Dalam hal Pengelola Pengamanan Persandian yang berasal dari PNS menjalani tugas belajar bukan di bidang pengelolaan pengamanan persandian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)huruf c Tunjangan Pengamanan Persandian dihentikan sementara mulai bulan ketujuh.
(2) Tunjangan Pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kembali setelah yang bersangkutan selesai menjalani tugas belajar dan aktif kembali berdinas pada jabatan persandian.

(1) Dalam hal Pengelola Pengamanan Persandian yang berasal dari PNS menjalani tugas belajar di bidang pengelolaan pengamanan persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d Tunjangan Pengamanan Persandian, tetap dibayarkan sampai dengan waktu yang telah ditentukan untuk menyelesaikan tugas belajar.
(2) Apabila waktu yang telah ditentukan untuk menyelesaikan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum selesai, Tunjangan Pengamanan Persandian dihentikan sementara sampai dengan batas waktu pendidikan berakhir.

(3) Tunjangan Pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan kembali setelah yang bersangkutan selesai pendidikan dan aktif kembali berdinas pada jabatan persandian.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 25 Tahun 2009 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2009 Nomor 504), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 2016

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RYAMIZARD RYACUDU Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

Paraf:

Paraf :
1. Dirjen Kuathan :
2. Dirjen Strahan

:
3 Di j R h