Peraturan Menteri Nomor 58-permentan-pk-210-11-2015 Tahun 2015 tentang PEMASUKAN KARKAS DAGING, DAN/ATAU OLAHANNYA KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Karkas Ruminansia adalah bagian dari tubuh ruminansia sehat yang telah disembelih secara halal dan benar, dikuliti, dikeluarkan jeroan, dipisahkan kepala, kaki mulai dari tarsus/karpus ke bawah, organ reproduksi dan ambing, ekor, serta lemak yang berlebih.
2. Karkas Unggas adalah bagian dari tubuh unggas yang telah disembelih secara halal dan benar, dicabuti bulunya, dan dikeluarkan jeroan, dipotong kepala dan leher serta kedua kakinya.
3. Karkas Babi adalah bagian dari tubuh babi sehat yang telah dipotong, dikerok bulunya, dipisahkan kepala dan kakinya, serta dikeluarkan jeroannya.
4. Daging adalah bagian dari otot skeletal karkas ruminansia yang terdiri atas Daging Potongan Primer (prime cut), Daging Potongan Sekunder (secoundary cut), Daging Variasi (variety/fancy meats), dan Daging Industri (manufacturing meat).
5. Daging Potongan Primer (prime cut) adalah potongan daging ruminansia yang memiliki keempukan, juiciness dan kualitas terbaik, berupa potongan daging dengan tulang dan tanpa tulang yang berasal dari ternak

ruminansia dalam bentuk segar dingin (chilled) dan beku (frozen).
6. Daging Potongan Sekunder (secondary cut) adalah potongan daging ruminansia di luar potongan primer yang memiliki keempukan, juiciness dan kualitas di bawah kualitas potongan primer, berupa daging dengan tulang dan tanpa tulang yang berasal dari ternak ruminansia dalam bentuk segar dingin (chilled) dan beku (frozen).
7. Daging Variasi (variety/fancy meats) adalah bagian daging selain Daging Potongan Primer, Daging Potongan Sekunder, dan Daging Industri berupa Potongan Daging Dengan Tulang dan Tanpa Tulang Dalam Bentuk Segar Dingin (chilled) dan Beku (frozen) yang berasal dari ternak ruminansia, yang terdiri dari buntut (tail) dan lidah (tounge) serta jenis potongan lainnya.
8. Daging Industri (manufacturing meat) adalah bagian daging dalam bentuk bulky dari Daging Potongan Primer, Daging Potongan Sekunder dan Daging Variasi yang digunakan untuk kebutuhan industri.
9. Daging Olahan adalah daging yang diproses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.
10. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan karkas, daging, dan/atau olahannya dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA.
11. Rekomendasi Pemasukan yang selanjutnya disebut Rekomendasi adalah keterangan teknis yang menyatakan karkas, daging, dan/atau olahannya memenuhi persyaratan kesehatan masyarakat veteriner.
12. Badan Kesehatan Hewan Dunia/World Organization for Animal Health/Office International des Epizooties yang selanjutnya disingkat WOAH/OIE adalah suatu badan yang mempunyai otoritas memberikan informasi kejadian, status, dan situasi penyakit hewan di suatu negara, serta memberikan rekomendasi teknis dalam tindakan sanitary di bidang kesehatan hewan.

13. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis.
14. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
15. Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disebut Kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
16. Negara Asal Pemasukan yang selanjutnya disebut Negara Asal adalah suatu negara yang mengeluarkan karkas, daging, dan/atau olahannya ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA.
17. Unit Usaha Negara Asal Pemasukan yang selanjutnya disebut Unit Usaha adalah suatu Unit Usaha di Negara Asal yang menjalankan kegiatan produksi karkas, daging, dan/atau olahannya secara teratur dan terus menerus dengan tujuan komersial.
18. Nomor Kontrol Veteriner (Establishment Number) yang selanjutnya disingkat NKV adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai kelayakan dasar (pre requisite) sistem jaminan keamanan pangan pada unit usaha pangan asal hewan.
19. Direktur Jenderal adalah pimpinan unit kerja Eselon I pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di lingkungan Kementerian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner.
20. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
21. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disingkat PPVTPP adalah unit

kerja pada Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi perizinan pertanian.
22. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang peternakan dan/atau kesehatan hewan.
23. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pemasukan, dengan tujuan untuk:
a. melindungi kesehatan dan ketenteraman batin masyarakat, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan;
b. memastikan terpenuhi persyaratan aman, sehat, utuh, dan halal bagi yang dipersyaratkan;
c. menjamin karkas, daging, dan/atau olahannya yang dimasukkan bebas dari Zoonosis dan penyakit hewan menular, bahaya kimiawi, dan bahaya fisik; dan
d. memberikan kelancaran dan kepastian dalam pemasukan karkas, daging, dan/atau olahannya.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi persyaratan pemasukan, tata cara pemasukan, dan pengawasan.

(1) Pemasukan dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Lembaga Sosial, atau Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional.
(2) Pelaku Usaha, BUMN, BUMD, Lembaga Sosial, dan Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan pemasukan, wajib mendapatkan izin pemasukan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
(3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dalam memberikan izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), setelah memperoleh Rekomendasi dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.
(4) Direktur Jenderal dalam memberikan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mendapat saran dan pertimbangan teknis dari Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner.
(5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dengan izin pemasukan.

(1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang melakukan pemasukan daging ruminansia besar wajib menyerap daging sapi lokal dari rumah potong hewan yang telah memiliki Nomor Kontrol Veteriner.
(2) Penyerapan daging sapi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diverifikasi oleh dinas provinsi dan/atau dinas kabupaten/kota asal daging sapi lokal.
(3) Penyerapan daging sapi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) persen untuk importir umum dan 1,5 (satu koma lima) persen untuk importir produsen dari total jumlah pemasukan yang akan datang.

(1) Pelaku Usaha, BUMN, BUMD, atau Lembaga Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus berbadan usaha atau berbadan hukum yang didirikan menurut hukum INDONESIA dan berkedudukan di INDONESIA.

(2) Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus berkedudukan di INDONESIA.

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 pemasukan karkas, daging, dan/atau olahannya harus memenuhi persyaratan:
a. jenis karkas, daging, dan/atau olahannya;
b. masa penyimpanan karkas dan daging sampai tiba di wilayah Negara Republik INDONESIA;
c. Negara Asal dan Unit Usaha; dan
d. kemasan, label, dan pengangkutan.

(1) Jenis daging sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a yang berasal dari jenis lembu, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2) Jenis karkas, daging, dan/atau olahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a yang berasal dari selain jenis lembu, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Masa penyimpanan karkas dan daging sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, untuk:
a. karkas dan daging beku (frozen) paling lama 6 (enam) bulan sejak waktu pemotongan ternak hingga batas waktu tiba di wilayah Negara Republik INDONESIA, pada temperatur penyimpanan maksimum minus 18oC; dan
b. karkas dan daging segar dingin (chilled) paling lama 3 (tiga) bulan sejak waktu pemotongan ternak hingga batas waktu tiba di wilayah Negara Republik INDONESIA, pada temperatur penyimpanan maksimum 4oC.

Persyaratan Negara Asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, harus bebas dari:
a. Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Rift Valley Fever (RVF), Contagious Bovine Pleuropneumonia, dan Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) untuk pemasukan daging ruminansia besar;
b. Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Rift Valley Fever (RVF), Sheep and Goat Pox, Peste des Petits Ruminants (PPR), dan Scrapie untuk pemasukan karkas dan daging ruminansia kecil;
c. Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Rift Valley Fever (RVF), Classical Swine Fever (CSF)/Hog Cholera dan African Swine Fever (ASF) untuk pemasukan karkas dan daging babi; dan
d. Penyakit Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) dan paling kurang dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir dalam radius 50 (lima puluh) kilometer sebelum pelaksanaan pengeluaran dari negara asal telah dinyatakan tidak dalam keadaan wabah penyakit Newcastle Disease (ND), Duck Viral Hepatitis (DVH), dan Duck Viral Enteritis (DVE) untuk pemasukan karkas unggas.

(1) Pemasukan daging ruminansia besar dari negara dengan status risiko BSE dapat dikendalikan (controlled BSE risk), dapat dipertimbangkan sebagai Negara Asal.
(2) Daging ruminansia besar dari negara dengan status risiko BSE dapat dikendalikan (controlled BSE risk) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. daging tanpa tulang (boneless/deboned meat), kecuali yang dipisahkan secara mekanis (mechanically separated meat/MSM dan mechanically deboned meat/MDM); atau
b. daging dengan tulang (bone-in meat).

(3) Daging dengan tulang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b harus berasal dari:
a. ternak yang lahir dan dibesarkan di Negara Asal dan sepanjang hidupnya tidak pernah diberikan pakan yang mengandung bahan asal ruminansia;
b. ternak berumur maksimal 30 (tiga puluh) bulan;
c. ternak yang telah lulus pemeriksaan ante mortem dan tidak dipingsankan (stunning) dengan cara menyuntikkan udara atau gas bertekanan ke rongga kepala; dan
d. karkas telah lulus pemeriksaan post mortem dan telah dilakukan tindakan pencegahan terkontaminasi oleh Specified Risk Material (SRM).

(1) Dalam hal Negara Asal belum bebas PMK dapat dipertimbangkan sebagai Negara Asal daging ruminansia olahan dan daging babi olahan dengan persyaratan telah:
a. dilayukan pada pH daging di bawah 5,9 serta dipisahkan limfoglandula (deglanded) dan tulangnya (deboned); dan
b. dipanaskan lebih dari 800 C selama 2-3 menit.
(2) Untuk daging babi olahan yang tidak dilakukan pemanasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui proses penggaraman paling kurang 12 (dua belas) bulan.

Status penyakit hewan di Negara Asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 didasarkan pada deklarasi WOAH/OIE.

(1) Persyaratan Unit Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c harus:

a. di bawah pengawasan dan terdaftar sebagai unit usaha pengeluaran oleh otoritas veteriner negara asal;
b. tidak menerima hewan dan/atau mengolah produk hewan yang berasal dari negara tertular penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
c. menerapkan sistem jaminan keamanan pangan sesuai dengan ketentuan internasional yang dibuktikan dengan sertifikat sistem jaminan keamanan pangan yang diterbitkan oleh otoritas kompeten yang diakui secara internasional;
d. memiliki dan hanya menerapkan sistem jaminan kehalalan untuk seluruh proses produksi (fully dedicated for halal practices) serta mempunyai pegawai tetap yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyembelihan, pemotongan, penanganan, dan pemrosesan secara halal; dan
e. rumah potong hewan selain rumah potong hewan babi mempunyai juru sembelih halal dan disupervisi oleh lembaga sertifikasi halal yang diakui oleh otoritas halal INDONESIA.
(2) Penerapan sistem jaminan kehalalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pada rumah potong hewan unggas harus menerapkan penyembelihan secara manual untuk setiap unggas oleh juru sembelih halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

(1) Negara Asal dan Unit Usaha dapat ditetapkan sebagai Negara Asal dan Unit Usaha setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 14.
(2) Penetapan Negara Asal dan Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan.

(3) Direktur Jenderal dalam MENETAPKAN Negara Asal dan Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan hasil analisis risiko.

(1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dilakukan melalui tahapan:
a. penetapan tingkat perlindungan yang dapat diterima (acceptable level of protection) sesuai dengan jenis penyakit;
b. pemeriksaan dokumen (desk review) dan verifikasi (on site review) sistem penyelenggaraan kesehatan hewan dan jaminan keamanan produk hewan di Negara Asal; dan
c. pemeriksaan dokumen (desk review) dan audit pemenuhan (on site review) sistem jaminan keamanan dan kehalalan produk hewan di Unit Usaha.
(2) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Analisis Risiko yang keanggotaannya terdiri atas wakil dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Komisi Ahli Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan pakar dengan latar belakang keilmuan terkait.
(3) Verifikasi pemenuhan sistem penyelenggaraan kesehatan hewan dan jaminan keamanan produk hewan di Negara Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Tim Penilai Negara yang keanggotaannya terdiri atas wakil dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Komisi Ahli Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
(4) Audit pemenuhan sistem jaminan keamanan dan kehalalan produk hewan di unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Tim Penilai Unit Usaha yang keanggotaannya terdiri atas wakil dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan

Hewan, dan Komisi Ahli Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
(5) Tim Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Penilai Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan Tim Penilai Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan.
(6) Penetapan penambahan Unit Usaha dari Negara Asal yang telah ditetapkan dilakukan melalui tahapan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Jika hasil analisis risiko Negara Asal, risiko melebihi tingkat perlindungan yang dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, Direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan penetapan Negara Asal.
(2) Jika hasil analisis risiko Negara Asal, risiko lebih rendah atau sama dengan tingkat perlindungan yang dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, Direktur Jenderal atas nama Menteri MENETAPKAN Negara Asal sebagai Negara Asal Pemasukan dalam bentuk Keputusan.

Persyaratan kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d harus:
a. asli dari Negara Asal dan memiliki label; dan
b. terbuat dari bahan khusus dan aman untuk pangan (food grade), serta tidak bersifat toksik.

Persyaratan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d menggunakan bahasa INDONESIA dan bahasa Inggris dengan mencantumkan:
a. negara tujuan INDONESIA;
b. NKV;

c. tanggal penyembelihan, pemotongan, dan/atau tanggal produksi;
d. jumlah, jenis, dan spesifikasi karkas, daging, dan/atau olahannya; dan
e. tanda halal bagi yang dipersyaratkan.

Persyaratan pengangkutan karkas, daging, dan/atau olahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d sebagai berikut:
a. dilakukan secara langsung dari Negara Asal ke tempat pemasukan di wilayah Negara Republik INDONESIA.
b. karkas, daging, dan/atau olahannya sebelum dimuat ke dalam alat angkut harus dilakukan tindakan karantina hewan di Negara Asal;
c. pemasukan dengan cara transit dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan;
d. pengangkutan karkas, daging, dan/atau olahannya untuk yang bersertifikat halal dan yang tidak bersertifikat halal dilarang dalam satu kontainer; dan
e. setibanya di tempat pemasukan, karkas, daging, dan/atau olahannya dikenakan tindakan karantina hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan bidang karantina hewan.

Untuk memperoleh Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) pemohon mengajukan permohonan secara online kepada Direktur Jenderal melalui Kepala PPVTPP.

(1) Permohonan Rekomendasi oleh Pelaku Usaha, BUMN, dan BUMD harus diajukan pada tanggal 1-31 Desember tahun sebelumnya, tanggal 1-30 April, dan tanggal 1-31 Agustus tahun berjalan.
(2) Permohonan Rekomendasi oleh Lembaga Sosial, dan Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional dapat diajukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
(3) BUMN dan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat sewaktu-waktu melakukan pemasukan karkas dan/atau daging potongan sekunder (secondary cut) dari jenis lembu dalam hal terjadi kekurangan ketersediaan daging sapi akibat terjadi wabah penyakit hewan dan/atau bencana alam, dan mengantisipasi gejolak harga.
(4) Dalam melakukan pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BUMN dan BUMD harus mendapatkan penugasan:
a. Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk Badan Usaha Milik Negara;
b. Gubernur untuk Badan Usaha Milik Daerah.
(5) Penugasan Menteri BUMN dan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan usulan dari:
a. Menteri, dalam hal terjadi kekurangan ketersediaan daging sapi akibat terjadi wabah penyakit hewan dan/atau bencana alam; dan/atau
b. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, dalam hal mengendalikan gejolak harga, dan/atau mencegah inflasi.
(6) Pelaksanaan pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi di bidang perekonomian.
(7) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dalam mengendalikan gejolak harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b harus

berdasarkan harga referensi sebesar 30% di atas biaya produksi.
(8) Karkas dan/atau daging potongan sekunder (secondary cut) dari jenis lembu sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Permohonan Rekomendasi yang diajukan oleh Pelaku Usaha, BUMN, dan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) harus dilengkapi persyaratan:
a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau identitas pimpinan perusahaan;
b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
d. surat tanda daftar atau izin usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
e. akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
f. NKV;
g. API (Angka Pengenal Importir);
h. surat keterangan bermaterai kepemilikan tempat penyimpanan berpendingin (cold storage) dan alat transportasi berpendingin disertai bukti/dokumen pendukungnya, kecuali untuk pemasukan daging olahan siap saji yang tidak memerlukan fasilitas berpendingin sebagaimana informasi pada label produk;
i. rekomendasi dinas provinsi;
j. mempunyai dokter hewan yang berkompeten di bidang kesehatan masyarakat veteriner, dibuktikan dengan surat pengangkatan atau kontrak kerja dari pimpinan perusahaan;
k. laporan realisasi pemasukan periode sebelumnya;
l. bukti penyerapan daging sapi lokal telah diverifikasi oleh dinas provinsi dan/atau kabupaten/kota asal daging sapi lokal; dan

m. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah.
(2) Permohonan Rekomendasi yang diajukan oleh Lembaga Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) harus dilengkapi persyaratan:
a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau identitas pimpinan Lembaga Sosial;
b. akta pendirian Lembaga Sosial dan perubahannya yang terakhir;
c. penetapan sebagai Lembaga Sosial dari instansi berwenang;
d. keterangan pemberian hibah dari Negara Asal;
e. bukti kepemilikan/sewa tempat penyimpanan berpendingin (cold storage) yang telah memiliki NKV dan dokter hewan penanggung jawab teknis;
f. surat pernyataan tidak akan memperjualbelikan karkas, daging, dan/atau olahannya;
g. keterangan calon penerima; dan
h. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah.
(3) Permohonan Rekomendasi yang diajukan oleh Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) harus dilengkapi persyaratan:
a. identitas pimpinan dan/atau wakil yang ditugaskan/dikuasakan;
b. bukti kepemilikan/sewa tempat penyimpanan berpendingin (cold storage);
c. surat pernyataan untuk kebutuhan internal dan tidak diedarkan; dan
d. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah.

(1) Kepala PPVTPP setelah menerima permohonan secara online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sudah memberikan jawaban menolak atau menerima.
(2) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tidak lengkap dan/atau tidak benar.
(3) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Kepala PPVTPP kepada Pemohon disertai alasan penolakannya secara online.
(4) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) jika telah memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
(5) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) diteruskan kepada Direktur Jenderal secara online.

(1) Direktur Jenderal setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat
(5) melakukan kajian teknis dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sudah memberikan jawaban menolak atau menyetujui.
(2) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(3) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Direktur Jenderal kepada pemohon melalui Kepala PPVTPP dalam bentuk surat penolakan secara online.
(4) Permohonan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(5) Permohonan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) diterbitkan Rekomendasi oleh Direktur Jenderal.

(1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Kepala PPVTPP secara online.
(2) Kepala PPVTPP setelah menerima Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan secara online.

Penetapan jumlah dalam Rekomendasi per Pelaku Usaha, Lembaga Sosial, dan Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional, ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Penerbitan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) dilakukan 3 (tiga) kali yaitu bulan Desember tahun sebelumnya, April dan Agustus tahun berjalan.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5), paling sedikit memuat:
a. nomor Rekomendasi;
b. nama, NPWP dan alamat pemohon, serta alamat tempat penyimpanan berpendingin (cold storage);
c. nomor dan tanggal surat permohonan;
d. Negara Asal;
e. nama dan nomor establishment Unit Usaha pemasok;
f. jenis/kategori karkas, daging, dan/atau olahannya beserta kode HS;
g. persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
h. tempat pemasukan;
i. masa berlaku Rekomendasi; dan
j. tujuan penggunaan.

(1) Masa berlaku Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf i dilakukan tiga periode dalam satu tahun sebagai berikut:
a. Periode kesatu berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 30 April;
b. Periode kedua berlaku mulai tanggal 1 Mei sampai dengan 30 Agustus;
c. Periode ketiga berlaku mulai tanggal 1 September sampai dengan 31 Desember.
(2) Dalam hal Negara Asal yang tercantum pada Rekomendasi terjadi wabah penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, Rekomendasi yang telah diterbitkan dinyatakan tidak berlaku.
(3) Permohonan Rekomendasi dapat disampaikan kembali untuk negara selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum batas waktu Rekomendasi berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf j terhadap karkas dan daging sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, untuk hotel, restoran, katering, industri, dan keperluan khusus lainnya.
(2) Tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf j terhadap olahannya untuk hotel, restoran, katering, industri, keperluan khusus lainnya, dan pasar modern.
(3) Keperluan khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. kiriman hadiah atau hibah untuk keperluan ibadah, sosial, atau kepentingan penanggulangan bencana;
b. keperluan perwakilan negara asing/lembaga internasional beserta pejabatnya yang bertugas di INDONESIA;

c. keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; atau
d. contoh yang tidak diperdagangkan (keperluan pameran) sampai dengan 200 (dua ratus) kilogram.

Pelaku Usaha, BUMN, BUMD, Lembaga Sosial, dan Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional, yang melakukan pemasukan:
a. dilarang mengajukan perubahan Negara Asal, Unit Usaha asal, tempat pemasukan, jenis/kategori karkas, daging, dan/atau olahannya terhadap Rekomendasi yang telah diterbitkan;
b. dilarang melakukan pemasukan jenis/kategori karkas, daging, dan/atau olahannya selain yang tercantum dalam Rekomendasi;
c. wajib melakukan pencegahan masuk dan menyebarnya penyakit hewan menular; dan
d. wajib melaporkan realisasi pemasukan periode sebelumnya secara online pada saat mengajukan Rekomendasi yang baru.

(1) Karkas, daging, dan/atau olahannya yang telah dilakukan tindakan karantina berupa pembebasan dilakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan kesehatan masyarakat veteriner.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dokter Hewan Berwenang yang memiliki kompetensi sebagai Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner di Kementerian, provinsi, dan kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya.
(3) Karkas, daging, dan/atau olahannya yang telah dilakukan tindakan karantina berupa pembebasan,

selain diawasi oleh pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh masyarakat.
(4) Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa laporan dugaan penyimpangan terhadap karkas, daging, dan/atau olahannya yang beredar.
(5) Laporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner setempat.

Dalam hal di wilayah provinsi atau kabupaten/kota belum memiliki Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner provinsi atau kabupaten/ kota terdekat.

Pengawasan oleh Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dilakukan pemeriksaan terhadap:
a. kondisi fisik karkas, daging, dan/atau olahannya;
b. kemasan dan label;
c. dokumen;
d. tempat penyimpanan dan alat angkut; dan
e. tempat penjajaan, khusus untuk produk olahan.

(1) Pemeriksaan kondisi fisik karkas, daging, dan/atau olahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, dilakukan secara organoleptik.
(2) Dalam hal hasil pemeriksaan secara organoleptik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya penyimpangan harus dilakukan pengambilan sampel untuk dilakukan pengujian lebih lanjut.
(3) Pemeriksaan kemasan dan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, dilakukan terhadap kesesuaian

keterangan mengenai nama produk, produsen, tanggal produksi dan/atau tanggal kadaluarsa, jenis/kategori produk, serta tanda halal bagi yang dipersyaratkan.
(4) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, dilakukan dengan pemeriksaan terhadap kelengkapan berupa sertifikat veteriner dan sertifat halal bagi yang dipersyaratkan.
(5) Pemeriksaan tempat penyimpanan dan alat angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d, dan tempat penjajaan khusus untuk produk olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, meliputi kesesuaian persyaratan higiene sanitasi, dan suhu ruangan sesuai dengan jenis karkas, daging, dan/atau olahannya, serta pemisahan produk halal dan non halal.

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan paling sedikit 4 (empat) bulan sekali, atau sewaktu-waktu apabila diketahui adanya dugaan penyimpangan terhadap dipenuhinya persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner.
(2) Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) melaporkan hasil pengawasannya secara berkala atau sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal, dan Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
(3) Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) menyampaikan laporan hasil pengawasan secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, Gubernur atau Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pelaku Usaha, BUMN, BUMD, Lembaga Sosial, atau Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional, yang melanggar ketentuan:
a. Pasal 4 ayat (2) dan ayat (5);
b. Pasal 5;
c. Pasal 9;
d. Pasal 23 ayat (1) huruf k, huruf l, huruf m, ayat (2) huruf h, ayat (3) huruf d;
e. Pasal 31; dan/atau
f. Pasal 32, dikenakan sanksi berupa pencabutan rekomendasi, tidak diberikan rekomendasi berikutnya, dan diusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan untuk mencabut Persetujuan Impor (PI).

(1) Negara Asal dan Unit Usaha yang telah melakukan Pemasukan disetujui sebagai Negara Asal dan Unit Usaha Pemasukan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku ditetapkan sebagai Negara Asal dan Unit Usaha Pemasukan.
(2) Rekomendasi yang telah diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 139/Permentan/ PD.410/12/2014 tentang Pemasukan Karkas, Daging, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik INDONESIA (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1967); dan
b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/ PD.410/1/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 139/Permentan/PD.410/12/ 2014 tentang Pemasukan Karkas, Daging, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik INDONESIA (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 105), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2015

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA