Peraturan Menteri Nomor 87-permen-kp-2020 Tahun 2020 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN

(1) Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan yang menangani pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
(2) Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, program dan anggaran, penyelenggaraan, evaluasi dan pelaporan pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang pelatihan dan penyuluhan perikanan;
b. penyusunan bahan kebijakan pelatihan dan penyuluhan;
c. pelatihan teknis dan manajerial di bidang perikanan;
d. penyusunan materi, metodologi, dan pelaksanaan penyuluhan perikanan;

e. pemantauan kebutuhan pembentukan jaringan pengembangan tenaga teknis dan manajerial di bidang perikanan;
f. pengelolaan prasarana dan sarana pelatihan dan penyuluhan;
g. pengembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
h. penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya, dan swasta; dan
i. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

(1) Susunan Organisasi Balai Pelatihan dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Perikanan terdiri atas:
a. Subbagian Umum; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Struktur organisasi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan,

urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan, serta pengelolaan prasarana dan sarana pelatihan dan penyuluhan perikanan.

Pada Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan.
(3) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugas Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
(3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi lingkup Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan.

Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan menyampaikan laporan kepada kepala badan yang menangani pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Balai Pelatihan dan Penyuluhan harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan lingkup Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan.

Setiap unsur di lingkup Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup Balai Pelatihan dan Penyuluhan

Perikanan maupun dalam hubungan antarinstansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Setiap pimpinan pada unit organisasi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing- masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Setiap pimpinan pada unit organisasi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Setiap pimpinan pada unit organisasi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap pimpinan pada unit organisasi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan langsung dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi pada Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

(1) Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
(2) Kepala Subbagian Umum pada Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

(1) Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) berlokasi di:
a. Medan, Provinsi Sumatera Utara;
b. Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
c. Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;
d. Bitung, Provinsi Sulawesi Utara; dan
e. Ambon, Provinsi Maluku.
(2) Pembagian wilayah kerja pada 5 (lima) Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan kepala badan yang menangani sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan lingkup Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 503), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (Berita Negara

Tahun 2017 Nomor 503), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27/PERMEN- KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 503), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2020

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

ttd.