Peraturan Menteri Nomor p-15-menlhk-setjen-kum-1-4-2019 Tahun 2019 tentang BAKU MUTU EMISI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA TERMAL

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pembangkit Listrik Tenaga Termal adalah suatu kegiatan yang memproduksi tenaga listrik dengan menggunakan bahan bakar padat, cair, gas, campuran antara padat, cair, dan/atau gas, atau uap panas bumi.
2. Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang selanjutnya disingkat PLTU adalah suatu kegiatan yang memproduksi tenaga listrik dengan menggunakan bahan bakar padat, cair, atau gas untuk memanaskan air dalam ketel uap yang memproduksi uap untuk menggerakkan turbin yang seporos dengan generator sehingga membangkitkan tenaga listrik.
3. Pembangkit Listrik Tenaga Gas yang selanjutnya disingkat PLTG adalah suatu kegiatan yang memproduksi

tenaga listrik dengan menggunakan bahan bakar minyak atau gas yang menghasilkan gas dari hasil pembakaran yang digunakan untuk menggerakkan turbin yang seporos dengan generator sehingga membangkitkan tenaga listrik.
4. Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap yang selanjutnya disingkat PLTGU adalah suatu kegiatan yang memproduksi tenaga listrik dengan menggunakan bahan bakar minyak atau gas yang menghasilkan gas hasil pembakaran yang digunakan untuk menggerakkan turbin yang seporos dengan generator sehingga membangkitkan tenaga listrik sedangkan sisa panas yang dihasilkan selanjutnya dimanfaatkan proses pemanasan air di unit Heat Recovery Steam Generator untuk memproduksi uap yang digunakan sebagai media penggerak turbin uap yang seporos dengan generator sehingga membangkitkan tenaga listrik.
5. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel yang selanjutnya disingkat PLTD adalah suatu kegiatan yang memproduksi tenaga listrik dengan menggunakan bahan bakar cair yang menghasilkan tenaga berupa gas hasil pembakaran udara terkompresi yang digunakan untuk mengubah energi gerak luncur piston menjadi energi putar pada poros engkol yang selanjutnya digunakan untuk menggerakkan poros yang tersambung dengan poros generator sehingga membangkitkan tenaga listrik.
6. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yang selanjutnya disingkat PLTP adalah kegiatan yang memproduksi tenaga listrik dengan memanfaatkan energi panas bumi.
7. Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas yang selanjutnya disingkat PLTMG atau Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Gas yang selanjutnya disingkat PLTDG adalah suatu kegiatan yang memproduksi tenaga listrik dengan menggunakan bahan bakar gas atau bahan bakar cair baik menggunakan penyalaan pengapian dengan menggunakan busi (spark plug) maupun dengan sistem kompresi udara dan bahan bakar tanpa menggunakan

busi (spark plug), yang menghasilkan tenaga berupa gas hasil pembakaran udara terkompresi yang digunakan untuk mengubah energi gerak luncur piston menjadi energi putar pada poros engkol yang selanjutnya digunakan untuk menggerakkan poros yang tersambung dengan poros generator sehingga membangkitkan tenaga listrik.
8. Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa yang selanjutnya disingkat PLTBm adalah suatu kegiatan yang memproduksi tenaga listrik dengan menggunakan biomassa berupa serabut, cangkang, ampas, daun tebu kering dan/atau biomassa lainnya.
9. Pembangkit Listrik Tenaga Sampah yang selanjutnya disingkat PLTSa adalah suatu kegiatan yang memproduksi tenaga listrik dengan menggunakan sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga.
10. Pembangkit Listrik Berbahan Bakar Campuran adalah suatu kegiatan yang memproduksi tenaga listrik dengan menggunakan bahan bakar yang merupakan campuran antara bahan bakar padat, cair, dan/atau gas dalam waktu bersamaan untuk memanaskan air dalam ketel uap yang memproduksi uap untuk menggerakkan turbin yang seporos dengan generator sehingga membangkitkan tenaga listrik.
11. Pencemaran Udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.
12. Emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.

13. Emisi Fugitif adalah Emisi yang secara teknis tidak dapat melewati cerobong, ventilasi atau sistem pembuangan Emisi yang setara.
14. Baku Mutu Emisi adalah ukuran batas atau kadar maksimum dan/atau beban Emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.
15. Beban Emisi Maksimum adalah beban Emisi gas buang tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke udara ambien.
16. Mesin Dengan Pembakaran Dalam atau Genset adalah mesin berbahan bakar cair maupun gas yang mengubah energi panas menjadi energi mekanis dengan menggunakan mesin timbal balik secara pengapian dengan percikan atau pengapian dengan tekanan.
17. Faktor Koreksi Oksigen adalah angka yang ditetapkan untuk mengoreksi hasil pengukuran Emisi.
18. Sistem Pemantauan Emisi secara terus-menerus (Continuous Emissions Monitoring System) yang selanjutnya disingkat CEMS adalah suatu alat yang bertujuan untuk mengukur kadar suatu parameter Emisi dan laju alir melalui pengukuran secara terus menerus.
19. Keadaan Darurat adalah kondisi yang memerlukan tindakan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi terhadap sistem peralatan atau proses yang di luar kondisi normal atau karena alasan keselamatan.
20. Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara adalah personil yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab teknis terhadap pencegahan dan penanggulangan Pencemaran Udara yang disebabkan oleh usaha dan/kegiatan tersebut.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(1) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan batasan Baku Mutu Emisi dan kewajiban melakukan pemantauan Emisi kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Termal.
(2) Pembangkit Listrik Tenaga Termal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. PLTU;
b. PLTG;
c. PLTGU;
d. PLTD;
e. PLTMG;
f. PLTP;
g. PLTBm;
h. PLTSa; dan
i. pembangkit listrik berbahan bakar campuran.

(1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan Baku Mutu Emisi.
(2) Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada seluruh sumber Emisi yang berasal dari:
a. proses produksi; dan
b. pengoperasian mesin penunjang produksi.
(3) Baku Mutu Emisi untuk proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4) Baku Mutu Emisi untuk pengoperasian mesin penunjang produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), wajib melakukan pemantauan Emisi dalam memenuhi ketentuan Baku Mutu Emisi.
(2) Pemantauan Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada seluruh sumber Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pemantauan Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan tahapan:
a. menyusun rencana pemantauan Emisi;
b. melakukan pemantauan Emisi;
c. menghitung beban Emisi dan kinerja pembakaran; dan
d. menyusun laporan pemantauan sumber Emisi.

(1) Rencana pemantauan Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a paling sedikit meliputi:
a. identifikasi, penamaan, dan pengkodean seluruh sumber Emisi;
b. pengadaan, pengoperasian, pemeliharaan, perbaikan sarana dan prasarana pemantauan Emisi; dan
c. menyusun detil pengambilan sampel Emisi.
(2) Rencana pemantauan Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara yang memiliki sertifikat kompetensi.

(1) Identifikasi, penamaan, dan pengkodean seluruh sumber Emisi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri dari:
a. sumber Emisi;
b. Emisi Fugitif;
c. proses yang menyebabkan terjadinya Emisi;
d. titik koordinat, parameter utama, dan parameter

pendukung yang dihasilkan dari sumber Emisi;
e. pencatatan data aktifitas, faktor Emisi, faktor oksidasi, dan konversi Emisi; dan
f. pemilihan metodologi yang digunakan untuk menghitung Emisi.
(2) Parameter utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
a. Partikulat (PM);
b. Nitrogen Oksida (NOx);
c. Sulfur Dioksida (SO2);
d. Karbon Monoksida (CO);
e. Merkuri (Hg);
f. Hidrogen Klorida (HCl);
g. Hidrogen Sulfida (H2S);
h. Hidrogen Fluorida (HF); dan
i. Amoniak (NH3).
(3) Parameter pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d antara lain:
a. Karbon Dioksida (CO2);
b. Oksigen (O2);
c. temperatur; dan
d. laju alir.
(4) Identifikasi, penamaan, dan pengkodean seluruh sumber Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Sumber Emisi yang sudah diidentifikasi, diberi penamaan, dan pengkodean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan pemantauan Emisi.
(2) Pemantauan Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. terus menerus; dan
b. manual.

(1) Pemantauan Emisi secara terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap seluruh sumber Emisi pada:
a. PLTMG untuk kapasitas ≥15 MW (lebih dari atau sama dengan lima belas Mega Watt); dan
b. PLTU, PLTG, PLTGU, PLTD, PLTBm, PLTSa untuk kapasitas:
1. ≥25 MW (lebih dari atau sama dengan dua puluh lima Mega Watt); dan/atau
2. <25 MW (kurang dari dua puluh lima Mega Watt) dengan kandungan sulfur dalam bahan bakar >2% (lebih dari dua persen) dan beroperasi secara terus-menerus.
(2) Pemantauan Emisi dengan cara terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan CEMS yang memiliki spesifikasi memantau dan mengukur seluruh parameter:
a. Baku Mutu Emisi untuk proses produksi yang ditetapkan bagi masing-masing usaha dan/atau kegiatan;
b. Oksigen (O2); dan
c. laju alir.
(3) Selain spesifikasi memantau dan mengukur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemantauan terhadap sumber Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berbahan bakar batubara, wajib menggunakan CEMS yang memiliki spesifikasi memantau dan mengukur Merkuri (Hg) dan Karbondioksida (CO2).

(1) Hasil pemantauan dengan cara terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun dalam bentuk laporan yang mencakup:
a. data hasil pemantauan Emisi rata-rata setiap jam;
b. data hasil pemantauan Emisi rata-rata harian;

c. lama waktu dan besaran kadar parameter hasil pengukuran;
d. informasi mengenai terjadinya hasil pengukuran yang melebihi Baku Mutu Emisi;
e. lama waktu CEMS yang tidak beroperasi;
f. ringkasan terhadap kondisi tidak normal; dan
g. pencatatan produksi harian.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Hasil pemantauan Emisi dengan cara terus menerus harus dilakukan pengendalian mutu dan jaminan mutu.
(2) Pengendalian mutu dan jaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan CEMS:
a. dioperasikan sesuai dengan spesifikasi kinerja sebagaimana tertulis dalam manual;
b. seluruh bagiannya berfungsi; dan
c. dikalibrasi sesuai dengan spesifikasi alat dan jadwal yang tertulis dalam manual.
(3) Data hasil pemantauan Emisi dengan cara terus menerus dinyatakan valid jika data rata–rata harian paling sedikit terdiri dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari hasil pembacaan rata–rata 1 (satu) jam.
(4) Tata cara pengendalian mutu dan jaminan mutu disusun oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Dalam hal CEMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) mengalami kerusakan dan tidak dapat digunakan dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) bulan dan

paling lama 1 (satu) tahun, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib:
a. melakukan pemantauan Emisi dengan cara manual;
dan
b. melakukan pencatatan secara mandiri terkait dengan data produksi dan kemajuan perbaikan peralatan pemantauan Emisi.
(2) Pemantauan Emisi dengan cara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan selama 1 (satu) tahun.
(3) Dalam hal CEMS belum beroperasi secara normal selama lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemantauan dilakukan secara manual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
(4) Pencatatan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dilakukan sampai dengan CEMS beroperasi kembali.

(1) Hasil pemantauan Emisi dengan cara terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(1) dinyatakan memenuhi ketentuan Baku Mutu Emisi, jika data hasil pemantauan rata-rata harian selama 3 (tiga) bulan tidak melampaui Baku Mutu Emisi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
(2) Dalam hal terjadi kondisi tidak normal, hasil pemantauan Emisi dengan cara terus menerus dapat melebihi Baku Mutu Emisi paling banyak 5% (lima persen) dari data hasil pemantauan rata-rata harian selama periode pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Kondisi tidak normal sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) meliputi:
a. gangguan sumber energi listrik dari pihak ketiga;
b. kondisi pada saat mematikan, menghidupkan, percobaan; dan/atau
c. gangguan pada alat pengendali pencemar udara.

(1) Pemantauan Emisi dengan cara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b wajib dilakukan terhadap seluruh sumber Emisi:
a. selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1); dan
b. pengoperasian mesin penunjang produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dengan menggunakan Mesin Dengan Pembakaran Dalam atau Genset.
(2) Pemantauan Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan terhadap sumber Emisi dengan menggunakan Mesin Dengan Pembakaran Dalam atau Genset yang:
a. mempunyai kapasitas <76,4 KW (kurang dari tujuh puluh enam koma empat Kilo Watt);
b. beroperasi secara kumulatif <1.000 (kurang dari seribu) jam per tahun;
c. digunakan untuk kepentingan darurat, kegiatan perbaikan atau kegiatan pemeliharaan yang secara kumulatif berlangsung selama ≤200 (kurang dari atau sama dengan dua ratus) jam pertahun; atau
d. digunakan untuk menggerakkan derek dan peralatan las.
(3) Pemantauan Emisi terhadap sumber Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
(4) Pemantauan Emisi terhadap sumber Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling sedikit:
a. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, untuk Mesin Dengan Pembakaran Dalam atau Genset berkapasitas 500 KW (lima ratus Kilo Watt) sampai dengan 3 MW (tiga Mega Watt); dan
b. 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan, untuk Mesin Dengan Pembakaran Dalam atau Genset berkapasitas >3 MW (lebih besar dari tiga Mega Watt).

(5) Pemantauan Emisi dengan cara manual untuk parameter Partikulat (PM) dan laju alir dilakukan dengan menggunakan metoda isokinetik.
(6) Hasil pemantauan Emisi dengan cara manual disusun dalam bentuk laporan dengan melampirkan:
a. nilai konsentrasi yang telah dikoreksi Oksigen (O2);
b. nilai laju alir di masing-masing titik lintas dan data hasil perhitungannya;
c. persentase hasil pengukuran isokinetik;
d. foto pengambilan contoh Emisi di setiap cerobong oleh petugas laboratorium yang beratribut lengkap;
e. foto cerobong Emisi dan kelengkapan sarana teknis cerobong yang dipantau;
f. foto lubang contoh Emisi cerobong yang diambil Emisinya dengan dilengkapi peralatan pengambilan uji Emisi; dan
g. tanggal pengambilan contoh Emisi yang tertera di setiap foto.
(7) Laporan hasil pemantauan Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum Lampiran XIII dan Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pemantauan Emisi dengan cara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib:
a. menggunakan metode pemantauan sesuai dengan Standar Nasional INDONESIA; dan
b. dilakukan oleh laboratorium yang sudah memiliki identitas registrasi dari Menteri.
(2) Dalam hal metode pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a belum ditetapkan dalam Standar Nasional INDONESIA dapat menggunakan metode lain yang setara dan tervalidasi.
(3) Tata cara mendapatkan identitas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(1) Terhadap hasil pemantauan Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan:
a. perhitungan beban Emisi; dan
b. perhitungan kinerja pembakaran.
(2) Hasil pemantauan Emisi dengan cara terus menerus dapat digunakan untuk menghitung beban Emisi jika hasil pemantauannya memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 13.
(3) Hasil pemantauan Emisi dengan cara manual dapat digunakan untuk menghitung beban Emisi jika hasil pemantauannya memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

(1) Perhitungan beban Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a untuk pemantauan secara terus menerus dan manual dilakukan terhadap parameter utama dan parameter gas rumah kaca.
(2) Parameter utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan parameter pada Baku Mutu Emisi masing- masing Pembangkit Listrik Tenaga Termal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
(3) Parameter gas rumah kaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. Karbon Dioksida (CO2);
b. Dinitrogen Oksida (N2O); dan
c. Methane (CH4).
(4) Perhitungan beban Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pemantauan secara terus menerus dilakukan pada parameter utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil pemantauan Emisi rata- rata harian.
(5) Perhitungan beban Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pemantauan secara manual dilakukan

pada parameter utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil pemantauan Emisi.
(6) Perhitungan beban Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pemantauan secara terus menerus dan manual pada Karbon Dioksida (CO2) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berdasarkan hasil pemantauan atau hasil perhitungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(7) Perhitungan beban Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pemantauan secara terus menerus dan manual pada Dinitrogen Oksida (N2O) dan Methane (CH4) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c berdasarkan hasil perhitungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(8) Hasil perhitungan beban Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pendokumentasian bukti-bukti yang dapat menunjukkan kebenaran perhitungan data aktivitas yang digunakan sebagai pendukung untuk perhitungan beban Emisi.
(9) Tata cara perhitungan beban Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Perhitungan kinerja pembakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b meliputi:
a. pengukuran Karbon Dioksida (CO2) dan Karbon Monoksida (CO) dari sumber Emisi; dan
b. pendokumentasian bukti yang dapat menunjukkan kebenaran perhitungan data aktivitas yang digunakan sebagai pendukung untuk perhitungan kinerja pembakaran.
(2) Perhitungan kinerja pembakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dilakukan dengan rumus berdasarkan:
a. hasil uji laboratorium; atau

b. perhitungan langsung.
(3) Tata cara penghitungan kinerja pembakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Laporan pemantauan sumber Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d paling sedikit memuat:
a. hasil pemantauan Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 15;
b. hasil penghitungan beban Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; dan
c. hasil penghitungan kinerja pembakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling sedikit:
a. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk perencanaan pemantauan Emisi;
b. 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk hasil pemantauan Emisi dengan cara terus menerus menggunakan CEMS;
c. 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk hasil pemantauan Emisi dengan cara manual karena CEMS mengalami kerusakan; dan
d. 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan untuk hasil pemantauan Emisi dengan cara manual.

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib disampaikan kepada pejabat pemberi izin lingkungan.
(2) Dalam hal izin lingkungan diterbitkan oleh gubernur atau bupati/wali kota, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan tembusan kepada Menteri.
(3) Data laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dalam bentuk data elektronik yang meliputi:
a. data perencanaan pemantauan Emisi dan udara

ambien;
b. data pemantauan Emisi dengan menggunakan alat CEMS;
c. data pemantauan Emisi dengan cara manual oleh laboratorium yang sudah mendapat identitas registrasi dari Menteri;
d. data produksi bulanan dan waktu operasi;
e. data pemantauan kualitas udara ambien; dan
f. foto hasil pengambilan Emisi cerobong dan udara ambien.
(4) Data laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 20, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan:
a. pengelolaan data dan informasi pemantauan Emisi;
b. pengelolaan Emisi Fugitif;
c. pengelolaan sarana bagi cerobong Emisi yang dilengkapi dengan fasilitas lift; dan
d. penanggulangan Keadaan Darurat Pencemaran Udara.

(1) Pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan melalui kegiatan penyusunan, pencatatan, penyimpanan, penjaminan mutu data dan informasi pemantauan Emisi.
(2) Data dan infomasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pemantauan Emisi dengan cara terus menerus paling sedikit berupa:
a. catatan aktifitas kalibrasi, perbaikan, pemeliharaan, serta penyesuaian yang dilakukan termasuk rekaman digital dan/atau rekaman grafik;
b. petunjuk operasional pemantauan Emisi dan data dari hasil CEMS; dan

c. catatan kejadian kondisi tidak normal, tanggal mulai kejadian, nama fasilitas atau unit, penyebab kejadian, keluhan masyarakat dan upaya penanganan yang dilakukan dalam jangka waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah terjadinya kondisi tidak normal.
(3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pemantauan Emisi dengan cara manual paling sedikit berupa:
a. jam operasi produksi, kandungan parameter utama dalam bahan bakar dan jumlah bahan bakar yang digunakan, dan jadwal pemeliharaan;
b. nama laboratorium, tanggal pengambilan contoh, nama petugas pengambil contoh, tanggal dilakukan analisis uji contoh, metode analisis contoh, dan hasil analisis laboratorium; dan
c. kejadian kondisi tidak normal, tanggal mulai kejadian, nama fasilitas atau unit, penyebab kejadian, keluhan masyarakat dan upaya penanganan yang dilakukan dalam jangka waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah terjadinya kondisi tidak normal.
(4) Kondisi tidak normal sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf c dan ayat (3) huruf c adalah kondisi tidak normal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
(5) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib disimpan paling singkat selama 5 (lima) tahun sejak data dan informasi dihasilkan.
(6) Format pelaporan kondisi tidak normal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pengelolaan Emisi Fugitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan melalui:
a. pelaksanaan tata graha (house keeping) yang baik;

b. perawatan dan inspeksi peralatan secara berkala;
c. pelaksanaan proses produksi sesuai prosedur operasional standar; dan
d. pencatatan upaya penanggulangan fugitif yang telah dilakukan.
(2) Pengelolaan Emisi Fugitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja usaha dan/atau kegiatan industri pembangkit tenaga listrik termal.

Pengelolaan sarana bagi cerobong Emisi yang dilengkapi dengan fasilitas lift sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c wajib:
a. melakukan perawatan secara berkala dalam menunjang keselamatan kerja; dan
b. menyediakan peralatan tanggap darurat dan alat bantu pernafasan yang tersimpan dalam lift.

(1) Dalam melakukan penanggulangan Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib:
a. memiliki struktur organisasi dan mekanisme penanganan Keadaan Darurat;
b. memiliki prosedur untuk menganalisa resiko, respon terhadap Keadaan Darurat dan pemulihan pasca kondisi darurat;
c. memiliki rencana, program, prosedur tanggap darurat, pelatihan, evaluasi, dan penyempurnaan rencana tanggap darurat;
d. memiliki peralatan dan sistem komunikasi penanganan Keadaan Darurat; dan
e. melaksanakan penanggulangan Keadaan Darurat sesuai dengan prosedur yang ditetapkan termasuk kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan,

pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
(2) Dalam hal terjadi Keadaan Darurat, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan terjadinya Keadaan Darurat kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota, sesuai kewenangannya dalam bentuk:
a. laporan tertulis pendahuluan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya Keadaan Darurat;
b. laporan perkembangan penanganan kejadian secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu sampai kondisi terkendali dan selesai; dan
c. laporan tertulis secara lengkap disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak laporan perkembangan sebagaimana dimaksud pada huruf b selesai dilaksanakan.
(3) Pelaporan Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Termal dengan bahan bakar batubara sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, wajib memasang CEMS dan memenuhi ketentuan Baku Mutu Emisi untuk parameter Merkuri (Hg) dan Karbondioksida (CO2), paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
(2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Termal wajib mengintegrasikan hasil pemantauan secara elektronik melalui daring sistem pelaporan Emisi secara terus menerus paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 April 2019

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 April 2019

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

ttd

WIDODO EKATJAHJANA