Peraturan Menteri Nomor p-25-menlhk-setjen-kum-1-4-2017 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Binaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Melalui Penyesuaian (Inpassing)

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Penyesuaian (Inpassing) adalah proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Pejabat Fungsional adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintah.
5. Polisi Kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan baik pusat maupun daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan oleh kuasa UNDANG-UNDANG diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
6. Pengendali Ekosistem Hutan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengendalian ekosistem hutan.
7. Penyuluh Kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan baik pusat maupun

daerah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
8. Pengendali Dampak Lingkungan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melaksanakan proses kegiatan yang meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan.
9. Pengawas Lingkungan Hidup adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang memiliki kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
12. Uji Kompetensi adalah proses penilaian baik teknis maupun non teknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan seseorang kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi tertentu.
13. Angka Kredit adalah satuan nilai dari setiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatan.
14. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

15. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
16. Unit Organisasi adalah unit kerja pegawai negeri sipil yang diusulkan menjadi pejabat fungsional.

Petunjuk pelaksanaan ini ditetapkan sebagai acuan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan Penyesuaian (Inpassing) jabatan fungsional binaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
a. kriteria dan persyaratan Penyesuaian (Inpassing);
b. penghitungan kebutuhan dan tata cara usulan Penyesuaian (Inpassing);
c. uji kompetensi;
d. penetapan keputusan Penyesuaian (Inpassing); dan
e. periode Penyesuaian (Inpassing).

(1) Jabatan fungsional binaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dapat diangkat melalui Penyesuaian (Inpassing) meliputi:
a. jabatan fungsional polisi kehutanan;
b. jabatan fungsional penyuluh kehutanan;
c. jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan;
d. jabatan fungsional pengendali dampak lingkungan;
dan
e. jabatan fungsional pengawas lingkungan hidup.

(2) Jabatan fungsional binaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibagi ke dalam:
a. jenjang jabatan fungsional tingkat keterampilan; dan
b. jenjang jabatan fungsional tingkat keahlian.

(1) Kriteria PNS yang dapat diangkat dalam jabatan fungsional polisi kehutanan melalui Penyesuaian (Inpassing) meliputi:
a. PNS yang telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang;
b. PNS yang masih menjalankan tugas Jabatan Polisi Kehutanan namun belum diangkat secara definitif sesuai dengan formasi jabatan fungsional polisi kehutanan dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi secara reguler;
c. pejabat pimpinan tinggi, administrator dan pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan jabatan fungsional polisi kehutanan; dan/atau
d. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dikarenakan ketidaksesuaian antara jabatan dengan tugas dan fungsi organisasi.

(2) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang akan diangkat dalam jabatan fungsional polisi kehutanan wajib memenuhi persyaratan:
a. untuk jenjang jabatan fungsional keterampilan:
1. berijazah paling rendah SLTA atau sederajat/Diploma I/Diploma II/Diploma III;
2. pangkat paling rendah pengatur muda atau golongan ruang II/a;
3. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan dan peredaran hasil hutan paling kurang 2 (dua) tahun dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
4. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang jabatan fungsional polisi kehutanan;
5. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik setiap unsur dalam 1 (satu) tahun terakhir;
6. usia paling tinggi saat mengajukan usulan:
a) 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana;
atau b) 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas.
7. Tinggi badan minimal:
a) untuk pria 160 (seratus enam puluh) centimeter; dan b) untuk wanita 155 (seratus lima puluh lima) centimeter.
8. tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat pada masa Penyesuaian (Inpassing);
9. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara dari PNS;

10. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada masa Penyesuaian (Inpassing); dan
11. tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara pada masa Penyesuaian (Inpassing).
b. untuk jenjang jabatan fungsional keahlian:
1. berijazah paling rendah strata satu (S- 1)/Diploma IV (D-IV);
2. pangkat paling rendah penata muda atau golongan ruang III/a;
3. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan paling kurang 2 (dua) tahun dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
4. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan;
5. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
6. usia paling tinggi saat mengajukan:
a) 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana;
b) 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas;
c) 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun bagi administrator yang akan menduduki jabatan fungsional madya.
7. tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat pada masa Penyesuaian (Inpassing);
8. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara dari PNS;

9. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada masa penyesuaian (inpassing); dan
10. tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara pada masa Penyesuaian (Inpassing).

(1) Kriteria PNS yang akan disesuaikan ke dalam jabatan fungsional penyuluh kehutanan meliputi:
a. PNS yang telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang penyuluhan kehutanan berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang;
b. PNS yang masih menjalankan tugas Jabatan penyuluh kehutanan namun belum diangkat secara definitif sesuai dengan formasi jabatan fungsional penyuluh kehutanan dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi secara reguler;
c. pejabat pimpinan tinggi, administrator dan pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan jabatan fungsional penyuluh kehutanan; dan/atau
d. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dikarenakan ketidaksesuaian antara jabatan dengan tugas dan fungsi organisasi.
(2) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang akan diangkat dalam jabatan fungsional penyuluh kehutanan wajib memenuhi persyaratan:
a. untuk jenjang jabatan fungsional keterampilan:

1. berijazah paling rendah SLTA atau sederajat/Diploma I/Diploma II/Diploma III;
2. pangkat paling rendah pengatur muda atau golongan ruang II/a;
3. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang penyuluh kehutanan paling kurang 2 (dua) tahun dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
4. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang jabatan fungsional penyuluh kehutanan;
5. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik setiap unsur dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
6. usia paling tinggi saat mengajukan usulan:
a) 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana;
atau b) 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas.
7. tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat pada masa Penyesuaian (Inpassing);
8. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara dari pegawai negeri;
9. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada masa Penyesuaian (Inpassing); dan
10. tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara pada masa Penyesuaian (Inpassing).
b. untuk jenjang jabatan fungsional keahlian:
1. berijazah paling rendah strata satu (S- 1)/Diploma IV (D-IV);
2. Pangkat paling rendah penata muda atau golongan ruang III/a;

3. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang penyuluhan kehutanan paling kurang 2 (dua) tahun dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
4. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang penyuluh kehutanan;
5. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
6. usia paling tinggi saat mengajukan usulan:
a) 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana;
b) 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas;
c) 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun bagi administrator yang akan menduduki jabatan fungsional madya; atau d) 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun bagi PNS yang masih atau pernah menduduki jabatan pimpinan tinggi.
7. tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat pada masa Penyesuaian (Inpassing);
8. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara dari pegawai negeri;
9. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada masa Penyesuaian (Inpassing); dan
10. tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara pada masa Penyesuaian (Inpassing).

(1) Kriteria PNS yang akan disesuaikan ke dalam jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan meliputi:
a. PNS yang telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang pengendalian ekosistem hutan berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang;
b. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan pengendali ekosistem hutan namun belum diangkat secara definitif sesuai dengan formasi jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi secara reguler;
c. pejabat pimpinan tinggi, administrator dan pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan; dan/atau
d. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dikarenakan ketidaksesuaian antara jabatan dengan tugas dan fungsi organisasi.
(2) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang akan diangkat dalam jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan wajib memenuhi persyaratan:
a. untuk jenjang jabatan fungsional keterampilan:
1. berijazah paling rendah SLTA atau sederajat/Diploma I/Diploma II/Diploma III;
2. Pangkat paling rendah pengatur muda atau golongan ruang II/a;
3. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengendalian ekosistem hutan paling

kurang 2 (dua) tahun dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
4. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang pengendalian ekosistem hutan;
5. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik setiap unsur dalam 1 (satu) tahun terakhir;
6. usia paling tinggi saat mengajukan usulan:
a) 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana;
atau b) 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas;
7. tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat pada masa Penyesuaian (Inpassing);
8. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara dari pegawai negeri;
9. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6

bulan pada masa Penyesuaian (Inpassing); dan
10. tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara pada masa Penyesuaian (Inpassing).
b. untuk jenjang jabatan fungsional keahlian:
1. berijazah paling rendah strata satu (S- 1)/Diploma IV (D-IV);
2. Pangkat paling rendah pengatur muda atau golongan ruang III/a;
3. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengendalian ekosistem hutan yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;

4. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang pengendalian ekosistem hutan yang akan diduduki;
5. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
6. usia paling tinggi saat mengajukan usulan:
a) 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana;
b) 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas;
c) 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun bagi administrator yang akan menduduki jabatan fungsional madya; atau d) 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun bagi PNS yang masih atau pernah menduduki jabatan pimpinan tinggi.
7. tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat pada masa Penyesuaian (Inpassing);
8. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara dari PNS;
9. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada masa Penyesuaian (Inpassing); dan
10. tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara pada masa Penyesuaian (Inpassing).

(1) Kriteria PNS yang akan disesuaikan ke dalam jabatan fungsional pengendali dampak lingkungan meliputi:

a. PNS yang telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang lingkungan hidup berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang;
b. PNS yang masih menjalankan tugas Jabatan pengendali dampak lingkungan namun belum diangkat secara definitif sesuai dengan formasi jabatan fungsional pengendali dampak lingkungan dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi secara reguler;
c. pejabat pimpinan tinggi, administrator dan pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan jabatan fungsional pengendali dampak lingkungan; dan/atau
d. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dikarenakan ketidaksesuaian antara jabatan dengan tugas dan fungsi organisasi.
(2) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang akan diangkat dalam jabatan fungsional pengendali dampak lingkungan wajib memenuhi persyaratan:
a. untuk jenjang jabatan fungsional keterampilan:
1. berijazah paling rendah SLTA atau sederajat/Diploma I/Diploma II/Diploma III;
2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda Tk. I atau golongan ruang II/b;
3. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup paling kurang 2 (dua) tahun dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
4. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang lingkungan hidup;
5. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik setiap unsur dalam 1 (satu) tahun terakhir;
6. usia paling tinggi saat mengajukan usulan:

a) 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana.
b) 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas.
7. tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat pada masa Penyesuaian (Inpassing);
8. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara dari PNS;
9. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6

bulan pada masa Penyesuaian (Inpassing); dan
10. tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara pada masa Penyesuaian (Inpassing).
b. untuk jenjang jabatan fungsional keahlian:
1. berijazah paling rendah strata satu (S- 1)/Diploma IV (D-IV);
2. Pangkat paling rendah Penata Muda atau golongan ruang III/a;
3. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup paling kurang 2 (dua) tahun dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
4. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang lingkungan hidup;
5. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
6. usia paling tinggi saat mengajukan usulan:
a) 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana;
b) 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas;

c) 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun bagi administrator yang akan menduduki jabatan fungsional madya; atau d) 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun bagi PNS yang masih atau pernah menduduki jabatan pimpinan tinggi.
7. tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat pada masa Penyesuaian (Inpassing);
8. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara dari PNS;
9. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6

bulan pada masa Penyesuaian (Inpassing); dan
10. tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara pada masa Penyesuaian (Inpassing).

(1) Kriteria PNS yang akan disesuaikan ke dalam jabatan fungsional pengawas lingkungan hidup meliputi:
a. PNS yang telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang pengawasan lingkungan hidup berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang;
b. PNS yang menjalankan tugas jabatan pengawas lingkungan hidup namun belum diangkat secara definitif sesuai dengan formasi jabatan fungsional pengawas lingkungan hidup dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi secara reguler;
c. pejabat pimpinan tinggi, administrator dan pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan

terakhir yang diduduki dengan jabatan fungsional pengawas lingkungan hidup; dan/atau
d. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dikarenakan ketidak sesuaian antara jabatan dengan tugas dan fungsi organisasi.
(2) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang akan diangkat dalam jabatan fungsional pengawas lingkungan hidup wajib memenuhi persyaratan:
a. berijazah paling rendah strata satu (S-1)/Diploma IV (D-IV);
b. pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I atau golongan ruang III/b;
c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan lingkungan hidup paling kurang 2 (dua) tahun dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
d. mengikuti dan lulus uji kompetensi pada jabatan fungsional pengawas lingkungan hidup;
e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
f. usia paling tinggi saat mengajukan usulan:
1. 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun bagi pemangku jabatan pelaksana;
2. 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pemangku jabatan administrator dan pengawas;
3. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun bagi administrator yang akan menduduki jabatan fungsional madya; atau
4. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun bagi PNS yang masih atau pernah menduduki jabatan pimpinan tinggi.

g. tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat pada masa Penyesuaian (Inpassing);
h. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara dari PNS;
i. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 bulan pada masa Penyesuaian (Inpassing); dan
j. tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara pada masa Penyesuaian (Inpassing).

(1) Penghitungan kebutuhan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional melalui Penyesuaian (Inpassing) didasarkan pada penghitungan analisa beban kerja yang dituangkan dalam peta jabatan.
(2) Penghitungan analisa beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan unit organisasi.
(3) Pelaksanaan penghitungan analisa beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pimpinan unit organisasi menyampaikan hasil penghitungan analisa beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada Menteri melalui Pejabat Pembina Kepegawaian instansi yang bersangkutan.
(2) Hasil penghitungan analisa beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pengusulan

pengangkatan PNS jabatan fungsional melalui penyesuaian (inpassing).

(1) Pejabat yang berwenang mengusulkan pengangkatan PNS jabatan fungsional melalui Penyesuaian (Inpassing) kepada Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi.
(2) Usulan pengangkatan PNS sebagai pejabat fungsional melalui Penyesuaian (Inpassing) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
a. fotocopy Surat Keputusan dan/atau Surat Penugasan dari Pimpinan Unit Organisasi (Satker/SKPD) tentang pelaksanaan tugas yang sesuai dengan jabatan fungsional yang akan diduduki;
b. fotocopy ijazah yang dilegalisir oleh pimpinan unit kerja;
c. fotocopy Surat Keputusan (SK) Kenaikan Pangkat Terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
d. fotocopy nilai prestasi kerja pegawai 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
e. fotocopy surat keterangan tanda lulus diklat jabatan fungsional yang akan diduduki (jika ada);
f. surat keterangan sehat dari Instansi yang berwenang;
g. surat pernyataan bersedia diangkat dalam jabatan fungsional yang akan diduduki dari PNS yang bersangkutan;
h. surat keterangan dari pimpinan unit kerja yang menerangkan:

1. telah melaksanakan tugas atau pengalaman dibidang jabatan fungsional yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
2. tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat pada masa periode Penyesuaian (Inpassing);
3. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara dari PNS;
4. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada masa Penyesuaian (Inpassing); dan
5. tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara pada masa Penyesuaian (Inpassing).
(3) Format surat penyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4) Format surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini.

(1) Terhadap usulan pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional melalui Penyesuaian (Inpassing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi melakukan verifikasi.
(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui kebenaran dan keabsahan dokumen usulan sesuai dengan kriteria dan persyaratan serta menentukan jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
(3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan sesuai, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi MENETAPKAN PNS dimaksud sebagai calon peserta uji kompetensi.

(4) Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi memyampaikan calon peserta uji kompetensi kepada Kepala Pusat Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dilakukan uji kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.

(1) Uji kompetensi diselenggarakan oleh Pusat Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
(2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi materi:
a. kompetensi manajerial;
b. kompetensi teknis; dan
c. kesamaptaan bagi jabatan fungsional polisi kehutanan.
(3) Uji kompetensi manajerial dan kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada (2) huruf a dan huruf b dilakukan dengan metode:
a. verifikasi portofolio;
b. wawancara; dan/atau
c. test tertulis/lisan.

(1) Materi uji kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a:
a. bagi polisi kehutanan, meliputi:
1. integritas;
2. kemampuan menghadapi perubahan;
3. perencanaan yang terorganiasi;
4. kepemimpinan;
5. kemampuan mempengaruhi orang lain;
6. kemampuan berkomunikasi;

7. kerjasama;
8. membangun relasi;
9. tanggap terhadap budaya; dan
10. interaksi social;
b. bagi penyuluh kehutanan, meliputi :
1. integritas;
2. kemampuan menghadapi perubahan;
3. kepemimpinan;
4. tanggap terhadap budaya;
5. kemampuan berkomunikasi; dan
6. kerjasama;
c. bagi pengendali ekosistem hutan, meliputi:
1. integritas;
2. kemampuan menghadapi perubahan;
3. perencanaan yang terorganiasi;
4. kemampuan berkomunikasi;
5. membangun relasi;
6. kepemimpinan;
7. kerjasama; dan
8. tanggap terhadap budaya;
d. bagi pengendali dampak lingkungan, meliputi:
1. integritas;
2. kemampuan menghadapi perubahan;
3. perencanaan yang terorganisasi;
4. kerjasama;
5. kepemimpinan;
6. berpikir analitis;
7. kemampuan berkomunikasi; dan
8. membangun relasi;
e. bagi pengawas lingkungan hidup, meliputi :
1. integritas;
2. kemampuan menghadapi perubahan;
3. perencanaan yang terorganisasi;
4. kerjasama;
5. kepemimpinan;
6. berpikir analitis;
7. kemampuan berkomunikasi; dan

8. membangun relasi.
(2) Materi uji kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(1) Peserta yang dinyatakan lulus uji kompetensi diberikan surat keterangan lulus uji kompetensi yang ditetapkan oleh Kepala Pusat Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
(2) Surat keterangan lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi.

Pembiayaan untuk uji kompetensi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah.

(1) Kepala Biro Kepegawaian dan organisasi MENETAPKAN Angka Kredit kumulatif pejabat fungsional melalui Penyesuaian (Inpassing) bagi PNS yang dinyatakan lulus uji kompetensi.
(2) Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pangkat, tingkat pendidikan dan masa kerja dalam golongan.
(3) Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar usulan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional melalui Penyesuaian (Inpassing).

(1) Berdasarkan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi menerbitkan rekomendasi pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian (inpassing) kepada pejabat pembina kepegawaian.
(2) Berdasarkan rekomendasi pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional melalui Penyesuaian (Inpassing) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pembina kepegawaian menerbitkan keputusan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional melalui Penyesuaian (Inpassing).
(3) Keputusan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional melalui Penyesuaian (Inpassing) sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) disampaikan kepada PNS yang bersangkutan melalui Pimpinan Unit Organisasi (Satker/SKPD) yang mengusulkan, dengan tembusan:
a. bagi PNS yang bekerja pada instansi pusat:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan; dan
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat; dan
b. bagi PNS pusat yang bekerja pada instansi vertikal di daerah dan PNS Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota:
1. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara setempat; dan
2. Kepala Biro Keuangan atau Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Provinsi.

(1) Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional melalui Penyesuaian (Inpassing) dilaksanakan sampai dengan Desember 2018.
(2) Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional melalui Penyesuaian (Inpassing) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 3 (tiga) periode.
(3) Periode Penyesuaian (Inpassing) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata waktu pelaksanaan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 April 2017

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 April 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA