Peraturan Menteri Nomor p-5-menlhk-setjen-kum-1-1-2017 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENDIDIKAN DENGAN BIAYA MANDIRI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :
1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bekerja pada unit kerja di Pusat dan Unit Pelaksana Teknis di daerah.
2. Pendidikan Dengan Biaya Mandiri adalah kegiatan belajar formal untuk berbagai jenjang dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh PNS yang bersangkutan.
3. Izin Belajar Dengan Biaya Mandiri yang selanjutnya disebut Izin Belajar adalah persetujuan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS yang akan mengikuti studi dengan biaya mandiri.
4. Penggunaan Ijazah adalah proses penggunaan ijazah formal yang dikaitkan dengan status kepegawaian seseorang sebagai PNS berdasarkan penyesuaian ijazah akademik terakhir yang diperolehnya apabila pangkat minimal dari ijazah yang dimiliki telah dipenuhi, namun dengan penggunaan ijazah tersebut akan mempengaruhi pangkat akhir/puncaknya.
5. Penyesuaian Ijazah adalah salah satu bentuk kegiatan mutasi kepegawaian berupa perubahan data kepegawaian secara formal yang dikaitkan dengan status kedudukan seseorang sebagai PNS berdasarkan ijazah akademik terakhir yang diraih oleh PNS yang dapat

diikuti dengan proses kenaikan pangkat sebagai penyesuaian ijazah apabila pangkat yang dimiliki masih dibawah pangkat minimal sesuai ijazahnya.
6. Pencantuman Gelar Dalam Administrasi Kepegawaian adalah proses pencantuman gelar akademik secara formal yang dikaitkan dengan status kepegawaian seseorang sebagai PNS, berdasarkan penyesuaian ijazah akademik terakhir yang diperolehnya, apabila pangkat minimal dari ijazah yang dimiliki telah dipenuhi, namun dengan pencantuman gelar tersebut akan mempengaruhi pangkat akhir/puncaknya.
7. Bidang Studi adalah bidang ilmu yang akan ditempuh oleh PNS yang mengajukan Izin Belajar sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada unit kerjanya, sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan tugas belajar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
8. Tim Penilai Izin Belajar adalah tim yang terdiri dari pengelola kepegawaian dan pejabat lain yang dibentuk oleh Pejabat yang berwenang dalam lingkungan Eselon I masing-masing yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
9. Unit Kerja Eselon I adalah Sekretariat Jenderal/ Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
10. Kepala Unit Kerja adalah Kepala Unit Kerja eselon II atau Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
11. Menteri adalah menteri yang mengurusi bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

(1) Studi dengan biaya mandiri bagi PNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan melalui pemberian izin belajar.
(2) Izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan ketentuan:
a. program studi sesuai dengan kebutuhan organisasi;
b. dilakukan di luar jam kerja;
c. tidak mengganggu pekerjaan sehari-hari; dan
d. lokasi sekolah/perguruan tinggi dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih 2 (dua) jam atau jarak tempuh kurang dari 60 (enam puluh) kilometer dari kantor.
(3) Sekolah/perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, yang dapat diajukan dalam permohonan izin belajar, dengan ketentuan:
a. mempunyai program studi dengan akreditasi paling rendah B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT);
b. program pendidikan yang diselenggarakan oleh Universitas Terbuka (UT); atau
c. mempunyai program studi dengan akreditasi paling rendah C dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk perguruan tinggi yang diajukan di Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

(1) Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan untuk jenjang pendidikan:

a. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat;
b. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat;
c. Diploma (Diploma-I, Diploma-II, Diploma-III, dan Diploma -IV);
d. Sarjana; dan
e. Pasca Sarjana (Strata-2, Strata-3 atau setara).
(2) Jenjang pendidikan sederajat SLTP atau SLTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, antara lain Kelompok Belajar Paket B dan Kelompok Belajar Paket C.

Izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan oleh pejabat yang berwenang, dengan ketentuan :
a. Menteri untuk Izin Belajar bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;
b. Pejabat Eselon I untuk Izin Belajar bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama lingkup unit kerjanya;
c. Kepala Biro Umum untuk Izin Belajar bagi PNS dan Pejabat Struktural sampai dengan Jabatan Administrator lingkup Biro dan Pusat lingkup Sekretariat Jenderal;
d. Sekretaris Inspektorat Jenderal bagi PNS dan Pejabat Struktural sampai dengan Jabatan Administrator lingkup Inspektorat Jenderal;
e. Sekretaris Direktorat Jenderal bagi PNS dan Pejabat Struktural sampai dengan Jabatan Administrator lingkup unit kerjanya;
f. Sekretaris Badan bagi PNS dan Pejabat Struktural sampai dengan Jabatan Administrator lingkup Badan;
dan
g. Kepala Unit Kerja untuk izin belajar jenjang pendidikan SLTP dan SLTA atau sederajat.

(1) PNS yang dapat mengajukan permohonan Izin Belajar harus memenuhi persyaratan :
a. memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
b. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir sekurang kurangnya bernilai baik;
c. tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
d. tidak sedang :
1).
mengajukan keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian atau upaya hukum ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin;
2).
dalam proses penjatuhan dan/atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat; dan 3).
menjalani hukuman pidana.
e. menandatangani surat pernyataan kesanggupan menanggung seluruh biaya pendidikan;
f. menandatangani surat pernyataan tidak akan menuntut jabatan struktural setelah selesai melaksanakan studi dan penyesuaian ijazah/pencantuman gelar dalam administrasi kepegawaian; dan
g. dilengkapi dengan brosur dari lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi akreditasi, program studi, rencana kegiatan dan jadwal pembelajaran.
(2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan dengan melampirkan persetujuan dalam bentuk surat pernyataan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(3) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Permohonan Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diterima oleh Pejabat yang berwenang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya kalender akademik.

(1) Berdasarkan permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pejabat yang berwenang menunjuk Tim Penilai izin belajar untuk melakukan penilaian.
(2) Tim Penilai Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibentuk dan ditetapkan oleh:
a. Kepala Biro Umum/Sekretaris Inspektorat Jenderal/ Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan, pada setiap Unit Kerja Eselon I; atau
b. Kepala UPT, untuk izin belajar tingkat SLTP dan SLTA.

(1) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Tim Penilai Izin Belajar memberikan rekomendasi kepada Pejabat yang berwenang disertai penjelasan.
(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persetujuan atau penolakan penerbitan Surat Izin Belajar.

(1) Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi dari Tim Penilai Izin Belajar, Pejabat yang berwenang MENETAPKAN persetujuan/penolakan terhadap permohonan Izin Belajar.

(2) Untuk permohonan Izin Belajar yang disetujui, Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Keputusan Izin Belajar Dengan Biaya Mandiri.
(3) Untuk permohonan Izin Belajar yang ditolak, penolakan disampaikan dalam bentuk surat, disertai dengan alasan penolakan.

(1) Surat keputusan izin belajar dengan biaya mandiri atau surat penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diterbitkan sebelum tahun ajaran baru dimulai.
(2) Surat keputusan izin belajar dengan biaya mandiri mulai berlaku sejak dimulainya kalender akademik.
(3) Format Surat Keputusan Izin Belajar Dengan Biaya Mandiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Jangka waktu pelaksanaan Izin Belajar diatur sebagai berikut:
a. 3 (tiga) tahun untuk jenjang pendidikan SLTP dan SLTA atau sederajat;
b. 1 (satu) tahun untuk jenjang pendidikan Diploma-I;
c. 2 (dua) tahun untuk jenjang pendidikan Diploma-II;
d. 3 (tiga) tahun untuk jenjang pendidikan Diploma-III;
e. 4 (empat) tahun untuk jenjang pendidikan Strata-1 bagi program Diploma-IV/Strata-1;
f. 2 (dua) tahun untuk jenjang pendidikan Strata-1 linier bagi PNS yang memiliki ijazah Diploma-III;
g. 2 (dua) tahun untuk jenjang pendidikan Strata-2; dan
h. 4 (empat) tahun untuk jenjang pendidikan Strata-3.

(1) PNS yang tidak dapat menyelesaikan Izin Belajar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat diberikan perpanjangan Izin Belajar.
(2) Perpanjangan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan 1 (satu) kali dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

(1) Permohonan perpanjangan Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diajukan oleh PNS dengan persyaratan:
a. memperoleh rekomendasi dari pimpinan lembaga pendidikan dan disertai rencana penyelesaian studi;
dan
b. mendapatkan persetujuan dari Kepala Unit Kerja.
(2) Permohonan perpanjangan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat yang berwenang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Izin Belajar berakhir.
(3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima, pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Keputusan Perpanjangan Studi Dengan Biaya Mandiri.

(1) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan pendidikannya karena alasan kedinasan, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pindah program studi dan/atau perguruan tinggi.
(2) Perpindahan program studi dan/atau perguruan tinggi karena alasan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa:
a. promosi jabatan ke daerah lain;
b. alih tugas ke daerah lain; dan/atau
c. diperbantukan ke instansi lain di luar daerah.

(1) Perpindahan bidang studi dan/atau perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi dari Kepala Unit Kerja.
(2) PNS yang pindah bidang studi dan/atau perguruan tinggi tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang, ijazah yang diperoleh tidak dapat diproses dalam administrasi kepegawaian.

PNS yang melaksanakan Izin Belajar berhak menerima:
a. gaji;
b. kenaikan gaji berkala,;
c. kenaikan pangkat/golongan;
d. tunjangan; dan
e. hak kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) PNS yang melaksanakan Izin Belajar wajib:
a. melaksanakan pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsi jabatan;
b. mentaati ketentuan jam kerja.
c. mengikuti bidang studi sebagaimana telah ditetapkan dalam surat keputusan studi dengan biaya mandiri;
d. menyelesaikan pendidikan dengan baik sesuai jangka waktu yang telah ditentukan;
e. menjaga nama baik instansi; dan
f. menyampaikan laporan akhir studi kepada Kepala Unit Kerja, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi dan Pejabat yang berwenang.

(2) Laporan akhir studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilengkapi dengan fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir.

(1) PNS yang telah menyelesaikan program studinya dan memperoleh ijazah untuk jenjang pendidikan SLTP/yang sederajat, SLTA/yang sederajat, Diploma-I, Diploma II, Diploma III, Diploma IV, Strata I, Strata II dan Strata III dapat menggunakan ijazahnya.
(2) Penggunaan ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mengikuti :
a. ujian penggunaan ijazah;
b. ujian penyesuaian ijazah; dan
c. ujian pengakuan gelar dalam administrasi kepegawaian.

(1) Ujian penggunaan ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi:
a. PNS yang memiliki ijazah SLTP atau yang sederajat, SLTA atau yang sederajat, Diploma I dan Diploma II;
atau
b. PNS yang telah memiliki ijazah yang diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Calon PNS.
(2) Ujian penyesuaian ijazah dan ujian pengakuan gelar dalam administrasi kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dan huruf c diperuntukkan bagi PNS yang memiliki ijazah Diploma III, Diploma IV, Strata I, Strata II dan Strata III.

(3) Ujian Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi PNS yang memiliki:
a. pangkat dibawah pangkat minimal sesuai ijazah yang diperoleh;
b. ijazah satu tingkat lebih tinggi sebelum diangkat sebagai Calon PNS; atau
c. ijazah yang diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Calon PNS.
(4) Ujian Pengakuan Gelar dalam Administrasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi PNS yang memiliki pangkat minimal sesuai ijazah yang diperoleh dan belum mencapai pangkat puncaknya.

(1) Pengakuan gelar dalam administrasi kepegawaian dituangkan dalam keputusan Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi atas nama Menteri setelah memperoleh pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara.
(2) Dalam hal pengakuan gelar bersamaan dengan kenaikan pangkat atau jabatan, PNS perlu mengusulkan penerbitan keputusan pencantuman gelar.

Ujian penggunaan ijazah/penyesuaian ijazah/pengakuan gelar dalam administrasi kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikecualikan bagi:
a. PNS yang karena jabatan strukturalnya dapat mencapai pangkat puncak sesuai ijazah yang diperoleh;
b. PNS yang telah mencapai pangkat puncak atau sama dengan pangkat sesuai ijazah yang diperoleh;
c. PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu;
dan/atau
d. PNS yang memperoleh Ijazah Strata-3.

(1) PNS yang memperoleh ijazah Strata-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d wajib melakukan presentasi ilmiah.
(2) Permohonan untuk melaksanakan presentasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan melampirkan:
a. laporan akhir studi dengan biaya mandiri;
b. fotokopi ijazah dan transkrip nilai;
c. ringkasan disertasi sebanyak 3 (tiga) eksemplar;
d. biodata/data riwayat hidup; dan
e. bahan presentasi.

(1) Ujian penggunaan ijazah/penyesuaian ijazah/pengakuan gelar dalam administrasi kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diselenggarakan oleh Biro Kepegawaian dan Organisasi.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ujian penggunaan ijazah, ujian penyesuaian ijazah, dan ujian pengakuan gelar dalam administrasi kepegawaian diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal.

(1) PNS yang telah lulus ujian penggunaan ijazah, ujian penyesuaian ijazah, dan ujian pengakuan gelar dalam administrasi kepegawaian, dapat diusulkan penyesuaian kepangkatannya dengan ketentuan:
a. tersedianya formasi kepangkatan sesuai yang telah ditetapkan;

b. diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ljazah yang diperoleh, dibuat dalam bentuk uraian tugas yang ditandatangani oleh pejabat struktural paling rendah eselon II yang membidangi kepegawaian;
c. paling sedikit telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir, untuk penggunaan ijazah dan penyesuaian ijazah;
d. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
dan/atau
e. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu.
(2) Dalam hal pengusulan penyesuaian kepangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap PNS:
a. yang telah memiliki ljazah yang diperoleh melalui izin belajar;
b. yang memiliki ijazah yang diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Calon PNS;
diatur kepangkatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

PNS yang telah mengikuti ujian penggunaan ijazah, ujian penyesuaian ijazah dan ujian pengakuan gelar dalam administrasi kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21, dinyatakan lulus dengan mendapat sertifikat tanda bukti kelulusan dari Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi berdasarkan pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara.

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka:
a. Surat Keputusan Izin Belajar yang dikeluarkan sebelum berlakunya peraturan menteri ini dinyatakan tetap berlaku.
b. Proses permohonan izin belajar sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku dan untuk selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
c. PNS yang akan melanjutkan pendidikan satu tingkat lebih tinggi melalui mekanisme Izin Belajar/Tugas Belajar wajib mendapatkan penyesuaian ijazah/ pengakuan gelar dalam administrasi kepegawaian.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.29/Menhut-II/2007 tentang Pedoman Studi Dengan Biaya Mandiri (Swadana) Bagi Pegawai Negeri Sipil Departemen Kehutanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2017

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA