Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk dan tanggung jawab kepada atasan
masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
2. Ketentuan ayat (2)Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :
(1) Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung terdiri dari 34 (tiga puluh empat) Balai.
(2) Nama, lokasi dan wilayah kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
#### Pasal II
1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 206), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
b. Lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 206), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 11 Februari 2016.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 September 2016 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
SITI NURBAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA
