Peraturan Menteri Nomor pm84 Tahun 2018 tentang Jenis, Struktur, dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan, Serta Mekanisme Penetapan Tarif dan Jasa Kepelabuhanan pada Pelabuhan yang Digunakan untuk Melayani Angkutan Penyeberangan

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
2. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
3. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.

4. Pelabuhan Penyeberangan adalah Pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan.
5. Jasa Kepelabuhanan adalah jasa kepelabuhanan pada Pelabuhan Laut serta Pelabuhan Sungai dan Danau yang digunakan untuk melayani Angkutan Penyeberangan.
6. Pelayanan Jasa Kepelabuhanan adalah merupakan pelayanan jasa terhadap kapal, penumpang, dan kendaraan berupa penyediaan dan/atau pengembangan.
7. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan /atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang, kendaraan beserta muatannya.
8. Penyelenggara Pelabuhan adalah otoritas pelabuhan atau unit penyelenggara pelabuhan.
9. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
10. Balai Pengelola Transportasi Darat yang selanjutnya disingkat BPTD adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
11. Biaya per Satuan Unit Produksi (Cost Per Unit) adalah total biaya penyelenggaraan masing-masing jenis jasa kepelabuhanan dibagi total produksi selama periode tertentu.
12. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dibidang Prasarana dan Sarana Transportasi.
13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:
a. jenis tarif pelayanan jasa kepelabuhanan;
b. struktur tarif pelayanan jasa kepelabuhanan;
c. golongan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan;
d. pengaturan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan;
e. penetapan tarif dan jasa kepelabuhanan; dan
f. mekanisme penetapan tarif jasa kepelabuhanan.

(1) Pelayanan Jasa Kepelabuhanan diberikan dan diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan.
(2) Pelayanan Jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. fasilitas untuk kegiatan pelayanan kapal;
b. fasilitas terminal untuk pelayanan penumpang;
c. fasilitas untuk pelayanan kendaraan;
d. fasilitas elektronika, listrik, air, bahan bakar, dan pengolahan limbah; dan
e. lahan untuk bangunan, lapangan, periklanan, dan industri serta gedung atau bangunan yang berhubungan dengan pemanfaatan layanan pelabuhan.

(1) Pelayanan Jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan tarif Jasa Kepelabuhanan.

(2) Tarif Jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada jenis dan struktur golongan yang ditetapkan berdasarkan:
a. kepentingan pelayanan umum;
b. peningkatan mutu pelayanan jasa kepelabuhanan;
c. kepentingan pengguna jasa;
d. peningkatan kelancaran pelayanan jasa;
e. pengembalian biaya; dan
f. pengembangan usaha.
(3) Selain berpedoman pada jenis dan struktur golongan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tarif Jasa Kepelabuhanan ditetapkan berdasarkan:
a. keselamatan dan keamanan pelayaran;
b. penilaian tingkat pelayanan (level of service); dan
c. prinsip akuntansi yang berlaku.

(1) Struktur tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan merupakan kerangka tarif berdasarkan tatanan waktu dan/atau satuan ukuran dari setiap jenis pelayanan jasa kepelabuhanan.
(2) Struktur tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Penyelenggara Pelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan.
(3) Tarif jenis Pelayanan Jasa Kepelabuhanan dapat dilakukan dalam 1 (satu) paket pungutan.

(1) Struktur tarif terhadap jenis Pelayanan Jasa Kepelabuhanan terdiri atas:
a. pelayanan jasa kapal;
b. pelayanan jasa penumpang;
c. pelayanan jasa kendaraan; dan
d. pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya.

(2) Pelayanan jasa kapal terhadap jenis Pelayanan Jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. pelayanan jasa penundaan pada Pelabuhan yang menyediakan kapal tunda;
b. pelayanan jasa sandar/tambat yang terdiri atas:
1. dermaga beton jembatan bergerak (movable bridge/MB) dengan side ramp;
2. dermaga beton jembatan bergerak (movable bridge/MB) tanpa side ramp;
3. dermaga beton/plengsengan;
4. dermaga ponton; dan
5. dermaga kayu; dan
c. pelayanan jasa pengaturan lalu lintas kapal (ship traffic control) yang dibangun dan dioperasikan Penyelenggara Pelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan.
(3) Pelayanan jasa penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. pas masuk pelabuhan untuk penumpang menyeberang; dan
b. jasa sistem informasi teknologi administrasi.
(4) Pelayanan jasa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. jasa dermaga;
b. jasa penimbangan kendaraan;
c. jasa jaringan jalan dan rel kereta api;
d. pas masuk Pelabuhan untuk kendaraan menyeberang; dan
e. jasa sistem informasi teknologi administrasi.
(5) Pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit meliputi:
a. penggunaan tanah/lahan;
b. penggunaan ruangan/bangunan;
c. periklanan;
d. pelayanan penggunaan listrik;
e. pelayanan penggunaan air bersih;

f. pelayanan penyediaan bahan bakar;
g. pelayanan untuk Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
h. penampungan limbah;
i. jasa kepil;
j. administrasi manifest;
k. sewa alat;
l. pelayanan jasa portir;
m. jasa parkir;
n. jasa pas masuk pelabuhan untuk orang yang tidak menyeberang;
o. jasa pas masuk pelabuhan untuk kendaraan yang tidak menyeberang;
p. jasa sandar kapal di dermaga di luar jam operasi;
dan
q. jasa pelayanan pariwisata dan perhotelan.

(1) Berdasarkan tatanan waktu dan/atau satuan ukuran dari setiap jenis Pelayanan Jasa Kepelabuhanan, struktur tarif terhadap jenis Pelayanan Jasa Kepelabuhanan dapat diperoleh dari hasil perhitungan Biaya per Satuan Unit Produksi (Cost Per Unit).
(2) Perhitungan struktur tarif yang diperoleh dari hasil perhitungan Biaya per Satuan Unit Produksi (Cost Per Unit), ditetapkan sebagai berikut:
a. pelayanan jasa kapal terdiri atas:
1. pelayanan jasa penundaan, dihitung berdasarkan kelompok ukuran kapal yang ditunda dalam Gross Tonnage (GT) dengan satuan Gross Tonnage (GT) per-jam;
2. pelayanan jasa sandar/tambat, dihitung berdasarkan ukuran kapal dalam Gross Tonnage (GT) dengan satuan Gross Tonnage (GT) per kunjungan kapal (call) dihitung sejak kapal sandar sampai dengan meninggalkan dermaga;

3. waktu kunjungan kapal (call) sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditetapkan oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat; dan
4. tarif pelayanan jasa pengaturan lalu lintas kapal, dihitung berdasarkan kelompok ukuran kapal dalam Gross Tonnage (GT) dengan satuan Gross Tonnage (GT) per kegiatan.
b. pelayanan jasa penumpang terdiri atas:
1. pas masuk Pelabuhan, dihitung berdasarkan satuan per penumpang per kunjungan; dan
2. jasa sistem informasi teknologi administrasi, dihitung berdasarkan satuan per penumpang per kunjungan; dan
c. tarif pelayanan jasa kendaraan terdiri dari:
1. jasa dermaga, dihitung berdasarkan satuan per golongan kendaraan per kunjungan;
2. jasa penimbangan kendaraan yang bermuatan barang, dihitung berdasarkan satuan rupiah per golongan kendaraan per ton per kunjungan;
3. pas masuk pelabuhan, dihitung berdasarkan satuan per golongan kendaraan per kunjungan;
dan
4. jasa sistem informasi administrasi, dihitung berdasarkan satuan per golongan kendaraan per kunjungan.
(3) Golongan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c angka 1 dan angka 2 dibedakan berdasarkan golongan kendaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Perhitungan struktur tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap tarif Jasa Kepelabuhanan lainnya ditetapkan oleh Badan Usaha Pelabuhan.

Golongan tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan merupakan penggolongan tarif yang ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan, jasa kepelabuhanan, kelas pelabuhan, fasilitas, dan peralatan yang tersedia di pelabuhan.

(1) Golongan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan untuk setiap Pelabuhan sesuai dengan:
a. kelas Pelabuhan Penyeberangan;
b. lintas penyeberangan; dan
c. tingkat Pelayanan Jasa Kepelabuhanan.
(2) Kelas pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional.
(3) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b terdiri dari:
a. pelayaran lintas penyeberangan antar negara (internasional);
b. pelayaran lintas penyeberangan antar daerah Provinsi, antar daerah Kabupaten/Kota, dan dalam daerah Kabupaten/Kota; dan
c. pelayaran Long Distance Ferry (LDF).
(4) Tingkat Pelayanan Jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
a. pelayanan jasa penumpang; dan
b. pelayanan jasa kendaraan.
(5) Pelayanan jasa penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
a. penumpang dewasa; dan
b. penumpang anak berumur 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun.
(6) Tarif pelayanan jasa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan berdasarkan golongan

kendaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penyelenggara Pelabuhan dan Badan Usaha Pelabuhan dapat memberikan keringanan (discount/reduksi) tarif, diferensiasi tarif, progresif, reward, dan penalty.
(2) Terhadap kegiatan tertentu, jenis pelayanan jasa kepelabuhanan yang berlaku dapat dikenakan tarif sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
(3) Kegiatan tertentu sebagaimana pada ayat (2) terdiri atas:
a. kegiatan kenegaraan;
b. tugas pemerintahan tertentu;
c. kegiatan search and rescue, bencana alam, dan bantuan kemanusiaan;
d. kegiatan untuk kepentingan umum dan sosial yang tidak bersifat komersial; dan
e. kegiatan lain yang dianggap strategis oleh Menteri.
(4) Permintaan keringanan tarif untuk kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh instansi pemerintah kepada Penyelenggara Pelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan.
(5) Pengaturan terhadap pemberian tarif diferensiasi, tarif progresif, tarif reward, dan penalty sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
a. Menteri bagi Pelabuhan yang diusahakan tidak secara tidak komersial oleh Satuan Pelayanan pada Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) dan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
b. Direksi Badan Usaha Pelabuhan bagi Pelabuhan yang diusahakan secara komersial dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal; dan

c. Gubernur, Bupati/Walikota bagi Pelabuhan yang diusahakan tidak secara komersial oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Provinsi, Kabupaten/Kota dan merupakan Penerimaan Daerah.

(1) Penetapan besaran tarif pelayanan jasa kapal, pelayanan jasa penumpang, dan pelayanan jasa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c berdasarkan struktur dan golongan tarif.
(2) Penetapan besaran tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d pada Pelabuhan Penyeberangan yang pelayanan jasanya diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan tata cara perhitungan tarif.
(3) Penetapan besaran tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d

pada Pelabuhan Penyeberangan yang diusahakan tidak secara komersial ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4) Besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang digunakan untuk melayani Angkutan Penyeberangan ditetapkan dengan:
a. PERATURAN PEMERINTAH untuk pelabuhan yang diselenggarakan oleh Satuan Pelayanan pada BPTD;
b. Peraturan Daerah untuk pelabuhan yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
c. Keputusan Direksi untuk Pelabuhan yang diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.

(5) PERATURAN PEMERINTAH sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf a merupakan PERATURAN PEMERINTAH yang mengatur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Besaran tarif pelayanan jasa kapal, pelayanan jasa penumpang, dan pelayanan jasa kendaraan yang diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan oleh Direksi Badan Usaha Pelabuhan dengan terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan tertulis dari Menteri.

Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
a. Badan Usaha Pelabuhan menyusun usulan tarif dengan memperhatikan:
1. kepentingan pelayanan umum;
2. peningkatan mutu pelayanan jasa;
3. kepentingan pemakai jasa;
4. peningkatan kelancaran pelayanan jasa;
5. pengembalian biaya; dan
6. pengembangan usaha, dilengkapi dengan data dukung sebagai berikut:
a) hasil perhitungan biaya pokok;
b) perbandingan tarif yang berlaku dengan biaya pokok;
c) kualitas pelayanan yang diberikan dilengkapi dengan data tarif yang berlaku di Pelabuhan Penyeberangan lainnya sebagai pembanding;
dan d) telaahan dan justifikasi usulan kenaikan tarif terhadap beban pengguna jasa;

b. konsep usulan besaran tarif jasa kepelabuhanan terlebih dahulu diinformasikan secara tertulis kepada asosiasi pengguna jasa kepelabuhanan sebelum dikonsultasikan dengan Menteri;
c. konsep usulan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi:
1. tarif pelayanan jasa kapal kepada Asosiasi Pengusaha Angkutan Penyeberangan;
2. tarif pelayanan jasa penumpang kepada Yayasan Lembaga Konsumen INDONESIA (YLKI); dan
3. tarif pelayanan jasa kendaraan kepada organisasi angkutan darat (ORGANDA);
d. konsep usulan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada huruf b, dibahas oleh unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Perhubungan bersama BPTD dan Badan Usaha Pelabuhan;
e. berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Menteri memberikan arahan dan pertimbangan secara tertulis kepada Badan Usaha Pelabuhan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya dokumen lengkap dari Badan Usaha Pelabuhan;
f. Dokumen lengkap sebagaimana dimaksud pada huruf e dibuktikan dengan Berita Acara Kelengkapan Dokumen;
g. apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan belum ada arahan dan pertimbangan tertulis dari Menteri sebagaimana ditetapkan pada huruf e, Badan Usaha Pelabuhan dapat memberlakukan besaran tarif jasa kepelabuhanan;
h. terhadap usulan besaran tarif jasa kepelabuhanan, terlebih dahulu dilakukan penilaian standar pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk masing-masing jenis jasa pelayanan;

i. penilaian standar pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada huruf h dilakukan oleh tim Kementerian Perhubungan yang terdiri dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan; dan
j. hasil penilaian standar pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada huruf i sebagai pertimbangan tertulis Menteri.

Penyelenggara Pelabuhan dan Badan Usaha Pelabuhan dalam menyusun perhitungan besaran tarif pelayanan jasa sandar kapal, penumpang, dan kendaraan, berpedoman pada komponen, formulasi, dan tata cara perhitungan tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Besaran tarif masing-masing Pelayanan Jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang ditetapkan oleh Badan Usaha Pelabuhan dapat dievaluasi paling cepat 6 (enam) bulan.

Tarif jasa kepelabuhanan ditetapkan dengan mata uang rupiah (Rp), kecuali yang pembayarannya ditetapkan dengan mata uang asing, maka dapat ditetapkan dengan Dollar Amerika (US $) atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Badan Usaha Pelabuhan dapat menjadi pelaksana pengelolaan tarif terpadu.

(2) Tarif Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tarif angkutan penyeberangan, tarif jasa kepelabuhanan, dan iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dan kendaraan.

(1) Penyelenggara Pelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan wajib memenuhi standar pelayanan minimal Pelabuhan Penyeberangan (Level of Services/LS) yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
(2) Pengawasan penerapan besaran tarif jasa kepelabuhanan dan pemenuhan standar pelayanan minimal Pelabuhan Penyeberangan (Level of Services/LS) dilakukan oleh BPTD.

Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 148 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Jenis, Struktur, Golongan, dan Formulasi Tarif Kepelabuhanan Penyeberangan Yang Diusahakan Secara Komersial (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 1913), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 September 2018

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 September 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

ttd

WIDODO EKATJAHJANA