Peraturan Menteri Nomor 08-m-dag-per-2-2009 Tahun 2009 tentang KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Besi atau Baja adalah produk Besi atau Baja yang dihasilkan dari proses peleburan dan dikerjakan lebih lanjut melalui proses canai panas atau canai dingin. 2. Importir Produsen Besi atau Baja, selanjutnya disebut IP-Besi atau Baja, adalah perusahaan produsen Besi atau Baja dan perusahaan produsen yang menggunakan produk Besi atau Baja yang mendapat pengakuan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri dan disetujui untuk mengimpor sendiri produk Besi atau Baja yang diperuntukkan semata-mata hanya untuk kebutuhan produksinya sendiri. 3. Importir Terdaftar Besi atau Baja, selanjutnya disebut IT-Besi atau Baja adalah perusahaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri untuk mengimpor produk Besi atau Baja untuk disalurkan kepada perusahaan produsen yang tidak berstatus sebagai IP-Besi atau Baja. 4. Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor adalah kegiatan pemeriksaan teknis atas produk Besi atau Baja yang dilakukan di pelabuhan muat barang oleh surveyor. 5. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan verifikasi penelusuran teknis barang impor. 6. Menteri adalah Menteri Perdagangan. 7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan.

(1) Besi atau Baja hanya dapat diimpor oleh IP-Besi atau Baja atau IT-Besi atau Baja. (2) Besi atau Baja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Untuk memperoleh pengakuan sebagai IP-Besi atau Baja atau penetapan IT-Besi atau Baja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan dokumen : a. Angka Pengenal Importir (API): 1) Angka Pengenal Importir Produsen/Angka Pengenal Importir Terbatas (API-P/API-T) untuk perusahaan sebagai IP-Besi atau Baja; atau 2) Angka Pengenal Importir Umum (API-U) untuk perusahaan sebagai IT-Besi atau Baja; b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); d. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK); e. Rencana Impor Barang (RIB) dalam 1 (satu) tahun yang mencakup: jenis barang, klasifikasi barang/Pos Tarif/HS 10 (sepuluh) digit, jumlah, dan pelabuhan tujuan; dan f. Pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka, Departemen Perindustrian; (2) Pengakuan sebagai IP-Besi atau Baja atau penetapan IT- Besi atau Baja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melampirkan dokumen: a. Rencana Impor Barang (RIB) dalam 1 (satu) tahun yang mencakup: jenis barang, klasifikasi barang/Pos Tarif/HS 10 (sepuluh) digit, jumlah, dan pelabuhan tujuan; dan b. Pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka, Departemen Perindustrian, apabila jenis dan/atau jumlah barang yang akan diimpor melebihi tahun sebelumnya.

Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan pengakuan sebagai IP-Besi atau Baja atau penetapan sebagai IT-Besi atau Baja paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.

(1) Setiap impor Besi atau Baja oleh IP-Besi atau Baja atau IT- Besi atau Baja harus dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor terlebih dahulu oleh Surveyor di pelabuhan muat sebelum dikapalkan. (2) Verifikasi atau penelusuran teknis impor oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup jenis barang, klasifikasi barang/Pos Tarif/HS 10 (sepuluh) digit, jumlah, dan pelabuhan tujuan. (3) Hasil verifikasi atau penelusuran teknis impor oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan dibidang impor. (4) Seluruh beban biaya verifikasi atau penelusuran teknis impor yang dilakukan oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh IP-Besi atau Baja atau IT-Besi atau Baja yang bersangkutan. (5) Dikecualikan dari ketentuan verifikasi atau penelusuran teknis impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap: a. Besi atau Baja yang diimpor oleh IP-Besi atau Baja di bidang industri otomotif dan komponennya, industri elektronika dan komponennya, serta industri galangan kapal dan komponennya; b. Besi atau Baja yang diimpor dan telah dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor berdasarkan fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM-DTP); dan c. Besi atau Baja yang diimpor untuk keperluan industri di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta Kawasan Berikat.

(1) Pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Surveyor yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS); b. berpengalaman sebagai Surveyor minimal 5 (lima) tahun; c. memiliki cabang atau perwakilan dan/atau afiliasi di luar negeri dan memiliki jaringan untuk mendukung efektifitas pelayanan verifikasi; dan d. mempunyai rekam-jejak (track records) di bidang pengelolaan kegiatan verifikasi impor. (3) Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan verifikasi atau penelusuran teknis impor sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan menyampaikan laporan rekapitulasi kegiatan Verifikasi dan Penelusuran Teknis Impor Besi atau Baja oleh IP-Besi atau Baja dan IT-Besi atau Baja kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan pada tanggal 15 bulan berikutnya.

(1) IP-Besi atau Baja dan IT-Besi atau Baja wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya pengakuan sebagai IP-Besi atau Baja atau penetapan sebagai IT-Besi atau Baja. (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik importasinya terealisasi maupun tidak terealisasi. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui http://inatrade.depdag.go.id dengan bentuk laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

IP-Besi atau Baja atau IT-Besi atau Baja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sebanyak 2 (dua) kali dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan IP-Besi atau Baja atau IT-Besi atau Baja.

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap importasi Besi atau Baja berdasarkan perjanjian bilateral antara Pemerintah Republik INDONESIA dengan Pemerintah negara lain yang memuat ketentuan mengenai impor Besi atau Baja.

LS sebagai dokumen yang harus disampaikan oleh IP-Besi atau Baja atau IT-Besi atau Baja yang digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan dibidang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) mulai berlaku pada tanggal 1 April 2009, dibuktikan dengan dokumen pabean berupa manifest (BC.1.1).

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Pelaksanaan Peraturan Menteri ini dievaluasi setiap 3 (tiga) bulan yang dimulai sejak tanggal pemberlakuan. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan pertimbangan untuk mencabut atau memperpanjang pemberlakuan Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2010. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2009 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, MARI ELKA PANGESTU Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ANDI MATTALATTA