Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah
Pasal 3
(1) Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari:
a. dihapus;
b. sosial kemasyarakatan; dan
c. ekonomi.
(2) dihapus.
2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 14
Setiap kegiatan usaha wajib memiliki izin kecuali:
a. kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus;
b. kegiatan yang berada di dalam bangunan yang telah memiliki izin gangguan;
c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil; dan
d. kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
3. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 19
(1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
(2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap masyarakat.
(3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
(4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.
(5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(6) Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
#### Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 April 2016 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd TJAHJO KUMOLO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA