Peraturan Menteri Nomor 45 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Ketapang Dengan Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Provinsi Kalimantan Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan UNDANG-UNDANG Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan UNDANG-UNDANG Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. 2. Kabupaten Ketapang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UNDANG-UNDANG Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai UNDANG-UNDANG. 3. Kabupaten Sintang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UNDANG-UNDANG Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai UNDANG-UNDANG. 4. Titik koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Batas daerah Kabupaten Ketapang dengan Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dimulai dari : Pertigaan batas antara Kabupaten Ketapang dengan Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau yang ditandai oleh TK.01 dengan koordinat 00° 30' 14.297" LS dan 111° 05' 42.206" BT, TK.01 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung (Igir) Bukit Merangin sampai dengan TK.02 dengan koordinat 00° 30' 23.877" LS dan 111° 06' 02.178" BT, TK.02 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung (Igir) Bukit Merangin sampai dengan TK.03 dengan koordinat 00° 30' 18.142" LS dan 111° 06' 26.137" BT, TK.03 selanjutnya ke arah Timur Laut Timur menyusuri punggung (Igir) Bukit Merangin sampai dengan TK.04 dengan koordinat 00° 30' 02.405" LS dan 111° 06' 38.042" BT, TK.04 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung (Igir) Bukit Merangin sampai dengan TK.05 dengan koordinat 00° 30' 54.335" LS dan 111° 07' 49.159" BT, TK.05 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung (Igir) Bukit Merangin sampai dengan TK.06 dengan koordinat 00° 30' 38.564" LS dan 111° 08' 23.267" BT, TK.06 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung (Igir) Bukit Merangin sampai dengan TK.07 dengan koordinat 00° 30' 42.189" LS dan 111° 09' 23.940" BT, TK.07 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung (Igir) Bukit Merangin sampai dengan TK.08 dengan koordinat 00° 31' 05.122" LS dan 111° 10' 26.780" BT, TK.08 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung (Igir) Bukit Merangin sampai dengan TK.09 dengan koordinat 00° 30' 40.181" LS dan 111° 10' 39.830" BT, TK.09 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung (Igir) Bukit Pesuk sampai dengan TK.10 dengan koordinat 00° 30' 45.454" LS dan 111° 11' 03.631" BT, TK.10 selanjutnya ke arah Selatan sampai dengan pertigaan batas antara daerah Kabupaten Ketapang dengan daerah Kabupaten Sintang dan daerah Kabupaten Melawi yang ditandai oleh TK 11 dengan koordinat 00° 30' 55.000" LS dan 111° 11' 06.800" BT.

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juni 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd TJAHJO KUMOLO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA