Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2013 tentang KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2014

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Kebijakan pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah. 2. Pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri adalah proses kegiatan agar penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang- undangan. 4. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA, sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

Tujuan Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014 untuk: a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota; dan b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan.

Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan uraian kegiatan yang menjadi arahan dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh: www.djpp.kemenkumham.go.id a. Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian; b. Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri; c. Inspektorat Provinsi; dan d. Inspektorat Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat wajib dan pilihan, dan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

(1) Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian melakukan pengawasan terhadap: a. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan; b. pinjaman dan hibah luar negeri; dan c. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya. (2) Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri juga melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota. (3) Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap: a. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota; b. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi; dan c. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota di wilayahnya. (4) Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap: a. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota; b. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa; dan c. pelaksanaan urusan pemerintahan desa di daerah kabupaten/kota di wilayahnya.

Uraian kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk tahun 2014 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pimpinan komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, kepala satuan kerja perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan. (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat- lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan. (3) Wakil Gubernur dan Wakil Bupati/Walikota bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah.

(1) Pimpinan komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri menyampaikan kepada Majelis Tuntutan Ganti Rugi untuk melakukan penyelesaian dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terkait indikasi kerugian keuangan negara tidak diselesaikan dalam waktu 60 hari kalender. (2) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan tidak terkait indikasi kerugian keuangan negara tidak diselesaikan dalam waktu 60 hari kalender, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri melaporkan kepada Menteri sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

(1) Wakil Gubernur dan Wakil Bupati/Wakil Walikota memerintahkan kepada Majelis Tuntutan Ganti Rugi untuk melakukan penyelesaian dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terkait indikasi kerugian keuangan negara/daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 hari kalender. (2) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan tidak terkait indikasi kerugian keuangan negara/daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 hari kalender, Wakil Gubernur dan Wakil Bupati/Wakil Walikota memberikan penilaian terhadap kepala SKPD untuk disampaikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. (3) Dalam hal tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait Kepala Daerah penyelesaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Menteri melaporkan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada PRESIDEN. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Gubernur melaporkan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di provinsi kepada PRESIDEN melalui Menteri. (3) Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di kabupaten/kota kepada Menteri melalui Gubernur.

Pendanaan pelaksanaan kebijakan pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2013 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, GAMAWAN FAUZI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 November 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id