Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2014 tentang PEMBELIAN BUKU KURIKULUM 2013 OLEH SEKOLAH

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: www.djpp.kemenkumham.go.id 1. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 2. Buku adalah Buku Siswa dan Buku Guru Kurikulum 2013 yang merupakan buku teks pelajaran dan buku panduan guru yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 3. Penyedia buku adalah pemenang lelang buku kurikulum 2013 yang melakukan kontrak payung dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 4. e-katalog adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, nama penyedia dan harga buku.

(1) Sekolah harus menyampaikan Surat Pemesanan buku kurikulum 2013 mulai tanggal 3 Mei 2014 dan paling lambat 28 Mei 2014 kepada penyedia buku melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada penyedia di wilayahnya. (2) Contoh format Surat Pemesanan buku kurikulum 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Harga satuan buku kurikulum 2013 sesuai dengan harga yang tercantum dalam laman: (4) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengkoordinasikan pemesanan buku kurikulum 2013 dari setiap sekolah kepada pihak penyedia buku yang menjadi pemenang lelang yang ditetapkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di wilayahnya. (5) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengkoordinasikan pemesanan buku kurikulum 2013 sesuai surat Pemesanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam seminggu melalui online/offline oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan yang bertugas untuk memesan buku kepada Penyedia Barang/Jasa. (6) Buku kurikulum 2013 yang dipesan sekolah harus sesuai dengan jumlah siswa, guru kelas, guru mata pelajaran, dan judul buku, serta buku cadangan di perpustakaan sebanyak 5% UNTUK SD, SMP dan 10% unutk SMA, SMK. www.djpp.kemenkumham.go.id (7) Judul buku kurikulum 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang dicetak oleh penyedia tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.. (8) Khusus untuk kelas I, VII, dan X jumlah buku kurikulum 2013 yang dipesan disesuaikan dengan jumlah siswa penerima BOS. (9) Khusus untuk SD, pemesanan buku siswa (tematik) dan buku panduan guru (tematik) ditambah untuk kepala sekolah dan guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK). (10) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota memastikan semua sekolah di wilayahnya telah memesan buku sesuai dengan kebutuhan masing- masing. (11) Sekolah tidak diperbolehkan membeli buku kurikulum 2013 selain buku yang disediakan oleh pihak penyedia buku yang menjadi pemenang lelang yang ditetapkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

(1) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan penyedia buku tentang waktu pengiriman buku kurikulum 2013 sampai di sekolah sesuai dengan pesanan masing-masing sekolah. (2) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menginformasikan kepada sekolah tentang waktu pengiriman buku kurikulum 2013 yang dilakukan oleh penyedia buku.

(1) Sekolah memeriksa dan menerima buku kurikulum 2013 dari penyedia buku sesuai pesanan dan spesifikasi. (2) Spesifikasi Teknis buku Teks Pelajaran Sekolah untuk kurikulum 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Kepala sekolah/petugas yang ditunjuk menandatangani Berita Acara Serah Terima Buku. (4) Penerimaan buku kurikulum 2013 dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Buku sesuai format Berita Acara Serah Terima Buku Kurikulum 2013 sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.djpp.kemenkumham.go.id (5) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota memastikan buku kurikulum 2013 diterima oleh sekolah sesuai dengan spesifikasi dan jumlah pesanan dari masing-masing sekolah. (6) Apabila buku buku kurikulum 2013 yang diterima oleh sekolah tidak sesuai jumlah yang dipesan dan spesifikasi buku, maka Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota wajib menyampaikan informasi masalah tersebut kepada penyedia buku, Dinas Pendidikan Provinsi dengan tembusan kepada Unit Implementasi Kurikulum (UIK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

(1) Kepala Sekolah/bendahara menandatangani kwitansi pembelian buku buku kurikulum 2013 dari penyedia buku sesuai dengan nilai pesanan dengan materai cukup. (2) Sekolah wajib membayar langsung kepada penyedia buku sejumlah harga buku buku kurikulum 2013 beserta harga materai sesuai pesanan pada saat buku diterima oleh sekolah.

(1) Dana pembelian buku buku kurikulum 2013 untuk SD dan SMP pada Semester I Tahun Pelajaran 2014/2015 bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Bantuan Sosial Buku di Provinsi yang telah dikirim ke sekolah. (2) Dana pembelian buku buku kurikulum 2013 untuk SMA dan SMK pada Semester I Tahun Pelajaran 2014/2015 bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

(1) Sekolah wajib melaporkan penerimaan buku kurikulum 2013 kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan paling lambat 1 (satu) minggu setelah buku diterima melalui: (2) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota wajib membantu sekolah yang tidak memiliki jaringan internet untuk mengirimkan laporan penerimaan buku kurikulum 2013 melalui: (3) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota memastikan sekolah telah melaporkan penerimaan buku kurikulum 2013 dan melaporkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi. www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Dinas Pendidikan Provinsi memastikan seluruh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota telah melaporkan penerimaan buku kurikulum 2013.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2014 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, MOHAMMAD NUH Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Mei 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id