Usaha Jasa Konservasi Energi

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.
Konservasi Energi adalah upaya sistematis, terencana,
dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi
dalam
negeri
serta
meningkatkan
efisiensi
pemanfaatannya.
2.
Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja
yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia,
dan elektromagnetika.
3.
Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan
kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan
usaha dan/atau kegiatannya.
4.
Penyedia Energi adalah badan usaha, bentuk usaha
tetap, dan badan usaha tidak berbadan hukum yang
melaksanakan penyediaan Energi.
5.
Pengguna Sumber Energi adalah Pemerintah Pusat dan
pemerintah daerah, badan usaha, bentuk usaha tetap,
badan usaha tidak berbadan hukum, dan masyarakat
yang melaksanakan pemanfaatan sumber Energi.
6.
Sumber
Energi
adalah
sesuatu
yang
dapat
menghasilkan Energi, baik secara langsung maupun
melalui proses konversi atau transformasi.
7.
Pengguna Energi adalah Pemerintah Pusat dan
pemerintah daerah, badan usaha, bentuk usaha tetap,
badan usaha tidak berbadan hukum, dan masyarakat
yang melaksanakan pemanfaatan Energi.
8.
Audit Energi Berstandar Investasi adalah kegiatan audit
Energi
yang
lebih
rinci
dengan
tujuan
untuk
mengetahui dan mengevaluasi secara spesifik prospek
penghematan Energi berdasarkan audit Energi serta
rencana pengukuran dan verifikasi dalam perspektif
ekonomi, untuk memberikan hasil usaha yang lebih
baik kepada pemilik fasilitas Pengguna Energi.
9.
Proyek Efisiensi Energi adalah implementasi dari satu
atau beberapa kegiatan efisiensi Energi pada sistem,
fasilitas, dan proses pada Penyedia Energi, Pengguna
Sumber Energi, dan Pengguna Energi berdasarkan
kinerja penghematan Energi.
10. Efisiensi Energi adalah upaya menggunakan Energi
secara
efisien
dan
tepat
guna
dengan
tetap
mengutamakan keselamatan, keamanan, kenyamanan,
dan produktivitas.
11. Variabel Relevan adalah faktor terukur yang berdampak
pada kinerja Energi dan berubah secara rutin.
12. Faktor
Statis
adalah
faktor
yang
teridentifikasi
berdampak pada kinerja Energi dan tidak berubah
secara rutin.

13. Penghematan Energi adalah pengurangan konsumsi
Energi
untuk
menghasilkan
output
yang
sama
dan/atau peningkatan produktivitas dengan konsumsi
Energi yang sama.
14. Kontrak Kinerja Penghematan Energi (Energy Saving
Performance Contract) adalah kontrak dalam kegiatan
Efisiensi Energi yang menggunakan pengembalian
investasi berdasarkan nilai kesepakatan yang didasari
dari perhitungan Penghematan Energi yang didapat.
15. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur
penyelenggara
pemerintahan
daerah
yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Kementerian
adalah
kementerian
yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Energi.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Energi.
19. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan
hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap,
terus-menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, serta bekerja dan berkedudukan
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan
Pemerintah
yang
dibentuk
untuk
memberikan
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan
barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan
mencari
keuntungan
dan
dalam
melakukan
kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktivitas.
21. Unit Pelaksana Teknis adalah satuan kerja yang
bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis
operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang
tertentu
dari
unit
organisasi
pada
kementerian
negara/lembaga.

Pengembangan usaha jasa Konservasi Energi dilaksanakan
untuk meningkatkan pelaksanaan Konservasi Energi.

(1)
Usaha jasa Konservasi Energi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh:
a.
Badan Usaha;
b.
Badan Layanan Umum; atau
c.
Unit Pelaksana Teknis.

(2)
Badan Usaha, Badan Layanan Umum, atau Unit
Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan penyedia usaha jasa Konservasi Energi
yang melaksanakan usaha atau memberikan layanan
jasa Konservasi Energi.

Penyedia usaha jasa Konservasi Energi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib memiliki Perizinan
Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Usaha jasa Konservasi Energi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ditujukan kepada pengguna usaha jasa Konservasi
Energi yang meliputi:
a.
Penyedia Energi;
b.
Pengguna Sumber Energi; dan/atau
c.
Pengguna Energi.

Usaha jasa Konservasi Energi terdiri atas kegiatan:
a.
pelaksanaan
Audit
Energi
Berstandar
Investasi
(investment grade energy audit);
b.
pembiayaan Proyek Efisiensi Energi;
c.
pelaksanaan
pekerjaan
instalasi
dan/atau
pembangunan serta monitoring dan pengawasan
Proyek Efisiensi Energi;
d.
pengoperasian, pemeliharaan, dan perbaikan instalasi
Energi; dan/atau
e.
pengukuran
dan
verifikasi
(measurement
and
verification) kinerja Energi.

(1)
Audit Energi Berstandar Investasi (investment grade
energy audit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi peluang
Efisiensi Energi yang layak secara teknis dan biaya.
(2)
Audit Energi Berstandar Investasi (investment grade
energy audit) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
minimal memuat:
a.
rencana atau lingkup pelaksanaan pekerjaan;
b.
penetapan nilai awal (baseline) Energi sebelum
dilakukan Efisiensi Energi;
c.
pemeriksaan dan pengukuran Efisiensi Energi;
d.
analisis konsumsi dan biaya Energi; dan
e.
perhitungan biaya terperinci dan sistematis untuk
menentukan nilai investasi yang diperlukan dalam
pelaksanaan Proyek Efisiensi Energi.

Rencana atau lingkup pelaksanaan pekerjaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a minimal meliputi:
a.
penetapan tujuan Audit Energi Berstandar Investasi
(investment grade energy audit);

b.
identifikasi ruang lingkup aktivitas dan batasan fisik
pelaksanaan
Audit
Energi
Berstandar
Investasi
(investment grade energy audit);
c.
penentuan metode analisis Audit Energi Berstandar
Investasi (investment grade energy audit);
d.
identifikasi kebutuhan data dan akses data;
e.
identifikasi kebutuhan sumber daya pelaksanaan Audit
Energi Berstandar Investasi (investment grade energy
audit); dan
f.
penyusunan jadwal pemeriksaan dan pengukuran.

(1)
Penetapan
nilai
awal
(baseline)
Energi
sebelum
dilakukan Efisiensi Energi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b berdasarkan Variabel
Relevan dan data historis konsumsi Energi.
(2)
Untuk meningkatkan kualitas data, penetapan nilai
awal (baseline) Energi sebelum dilakukan Efisiensi
Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
a.
mempertimbangkan
indikator
statistik
dari
Variabel Relevan dan data historis konsumsi
Energi;
b.
mempertimbangkan Faktor Statis; dan/atau
c.
melakukan penyesuaian yang diperlukan.
(3)
Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan/atau ayat (2) berupa dokumen nilai awal (baseline)
Energi.

(1)
Pemeriksaan
dan
pengukuran
Efisiensi
Energi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c
minimal meliputi:
a.
pemeriksaan kesesuaian daftar titik ukur, alat
ukur
yang
terkalibrasi,
dan
periode
waktu
pengukuran;
b.
pengukuran Variabel Relevan dan konsumsi
Energi;
c.
pemeriksaan validitas data hasil pengukuran
Variabel Relevan dan konsumsi Energi; dan
d.
jika
Faktor
Statis
dipertimbangkan
dalam
penetapan nilai awal (baseline) Energi sebelum
dilakukan Efisiensi Energi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, dilakukan
pemeriksaan Faktor Statis.
(2)
Untuk meningkatkan hasil Audit Energi Berstandar
Investasi (investment grade energy audit), pemeriksaan
dan pengukuran Efisiensi Energi dapat dilakukan
melalui observasi rugi-rugi (losses) Energi dan/atau
potensi Penghematan Energi.
(3)
Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan/atau ayat (2) berupa dokumen pemeriksaan dan
pengukuran Efisiensi Energi.

Analisis konsumsi dan biaya Energi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d minimal meliputi:
a.
pengolahan data hasil pemeriksaan dan pengukuran
Efisiensi Energi;
b.
analisis kinerja Energi;
c.
evaluasi potensi peningkatan kinerja Energi dan potensi
Penghematan Energi; dan
d.
penetapan rekomendasi Proyek Efisiensi Energi.

Perhitungan biaya terperinci dan sistematis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dilakukan
berdasarkan rekomendasi Proyek Efisiensi Energi minimal
meliputi:
a.
perhitungan potensi penghematan biaya konsumsi
Energi;
b.
penyusunan rincian biaya untuk Proyek Efisiensi
Energi; dan
c.
analisis kelayakan finansial Proyek Efisiensi Energi.

(1)
Pembiayaan Proyek Efisiensi Energi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berupa Kontrak
Kinerja
Penghematan
Energi
(Energy
Saving
Performance Contract).
(2)
Dalam pelaksanaan Kontrak Kinerja Penghematan
Energi
(Energy
Saving
Performance
Contract)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan
pengukuran
dan
verifikasi
(measurement
and
verification) kinerja Energi.
(3)
Pelaksanaan pengukuran dan verifikasi (measurement
and verification) kinerja Energi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disepakati oleh penyedia usaha jasa
Konservasi Energi dan pengguna usaha jasa Konservasi
Energi.
(4)
Pengukuran
dan
verifikasi
(measurement
and
verification) kinerja Energi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan oleh:
a.
penyedia usaha jasa Konservasi Energi yang
memiliki ruang lingkup kegiatan pembiayaan
Proyek
Efisiensi
Energi
sekaligus
kegiatan
pengukuran dan verifikasi (measurement and
verification) kinerja Energi; atau
b.
penyedia usaha jasa Konservasi Energi untuk
kegiatan pengukuran dan verifikasi (measurement
and verification) kinerja Energi.
(5)
Pembiayaan Proyek Efisiensi Energi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa penyediaan barang
dan/atau jasa Proyek Efisiensi Energi oleh penyedia
usaha jasa Konservasi Energi.
(6)
Dalam melakukan pembiayaan Proyek Efisiensi Energi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyedia usaha
jasa Konservasi Energi dapat didukung oleh pihak
ketiga melalui penjaminan risiko dan/atau bentuk

dukungan lainnya sesuai dengan kebutuhan Proyek
Efisiensi Energi.
(7)
Dalam hal penjaminan risiko sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) untuk pembiayaan sarana dan prasarana
yang dikelola oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah,
pembiayaan Proyek Efisiensi Energi dilaksanakan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.

(1)
Pelaksanaan
pekerjaan
instalasi
dan/atau
pembangunan serta monitoring dan pengawasan
Proyek Efisiensi Energi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf c dilakukan sesuai dengan standar
keteknikan.
(2)
Standar keteknikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan ketentuan peraturan perundangan-
undangan, standar nasional Indonesia, dan/atau
standar internasional mengenai pekerjaan instalasi
dan/atau
pembangunan
serta
monitoring
dan
pengawasan proyek.

(1)
Pengoperasian, pemeliharaan, dan perbaikan instalasi
Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d
dilaksanakan sesuai dengan standar keteknikan.
(2)
Standar keteknikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan ketentuan peraturan perundangan-
undangan, standar nasional Indonesia, dan/atau
standar
internasional
mengenai
pengoperasian,
pemeliharaan, dan perbaikan instalasi Energi.

(1)
Pengukuran
dan
verifikasi
(measurement
and
verification) kinerja Energi sebagaimana dimaksud
dalam
Pasal
huruf
e
dilaksanakan
oleh
verifikator/analis
pengukuran
dan
verifikasi
(measurement and verification) kinerja Energi yang telah
memiliki sertifikat kompetensi.
(2)
Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diperoleh melalui uji kompetensi.
(3)
Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pengukuran dan verifikasi (measurement and verification)
kinerja Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(1) minimal meliputi:
a.
penyusunan
rencana
pengukuran
dan
verifikasi
(measurement and verification plan) kinerja Energi
untuk Proyek Efisiensi Energi yang akan dilaksanakan;
dan

b.
penyusunan laporan hasil pengukuran dan verifikasi
(measurement and verification report) kinerja Energi
untuk Proyek Efisiensi Energi yang telah dilaksanakan.

(1)
Usaha jasa Konservasi Energi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 dilaksanakan berdasarkan kesepakatan
antara penyedia usaha jasa Konservasi Energi dan
pengguna usaha jasa Konservasi Energi.
(2)
Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
minimal memuat pola bisnis yang dapat digunakan
dalam Proyek Efisiensi Energi.
(3)
Pola bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi:
a.
Penghematan Energi yang dijamin (guaranteed
saving);
b.
Penghematan Energi yang dibagi (shared saving);
c.
membangun, mengoperasikan, dan mengalihkan
(build, operate, and transfer);
d.
membangun,
mengoperasikan,
dan
memiliki
(build, operate, and own);
e.
Energi sebagai layanan (energy as a service); atau
f.
pola bisnis lainnya sesuai dengan kebutuhan para
pihak.
(4)
Pola
bisnis
Penghematan
Energi
yang
dijamin
(guaranteed saving) sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a dilakukan dengan pemberian garansi oleh
penyedia usaha jasa Konservasi Energi atas capaian
Penghematan Energi yang disepakati dalam jangka
waktu
tertentu
untuk
mengembalikan
investasi
pengguna usaha jasa Konservasi Energi.
(5)
Pola bisnis Penghematan Energi yang dibagi (shared
saving) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
dilakukan
dengan
membagi
penghematan
biaya
konsumsi
Energi
antara
penyedia
usaha
jasa
Konservasi Energi dan pengguna usaha jasa Konservasi
Energi sesuai dengan porsi tertentu dalam jangka
waktu yang disepakati untuk mengembalikan investasi
penyedia usaha jasa Konservasi Energi.
(6)
Pola
bisnis
membangun,
mengoperasikan,
dan
mengalihkan (build, operate, and transfer) sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan
pembayaran
biaya
oleh
pengguna
usaha
jasa
Konservasi
Energi
atas
pembangunan
dan
pengoperasian aset Proyek Efisiensi Energi oleh
penyedia
usaha
jasa
Konservasi
Energi
dengan
pengalihan
aset
kepada
pengguna
usaha
jasa
Konservasi Energi di akhir periode pembayaran.
(7)
Pola bisnis membangun, mengoperasikan, dan memiliki
(build, operate, and own) sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf d dilakukan dengan pembayaran biaya
oleh pengguna usaha jasa Konservasi Energi atas
pembangunan dan pengoperasian aset Proyek Efisiensi
Energi oleh penyedia usaha jasa Konservasi Energi
tanpa dilakukan pengalihan aset.

(8)
Pola bisnis Energi sebagai layanan (energy as a service)
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan
dengan pembayaran biaya oleh pengguna usaha jasa
Konservasi Energi atas layanan Penghematan Energi
yang disediakan oleh penyedia usaha jasa Konservasi
Energi sesuai dengan parameter pengukuran masing-
masing jenis Energi.
(9)
Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat
berupa:
a.
layanan pendinginan (cooling as a service);
b.
layanan pemanasan (heating as a service);
c.
layanan pencahayaan (lighting as a service);
d.
layanan penyediaan uap (steam as a service);
dan/atau
e.
layanan penyediaan Energi lainnya.

Penerapan pola bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 dapat didukung oleh pihak ketiga dan/atau industri jasa
keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Penyedia usaha jasa Konservasi Energi yang melaksanakan
usaha jasa Konservasi Energi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 menyampaikan hasil pelaksanaan usaha jasa
Konservasi Energi kepada pengguna usaha jasa Konservasi
Energi.

(1)
Penyedia usaha jasa Konservasi Energi yang telah
memperoleh Perizinan Berusaha wajib menyampaikan
laporan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja
terhitung sejak Perizinan Berusaha di bidang kegiatan
usaha jasa Konservasi Energi terbit.
(2)
Pelaporan untuk pertama kali sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui
sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian.
(3)
Dalam hal sistem informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) belum tersedia atau mengalami kendala,
penyampaian laporan dilakukan secara nonelektronik.
(4)
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi
dokumen dasar dan dokumen teknis.
(5)
Dokumen dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
berupa salinan Perizinan Berusaha sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)
Dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
memuat kategori dan parameter untuk masing-masing
usaha jasa Konservasi Energi.
(7)
Dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1)
Penyedia
usaha
jasa
Konservasi
Energi
dapat
melakukan perluasan usaha jasa Konservasi Energi.
(2)
Dalam hal melakukan perluasan usaha jasa Konservasi
Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyedia
usaha jasa Konservasi Energi wajib menyampaikan
laporan perluasan usaha jasa Konservasi Energi secara
elektronik melalui sistem informasi yang disediakan
oleh Kementerian paling lambat 14 (empat belas) hari
kerja terhitung sejak perluasan usaha jasa Konservasi
Energi disetujui.
(3)
Dalam hal sistem informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) belum tersedia atau mengalami kendala,
penyampaian laporan dilakukan secara nonelektronik.
(4)
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi
dokumen dasar dan dokumen teknis.
(5)
Dokumen dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
berupa salinan Perizinan Berusaha sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)
Dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
memuat kategori dan parameter untuk perluasan
usaha jasa Konservasi Energi.
(7)
Dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1)
Penyedia
usaha
jasa
Konservasi
Energi
wajib
menyampaikan
laporan
pelaksanaan
usaha
jasa
Konservasi Energi kepada Menteri setiap tahun paling
lambat tanggal 31 Desember dan sewaktu-waktu
apabila diperlukan.
(2)
Laporan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi
yang disediakan oleh Kementerian.
(3)
Dalam hal sistem informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) belum tersedia atau mengalami kendala,
penyampaian laporan dilakukan secara nonelektronik.
(4)
Laporan pelaksanaan usaha jasa Konservasi Energi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai
dengan format dalam Lampiran III yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini.

Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan atas
pelaksanaan usaha jasa Konservasi Energi.

(1)
Menteri melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 terhadap penyedia usaha jasa
Konservasi Energi.

(2)
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a.
pemberian informasi terkait usaha jasa Konservasi
Energi;
b.
pemberian
layanan
konsultasi
usaha
jasa
Konservasi Energi; dan
c.
penyediaan
pelatihan
dan
sertifikasi
bidang
Konservasi Energi.

(1)
Menteri
melakukan
pengawasan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 terhadap penyedia usaha
jasa Konservasi Energi.
(2)
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan atas pemenuhan kepatuhan pelaksanaan
usaha jasa Konservasi Energi.

(1)
Pembinaan dan pengawasan oleh Menteri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan oleh pejabat
pengawas pelaksanaan Konservasi Energi.
(2)
Dalam hal pejabat pengawas pelaksanaan Konservasi
Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada,
Menteri dapat menugaskan pejabat yang melaksanakan
tugas di bidang Konservasi Energi.

Menteri mengenakan sanksi administratif berupa peringatan
tertulis kepada penyedia usaha jasa Konservasi Energi yang
melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), dan
Pasal 23 ayat (1).

Peraturan
Menteri
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan.

Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan
Peraturan
Menteri
ini
dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2026

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

Œ

BAHLIL LAHADALIA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal Д

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

Ѽ

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
USAHA JASA KONSERVASI ENERGI

DOKUMEN TEKNIS PELAPORAN UNTUK PERTAMA KALI

Kategori
Parameter
Pelaksanaan Audit
Energi Berstandar
Investasi
(Investment Grade
Energy Audit)
Pembiayaan
Proyek Efisiensi
Energi
Pelaksanaan
Pekerjaan
Instalasi dan/atau
Pembangunan
serta Monitoring
dan Pengawasan
Proyek Efisiensi
Energi
Pengoperasian,
Pemeliharaan, dan
Perbaikan
Instalasi Energi
Pengukuran dan
Verifikasi
(Measurement and
Verification)
Kinerja Energi
Personel
Jumlah auditor
Energi
Memiliki paling sedikit 1 (satu) auditor Energi yang memiliki sertifikat kompetensi
Jumlah
verifikator/
analis
pengukuran
dan verifikasi
(measurement
and verification)
kinerja Energi

Tidak diwajibkan
Tidak diwajibkan
Tidak diwajibkan
Tidak diwajibkan
Memiliki
paling
sedikit
(satu)
verifikator/analis
pengukuran
dan
verifikasi
(measurement and
verification) kinerja
Energi
yang
memiliki sertifikat
kompetensi
Personel
lainnya
Tidak diwajibkan
Memiliki
paling
sedikit 1 (satu) staf
ahli
pembiayaan
Memiliki
paling
sedikit 1 (satu) staf
ahli instalasi yang
Memiliki
paling
sedikit 1 (satu) staf
ahli pemeliharaan
Tidak diwajibkan

Kategori
Parameter
Pelaksanaan Audit
Energi Berstandar
Investasi
(Investment Grade
Energy Audit)
Pembiayaan
Proyek Efisiensi
Energi
Pelaksanaan
Pekerjaan
Instalasi dan/atau
Pembangunan
serta Monitoring
dan Pengawasan
Proyek Efisiensi
Energi
Pengoperasian,
Pemeliharaan, dan
Perbaikan
Instalasi Energi
Pengukuran dan
Verifikasi
(Measurement and
Verification)
Kinerja Energi
yang
memiliki
pengalaman
di
bidang
pembiayaan paling
singkat
(tiga)
tahun
memiliki
pengalaman
di
bidang
instalasi
paling singkat 3
(tiga) tahun
yang
memiliki
pengalaman
di
bidang
pemeliharaan
paling singkat 3
(tiga) tahun

Peralatan
dan
teknologi
Peralatan audit
Energi
Menyertakan
bukti:
a. daftar peralatan
yang dimiliki
b. dokumen
perjanjian sewa
atau dokumen
peminjaman
peralatan
Tidak diwajibkan
Menyertakan
bukti:
a. daftar peralatan
yang dimiliki
b. dokumen
perjanjian sewa
atau
dokumen
peminjaman
peralatan
Menyertakan
bukti:
a. daftar peralatan
yang dimiliki
b. dokumen
perjanjian sewa
atau
dokumen
peminjaman
peralatan
Menyertakan
bukti:
a. daftar peralatan
yang dimiliki
b. dokumen
perjanjian sewa
atau
dokumen
peminjaman
peralatan

Perangkat
lunak audit
Menyertakan
bukti:
a. daftar
perangkat
lunak
yang
dimiliki
b. dokumen
perjanjian sewa
Tidak diwajibkan
Menyertakan
bukti:
a. daftar
perangkat
lunak
yang
dimiliki
b. dokumen
perjanjian sewa
Menyertakan
bukti:
a. daftar
perangkat
lunak
yang
dimiliki
b. dokumen
perjanjian sewa
Menyertakan
bukti:
a. daftar
perangkat
lunak
yang
dimiliki
b. dokumen
perjanjian sewa

Kategori
Parameter
Pelaksanaan Audit
Energi Berstandar
Investasi
(Investment Grade
Energy Audit)
Pembiayaan
Proyek Efisiensi
Energi
Pelaksanaan
Pekerjaan
Instalasi dan/atau
Pembangunan
serta Monitoring
dan Pengawasan
Proyek Efisiensi
Energi
Pengoperasian,
Pemeliharaan, dan
Perbaikan
Instalasi Energi
Pengukuran dan
Verifikasi
(Measurement and
Verification)
Kinerja Energi
atau dokumen
peminjaman
perangkat
lunak
atau
dokumen
peminjaman
perangkat
lunak
atau dokumen
peminjaman
perangkat
lunak
atau dokumen
peminjaman
perangkat
lunak

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
USAHA JASA KONSERVASI ENERGI

DOKUMEN TEKNIS PELAPORAN PERLUASAN USAHA JASA KONSERVASI ENERGI

Kategori
Parameter
Pelaksanaan Audit
Energi Berstandar
Investasi
(Investment Grade
Energy Audit)
Pembiayaan
Proyek Efisiensi
Energi
Pelaksanaan
Pekerjaan
Instalasi dan/atau
Pembangunan
serta Monitoring
dan Pengawasan
Proyek Efisiensi
Energi
Pengoperasian,
Pemeliharaan, dan
Perbaikan
Instalasi Energi
Pengukuran dan
Verifikasi
(Measurement and
Verification)
Kinerja Energi
Personel
Jumlah
auditor Energi
Memiliki paling sedikit 1 (satu) auditor Energi yang memiliki sertifikat kompetensi
Jumlah
verifikator/
analis
pengukuran
dan verifikasi
(measurement
and
verification)
kinerja Energi
Tidak diwajibkan
Tidak diwajibkan
Tidak diwajibkan
Tidak diwajibkan
Memiliki
paling
sedikit
(satu)
verifikator/ analis
pengukuran
dan
verifikasi
(measurement and
verification) kinerja
Energi
yang
memiliki sertifikat
kompetensi

Kategori
Parameter
Pelaksanaan Audit
Energi Berstandar
Investasi
(Investment Grade
Energy Audit)
Pembiayaan
Proyek Efisiensi
Energi
Pelaksanaan
Pekerjaan
Instalasi dan/atau
Pembangunan
serta Monitoring
dan Pengawasan
Proyek Efisiensi
Energi
Pengoperasian,
Pemeliharaan, dan
Perbaikan
Instalasi Energi
Pengukuran dan
Verifikasi
(Measurement and
Verification)
Kinerja Energi
Peralatan
dan
teknologi
Peralatan
audit Energi
Menyertakan
bukti:
a. daftar
peralatan yang
dimiliki
b. dokumen
perjanjian sewa
atau dokumen
peminjaman
peralatan
Tidak diwajibkan

Menyertakan
bukti:
a. daftar
peralatan yang
dimiliki
b. dokumen
perjanjian sewa
atau dokumen
peminjaman
peralatan
Menyertakan
bukti:
a. daftar
peralatan yang
dimiliki
b. dokumen
perjanjian sewa
atau dokumen
peminjaman
peralatan
Menyertakan
bukti:
a. daftar
peralatan yang
dimiliki
b. dokumen
perjanjian sewa
atau dokumen
peminjaman
peralatan
Perangkat
lunak audit
Didorong
untuk
memiliki
aplikasi
berbasis automasi
Tidak diwajibkan
Didorong
untuk
memiliki
sistem
pemantauan
Energi
berbasis
cloud
Didorong
untuk
memiliki
catatan
perlakuan
automasi di sistem
operasi
dan
perbaikan
Didorong memiliki
teknologi
sensor
otomatis
untuk
validasi data
Pengalaman
Proyek
Efisiensi
Energi
Jumlah Proyek
Efisiensi
Energi
yang
telah
diselesaikan
dan
daftar
pengguna
usaha
jasa
Melampirkan
daftar
Proyek
Efisiensi
Energi
semua
kegiatan
yang
didaftarkan
dan
daftar
pengguna
usaha
Melampirkan
daftar
Proyek
Efisiensi
Energi
semua
kegiatan
yang
didaftarkan
dan
daftar
pengguna
usaha
Melampirkan
daftar
Proyek
Efisiensi
Energi
semua
kegiatan
yang
didaftarkan
dan
daftar
pengguna
usaha
Melampirkan
daftar
Proyek
Efisiensi
Energi
semua
kegiatan
yang
didaftarkan
dan
daftar
pengguna
usaha
Melampirkan
daftar
Proyek
Efisiensi
Energi
semua
kegiatan
yang
didaftarkan
dan
daftar
pengguna
usaha

Kategori
Parameter
Pelaksanaan Audit
Energi Berstandar
Investasi
(Investment Grade
Energy Audit)
Pembiayaan
Proyek Efisiensi
Energi
Pelaksanaan
Pekerjaan
Instalasi dan/atau
Pembangunan
serta Monitoring
dan Pengawasan
Proyek Efisiensi
Energi
Pengoperasian,
Pemeliharaan, dan
Perbaikan
Instalasi Energi
Pengukuran dan
Verifikasi
(Measurement and
Verification)
Kinerja Energi
Konservasi
Energi
jasa
Konservasi
Energi
jasa
Konservasi
Energi
jasa
Konservasi
Energi
jasa
Konservasi
Energi
jasa
Konservasi
Energi

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
USAHA JASA KONSERVASI ENERGI

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN USAHA JASA KONSERVASI ENERGI

(KOP SURAT)

LAPORAN PELAKSANAAN USAHA JASA KONSERVASI ENERGI

Periode Pelaporan

: Tahun ...

Identitas Penyedia Usaha Jasa Konservasi Energi
a.
Nama Penyedia
:
b.
Nomor Induk Berusaha
:
c.
Alamat
:
d.
Nomor Telepon
:
e.
Email
:

1.
Ringkasan Proyek Efisiensi Energi
Total Proyek Efisiensi Energi yang
telah dilaksanakan
[Jumlah Proyek]

No.
Nama
Proyek
Pengguna
Usaha Jasa
Konservasi
Energi
Deskripsi
Proyek
Kategori
Proyek
Kebutuhan
Investasi
Potensi
Penghematan
Energi
1.
(contoh:
Proyek
peningkat
an
efisiensi
heating,
ventilation,
and
air
conditionin
g (HVAC))
(contoh: PT.
XX)
(contoh:
Penggantian
teknologi
A
ke
teknologi
B)
(contoh:
Instalasi
baru atau
retrofit)
(contoh:
Biaya
investasi
yang
diperlukan)
(contoh: 100
gigajoule)
2.

3.

2.
Perhitungan Penghematan Energi dari Penggantian Sumber Energi
a.
Metode Perhitungan
Proyek Efisiensi Energi yang dilaporkan memiliki jumlah paling
sedikit 1 (satu) proyek dan paling banyak 3 (tiga) proyek

Kategori
Metode Analisis
Input Data
Total
Pengurangan
Energi
(diisi
deskripsi
Proyek
Efisiensi
Energi)
(diisi dengan metode
kalkulasi berdasarkan
perbandingan
yang
menghitung
emisi
antara Sumber Energi
sebelumnya
dan
Sumber Energi baru
yang
lebih
ramah
lingkungan)
(diisi dengan:
a. konsumsi
Energi
dari
Sumber
Energi lama dan
baru (kWh)
b. asumsi
dasar
harus
dilakukan
oleh
auditor
Energi
yang
memiliki sertifikat
kompetensi)
(diisi
dengan
konsumsi
Energi
sebelumnya
dikurangi
konsumsi
Energi baru)

b.
Detail Total Pengurangan Konsumsi Energi dari Penggantian
Sumber Energi
No.
Proyek Efisiensi
Energi
Pengurangan Konsumsi
Energi

Total

3.
Dokumentasi Proyek Efisiensi Energi
a.
foto sebelum dan sesudah (jika ada); dan
b.
laporan teknis atau pengujian dengan melampirkan dokumen
pendukung.

4.
Penutup
Penutup berisi kesimpulan.

(tempat), (tanggal) (bulan) (tahun)
(Direktur Utama/Pimpinan Tertinggi)

(tanda tangan)

(Nama Lengkap)

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA