PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA

**(1) Terhadap pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi,** pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian yang masih mendapatkan penolakan setelah pengajuan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat mengajukan kembali permohonan RKAB dengan ketentuan: - untuk tahap kegiatan Eksplorasi diajukan pada periode tahun berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a; atau - untuk tahap kegiatan Operasi Produksi diajukan pada periode tahun berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, untuk rencana kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara selama 3 (tiga) tahun. **(2) Pelaksanaan evaluasi dan persetujuan RKAB** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 berlaku mutatis mutandis terhadap pelaksanaan evaluasi dan persetujuan RKAB untuk pengajuan kembali permohonan RKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**(1) Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang** IUPK tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dilarang melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dalam hal: - tidak menyampaikan RKAB tahap kegiatan Eksplorasi atau RKAB tahap kegiatan Operasi Produksi; - belum mendapatkan persetujuan RKAB tahap kegiatan Eksplorasi atau RKAB tahap kegiatan Operasi Produksi; atau --- --- Page 4 --- - 4 - - permohonan persetujuan atas RKAB tahap kegiatan Eksplorasi atau RKAB tahap kegiatan Operasi Produksi ditolak oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya. **(2) Larangan melakukan kegiatan sebagaimana** dimaksud pada ayat (1): - untuk pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi dalam bentuk kegiatan fisik lapangan berupa penyelidikan umum dan eksplorasi; atau - untuk pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dalam bentuk kegiatan fisik lapangan berupa konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan serta pengangkutan dan penjualan, termasuk kegiatan Eksplorasi lanjutan. 1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**(1) Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang** IUPK tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dapat mengajukan 1 (satu) kali perubahan RKAB tahap kegiatan Eksplorasi atau RKAB tahap kegiatan Operasi Produksi dengan ketentuan: - untuk RKAB tahap kegiatan Eksplorasi berupa perubahan rencana kegiatan pada tahun berjalan; atau - untuk RKAB tahap kegiatan Operasi Produksi berupa perubahan rencana kegiatan pada tahun berjalan atau sisa perubahan rencana kegiatan selama sisa jangka waktu periode RKAB yang telah disetujui. **(2) Perubahan RKAB sebagaimana dimaksud pada** ayat (1) diajukan setelah pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian menyampaikan laporan triwulan pertama atau paling lambat 31 Juli pada tahun berjalan. **(3) Perubahan RKAB sebagaimana dimaksud pada ayat** **(1) dapat diajukan pemegang IUP tahap kegiatan** Eksplorasi, pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pemegang IUPK sebagai Kelanjutan --- --- Page 5 --- - 5 - Operasi Kontrak/Perjanjian lebih dari 1 (satu) kali pada tahun berjalan dalam hal: - terjadi keadaan yang menghalangi; - kondisi daya dukung lingkungan tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi; - perubahan kebijakan pemerintah terkait jumlah produksi mineral dan batubara nasional; - tidak terpenuhinya jumlah produksi mineral dan batubara nasional; - tidak terpenuhinya kebutuhan mineral dan batubara nasional untuk kepentingan dalam negeri; dan/atau - terjadi keadaan kahar. 1. Diantara Ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian yang telah mendapatkan persetujuan RKAB tahap kegiatan Operasi Produksi dengan jumlah produksi sebesar 0 (nol), dapat mengajukan perubahan RKAB tahap kegiatan Operasi Produksi sewaktu-waktu dengan ketentuan: - setelah mendapatkan persetujuan perubahan studi kelayakan; dan/atau - setelah mendapatkan perizinan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, atau Gubenur sesuai dengan kewenangannya. 1. Diantara Ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian bertanggung jawab secara hukum atas: - keabsahan dan/atau legalitas atas dokumen yang disampaikan dalam rangka evaluasi dan persetujuan RKAB; dan/atau - penyalahgunaan dokumen persetujuan RKAB yang telah disetujui yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: --- --- Page 6 --- - 6 -

**(1) Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang** IUPK tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, dan pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian wajib menyampaikan Laporan Berkala dalam bentuk laporan bulanan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender setelah berakhirnya tiap bulan kecuali untuk laporan kualitas air limbah pertambangan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah berakhirnya tiap bulan. **(2) Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang** IUPK tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan, dan pemegang IUJP wajib menyampaikan Laporan Berkala dalam bentuk laporan triwulan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya tiap triwulan. 1. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Terhadap pemegang IUP, pemegang IUPK, atau pemegang IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian yang: - menyampaikan dokumen kelengkapan yang tidak memiliki keabsahan dan/atau legalitas dalam rangka evaluasi dan persetujuan RKAB; - melaksanakan kegiatan penambangan dan/atau penjualan mineral atau batubara tanpa memiliki persetujuan RKAB; atau - menyalahgunakan dokumen persetujuan RKAB yang telah disetujui yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha. 1. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A sehingga berbunyi sebagai berikut: --- --- Page 7 --- - 7 -

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh kewenangan Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam ### Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 15, ### Pasal 16, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 25 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. menjadi kewenangan Menteri. 1. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 30A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: - pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian yang mendapatkan RKAB dengan jumlah produksi sebesar 0 (nol) dapat mengajukan perubahan RKAB sewaktu-waktu setelah mendapatkan: 1. persetujuan perubahan studi kelayakan; atau 1. persetujuan perizinan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, atau Gubenur sesuai dengan kewenangannya. - pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian wajib menyampaikan laporan kegiatan pengembangan dan/atau pemanfaatan sebagai bagian Laporan Berkala dalam bentuk laporan triwulan kepada Menteri. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. --- --- Page 8 --- - 8 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2024 , Œ Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д Ѽ