PENGUSAHAAN DAN PEMANFAATAN BAHAN BAKAR NABATI

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Bahan Bakar Nabati yang selanjutnya disingkat BBN
adalah bahan bakar berwujud cair yang dihasilkan dari
bahan nabati, bahan organik lain, dan/atau limbah
organik.
1. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM
adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari
minyak bumi.
1. Biodiesel adalah BBN berupa ester metil asam lemak
yang diproses secara esterifikasi atau proses lainnya
untuk bahan bakar motor diesel.
1. Bioetanol adalah BBN berupa etanol yang diproses
secara fermentasi atau proses lainnya untuk bahan
bakar motor bensin.
1. Diesel Biohidrokarbon adalah BBN berupa minyak
hidrokarbon tanpa kandungan oksigenat yang diproses
melalui berbagai teknologi proses tertentu untuk bahan
bakar motor diesel.
1. Bioavtur adalah BBN berupa jetfuel yang diproses
melalui berbagai teknologi proses tertentu untuk bahan
bakar pesawat terbang mesin turbin atau jet.
1. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan
hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat
tetap, terus-menerus, dan didirikan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan serta bekerja dan
berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
1. Badan Usaha BBN adalah Badan Usaha pemegang
perizinan berusaha untuk pengusahaan BBN.
1. Badan Usaha BBM adalah Badan Usaha pemegang izin
usaha pengolahan atau izin usaha niaga minyak dan
gas bumi yang melakukan kegiatan pemanfaatan BBN.
1. Pengguna Langsung BBN adalah perseorangan atau
Badan Usaha yang menggunakan BBN dan/atau
mencampur BBN dengan BBM untuk kepentingan
sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.
1. Konsumen BBN adalah pemanfaat BBN yang terdiri
atas Pengguna Langsung BBN dan Badan Usaha BBM.
1. Kepala Inspeksi BBN yang selanjutnya disebut Kepala
Inspeksi adalah pejabat yang secara ex officio
menduduki jabatan direktur yang mempunyai tugas
melaksanakan pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan keteknikan dan lingkungan bioenergi.
1. Kepala Teknik BBN yang selanjutnya disebut Kepala
Teknik adalah pemegang jabatan dan kewenangan
tertinggi dalam struktur organisasi pabrik BBN dalam

---

penerapan kaidah keteknikan, keselamatan dan
kesehatan kerja, dan pengelolaan lingkungan hidup.
1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya
disebut K3 adalah upaya terencana, terpadu, dan
sistematis yang dilakukan guna menciptakan kegiatan
usaha yang aman serta menjamin dan memberikan
perlindungan dalam mencegah terjadinya kecelakaan
dan penyakit akibat kerja dalam pelaksanaan kegiatan
pengusahaan BBN.
1. Inspeksi Teknis adalah suatu kegiatan yang dilakukan
secara langsung meliputi pemeriksaan dokumen,
pemeriksaan fisik, dan pengujian peralatan dan/atau
instalasi dengan mengacu pada ketentuan peraturan
perundang-undangan, standar, dan kaidah keteknikan
yang baik.
1. Pemeriksaan Keselamatan adalah inspeksi terhadap K3
dan keteknikan atas dipenuhinya ketentuan peraturan
perundang-undangan, standar, dan kaidah keteknikan
yang baik dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan
Inspeksi Teknis pada kegiatan pengusahaan BBN.
1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang energi dan sumber daya
mineral.

(1) Pengusahaan dan pemanfaatan BBN dilakukan untuk

jenis BBN yang terdiri atas:
- Biodiesel (B100);
- Bioetanol (E100);
- Diesel Biohidrokarbon (D100);
- Bioavtur (J100); dan
- BBN jenis lainnya.

(2) BBN jenis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(1) Pengusahaan BBN dilakukan oleh Badan Usaha BBN

untuk penyediaan BBN.

(2) Pengusahaan BBN sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:
- pengolahan;
- pembelian;
- penjualan;
- pengangkutan;
- penyimpanan; dan
- pemasaran.

(3) Selain pengusahaan BBN sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Badan Usaha BBN dapat melakukan ekspor
BBN.

---

(1) Badan Usaha BBN yang melakukan pengusahaan BBN

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memiliki
perizinan berusaha untuk pengusahaan BBN.

(2) Perizinan berusaha untuk pengusahaan BBN

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai penyelenggaraan perizinan
berusaha berbasis risiko.

Dalam melakukan pengolahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, Badan Usaha BBN
memproduksi atau mengolah bahan nabati, bahan organik
lain, dan/atau limbah organik menjadi BBN.

(1) Dalam melakukan pembelian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, Badan Usaha BBN
melakukan:
- pembelian bahan nabati, bahan organik lain,
dan/atau limbah organik; dan/atau
- pembelian bahan pendukung untuk kegiatan
pengolahan BBN.

(2) Dalam hal terjadi kekurangan BBN untuk memenuhi

permintaan BBN, Badan Usaha BBN dapat membeli
BBN dari Badan Usaha BBN lain.

Dalam melakukan penjualan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (2) huruf c, pengangkutan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, dan/atau
pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
huruf f, Badan Usaha BBN menjual, mengangkut, dan/atau
memasarkan BBN kepada Konsumen BBN dan/atau Badan
Usaha BBN lain.

Dalam melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, Badan Usaha BBN
menyediakan fasilitas penyimpanan.

(1) Dalam melakukan ekspor BBN sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (3), Badan Usaha BBN
mempertimbangkan kebutuhan dan pemenuhan
kebutuhan BBN dalam negeri.

(2) Ekspor BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pemenuhan
kebutuhan BBN dalam negeri yang dilakukan oleh
Menteri.

(3) Mekanisme ekspor BBN sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

---

Dalam melakukan pengusahaan BBN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Badan Usaha BBN dilarang
melakukan impor BBN.

(1) Dalam melakukan pengusahaan BBN sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Badan Usaha BBN
wajib:
- menjamin ketersediaan BBN untuk memenuhi
kebutuhan dalam negeri secara
berkesinambungan;
- memanfaatkan dan mengutamakan BBN dari
produksi dalam negeri;
- menjamin dan bertanggung jawab sampai ke
tingkat penyalur atau Konsumen BBN atas standar
dan mutu BBN yang diniagakan sesuai dengan
standar dan mutu (spesifikasi) yang ditetapkan;
- menjamin penyediaan fasilitas dan sarana
pengusahaan BBN yang memadai;
- menjamin dan bertanggung jawab atas
penggunaan peralatan, keakuratan, dan sistem
alat ukur yang digunakan yang memenuhi standar
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
- mempunyai dan menggunakan nama dan merek
dagang tertentu;
- mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam
negeri;
- menjamin harga jual BBN pada tingkat yang wajar;
- menyampaikan data dan laporan mengenai
pelaksanaan pengusahaan BBN termasuk harga
BBN kepada Menteri setiap 1 (satu) bulan atau
sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- menggunakan barang dan peralatan yang
memenuhi standar sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
- menggunakan kaidah keteknikan yang baik;
- mengutamakan pemanfaatan barang, jasa,
teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang
bangun dalam negeri;
- mengutamakan penggunaan tenaga kerja warga
negara Indonesia dengan memperhatikan
pemanfaatan tenaga kerja setempat sesuai dengan
standar kompetensi yang dipersyaratkan;
- menjamin K3 serta lingkungan hidup; dan
- membantu pengembangan masyarakat setempat.

(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Badan Usaha BBN wajib memenuhi persyaratan
keberlanjutan dalam pengusahaan BBN sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf
i merupakan data yang terkait dengan pengusahaan BBN,
meliputi:

---

• data finansial;
• data untuk keperluan audit;
• data untuk keperluan studi/kajian; dan
• data lain yang diperlukan terkait pengusahaan BBN.

Pemanfaatan BBN dilakukan melalui:
- penggunaan langsung BBN; dan
- pencampuran BBN dengan BBM.

(1) Penggunaan langsung BBN sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 huruf a merupakan penggunaan BBN
untuk kepentingan sendiri dan tidak untuk tujuan
komersial.

(2) Penggunaan langsung BBN sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan oleh Pengguna Langsung BBN.

(3) Pengguna Langsung BBN sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilarang melakukan:
- penjualan BBN; dan/atau
- impor BBN.

(4) Pengguna Langsung BBN yang melakukan kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
penutupan usaha dengan melibatkan aparat penegak
hukum.

(1) Pencampuran BBN dengan BBM sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 huruf b yang menghasilkan
BBM hasil pencampuran dilakukan oleh Badan Usaha
BBM untuk tujuan komersial.

(2) Badan Usaha BBM sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) wajib melakukan pencampuran BBN dengan
BBM dengan ketentuan:
- Biodiesel dengan jenis BBM tertentu berupa
minyak solar;
- Biodiesel dengan jenis BBM umum berupa minyak
solar;
- Bioetanol dengan jenis BBM umum berupa bensin;
- Diesel Biohidrokarbon dengan jenis BBM umum
berupa minyak solar dengan spesifikasi cetane
number 51 (lima puluh satu) di stasiun pengisian
bahan bakar untuk transportasi darat; dan
- Bioavtur dengan jenis BBM umum berupa avtur.

(3) Kewajiban pencampuran BBN dengan BBM

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
sesuai dengan penahapan pemanfaatan BBN yang
ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(1) Penjualan BBM hasil pencampuran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) hanya dilakukan oleh
Badan Usaha BBM.

---

(2) Ketentuan mengenai penjualan BBM hasil

pencampuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi.

Badan Usaha BBM dapat melakukan penyimpanan BBN
sebelum dilakukan pencampuran BBN dengan BBM
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

(1) Dalam melakukan pencampuran BBN, Badan Usaha

BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2)
memanfaatkan dan mengutamakan BBN dari produksi
dalam negeri.

(2) Pemanfaatan dan pengutamaan BBN dari produksi

dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempertimbangkan kemampuan produksi BBN dan
kebutuhan BBN dalam negeri.

Kewajiban pencampuran Biodiesel dengan jenis BBM berupa
minyak solar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2)
huruf a dan huruf b dikecualikan terhadap peruntukan
tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai penyediaan dan pemanfaatan Biodiesel
dalam kerangka pembiayaan oleh badan yang mengelola
dana perkebunan.

Harga BBN terdiri atas:
- harga indeks pasar BBN;
- harga penetapan oleh Badan Usaha BBN; atau
- harga kesepakatan.

(1) Harga indeks pasar BBN sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20 huruf a merupakan harga BBN yang menjadi

acuan untuk pemenuhan kebutuhan BBN dalam
pelaksanaan penahapan pemanfaatan BBN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).

(2) Harga indeks pasar BBN sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

(1) Penetapan harga indeks pasar BBN sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilakukan setiap
1 (satu) bulan berdasarkan formula perhitungan harga
indeks pasar BBN.

(2) Formula perhitungan harga indeks pasar BBN

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam
Keputusan Menteri.

---

(3) Formula perhitungan harga indeks pasar BBN

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(4) Penetapan formula perhitungan harga indeks pasar

BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan evaluasi
formula perhitungan harga indeks pasar BBN
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
berdasarkan:
- jenis atau sumber bahan baku untuk
memproduksi BBN;
- kesinambungan pengusahaan dan pemanfaatan
BBN; dan
- aspek keekonomian dengan mempertimbangkan:
1. biaya pengusahaan BBN; dan
1. kemampuan daya beli konsumen dalam
negeri.

(1) Harga penetapan oleh Badan Usaha BBN sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 huruf b atau harga
kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
huruf c digunakan selain untuk pelaksanaan
penahapan pemanfaatan BBN sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (3).

(2) Harga penetapan oleh Badan Usaha BBN sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan harga yang
ditetapkan oleh Badan Usaha BBN dalam pelaksanaan
penjualan BBN secara eceran.

(3) Harga penetapan oleh Badan Usaha BBN sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan:
- kemampuan daya beli konsumen dalam negeri;
- kesinambungan pengusahaan dan pemanfaatan
BBN; dan
- tingkat keekonomian dengan margin yang wajar.

(4) Harga kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan harga yang disepakati dalam

pelaksanaan penjualan BBN selain penjualan BBN
secara eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Harga yang disepakati sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) berdasarkan kesepakatan Badan Usaha BBN
dengan:
- Pengguna Langsung BBN;
- Badan Usaha BBM yang tidak dikenai kewajiban
pencampuran BBN dengan BBM; atau
- Badan Usaha BBN lain.

Kewajiban menggunakan kaidah keteknikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf k meliputi
penerapan:
- standar dan mutu (spesifikasi) BBN;

---

• pengutamaan produk dan potensi dalam negeri;
• Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan; dan
• standar kompetensi kerja.

(1) Penerapan standar dan mutu (spesifikasi) BBN

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a
dilakukan oleh Badan Usaha BBN.

(2) Menteri menetapkan standar dan mutu (spesifikasi)

BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penetapan standar dan mutu (spesifikasi) BBN

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan
dengan:
- mengacu pada standar nasional Indonesia;
dan/atau
- memperhatikan perkembangan teknologi,
kemampuan produsen, kemampuan dan
kebutuhan konsumen, K3, dan pengelolaan
lingkungan hidup.

Penerapan pengutamaan produk dan potensi dalam negeri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan.

(1) Penerapan Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan

Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
huruf c dilakukan melalui:
- pelaksanaan Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan
Keselamatan; dan
- penerbitan persetujuan layak operasi dari Kepala
Teknik atau perusahaan inspeksi terkait.

(2) Inspeksi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dilaksanakan oleh Kepala Teknik.

(3) Dalam hal Kepala Teknik belum dapat melaksanakan

Inspeksi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Badan Usaha BBN dapat menunjuk pihak lain yang
memenuhi persyaratan sebagai pelaksana Inspeksi
Teknis.

(4) Pemeriksaan Keselamatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Kepala
Inspeksi.

(5) Kepala Inspeksi dapat menugaskan pejabat atau

pegawai di bidang bioenergi dalam melaksanakan
Pemeriksaan Keselamatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4).

(6) Pelaksanaan Inspeksi Teknis sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) atau ayat (3) dapat dilakukan bersamaan
dengan Pemeriksaan Keselamatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5).

(7) Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan pedoman Inspeksi Teknis dan

---

Pemeriksaan Keselamatan yang ditetapkan dengan
Keputusan Menteri.

(1) Standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 24 huruf d dipenuhi dengan kepemilikan
sertifikat kompetensi kerja yang masih berlaku.

(2) Sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi bidang:
- pengolahan BBN;
- penanganan, penyimpanan, dan penyaluran BBN;
- K3; dan/atau
- pengelolaan lingkungan hidup.

(3) Dalam hal belum terdapat tenaga kerja yang memenuhi

kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Badan Usaha BBN dapat mendayagunakan tenaga
kerja yang memiliki kompetensi kerja untuk ruang
lingkup yang sejenis.

Kewajiban menjamin K3 sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (1) huruf n meliputi kegiatan:

- penyusunan kebijakan K3;
- pembentukan organisasi K3;
- penerapan administrasi pengelolaan K3;
- pembentukan sistem penanganan kejadian berbahaya
dan/atau kecelakaan;
- penerapan pengelolaan kesehatan kerja; dan
- pemenuhan aspek K3 lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Kewajiban menjamin lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf n dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan
di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(1) Dalam menerapkan kaidah keteknikan, K3, dan

pengelolaan lingkungan hidup, Badan Usaha BBN wajib
memiliki Kepala Teknik sebelum memulai pengusahaan
BBN.

(2) Kepala Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus ada pada setiap pabrik BBN.

(3) Kepala Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas:
- memimpin penerapan kaidah keteknikan, K3, dan
pengelolaan lingkungan hidup;
- menghentikan sementara waktu sebagian atau
seluruh kegiatan yang dinilai dapat
membahayakan keselamatan pegawai,
keselamatan umum, keselamatan instalasi,
dan/atau lingkungan;
- memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran
penerapan kaidah keteknikan, K3, dan
pengelolaan lingkungan hidup; dan

---

- melaporkan hasil penerapan kaidah keteknikan,
K3, dan pengelolaan lingkungan hidup kepada
Kepala Inspeksi dalam periode waktu tertentu atau
sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(4) Kepala Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh pimpinan tertinggi Badan Usaha BBN
dan harus memenuhi persyaratan:
- warga negara Indonesia;
- sehat jasmani dan rohani;
- pendidikan paling rendah sarjana (S-1) atau
sederajat; dan
- memiliki pengalaman kerja paling singkat
10 (sepuluh) tahun dalam kegiatan BBN,
oleokimia, minyak dan gas bumi, produksi gula,
alkohol, atau bidang sejenis.

(5) Penetapan Kepala Teknik sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) disampaikan kepada Kepala Inspeksi paling
lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak
perizinan berusaha untuk pengusahaan BBN
diterbitkan.

(1) Badan Usaha BBN yang melakukan pengusahaan BBN

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan
insentif fiskal dan/atau insentif nonfiskal.

(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang keuangan negara.

(3) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat berupa:
- penyederhanaan prosedur perizinan dan
persyaratan pengusahaan BBN; dan
- pemberian penghargaan.

(1) Pengguna Langsung BBN atau pemanfaat BBM hasil

pencampuran dengan BBN dapat memperoleh manfaat
dari penyelenggaraan nilai ekonomi karbon.

(2) Penyelenggaraan nilai ekonomi karbon sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
nilai ekonomi karbon.

(1) Pelaporan pelaksanaan pengusahaan BBN yang wajib

disampaikan oleh Badan Usaha BBN sebagaimana

---

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf i paling sedikit
meliputi:
- volume produksi dan stok BBN;
- volume dan tujuan distribusi domestik;
- volume dan tujuan ekspor BBN (jika ada);
- harga jual domestik dan ekspor BBN (jika ada); dan
- penerapan kaidah keteknikan, K3, dan
pengelolaan lingkungan hidup.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

sampai dengan huruf d disampaikan melalui aplikasi
pelaporan secara berkala setiap 1 (satu) bulan atau
sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(3) Laporan penerapan kaidah keteknikan, K3, dan

pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e disampaikan secara manual.

(4) Dalam hal aplikasi pelaporan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) mengalami kendala teknis atau belum
tersedia, pelaporan dilakukan secara manual.

(5) Format pelaporan secara manual sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas
pengusahaan dan pemanfaatan BBN.

(1) Pembinaan dan pengawasan atas pengusahaan BBN

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan
terhadap Badan Usaha BBN.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan atas:
- pelaksanaan pengusahaan BBN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3; dan
- pemenuhan kebutuhan BBN sesuai dengan
penahapan pemanfaatan BBN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).

(3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan
kementerian/lembaga dan pihak terkait.

(4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai
pertimbangan dalam melakukan evaluasi kebijakan
pengusahaan BBN.

(1) Pembinaan dan pengawasan atas pemanfaatan BBN

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan
terhadap Badan Usaha BBM.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan atas pencampuran BBN dengan BBM
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).

---

(3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai
pertimbangan dalam melakukan evaluasi kebijakan
pemanfaatan BBN.

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)
dan Pasal 37 ayat (1) dilakukan melalui:
- konsultasi;
- penyebarluasan informasi; dan/atau
- pembinaan lain sesuai dengan kebutuhan.

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)
dan Pasal 37 ayat (1) dilakukan melalui:
- monitoring dan evaluasi secara berkala;
- kunjungan lapangan secara fisik atau virtual;
- tes atau pengujian;
- inspeksi; dan/atau
- pengawasan lain sesuai dengan kebutuhan.

(1) Menteri mengenakan sanksi administratif kepada

Badan Usaha BBN yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan

Pasal 31 ayat (1).

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berupa:
- peringatan tertulis;
- penghentian sementara terhadap pengusahaan
BBN; dan
- pencabutan perizinan berusaha.

(3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali
dengan jangka waktu peringatan tertulis masing-
masing paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Dalam hal Badan Usaha BBN yang telah mendapatkan

sanksi administratif berupa peringatan tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum
melaksanakan kewajibannya, Menteri mengenakan
sanksi administratif berupa penghentian sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam
jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja untuk:
- memperbaiki atas pelanggaran; atau
- memenuhi persyaratan.

(5) Dalam hal Badan Usaha BBN tidak melakukan upaya

perbaikan atas pelanggaran atau pemenuhan
persyaratan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari
kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri
memberikan sanksi administratif berupa pencabutan
perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf c.

---

Ketentuan mengenai sanksi administratif kepada Badan
Usaha BBM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas
bumi.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, izin usaha
niaga BBN yang telah terbit tetap berlaku sampai dengan
masa berlaku izin usaha niaga BBN berakhir.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, harga indeks
pasar Biodiesel atau harga indeks pasar Bioetanol yang telah
ada tetap berlaku sampai dengan jangka waktu penetapan
harga indeks pasar Biodiesel atau harga indeks pasar
Bioetanol berakhir.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, kewajiban
menggunakan kaidah keteknikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24, menjamin K3 sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 29, dan menjamin lingkungan hidup sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan paling lambat
2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai
berlaku.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun
2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga
Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun
2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga
Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 406),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

---

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2025

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA,

Œ

BAHLIL LAHADALIA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal Д

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

Ѽ

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж

---

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENGUSAHAAN DAN PEMANFAATAN BAHAN BAKAR NABATI

FORMAT PELAPORAN SECARA MANUAL

A. Format Laporan Produksi dan Stok BBN

KOP SURAT BADAN USAHA BBN

LAPORAN PRODUKSI DAN STOK BBN

Nama Badan Usaha BBN :
Nomor Perizinan Berusaha untuk Pengusahaan BBN :
Lokasi Pabrik :
Contact Person :
Telepon/Faksimili :
Email :
Kapasitas Terpasang : ... MT/tahun ... kL/tahun
Bulan/Tahun :
Jenis BBN :

---

Produksi Pengadaan dari Pihak Lain
Bahan Baku Jumlah Total
No. Bulan*) Jumlah Stok Nama Jumlah
Jumlah Harga (kL) Jenis (kL) (kL) Pemasok (kL)
(kg) (Rp/kg)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) = (6)+(7)+(9)

1.
2.
dst.
12.
JUMLAH

(tempat), (tanggal) (bulan) (tahun)
Presiden Direktur/Direktur
Utama/Direktur/Pimpinan Badan
Usaha

tanda tangan

(Nama Lengkap)

Keterangan:
*) termasuk data bulan sebelumnya dalam tahun berjalan

---

B. Format Laporan Volume, Tujuan, dan Harga Distribusi Domestik/Ekspor BBN

KOP SURAT BADAN USAHA BBN

LAPORAN VOLUME, TUJUAN, DAN HARGA DISTRIBUSI DOMESTIK/EKSPOR BBN

Nama Badan Usaha BBN :
Nomor Perizinan Berusaha untuk Pengusahaan BBN :
Lokasi Pabrik :
Contact Person :
Telepon/Faksimili :
Email :
Kapasitas Terpasang : ...MT/tahun ... kL/tahun
Bulan/Tahun :
Jenis BBN :

Pemakaian
Domestik Business to Business Ekspor
Sendiri
No. Bulan*) Harga Harga Harga Harga
Jumlah Nama Jumlah Nama Nama Jumlah Negara Jumlah HS Jual Jual Beli Jual
(kL) Pembeli (kL) Pembeli Penjual (kL) Tujuan (kL) Code (Rp/Ltr) (Rp/Ltr) (Rp/Ltr) (Rp/Ltr)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

1.
2.
dst.
12.
JUMLAH

---

(tempat), (tanggal) (bulan) (tahun)
Presiden Direktur/Direktur
Utama/Direktur/Pimpinan
Badan Usaha

tanda tangan

(Nama Lengkap)

Keterangan:
*) termasuk data bulan sebelumnya dalam tahun berjalan

---

C. Penerapan Kaidah Keteknikan, K3, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
1. Kepala Teknik melaporkan hasil penerapan kaidah keteknikan, K3,
dan pengelolaan lingkungan hidup kepada Kepala Inspeksi dalam
periode waktu tertentu atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
1. Laporan penerapan kaidah keteknikan, K3, dan pengelolaan
lingkungan hidup terdiri atas:
- laporan penerapan standar dan mutu (spesifikasi) BBN
meliputi:
1. laporan rutin setiap 3 (tiga) bulan;
1. laporan kejadian penolakan karena BBN tidak memenuhi
standar dan mutu (spesifikasi) yang dipersyaratkan yang
dilaporkan paling lambat 3 (tiga) x 24 (dua puluh empat)
jam sejak kejadian; dan/atau
1. sewaktu-waktu apabila diperlukan,
sesuai dengan format laporan pada angka 3.
- laporan penerapan pengutamaan produk dan potensi dalam
negeri disampaikan setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila
diperlukan.
- laporan penerapan Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan
Keselamatan disampaikan setiap tahun atau sewaktu-waktu
apabila diperlukan.
- laporan penerapan standar kompetensi kerja disampaikan
setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf
c, dan huruf d disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari
tahun berikutnya sesuai dengan format laporan:
1. pada angka 4 untuk laporan penerapan pengutamaan
produk dan potensi dalam negeri;
1. pada angka 5 untuk laporan penerapan Inspeksi Teknis
dan Pemeriksaan Keselamatan; dan
1. pada angka 6 untuk laporan penerapan standar
kompetensi kerja
- laporan penerapan K3 meliputi:
1. laporan kecelakaan kerja;
1. laporan kecelakaan instalasi;
1. laporan kecelakaan lingkungan;
1. laporan gangguan ketertiban umum;
1. laporan unplanned shutdown; dan/atau
1. laporan planned shutdown.
Laporan penerapan K3 sebagaimana dimaksud pada angka 1)
sampai dengan angka 5) disampaikan melalui 2 (dua) tahapan
yaitu:
1. laporan awal paling lambat 1 (satu) x 24 (dua puluh
empat) jam sejak kejadian yang memuat paling sedikit
gambaran umum kejadian, waktu kejadian, dan tindakan
awal terhadap kejadian melalui surat elektronik atau
aplikasi pesan instan; dan
1. laporan lengkap paling lambat 14 (empat belas) hari
kalender sejak kejadian sesuai dengan format laporan
pada angka 7.a, angka 7.b, dan angka 7.c.
Laporan penerapan K3 sebagaimana dimaksud pada angka 6)
disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dilakukan
planned shutdown sesuai dengan format laporan pada angka
7.d.

---

- laporan penerapan pengelolaan lingkungan hidup
disampaikan setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila
diperlukan sesuai dengan format laporan pada angka 8.

---

1. Format Laporan Penerapan Standar dan Mutu (Spesifikasi) BBN

KOP SURAT BADAN USAHA BBN

LAPORAN PENERAPAN STANDAR DAN MUTU (SPESIFIKASI) BBN

TRIWULAN …… TAHUN …….

Nama Badan Usaha BBN : ……

Parameter Hasil Pengujian Laboratorium sesuai Standar dan Mutu yang Berlaku
No. Bulan Persyaratan Hasil Metode Laboratorium Keterangan Parameter Satuan
Minimal Maksimal Uji Uji Pengujian
1 Januari Parameter ke-1
Parameter ke-2
dst.
2 Februari Parameter ke-1
Parameter ke-2
dst.
dst.
12 Desember Parameter ke-1
Parameter ke-2
dst.

(tempat), (tanggal) (bulan) (tahun)
Kepala Teknik

tanda tangan

(Nama Lengkap)

NIP/NIK. ..................................

---

Keterangan:
1. Laporan disusun setiap bulan dan disampaikan setiap 3 (tiga) bulan, salah satu hasil pengujian harus dilakukan
pihak independen
1. Laporan disertai dengan salinan sertifikat hasil pengujian laboratorium

---

Format Laporan BBN Tidak Memenuhi Standar dan Mutu (Spesifikasi) BBN

KOP SURAT BADAN USAHA BBN

LAPORAN BBN TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN MUTU (SPESIFIKASI) BBN

Nama Badan Usaha BBN : ……

Parameter Hasil Pengujian Laboratorium Dijual kepada
sesuai Standar dan Mutu yang Berlaku BU BBM/ Titik
No. Tanggal Persyaratan Pengguna Nama Keterangan Parameter Hasil Metode Laboratorium Serah Satuan Langsung
Off Spec Minimal Maksimal Uji Uji Pengujian BBN*)
1 Parameter
ke-1
Parameter
ke-2
dst.
2 Parameter
ke-1
Parameter
ke-2
dst.
dst.

---

(tempat), (tanggal) (bulan) (tahun)
Kepala Teknik

tanda tangan

(Nama Lengkap)

NIP/NIK. ..................................

Keterangan:
1. Laporan disertai dengan penjelasan kronologi terjadinya off spec
1. Laporan disertai dengan salinan sertifikat hasil pengujian laboratorium
*) pilih salah satu

---

1. Format Laporan Penerapan Pengutamaan Produk dan Potensi
dalam Negeri

KOP SURAT BADAN USAHA BBN

LAPORAN PENERAPAN PENGUTAMAAN PRODUK

DAN POTENSI DALAM NEGERI

TAHUN …….

Nama Badan Usaha BBN : ……......
Nilai Tingkat Komponen dalam Negeri : ……......
Surveyor : ……......
Masa Berlaku Sertifikat Tingkat Komponen dalam Negeri : ……......

(tempat), (tanggal) (bulan) (tahun)
Kepala Teknik

tanda tangan

(Nama Lengkap)

NIP/NIK. ..................................

Keterangan:
Laporan disertai dengan salinan sertifikat tingkat komponen dalam
negeri

---

1. Format Laporan Penerapan Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan

KOP SURAT BADAN USAHA BBN

LAPORAN PENERAPAN INSPEKSI TEKNIS DAN PEMERIKSAAN KESELAMATAN

TAHUN …….
Nama Badan Usaha BBN : ……

Nama Pelaksana Nomor dan Unit Instalasi Masa Berlaku Inspeksi Tanggal
No Produksi/Instalasi Persetujuan Layak Keterangan (Kepala Teknik atau Persetujuan Penyaluran BBN Operasi Perusahaan Inspeksi) Layak Operasi
1 Unit Instalasi Produksi ke-1
2 Unit Instalasi Produksi ke-2
dst.
3 Instalasi Penyaluran ke-1
4 Instalasi Penyaluran ke-2
dst.

(tempat), (tanggal) (bulan) (tahun)
Kepala Teknik

tanda tangan

(Nama Lengkap)

NIP/NIK. ....................................

Keterangan:
1. Laporan disertai dengan salinan persetujuan layak operasi
1. Keterangan diisi dengan informasi lain yang dianggap perlu

---

1. Format Laporan Penerapan Standar Kompetensi Kerja

KOP SURAT BADAN USAHA BBN

LAPORAN PENERAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA

TAHUN …….

Nama Badan Usaha BBN : ……

Bidang Pengolahan
Jumlah Tenaga Kerja Teknis
Bidang Pengolahan Bulan
Jumlah Telah Belum Keterangan Pegawai Bersertifikat Bersertifikat
Januari
Februari
dst.
Desember

Bidang Penanganan, Penyimpanan, dan Penyaluran
Jumlah Tenaga Kerja Teknis
Bidang Penanganan, Penyimpanan, dan Penyaluran
Bulan
Jumlah Telah Belum
Keterangan
Pegawai Bersertifikat Bersertifikat
Januari
Februari
dst.
Desember

Bidang K3
Jumlah Tenaga Kerja Teknis
Bidang K3
Bulan
Jumlah Telah Belum Keterangan Pegawai Bersertifikat Bersertifikat
Januari
Februari
dst.
Desember

Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup
Jumlah Tenaga Kerja Teknis
Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup Bulan
Jumlah Telah Belum Keterangan Pegawai Bersertifikat Bersertifikat
Januari
Februari
dst.
Desember

---

(tempat), (tanggal) (bulan) (tahun)
Kepala Teknik

tanda tangan

(Nama Lengkap)

NIP/NIK. ..................................

Keterangan:
1. Laporan disertai dengan salinan sertifikat kompetensi kerja
1. Keterangan diisi dengan informasi terkait jumlah pegawai yang
masa berlaku sertifikasinya habis dan belum diperpanjang
atau perpindahan pegawai

---

1. Format Laporan Penerapan K3
7.a Format Laporan Kecelakaan Kerja

KOP SURAT BADAN USAHA BBN

LAPORAN KECELAKAAN KERJA

TAHUN …….

1. Pemberi Laporan
- Nama Badan Usaha BBN : ......................
- Nama Kepala Teknik : ......................
- Alamat Pabrik BBN : ......................

1. Informasi Terjadinya Kecelakaan
- Hari/Tanggal : ......................
- Waktu : ......................
- Tempat : ......................

1. Informasi Korban Kecelakaan
- Korban Pertama
1. Nama (sesuai Kartu Identitas) : ......................
1. Jenis Kelamin : ......................
1. Identitas Badan Usaha : ......................
1. Jabatan : ......................
1. Pengalaman Kerja : ......................
1. Pekerjaan yang Sedang Dilakukan Korban: .......................
1. Kategori Cedera *) coret yang tidak perlu : berat/
meninggal
dunia
1. Bagian yang Terluka : ......................
1. Keadaan Luka : ......................
1. Penyebab Kecelakaan : ......................

- Korban Kedua
1. Nama (sesuai Kartu Identitas) : ......................
1. Jenis Kelamin : ......................
1. Identitas Badan Usaha : ......................
1. Jabatan : ......................
1. Pengalaman Kerja : ......................
1. Pekerjaan yang Sedang Dilakukan Korban: .......................
1. Kategori Cedera *) coret yang tidak perlu : berat/
meninggal
dunia
1. Bagian yang Terluka : ......................
1. Keadaan Luka : ......................
1. Penyebab Kecelakaan : ......................

• dan seterusnya

1. Informasi Saksi
- Saksi Pertama
1. Nama (sesuai Kartu Identitas) : ........................................
1. Identitas Badan Usaha : ........................................
1. Jabatan : ........................................

---

- Saksi Kedua
1. Nama (sesuai Kartu Identitas) : ........................................
1. Identitas Badan Usaha : ........................................
1. Jabatan : ........................................

• dan seterusnya

1. Akibat Lain dari Terjadinya Kecelakaan (uraikan secara detail)
.......................................................................................................
.......................................................................................................

1. Kronologi Terjadinya Kecelakaan (uraikan secara detail yang
menyebutkan apa, kapan, dimana, siapa, mengapa, dan bagaimana)
.......................................................................................................
.......................................................................................................

1. Penyebab Langsung Kecelakaan (uraikan secara detail)
- Kondisi Tidak Aman
1. ........................................................................................
1. ........................................................................................
1. dan seterusnya
- Tindakan Tidak Aman
1. ........................................................................................
1. ........................................................................................
1. dan seterusnya

1. Penyebab Tidak Langsung Kecelakaan (uraikan secara detail)
- Kondisi Tidak Aman
1. ........................................................................................
1. ........................................................................................
1. dan seterusnya
- Tindakan Tidak Aman
1. ........................................................................................
1. ........................................................................................
1. dan seterusnya

1. Perkiraan Hari Kerja yang Hilang: ...... (.......) hari.

(tempat), (tanggal) (bulan) (tahun)
Kepala Teknik

tanda tangan

(Nama Lengkap)

NIP/NIK. ..................................

---

7.b Format Laporan Kecelakaan Instalasi, Kecelakaan Lingkungan,
dan/atau Gangguan Ketertiban Umum

KOP SURAT BADAN USAHA BBN

LAPORAN KECELAKAAN INSTALASI, KECELAKAAN LINGKUNGAN,

DAN/ATAU GANGGUAN KETERTIBAN UMUM

TAHUN …….

Nama Badan Usaha BBN : ……

1. Nama Kepala Teknik : ...................................

1. Terjadinya Kecelakaan Instalasi,
Kecelakaan Lingkungan, dan/atau
Gangguan Ketertiban Umum
- Hari : ...................................
- Tanggal : ...................................
- Waktu : ...................................
- Tempat : ...................................

1. Informasi Saksi
- Saksi Pertama
1. Nama (sesuai Kartu Identitas) : ...................................
1. Identitas Badan Usaha : ...................................
1. Jabatan : ...................................

- Saksi Kedua
1. Nama (sesuai Kartu Identitas) : ...................................
1. Identitas Badan Usaha : ...................................
1. Jabatan : ...................................

• dan seterusnya

1. Kronologi Kejadian (uraikan secara detail yang menyebutkan apa,
kapan, dimana, siapa, mengapa, dan bagaimana)
...........................................................................................................
...........................................................................................................

1. Penyebab Langsung Kejadian (uraikan secara detail)
- Kondisi Tidak Aman
1. ............................................................................................
1. dan seterusnya
- Tindakan Tidak Aman
1. ............................................................................................
1. dan seterusnya

1. Penyebab Dasar (uraikan secara detail)
- Kondisi Tidak Aman
1. ............................................................................................
1. dan seterusnya
- Tindakan Tidak Aman
1. ............................................................................................
1. dan seterusnya

---

1. Akibat Kejadian (uraikan secara detail)
...........................................................................................................

1. Perkiraan Lama Terhentinya Pekerjaan (uraikan secara detail)
...........................................................................................................

1. Tindakan Koreksi yang Telah Dilakukan (uraikan secara detail)
...........................................................................................................

(tempat), (tanggal) (bulan) (tahun)
Kepala Teknik

tanda tangan

(Nama Lengkap)

NIP/NIK. ..................................

Keterangan:
1. Laporan diisi jika kecelakaan instalasi, kecelakaan lingkungan
dan/atau gangguan ketertiban umum menyebabkan terhambatnya
penyediaan BBN
1. Laporan disertai dengan lampiran data dukung yang ada

---

7.c Format Laporan Unplanned Shutdown

KOP SURAT BADAN USAHA BBN

LAPORAN UNPLANNED SHUTDOWN

TAHUN …….

Nama Badan Usaha BBN : ……

1. Unit Instalasi : ....................................

1. Terjadinya Unplanned Shutdown
- Hari : ....................................
- Tanggal : ....................................
- Waktu : ....................................

1. Informasi Saksi
- Saksi Pertama
1. Nama (sesuai Kartu Identitas) : ....................................
1. Identitas Badan Usaha : ....................................
1. Jabatan : ....................................
1. Kondisi : ....................................

- Saksi Kedua
1. Nama (sesuai Kartu Identitas) : ....................................
1. Identitas Badan Usaha : ....................................
1. Jabatan : ....................................
1. Kondisi : ....................................

• dan seterusnya

1. Kronologi Kejadian (uraikan secara detail yang menyebutkan apa,
kapan, dimana, siapa, mengapa, dan bagaimana)
.........................................................................................................

1. Penyebab Langsung Kejadian (uraikan secara detail)
- Kondisi Tidak Aman
1. ..........................................................................................
1. dan seterusnya
- Tindakan Tidak Aman
1. ..........................................................................................
1. dan seterusnya

1. Penyebab Dasar (uraikan secara detail)
- Kondisi Tidak Aman
1. ..........................................................................................
1. dan seterusnya
- Tindakan Tidak Aman
1. ..........................................................................................
1. dan seterusnya

1. Akibat Kejadian (uraikan secara detail)
.........................................................................................................

---

1. Perkiraan Lama Terhentinya Pekerjaan (uraikan secara detail)
.........................................................................................................

1. Tindakan Koreksi yang Telah Dilakukan (uraikan secara detail)
.........................................................................................................

1. Pemberitahuan Kejadian Berbahaya Dilakukan pada: (hari), (tanggal)
(bulan) (tahun)

1. Upaya Mitigasi Terjadinya Kegagalan Suplai BBN (uraikan secara
detail)
.........................................................................................................

(tempat), (tanggal) (bulan) (tahun)
Kepala Teknik

tanda tangan

(Nama Lengkap)

NIP/NIK. ..................................

---

7.d Format Laporan Planned Shutdown

KOP SURAT BADAN USAHA BBN

LAPORAN PLANNED SHUTDOWN

TAHUN …….
Nama Badan Usaha BBN : ……

Unit Instalasi Pelaksana SOP
Waktu Durasi Rencana Penyediaan
No Produksi/Instalasi Planned Pekerjaan Keterangan Pekerjaan Pekerjaan BBN Selama Shutdown Penyaluran BBN Shutdown (Ada/Tidak)
1
2
dst.

(tempat), (tanggal) (bulan) (tahun)
Kepala Teknik

tanda tangan

(Nama Lengkap)

NIP/NIK. ..................................

Keterangan:
1. Laporan diisi dengan rencana planned shutdown tahun berikutnya
1. Rencana penyediaan BBN selama shutdown diisi minimal volume stok BBN, rencana volume penyaluran, dan upaya
mitigasi selama shutdown

---

1. Format Laporan Penerapan Pengelolaan Lingkungan Hidup

KOP SURAT BADAN USAHA BBN

LAPORAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN

TAHUN …….

Nama Badan Usaha BBN : ……

Pengelolaan Lingkungan
Target Bentuk Pengelolaan
Sasaran Lingkungan Indikator No
Pengelolaan Keberhasilan
Kegiatan Lokasi Waktu Lingkungan
1
2
dst.

Pemantauan Lingkungan
Target Bentuk Pemantauan Indikator
Sasaran Lingkungan Keberhasilan No Pemantauan
Kegiatan Lokasi Waktu Lingkungan
1
2
dst.

(tempat), (tanggal) (bulan) (tahun)
Kepala Teknik

tanda tangan

(Nama Lengkap)

NIP/NIK. ..................................

Keterangan:
1. Target pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan
rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan
lingkungan (RKL/RPL) atau upaya pengelolaan lingkungan dan
upaya pemantauan lingkungan (UKL/UPL) milik Badan Usaha
BBN
1. Indikator keberhasilan merupakan suatu batasan berupa
angka, petunjuk, dan/atau keterangan yang telah ditetapkan
untuk mengetahui tingkat kesesuaian atau keberhasilan
pelaksanaan suatu kegiatan atau pekerjaan dengan tujuan,
sasaran, dan/atau program yang direncanakan

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA