Peraturan Menteri Nomor pm6 Tahun 2020 tentang TATA CARA PEMERIKSAAN KECELAKAAN KAPAL

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Kecelakaan Kapal adalah suatu kejadian dan/atau peristiwa yang disebabkan oleh faktor eksternal dan/atau internal dari Kapal, yang dapat mengancam dan/atau membahayakan keselamatan Kapal, jiwa manusia, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan maritim.
2. Pemeriksaan Kecelakaan Kapal adalah serangkaian kegiatan pengusutan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk mengetahui sebab dan faktor pendukung terjadinya Kecelakaan Kapal.
3. Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal adalah serangkaian kegiatan Pemeriksaan Kecelakaan Kapal yang dilaksanakan oleh Syahbandar atau Pejabat Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri atas dasar Laporan Kecelakaan Kapal untuk mencari keterangan dan/atau bukti awal adanya dugaan terjadinya Kecelakaan Kapal.
4. Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal adalah serangkaian kegiatan Pemeriksaan Kecelakaan Kapal yang dilaksanakan oleh Mahkamah Pelayaran sebagai

tindak lanjut dari Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal.
5. Informasi Kecelakaan Kapal adalah penyampaian informasi secara lisan atau tertulis atau bahasa isyarat lainnya melalui media komunikasi yang tersedia mengenai terjadinya Kecelakaan Kapal di suatu wilayah perairan oleh Syahbandar atau Pejabat Perwakilan Pemerintah

terdekat untuk disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
6. Laporan Kecelakaan Kapal adalah penyampaian keterangan atau pertanggungjawaban secara tertulis dari Nakhoda atau Perwira Kapal mengenai Kecelakaan Kapal yang dialami kepada Syahbandar atau Pejabat Perwakilan Pemerintah Republik INDONESIA terdekat.
7. Berita Acara Terperiksa adalah dokumen bukti hasil Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal yang diperoleh melalui suatu prosedur pemeriksaan untuk meminta keterangan Terperiksa mengenai kejadian dan/atau peristiwa Kecelakaan Kapal.
8. Berita Acara Pendapat (resume) adalah dokumen bukti analisa Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal yang memuat dasar hukum, kronologi singkat Kecelakaan Kapal, fakta, keterangan Terperiksa, kesimpulan, dan pendapat mengenai dugaan penyebab terjadinya Kecelakaan Kapal serta ada atau tidak adanya kesalahan dan/atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan oleh Nakhoda atau Perwira Kapal untuk menentukan tindak lanjut dari Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal.
9. Analisa Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal adalah bagian rangkaian Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal yang dilakukan untuk memperoleh kejelasan tindak lanjut Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal yang dituangkan dalam Berita Acara Pendapat (resume).
10. Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal adalah kumpulan dokumen yang berisi berita

acara pengumpulan data, Berita Acara Terperiksa, berita acara penolakan penandatanganan, Berita Acara Pendapat (resume), dan dokumen pendukung lainnya.
11. Tim Pemeriksa adalah Pemeriksa Kecelakaan Kapal atau pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri.
12. Sertifikasi Pemeriksa Kecelakaan Kapal adalah kegiatan penilaian yang merupakan bagian dari proses pengukuhan yang dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
13. Pengukuhan adalah bagian dari proses pengangkatan untuk dapat ditetapkan sebagai Pemeriksa Kecelakaan Kapal.
14. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang- undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
15. Mahkamah Pelayaran adalah panel Ahli yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang bertugas untuk melakukan Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal.
16. Anggota Panel Ahli adalah anggota Mahkamah Pelayaran yang bertugas untuk melakukan Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal.
17. Tim Panel Ahli adalah tim yang dibentuk oleh Ketua Mahkamah Pelayaran untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal.
18. Nakhoda adalah salah seorang dari awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di Kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Perwira Kapal adalah para mualim, masinis, perwira radio Kapal, dan perwira teknik elektro.
20. Terduga adalah Nakhoda dan/atau Perwira Kapal yang diduga melakukan kesalahan dan/atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan yang menyebabkan Kecelakaan Kapal.

21. Terperiksa adalah pihak yang dimintai keterangan dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal.
22. Saksi adalah setiap orang yang memberikan keterangan dalam Pemeriksaan Pendahuluan atau Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal atas peristiwa Kecelakaan Kapal yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri, atau pihak lain yang berwenang yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan Kapal yang mengalami kecelakaan atau peristiwa kecelakaan tersebut.
23. Ahli adalah orang yang memiliki keahlian di bidang tertentu yang memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya dalam Pemeriksaan Pendahuluan atau Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal untuk membuat terang suatu peristiwa Kecelakaan Kapal.
24. Penasehat Ahli adalah orang yang karena keahliannya ditunjuk oleh Terduga untuk mendampingi Terduga selama Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal.
25. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
26. Kapal Asing adalah Kapal yang berbendera selain bendera INDONESIA dan tidak dicatat dalam daftar Kapal INDONESIA.
27. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah kantor kesyahbandaran utama, kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, dan kantor unit penyelenggara pelabuhan.
28. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
29. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

30. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
31. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan.
32. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran.

(1) Kecelakaan Kapal berupa:
a. Kapal tenggelam;
b. Kapal terbakar;
c. Kapal tubrukan; dan
d. Kapal kandas.
(2) Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Nakhoda, kecuali Nakhoda dapat membuktikan lain.
(3) Pembuktian lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan bukti bahwa Nakhoda telah melakukan upaya dan melaksanakan kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kecelakaan Kapal tenggelam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berupa hilangnya kemampuan mengapung dari Kapal yang mengakibatkan karamnya sebagian atau seluruh badan Kapal.
(2) Kecelakaan Kapal terbakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b berupa hangusnya suatu objek di atas Kapal yang berpengaruh terhadap kondisi umum dan/atau operasional Kapal akibat api yang menyebar dan tidak dapat dikendalikan.
(3) Kecelakaan Kapal tubrukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c berupa:
a. benturan atau sentuhan antara 2 (dua) Kapal atau lebih satu sama lain; atau
b. Kapal dengan benda bergerak atau benda tak bergerak lainnya.

(4) Kecelakaan Kapal kandas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d berupa menyentuhnya bagian dasar Kapal dengan dasar perairan namun Kapal masih memiliki kemampuan mengapung dengan kondisi terganggu olah geraknya, kecuali yang diakibatkan oleh pasang surut permukaan air.

(1) Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan pemeriksaan.
(2) Pemeriksaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
a. Kapal berbendera INDONESIA atau Kapal Asing yang terjadi di wilayah perairan INDONESIA; dan
b. Kapal berbendera INDONESIA yang terjadi di luar wilayah perairan INDONESIA.
(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal; dan
b. Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal.

Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilakukan oleh:
a. Syahbandar atau Pejabat Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, dalam hal Kecelakaan Kapal terjadi di wilayah perairan INDONESIA;
b. Syahbandar atau Pejabat Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab terhadap Kapal Negara atau Kapal Perang, dalam hal Kecelakaan Kapal berupa

tubrukan antara Kapal niaga dengan Kapal negara atau Kapal niaga dengan Kapal perang;
c. Syahbandar atau Pejabat Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri setelah menerima Laporan Kecelakaan Kapal dari perwakilan Pemerintah Republik INDONESIA dan/atau dari pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang, dalam hal Kecelakaan Kapal terjadi di luar perairan INDONESIA; dan
d. Instansi yang bertanggung jawab terhadap Kapal negara atau Kapal perang, dalam hal Kecelakaan Kapal yang melibatkan Kapal negara atau Kapal perang.

(1) Setiap orang yang mendengar, melihat, dan/atau mengetahui terjadinya Kecelakaan Kapal harus menyampaikan informasi secara lisan, tertulis, dan/atau bahasa isyarat lainnya melalui media komunikasi yang tersedia.
(2) Informasi Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi identitas pelapor untuk disampaikan kepada:
a. Syahbandar pelabuhan terdekat atau pelabuhan pertama yang disinggahi, dalam hal Kecelakaan Kapal terjadi di dalam wilayah perairan INDONESIA;
b. Pejabat Perwakilan Pemerintah Republik INDONESIA terdekat dan pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang, dalam hal Kecelakaan Kapal di luar wilayah perairan INDONESIA;
c. instansi pemerintah lain yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan Kecelakaan Kapal;
atau
d. Nakhoda, Perwira Kapal, atau anak buah Kapal.
(3) Instansi pemerintah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan Nakhoda, Perwira Kapal, atau anak

buah Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meneruskan Informasi Kecelakaan Kapal yang diterima kepada Syahbandar pelabuhan terdekat atau Pejabat Perwakilan Pemerintah Republik INDONESIA terdekat dan pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang.
(4) Informasi Kecelakaan Kapal yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan verifikasi kebenarannya oleh Syahbandar pelabuhan terdekat atau Pejabat Perwakilan Pemerintah

terdekat dan pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang.
(5) Dalam hal verifikasi Informasi Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terbukti, dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Dalam hal verifikasi Informasi Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terbukti, dilakukan penyampaian secara lisan dan tertulis kepada Menteri melalui Pos Komando dan Pengendalian Operasional.
(7) Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(6), Menteri memerintahkan Direktur Jenderal untuk melakukan tindakan atau upaya lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8) Penyampaian Informasi Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah kejadian Kecelakaan Kapal dilakukan sesuai dengan format contoh 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Selain penyampaian Informasi Kecelakaan Kapal kepada Syahbandar pelabuhan terdekat atau Pejabat Perwakilan

Pemerintah Republik INDONESIA terdekat dan Pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Nakhoda, Perwira Kapal, atau anak buah Kapal membuat Laporan Kecelakaan Kapal secara tertulis.
(2) Laporan Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Nakhoda.
(3) Dalam hal Nakhoda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meninggal dunia atau hilang dalam Kecelakaan Kapal, Laporan Kecelakaan Kapal dibuat dan ditandatangani oleh Perwira Kapal atau anak buah Kapal berdasarkan urutan kepangkatan dan tanggung jawab yang berlaku di atas Kapal.
(4) Dalam hal Perwira Kapal atau anak buah Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meninggal dunia atau hilang dalam Kecelakaan Kapal, Laporan Kecelakaan Kapal dibuat dan ditandatangani oleh pemilik atau operator Kapal.
(5) Laporan Kecelakaan Kapal yang telah dibuat dan ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disampaikan kepada Syahbandar atau Pejabat Perwakilan Pemerintah Republik INDONESIA terdekat dan pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak tiba di pelabuhan.
(6) Dalam hal terdapat upaya lanjut penanganan akibat dari Kecelakaan Kapal, Laporan Kecelakaan Kapal disampaikan kepada Syahbandar atau Pejabat Pemerintah Republik INDONESIA terdekat dan pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang paling lambat 7x24 (tujuh kali dua puluh empat) jam setelah kejadian Kecelakaan Kapal.
(7) Dalam hal Laporan Kecelakaan Kapal disampaikan melebihi batas waktu 7x24 (tujuh kali dua puluh empat) jam, Laporan Kecelakaan Kapal harus dilengkapi dengan:

a. surat pernyataan yang menjelaskan alasan keterlambatan penyampaian Laporan Kecelakaan Kapal;
b. buku catatan (log book) bagian dek dan/atau mesin yang telah disahkan oleh Syahbandar;
c. keterangan saksi yang mengalami; dan
d. barang bukti yang dapat diverifikasi kebenarannya.
(8) Laporan Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disampaikan oleh Syahbandar atau Pejabat Pemerintah Republik INDONESIA terdekat dan pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang kepada Menteri.
(9) Dalam hal Laporan Kecelakaan Kapal melibatkan Kapal Asing yang terjadi di dalam wilayah perairan INDONESIA, Syahbandar menyampaikan kepada Menteri untuk diteruskan kepada negara bendera Kapal atau perwakilan negara bendera Kapal di INDONESIA.
(10) Dalam hal Laporan Kecelakaan Kapal melibatkan Kapal berbendera INDONESIA yang terjadi di luar wilayah perairan INDONESIA, Pejabat Perwakilan Pemerintah Republik INDONESIA terdekat dan pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang menyampaikan kepada Menteri.
(11) Laporan Kecelakaan Kapal yang diterima Syahbandar atau Pejabat Perwakilan Pemerintah Republik INDONESIA terdekat dan pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal.
(12) Laporan Kecelakaan Kapal disusun sesuai dengan format contoh 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Laporan Kecelakaan Kapal oleh:
a. Syahbandar; atau
b. Pejabat Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri melalui Direktur Jenderal.

(1) Dalam melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal, Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a menugaskan paling sedikit 3 (tiga) Pemeriksa Kecelakaan Kapal untuk menjadi Tim Pemeriksa.
(2) Penugasan kepada Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sampai dengan dikeluarkannya putusan atau keputusan dari pejabat yang berwenang.
(3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan berdasarkan surat perintah Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal yang disusun sesuai dengan format contoh 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal, Syahbandar dan Pemeriksa Kecelakaan Kapal bersifat independen dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

(1) Setelah mendapatkan surat perintah Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) Tim Pemeriksa mengumpulkan data, informasi, dan dokumentasi gambar dari berbagai

sumber atau pihak terkait mengenai Kecelakaan Kapal yang dituangkan dalam berita acara pengumpulan data dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa.
(2) Berita acara pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data Kapal, surat, dan dokumen Kapal, serta peralatan dan perlengkapan di atas Kapal.
(3) Berita acara pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format contoh 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4) Berita acara pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pertimbangan Tim Pemeriksa dalam MENETAPKAN pihak terkait untuk dimintai keterangan sebagai Terperiksa dan menentukan rencana waktu pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal.
(5) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
a. Nakhoda;
b. anak buah Kapal;
c. pemilik atau operator Kapal;
d. petugas pandu;
e. badan usaha pelabuhan atau pengelola terminal khusus yang mengelola dan mengoperasikan pemanduan; dan
f. pihak terkait lainnya meliputi:
1. pegawai perusahaan angkutan laut;
2. designated person ashore;
3. badan usaha pelabuhan, pengelola terminal untuk kepentingan sendiri, atau pengelola terminal khusus;
4. UPT; dan/atau
5. instansi pemerintah.

(1) Untuk meminta keterangan pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) Tim Pemeriksa menyiapkan surat pemanggilan Terperiksa yang ditandatangani oleh Syahbandar.
(2) Surat pemanggilan Terperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan langsung atau melalui:
a. pemilik atau operator Kapal;
b. perusahaan keagenan Kapal;
c. badan usaha pelabuhan;
d. pengelola terminal untuk kepentingan sendiri;
e. pengelola terminal khusus;
f. keluarga yang bersangkutan; dan/atau
g. Pejabat Perwakilan Pemerintah Republik INDONESIA terdekat atau pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang.
(3) Dalam hal Terperiksa tidak memenuhi pemanggilan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat pemanggilan, Terperiksa harus menyampaikan alasan secara tertulis mengenai ketidakhadirannya kepada Syahbandar.
(4) Dalam hal Terperiksa tidak menyampaikan alasan secara tertulis mengenai ketidakhadirannya sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Syahbandar melakukan pemanggilan kedua.
(5) Dalam hal Terperiksa tidak memenuhi pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Syahbandar memberikan sanksi administratif.
(6) Surat pemanggilan Terperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format contoh 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) berupa:
a. peringatan;
b. pencabutan sementara sertifikat pengukuhan (certificate of endorsement);
c. penundaan keberangkatan Kapal; dan/atau
d. tidak diberikan pelayanan operasional di pelabuhan dan/atau terminal.

(1) Pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(5) harus hadir dan memberikan keterangan jika dipanggil dan diminta keterangan oleh Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal.
(2) Permintaan keterangan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara tanya jawab serta tanpa penekanan, pemaksaan, dan pengaruh dalam bentuk apapun kepada Terperiksa yang dituangkan dalam berita acara Terperiksa.
(3) Proses tanya jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disimpan dengan menggunakan alat perekam suara, gambar, atau alat lainnya yang setara.
(4) Berita acara Terperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dibuat sesuai format contoh 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5) Berita acara Terperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) harus dibacakan kembali oleh Tim Pemeriksa dengan jelas dan dimengerti oleh Terperiksa.
(6) Dalam hal Terperiksa setuju atas berita acara Terperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Terperiksa dan Tim Pemeriksa menandatangani berita acara Terperiksa.
(7) Dalam hal Terperiksa tidak setuju atas berita acara Terperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Tim Pemeriksa membuatkan berita acara penolakan

Terperiksa yang ditandatangani oleh Terperiksa dan Tim Pemeriksa.
(8) Berita Acara Penolakan Terperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibuat sesuai format contoh 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Hasil kegiatan yang dituangkan dalam berita acara pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan berita acara Terperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan Analisa Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal oleh Tim Pemeriksa.
(2) Analisa Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
a. memastikan dasar hukum Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal;
b. memastikan data dan informasi serta bukti awal yang dapat memperkuat Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal;
c. memeriksa kembali antara fakta dengan keterangan Terperiksa;
d. menentukan dugaan penyebab Kecelakaan Kapal;
e. menentukan unsur yang akan dikenakan;
f. menentukan status dan tindak lanjut Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal; dan
g. memberikan kesimpulan dan pendapat.
(3) Analisa Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat menghadirkan direktorat yang membidangi tugas Tertib Pelayaran, kementerian/lembaga terkait, dan/atau ahli dengan kriteria sebagai berikut:
a. kecelakaan yang melibatkan Kapal Asing;
b. adanya korban jiwa;
c. adanya kerusakan atau tidak dapat beroperasinya Kapal;

d. adanya kerusakan fasilitas di perairan; dan/atau
e. adanya pencemaran laut dan/atau kerusakan lingkungan.
(4) Tahapan Analisa Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. tahap persiapan;
b. tahap pelaksanaan; dan
c. tahap lanjutan.

(1) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a meliputi:
a. penyiapan dan pengiriman surat undangan;
b. penyiapan bahan paparan; dan
c. penyiapan sarana dan prasarana.
(2) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b meliputi:
a. pembukaan;
b. paparan Tim Pemeriksa tentang pokok peristiwa dan pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal yang telah dilakukan;
c. tanggapan dari peserta;
d. diskusi dan pembahasan materi pokok; dan
e. kesimpulan dan pendapat.
(3) Tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf c meliputi:
a. pembahasan akhir laporan oleh Tim Pemeriksa;
b. penyusunan Analisa Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal; dan
c. penyampaian Analisa Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal.

(1) Hasil Analisa Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dituangkan dalam Berita Acara Pendapat (resume) yang

ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dan dilaporkan kepada Syahbandar.
(2) Berita Acara Pendapat (resume) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. bukti terjadinya Kecelakaan Kapal;
b. jalannya peristiwa Kecelakaan Kapal; dan
c. dugaan faktor penyebab terjadinya Kecelakaan Kapal.
(3) Berita Acara Pendapat (resume) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format contoh 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Hasil Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal disusun oleh Tim Pemeriksa yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal.
(2) Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kumpulan dokumen yang berisi:
a. berita acara pengumpulan data;
b. berita acara Terperiksa;
c. Berita Acara Pendapat (resume); dan
d. dokumen pendukung lainnya.
(3) Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berupa:
a. berita acara dari Nakhoda;
b. Laporan Kecelakaan Kapal;
c. letak, peta, atau gambar posisi kejadian;
d. dokumen awak Kapal; dan/atau
e. dokumen Kapal.
(4) Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditandatangani oleh Terperiksa dan Tim Pemeriksa serta diverifikasi oleh Syahbandar paling lambat 3 (tiga) hari

kerja terhitung sejak selesainya Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal.
(5) Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam 2 (dua) rangkap menggunakan urutan susunan sesuai contoh 9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disampaikan oleh Syahbandar kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal diverifikasi oleh Syahbandar.
(2) Selain melaporkan kepada Menteri, Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
a. Mahkamah Pelayaran, dalam hal ditemukan keterangan atau bukti awal mengenai dugaan kesalahan dan/atau kelalaian dalam menerapkan standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh Nakhoda dan/atau Perwira Kapal atas terjadinya Kecelakaan Kapal;
b. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dalam hal ditemukan keterangan atau bukti awal mengenai dugaan tindak pidana pelayaran sebagai faktor penyebab terjadinya Kecelakaan Kapal; dan/atau
c. Penyidik Polisi Negara Republik INDONESIA, dalam hal ditemukan keterangan atau bukti awal mengenai dugaan tindak pidana umum sebagai faktor penyebab terjadinya Kecelakaan Kapal.
(3) Dalam hal Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal yang disampaikan kepada Menteri tidak ditemukan alasan Kecelakaan Kapal sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat penghentian Pemeriksaan Kecelakaan Kapal.
(4) Surat penghentian Pemeriksaan Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat keterangan mengenai alasan penghentian Pemeriksaan Kecelakaan Kapal.
(5) Surat penghentian Pemeriksaan Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai format contoh 10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal oleh pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri melalui Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan setelah memperoleh surat perintah Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal dari Direktur Jenderal sebagai Tim Pemeriksa.
(2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. pejabat pemeriksa keselamatan Kapal;
b. pejabat pemeriksa kelaiklautan dan keamanan Kapal Asing; dan
c. penyidik pegawai negeri sipil yang bertugas di bidang pelayaran.

Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan dan penyusunan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pemeriksaan dan penyusunan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal oleh pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri melalui Direktur Jenderal.

(1) Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal oleh Syahbandar atau pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri melalui Direktur Jenderal diselesaikan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya Laporan Kecelakaan Kapal oleh Syahbandar atau Pejabat Perwakilan Pemerintah Republik INDONESIA terdekat dan pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang.
(2) Dalam hal penyelesaian Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Syahbandar atau pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal mengajukan permohonan penambahan waktu kepada Direktur Jenderal disertai dengan alasan keterlambatan penyelesaian pemeriksaan.

(1) Untuk kepentingan Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal, Tim Pemeriksa memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap:
a. surat dan dokumen Kapal yang asli atau salinan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal; dan
b. sertifikat kepelautan Nakhoda dan/atau Perwira Kapal yang asli.
(2) Surat dan dokumen Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diserahkan kembali kepada pemilik atau operator Kapal setelah berita acara Terperiksa ditandatangani.
(3) Dalam hal tidak ditemukan keterangan dan/atau bukti awal adanya kesalahan atau kelalaian dalam menerapkan standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh Nakhoda dan/atau Perwira Kapal, Tim Pemeriksa menyerahkan kembali sertifikat kepelautan Nakhoda

dan/atau Perwira Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
(4) Dalam hal ditemukan keterangan dan/atau bukti awal adanya kesalahan atau kelalaian dalam menerapkan standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh Nakhoda dan/atau Perwira Kapal, Tim Pemeriksa berwenang untuk menyimpan sertifikat kepelautan Nakhoda dan/atau Perwira Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 177 (seratus tujuh puluh tujuh) hari kerja terhitung sejak Laporan Kecelakaan Kapal diterima.
(5) Penyimpanan sertifikat kepelautan oleh Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan penuntutan secara hukum oleh pihak manapun.
(6) Dalam hal surat dan dokumen Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a serta sertifikat kepelautan Nakhoda dan/atau Perwira Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak ditemukan, Tim Pemeriksa berwenang meminta pemilik atau operator Kapal serta Nakhoda dan/atau Perwira Kapal untuk membuat surat pernyataan bersedia mengikuti seluruh proses Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal.
(7) Dalam hal surat dan dokumen Kapal serta sertifikat kepelautan Nakhoda dan/atau Perwira Kapal tidak ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat
(6), Nakhoda dan/atau Perwira Kapal dapat menyerahkan fotokopi surat dan dokumen Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a serta sertifikat kepelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang disahkan oleh Syahbandar atau pejabat perwakilan pemerintah Republik INDONESIA.
(8) Fotokopi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dijadikan sebagai lampiran dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal yang disampaikan kepada Menteri.

(1) Dalam hal terdapat Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal yang melibatkan Kapal Asing, Syahbandar atau Pejabat Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri melalui Direktur Jenderal melaporkan kepada Direktur Jenderal.
(2) Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dengan Negara bendera Kapal, Negara penerbit sertifikat kepelautan, dan/atau instansi terkait lainnya.
(3) Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada:
a. tata cara Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal dalam Peraturan Menteri ini; dan/atau
b. kode Pemeriksaan Kecelakaan Kapal.
(4) Tim Pemeriksa dalam melakukan Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta penerjemah yang disumpah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan kepada pemilik atau operator Kapal.
(5) Berita acara Terperiksa dan Berita Acara Pendapat (resume) dalam Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal yang melibatkan Kapal Asing disusun dengan menggunakan bahasa INDONESIA dan bahasa Inggris.
(6) Hasil Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) digunakan Pemerintah INDONESIA untuk meminta tanggung jawab Negara Bendera dan/atau pemilik atau operator Kapal atas peristiwa Kecelakaan Kapal yang terjadi di wilayah perairan INDONESIA.

(1) Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal dilakukan oleh Mahkamah Pelayaran.
(2) Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan untuk menindaklanjuti Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal.
(3) Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaksanakan dalam hal ditemukan keterangan atau bukti awal mengenai dugaan kesalahan dan/atau kelalaian dalam menerapkan standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh Nakhoda dan/atau Perwira Kapal atas terjadinya Kecelakaan Kapal.

(1) Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal yang disampaikan kepada Mahkamah Pelayaran diterima oleh sekretariat Mahkamah Pelayaran untuk dilakukan pencatatan dan penomoran.
(2) Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penelitian kelengkapan oleh Mahkamah Pelayaran.
(3) Dalam hal Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum lengkap, Mahkamah Pelayaran meminta secara tertulis kepada Syahbandar atau pejabat pemerintah

yang ditunjuk oleh Menteri melalui Direktur Jenderal untuk melengkapi.
(4) Syahbandar atau pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan kelengkapan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah permintaan Mahkamah Pelayaran diterima.

(1) Ketua Mahkamah Pelayaran membentuk Tim Panel Ahli dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal secara lengkap.
(2) Ketua Mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi Tim Panel Ahli.
(3) Pembentukan Tim Panel Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menunjuk 1 (satu) orang Ketua dan anggota Tim Panel Ahli sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan dalam Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal.
(4) Susunan keanggotaan Tim Panel Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah ganjil dan paling sedikit 5 (lima) orang yang terdiri atas:
a. 1 (satu) orang Ahli Nautika Tingkat I sebagai Ketua;
b. 1 (satu) orang Ahli Nautika Tingkat I sebagai anggota;
c. 1 (satu) orang Ahli Teknika Tingkat I sebagai anggota ;
d. 1 (satu) orang Sarjana Teknik PerKapalan sebagai anggota; dan
e. 1 (satu) orang Sarjana Hukum sebagai anggota.
(5) Dalam hal tertentu, Ketua Mahkamah Pelayaran dapat menentukan jumlah atau susunan keanggotaan Tim Panel Ahli yang berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga)

orang disesuaikan dengan bobot jenis Kecelakaan Kapal serta salah satunya Sarjana Hukum.
(6) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
a. kecelakaan yang melibatkan Kapal GT 35 (tiga puluh lima gross tonnage) ke bawah dan Kapal layar motor;
b. kecelakaan Kapal tunggal;
c. Nakhoda memiliki sertifikat Ahli Nautika Tingkat IV, Ahli Nautika Tingkat V, atau Surat Keterangan Kecakapan; dan/atau
d. tidak terdapat korban jiwa.
(7) Dalam melaksanakan tugas Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5), Tim Panel Ahli dibantu oleh sekretaris Tim Panel Ahli yang bertugas mencatat dan membantu kelancaran sebelum, selama, dan setelah pelaksanaan sidang Tim Panel Ahli.
(8) Sekretaris Tim Panel Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dijabat oleh sekretaris Mahkamah Pelayaran dan/atau dari unsur sekretariat Mahkamah Pelayaran yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Pelayaran yang mempunyai kualifikasi Sarjana Hukum.

(1) Dalam hal ketua atau anggota Tim Panel Ahli berhalangan dalam melaksanakan sidang, Ketua Mahkamah Pelayaran menunjuk ketua atau anggota Tim Panel Ahli pengganti sesuai dengan keahliannya.
(2) Penggantian ketua atau anggota Tim Panel Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah ditetapkan Tim Panel Ahli yang baru oleh Ketua Mahkamah Pelayaran.

(3) Dalam hal ketua atau anggota Tim Panel Ahli pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditunjuk, sidang tetap dilaksanakan tanpa menunggu penggantinya atas persetujuan Ketua Mahkamah Pelayaran.

(1) Tim Panel Ahli harus mengundurkan diri dari keanggotaan Tim Panel Ahli dalam hal terikat hubungan keluarga atau semenda sampai derajat ketiga dengan Terduga atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai.
(2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah dilaksanakannya prasidang.
(3) Ketua Mahkamah Pelayaran menunjuk pengganti Tim Panel Ahli yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan keahlian Tim Panel Ahli yang digantikan.

Dalam hal pelaksanaan sidang Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal diketahui bahwa terdapat Tim Panel Ahli memiliki hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Ketua Mahkamah Pelayaran dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui bahwa terdapat Tim Panel Ahli memiliki hubungan menunjuk pengganti Tim Panel Ahli dengan keahlian yang sama dan dilakukan sidang ulang.

(1) Tim Panel Ahli dapat mengundurkan diri dikarenakan sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter pemerintah.
(2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Ketua Mahkamah Pelayaran.
(3) Dalam hal permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, Ketua Mahkamah

Pelayaran menunjuk pengganti Tim Panel Ahli sesuai dengan keahlian Tim Panel Ahli yang mengundurkan diri.
(4) Dalam hal permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, Tim Panel Ahli tetap menjalankan tugasnya.
(5) Dalam hal Tim Panel Ahli mendapatkan penugasan lain, Ketua Mahkamah Pelayaran dapat mengganti Tim Panel Ahli sesuai dengan keahlian yang digantikan.

(1) Tim Panel Ahli harus melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal dalam prasidang dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dibentuk.
(2) Penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
a. jenis Kecelakaan Kapal;
b. dokumen Kapal dan awak Kapal; dan/atau
c. dugaan adanya kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh Nakhoda dan/atau Perwira Kapal atas terjadinya Kecelakaan Kapal.
(3) Dalam prasidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Panel Ahli menentukan paling sedikit Terduga, Saksi, dan/atau Ahli yang akan dihadirkan, waktu, dan tempat sidang.
(4) Dalam hal prasidang menyatakan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal layak disidangkan, ketua Tim panel Ahli meneruskan kepada sekretariat Mahkamah Pelayaran untuk dikeluarkan surat panggilan kepada Terduga, Saksi, dan/atau Ahli terkait untuk hadir dalam persidangan yang telah ditentukan waktu dan tempatnya.

(1) Surat panggilan kepada Terduga, Saksi, dan/atau Ahli yang berkedudukan atau berada di dalam wilayah

harus sudah diterima yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum sidang dimulai.
(2) Surat panggilan sidang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Pelayaran.
(3) Dalam hal Ketua Mahkamah Pelayaran berhalangan, surat panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dapat ditandatangani oleh sekretaris Mahkamah Pelayaran.
(4) Dalam hal Terduga dan/atau Saksi merupakan awak Kapal dan/atau pegawai perusahaan angkutan laut, surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada yang bersangkutan melalui pemilik atau operator Kapal.
(5) Surat panggilan kepada Terduga, Saksi, dan/atau Ahli yang berkedudukan atau berada di luar wilayah Republik INDONESIA harus sudah diterima yang bersangkutan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum sidang dimulai.
(6) Dalam hal Terduga dan/atau Saksi merupakan awak Kapal dan/atau pegawai perusahaan angkutan laut, surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan melalui agen, pemilik, atau operator Kapal di INDONESIA atau melalui perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri tempat kedudukan yang bersangkutan.
(7) Surat panggilan memuat hari, tanggal, waktu dan tempat sidang, jabatan/pekerjaan, dan status dalam Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal dan dibuat sesuai dengan format contoh 11 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Dalam hal Terduga dan/atau Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak dapat hadir, pemilik atau operator Kapal harus menyampaikan secara tertulis alasan ketidakhadirannya kepada Ketua Mahkamah Pelayaran paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum sidang dimulai.
(2) Dalam hal Terduga dan/atau Saksi tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sidang pertama tetap dilaksanakan dan dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum jadwal pelaksanaan sidang kedua atau Tim Panel Ahli dapat meminta bantuan Syahbandar atau pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri melalui Direktur Jenderal untuk meminta kepada Terduga dan/atau Saksi memberikan keterangan secara tertulis.
(3) Dalam hal Terduga dan/atau Saksi tidak dapat hadir dalam sidang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), sidang tetap dilaksanakan dan dilakukan pemanggilan ketiga paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum jadwal pelaksanaan sidang ketiga.
(4) Dalam hal Terduga dan/atau Saksi tidak dapat hadir dalam sidang ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), sidang tetap dilaksanakan dan diputus tanpa kehadiran yang bersangkutan.

Ketua Mahkamah Pelayaran dapat memanggil atau menghadirkan pejabat pemerintah di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran dan pihak terkait lainnya sebagai Saksi dan/atau Ahli.

(1) Pemilik atau operator Kapal wajib menghadirkan Terduga dan/atau Saksi yang merupakan awak Kapal atau pegawai perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
32. (2) Pemilik atau operator Kapal yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

(1) Sidang Tim Panel Ahli dilaksanakan di ruang sidang dengan tata letak dan perlengkapan sebagai berikut:
a. meja ditutupi kain warna hijau;
b. meja dan kursi Tim Panel Ahli ditempatkan lebih tinggi dari meja dan/atau kursi Sekretaris Tim Panel Ahli, Terduga, Saksi, Ahli, Penasehat Ahli, dan pengunjung;
c. meja dan kursi Sekretaris Tim Panel Ahli ditempatkan disisi kiri depan Tim Panel Ahli;
d. kursi Terduga, Saksi, dan Ahli ditempatkan didepan Tim Panel Ahli;
e. meja dan kursi Penasehat Ahli ditempatkan disisi kanan depan Tim Panel Ahli;
f. kursi pengunjung ditempatkan di belakang Terduga;
g. bendera nasional ditempatkan di sebelah kanan dan Lambang Negara ditempatkan pada dinding bagian atas di belakang meja dan kursi Tim Panel Ahli;
h. di antara meja Tim Panel Ahli dan kursi Terduga ditempatkan meja untuk peta laut;
i. papan tulis, over head projector, dan perlengkapannya jika diperlukan dan diletakkan di dalam ruang sidang yang tidak mengganggu; dan
j. meja sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf h diberi tanda pengenal.
(2) Dalam hal persidangan dilakukan di luar kedudukan Mahkamah Pelayaran, tata letak dan perlengkapan ruang sidang sedapat mungkin disusun sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata letak dan perlengkapan ruang sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai denah yang terdapat dalam contoh 12 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Dalam pelaksanaan sidang, Tim Panel Ahli, Terduga, Saksi, Ahli, Penasehat Ahli, dan pengunjung sidang harus berpakaian rapi dan sopan.
(2) Ketentuan mengenai pakaian sidang Tim Panel Ahli ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Pelayaran.

(1) Pelaksanaan sidang Tim Panel Ahli bersifat terbuka untuk umum.
(2) Pelaksanaan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilangsungkan di tempat kedudukan Mahkamah Pelayaran atau di luar tempat kedudukan Mahkamah Pelayaran.
(3) Dalam hal pelaksanaan sidang di luar tempat kedudukan Mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), sidang dilaksanakan atas persetujuan Ketua Mahkamah Pelayaran.

(1) Tim Panel Ahli harus melaksanakan sidang pertama paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak dibentuk oleh Ketua Mahkamah Pelayaran.
(2) Tim Panel Ahli memeriksa data fakta dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal dan alat bukti yang kebenarannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

(3) Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal dan alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) yang diajukan dalam pelaksanaan sidang dinilai oleh Tim Panel Ahli dengan memperhatikan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya.
(4) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
a. surat atau tulisan;
b. keterangan Terduga;
c. keterangan Saksi;
d. keterangan Ahli;
e. keterangan para pihak;
f. petunjuk atau gambar; dan/atau
g. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
(5) Selain melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Panel Ahli melakukan pemeriksaan kesesuaian Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal dan alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Termasuk dalam ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) konvensi di bidang pelayaran dan pelaksanaannya serta kebiasaan pelaut yang baik (good seaman ship).

(1) Tim Panel Ahli berwenang memeriksa Terduga, Saksi, dan/atau Ahli secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
(2) Terduga, Saksi, dan/atau Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat berbahasa INDONESIA, dapat didampingi penerjemah atas biaya yang bersangkutan atau pemilik atau operator Kapal.
(3) Pada awal sidang, Ketua Tim Panel Ahli menanyakan kepada Terduga, Saksi, dan/atau Ahli tentang identitas diri meliputi nama lengkap, tempat/tanggal lahir, umur, tempat tinggal, agama, dan pekerjaannya serta kondisi kesehatan.

(4) Ketua Tim Panel Ahli menanyakan kepada Terduga, Saksi, dan/atau Ahli apakah yang bersangkutan sudah benar-benar mengetahui alasan Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal.
(5) Dalam hal Terduga, Saksi, dan/atau Ahli tidak mengetahui alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Ketua Tim Panel Ahli memberi penjelasan yang diperlukan.

(1) Dalam pelaksanaan sidang, Terduga dan/atau Saksi dapat menyanggah keterangan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal sesuai dengan fakta.
(2) Dalam pelaksanaan sidang, Ahli memberikan keterangan yang dibutuhkan sesuai dengan keahliannya.
(3) Sanggahan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan keterangan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam Keputusan Mahkamah Pelayaran.

Saksi dapat ditetapkan sebagai Terduga jika dalam pelaksanaan sidang ditemukan bukti yang cukup mengenai adanya kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh Saksi.

(1) Sebelum memberikan keterangan, Saksi dan/atau Ahli mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya.
(2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbunyi sebagai berikut:
a. bagi Saksi dan/atau Ahli yang beragama Islam:
"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai Saksi/Ahli dalam peristiwa ini akan memberikan

keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya.";
b. bagi Saksi dan/atau Ahli yang beragama Kristen Protestan atau Kristen Katolik:
"Saya berjanji, bahwa saya sebagai Saksi/Ahli dalam peristiwa ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya, semoga Tuhan menolong saya.";
c. bagi Saksi dan/atau Ahli yang beragama Hindu:
"Om atah paramawisesa, saya bersumpah bahwa saya sebagai Saksi/Ahli dalam peristiwa ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya, om canti, canti, canti, om.";
d. bagi Saksi dan/atau Ahli yang beragama Budha:
"Demi sang Hyang Adi Budha, saya bersumpah bahwa saya sebagai Saksi/Ahli dalam peristiwa ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya."; dan
e. bagi Saksi dan/atau Ahli yang beragama Kong Hu Cu:
"Hong Tian Kam Ciat Bonggan Cia Cwee, saya bersumpah bahwa saya sebagai Saksi/Ahli dalam peristiwa ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya, om canti, canti, canti, om.”.
(3) Setelah mengucapkan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Saksi dan/atau Ahli membuat berita acara sumpah atau janji yang diketahui oleh Ketua Tim Panel Ahli.
(4) Dalam hal Saksi dan/atau Ahli menolak mengucapkan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim Panel Ahli dapat mempertimbangkan untuk tidak menggunakan keterangan yang diberikan.
(5) Berita acara sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) menggunakan

format contoh 13 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Dalam hal Saksi dan/atau Ahli tidak dapat hadir dalam pelaksanaan sidang karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, Tim Panel Ahli dapat meminta bantuan Syahbandar atau Pejabat Perwakilan Pemerintah Republik INDONESIA terdekat dan pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang untuk meminta kepada Saksi dan/atau Ahli memberikan keterangan secara tertulis.
(2) Alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. sakit; dan/atau
b. surat panggilan tidak sampai.
(3) Sebelum memberikan keterangan tertulis, Saksi dan/atau Ahli harus mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat
(2) di hadapan Syahbandar atau Pejabat Perwakilan Pemerintah Republik INDONESIA.

(1) Dalam pelaksanaan sidang, Terduga dapat didampingi oleh Penasehat Ahli yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.
(2) Penasehat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki keahlian di bidang nautika, teknika, elektronika, teknik perKapalan, dan/atau hukum yang menguasai dan memahami bidang pelayaran.
(3) Penilaian keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Panel Ahli setelah menerima surat

penunjukan Penasehat Ahli bermaterai cukup sebelum pelaksanaan sidang pertama.
(4) Pada awal sidang, Ketua Tim Panel Ahli menanyakan kepada Penasehat Ahli tentang identitas diri meliputi nama lengkap, tempat/tanggal lahir, umur, tempat tinggal, agama, dan pekerjaannya serta kondisi kesehatan.
(5) Penasehat Ahli memberikan keterangan jika diminta oleh Tim Panel Ahli.
(6) Dalam pelaksanaan sidang, Terduga dapat meminta kepada Ketua Tim Panel Ahli untuk berkonsultasi dengan Penasehat Ahli dan sidang dapat dihentikan sementara.
(7) Dalam hal Penasehat Ahli dianggap menghambat pelaksanaan sidang, ketua Tim Panel Ahli dapat meminta penggantian Penasehat Ahli.

(1) Hasil pelaksanaan sidang Tim Panel Ahli dalam Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal dibahas oleh seluruh Tim Panel Ahli.
(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengambilan keputusan Mahkamah Pelayaran.
(3) Pembahasan oleh Tim Panel Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
a. setiap anggota Panel Ahli menyampaikan pendapat mengenai ada atau tidaknya kesalahan atau kelalaian Terduga serta sanksi yang dikenakan berdasarkan keyakinan, dasar pertimbangan, dan ketentuan yang menjadi acuan;
b. keputusan Tim Panel Ahli diperoleh melalui musyawarah mufakat; dan
c. dalam hal terdapat perbedaan pendapat anggota Panel Ahli mengenai ada atau tidaknya kesalahan

atau kelalaian Terduga serta sanksi yang dikenakan, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
(4) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diawali dari anggota Tim Panel Ahli dan diakhiri oleh Ketua Tim Panel Ahli.
(5) Bagi anggota Tim Panel Ahli yang berbeda pendapat dengan keputusan Mahkamah Pelayaran, wajib menyampaikan perbedaan pendapat dan dimasukkan dalam keputusan Mahkamah Pelayaran.
(6) Hasil pembahasan Tim Panel Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan Mahkamah Pelayaran paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pembahasan Tim Panel Ahli dinyatakan selesai.

(1) Keputusan Mahkamah Pelayaran ditandatangani oleh Tim Panel Ahli dan sekretaris Tim Panel Ahli.
(2) Keputusan Mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. ikhtisar kejadian Kecelakaan Kapal;
b. hasil pembuktian yang diperoleh dalam pelaksanaan sidang;
c. pendapat Mahkamah Pelayaran mengenai:
1. Kapal, surat, dan dokumen Kapal serta sertifikat Nakhoda dan/atau awak Kapal;
2. keadaan cuaca;
3. stabilitas Kapal;
4. muatan dan/atau penumpang;
5. navigasi dan olah gerak;
6. sebab Kecelakaan Kapal;
7. upaya penyelamatan; dan
8. kesalahan dan/atau kelalaian;

d. isi putusan:
1. dasar hukum peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan;
2. kesimpulan sebab terjadinya kecelakaan; dan
3. amar keputusan; dan
e. penutup:
1. hari dan tanggal putusan;
2. nama Tim Panel Ahli; dan
3. nama sekretaris Tim Panel Ahli.
(3) Amar keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 3 memuat:
a. pembebasan dalam hal Nakhoda dan/atau perwira Kapal tidak terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan; atau
b. pengenaan sanksi administratif kepada Nakhoda dan/atau perwira Kapal apabila Nakhoda dan/atau perwira Kapal terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan.
(4) Keputusan Mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan oleh Tim Panel Ahli dalam pelaksanaan sidang yang bersifat terbuka untuk umum.
(5) Salinan keputusan Mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Terduga dan/atau pemilik atau operator Kapal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan dibacakan.
(6) Keputusan Mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) disusun sesuai format contoh 14 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Dalam hal Nakhoda dan/atau perwira Kapal terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 47 ayat (3) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut- turut untuk jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender; atau
b. pencabutan sementara sertifikat keahlian pelaut untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
(2) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan terhadap Kecelakaan Kapal yang tidak mengakibatkan korban jiwa atau kerugian harta benda.
(3) Pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan sementara sertifikat keahlian pelaut untuk jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan:
a. untuk jangka waktu antara 1 (satu) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan terhadap Kecelakaan Kapal yang mengakibatkan korban jiwa tetapi tidak terdapat kerugian harta benda atau tidak ada korban jiwa tetapi terdapat kerugian harta benda;
b. untuk jangka waktu antara 7 (tujuh) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan terhadap Kecelakaan Kapal yang mengakibatkan korban jiwa dan kerugian harta benda; atau
c. untuk jangka waktu antara 13 (tiga belas) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan terhadap Kecelakaan Kapal yang mengakibatkan korban jiwa, Kapal tenggelam, dan faktor lain.
(4) Sanksi administratif kepada Nakhoda dan/atau perwira Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sejak penetapan pengenaan sanksi administratif oleh Menteri.
(5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditetapkan oleh Menteri.
(6) Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan informasi kepada Syahbandar atau Pejabat Perwakilan Pemerintah

terdekat dan pejabat pemerintah negara setempat yang

berwenang mengenai pengenaan sanksi administratif yang telah dilaksanakan.

(1) Dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan Mahkamah Pelayaran dibacakan, Ketua Mahkamah Pelayaran menyampaikan rekomendasi secara tertulis kepada Menteri berupa pembebasan atau pengenaan sanksi administratif kepada Nakhoda dan/atau perwira Kapal dengan melampirkan salinan keputusan Mahkamah Pelayaran.
(2) Selain menyampaikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Mahkamah Pelayaran juga dapat menyampaikan:
a. rekomendasi pengenaan sanksi kepada pemilik atau operator Kapal yang tidak melaksanakan kewajiban menghadirkan Terduga dan/atau Saksi dalam pelaksanaan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35; dan/atau
b. laporan tertulis, dalam hal berdasarkan bukti awal diduga telah terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan oleh pejabat pemerintah atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan sebab terjadinya Kecelakaan Kapal.
(3) Dengan pertimbangan tertentu, Menteri dapat mengenakan sanksi administratif di luar sanksi administratif yang direkomendasikan oleh Ketua Mahkamah Pelayaran.
(4) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) berupa kelengkapan data lain terhadap Nakhoda dan/atau perwira Kapal sebagai Terduga yang dimiliki Menteri.

(5) Penetapan pengenaan sanksi administratif oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final.

(1) Sanksi administratif yang dikenakan kepada pemilik atau operator Kapal yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban menghadirkan Terduga dan/atau Saksi dalam pelaksanaan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembekuan izin; dan/atau
c. pencabutan izin.
(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
(3) Dalam hal pemilik atau operator Kapal tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhir jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin.
(4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenai apabila pemilik atau operator Kapal tidak melaksanakan kewajibannya setelah jangka waktu pembekuan izin berakhir.
(5) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dikenai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
(6) Pengenaan sanksi administratif kepada pemilik atau operator Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

Pemeriksaan Kecelakaan Kapal dapat dilakukan oleh pemeriksa kecelakaan kapal yang merupakan pemangku jabatan fungsional dan/atau jabatan pelaksana yang menangani Pemeriksaan Kecelakaan Kapal.

(1) Pemeriksa Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 harus memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:
a. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal;
b. memiliki sertifikat di bidang pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan Kapal Asing, pemeriksaan keselamatan Kapal, atau penyidikan;
c. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Pemeriksaan Kecelakaan Kapal;
d. memiliki Sertifikat Pemeriksa Kecelakaan Kapal dari Direktur Jenderal; dan
e. mengikuti pengukuhan yang diselenggarakan oleh Direktur Jenderal.
(2) Pemeriksa Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memiliki kemampuan sebagai berikut:
a. mampu menganalisa data, menerapkan prosedur, dan mengembangkan Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. mampu melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal untuk meminta keterangan dan/atau mencari bukti awal Kecelakaan Kapal;
c. mampu menganalisa Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal untuk menyusun Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal;
d. mampu secara mandiri dan profesional melakukan penegakan hukum di bidang tindak pidana pelayaran terkait Kecelakaan Kapal; dan
e. mampu aktif berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris secara lisan dan tulisan untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal yang melibatkan Kapal Asing di wilayah perairan INDONESIA atau Kapal berbendera INDONESIA di luar wilayah perairan INDONESIA.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi dan kompetensi Pemeriksa Kecelakaan Kapal di atur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Persyaratan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan Pemeriksaan Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c meliputi:
a. memiliki sertifikat di bidang pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan Kapal Asing, pemeriksaan keselamatan Kapal, atau penyidikan;
b. surat usulan dari Syahbandar atau atasan langsung secara berjenjang;
c. mampu aktif berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris secara lisan dan tulisan;
d. sehat jasmani dan rohani dengan bukti surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit atau klinik yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal;

e. surat keterangan tidak buta warna dari dokter rumah sakit atau klinik yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal;
f. bebas narkoba dan obat terlarang dengan bukti surat keterangan bebas narkoba dari instansi berwenang; dan
g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin kepegawaian.

(1) Pendidikan dan pelatihan Pemeriksaan Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
(2) Pedoman penyelenggaraan, kurikulum, dan silabus pendidikan dan pelatihan Pemeriksaan Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direktur Jenderal bersama dengan Kepala Badan.
(3) Pedoman penyelenggaraan, kurikulum, dan silabus pendidikan dan pelatihan Pemeriksaan Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
(4) Setelah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Pemeriksaan Kecelakaan Kapal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan menerbitkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan.
(5) Monitoring penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pemeriksaan Kecelakaan Kapal dilaksanakan oleh Direktur Jenderal dan Kepala Badan.
(6) Evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pemeriksaan Kecelakaan Kapal dilaksanakan oleh Direktur Jenderal dan Kepala Badan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(1) Calon Pemeriksa Kecelakaan Kapal yang telah memperoleh Surat Tanda Tamat Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) harus mengikuti Sertifikasi

Pemeriksa Kecelakaan Kapal yang diselenggarakan oleh Direktur Jenderal.

(2) Persyaratan untuk dapat mengikuti Sertifikasi Pemeriksa Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. surat usulan dari Syahbandar atau atasan langsung secara berjenjang;
b. Surat Tanda Tamat Pelatihan pemeriksaan Kecelakaan Kapal; dan
c. telah membantu tugas melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal paling sedikit 2 (dua) Kapal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Syahbandar.
(3) Dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi Pemeriksa Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal MENETAPKAN tim kegiatan pelaksanaan sertifikasi.
(4) Calon pemeriksa kecelakaan kapal setelah mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dinyatakan lulus, Direktur Jenderal menerbitkan Sertifikat Pemeriksa Kecelakaan Kapal.
(5) Tata cara pelaksanaan kegiatan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
(6) Sertifikat Pemeriksa Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan format contoh 15 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Calon Pemeriksa Kecelakaan Kapal yang telah melaksanakan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 harus mengikuti pengukuhan yang diselenggarakan oleh Direktur Jenderal.
(2) Persyaratan pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. surat usulan dari Syahbandar atau atasan langsung secara berjenjang;

b. memiliki Sertifikat Pemeriksa Kecelakaan Kapal;
dan
c. memiliki sertifikat keahlian pelaut ANT-II atau ATT-II atau ijazah Sarjana Teknik PerKapalan dengan kualifikasi Port State Control Officer atau Marine Inspector atau ijazah Sarjana Hukum dengan kualifikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
(3) Setelah mengikuti pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal mengangkat calon Pemeriksa Kecelakaan Kapal menjadi

Pemeriksa Kecelakaan Kapal dan menerbitkan kartu tanda pengenal.

(1) Pemeriksa Kecelakaan Kapal harus mengikuti pelatihan penyegaran yang diselenggarakan oleh Direktur Jenderal.
(2) Pelatihan penyegaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan dalam hal:
a. kartu tanda pengenal habis masa berlakunya;
b. meningkatkan keahlian dan keterampilan dalam melaksanakan tugasnya;
c. Pemeriksa Kecelakaan Kapal yang dalam waktu 1 (satu) tahun tidak melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal;
d. terdapat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan Pemeriksaan Kecelakaan Kapal; dan/atau
e. terdapat perubahan peraturan mengenai Kecelakaan Kapal.
(3) Persyaratan pelatihan penyegaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. surat usulan dari Syahbandar atau atasan langsung secara berjenjang;
b. tidak sedang terkena hukuman disiplin kepegawaian;
c. bukti laporan jumlah Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal yang telah diperiksa selama kurun

waktu 2 (dua) tahun dan diketahui oleh Syahbandar;
dan
d. kartu tanda pengenal yang habis masa berlakunya, dalam hal pelatihan penyegaran dilaksanakan karena kartu tanda pengenal habis masa berlakunya.
(4) Dalam melaksanakan pelatihan penyegaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal MENETAPKAN tim kegiatan pelaksanaan penyegaran.
(5) Kegiatan pelatihan penyegaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
a. pemberian materi; dan
b. pelaksanaan praktek.
(6) Dalam hal pelatihan penyegaran dilakukan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Direktur Jenderal menerbitkan kartu tanda pengenal baru setelah mengikuti kegiatan penyegaran.
(7) Pelatihan penyegaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan paling lama 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Pendidikan dan pelatihan pemeriksaan Kecelakaan Kapal yang dilakukan di luar negeri berdasarkan kerjasama internasional sesuai dengan ketentuan the Code of the International Standards and Recommended Practices for a Safety Investigation into a Marine Casualty or Marine Incident disetarakan dengan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

Pemeriksa Kecelakaan Kapal dilengkapi dengan Kartu Tanda Pengenal, Logo, Lencana, dan Kode Etik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kartu Tanda Pengenal, Logo, Lencana, dan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Kecelakaan Kapal dapat disebabkan dari Bahaya dari pengoperasian Kapal dan/atau bahaya dari laut yang terjadi tidak terduga (perils of the sea).
(2) Dalam hal Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terancamnya jiwa manusia, keselamatan Kapal, fasilitas di perairan, dan/atau lingkungan maritim, tanggung jawab hukum (liability) yang timbul menjadi tanggung jawab pemilik atau operator Kapal.
(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
a. awak Kapal beserta barang keperluan sehari-hari;
b. penumpang beserta barang bawaannya;
c. muatan yang diangkut;
d. lambung dan mesin Kapal;
e. Kapal sebagai sarana angkut; dan
f. pihak kedua dan pihak ketiga.
(4) Penyelesaian tanggung jawab oleh pemilik atau operator Kapal sebagai akibat dari Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pertimbangan Direktur Jenderal untuk memerintahkan Syahbandar dalam memberangkatkan Kapal.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

(1) Sistem Informasi Kecelakaan Kapal mencakup:
a. pengumpulan;
b. penyusunan;
c. analisis;
d. penyimpanan; dan
e. penyebaran data dan informasi.
(2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Direktur Jenderal.
(3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar Direktur Jenderal menyampaikan Informasi Kecelakaan Kapal kepada Organisasi Maritim Internasional melalui sistem informasi perKapalan yang terintegrasi secara Internasional (Global Integrated Shipping Information System).
(4) Penyelenggaraan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membangun dan mengembangkan jaringan informasi secara efektif, efisien, dan terpadu yang melibatkan Kementerian atau Lembaga terkait dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Pemeriksa Kecelakaan Kapal harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
(2) Kualifikasi dan kompetensi Pemeriksa Kecelakaan Kapal harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

(3) Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal yang telah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, harus mengikuti sertifikasi dan pengukuhan untuk pendataan ulang dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. Peraturan Menteri Perhubungan Republik INDONESIA Nomor KM 55 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal; dan
b. Peraturan Menteri Perhubungan Republik INDONESIA Nomor PM 1 Tahun 2016 tentang Pakaian Sidang Majelis dan Sekretaris Majelis Mahkamah Pelayaran (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 60).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Februari 2020

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Februari 2020

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA