PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN PADA KAWASAN SUAKA ALAM,

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.
Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Kawasan Suaka
Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru adalah
pemanfaatan kondisi lingkungan berupa pemanfaatan
potensi ekosistem, keadaan iklim, fenomena alam,
kekhasan jenis, dan peninggalan budaya yang berada
dalam kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam,
dan taman buru, yang diwujudkan dalam bentuk
pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi, pemanfaatan
jasa lingkungan air dan energi air, pemanfaatan jasa
lingkungan wisata alam, pengusahaan taman buru,
pemanfaatan jasa lingkungan angin, pemanfaatan jasa
lingkungan
panas
matahari,

pemanfaatan
jasa
lingkungan karbon.
2.
Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan
kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan
usaha dan/atau kegiatannya.
3.
Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan
usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
bidang tertentu.
4.
Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan
dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik
Indonesia.
5.
Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB
adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk
melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi
Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
6.
Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti
pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
7.
Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Jasa Lingkungan di
Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan
Taman Buru yang selanjutnya disebut Persetujuan Prinsip
adalah persetujuan kesesuaian antara rencana kegiatan
pemanfaatan
jasa
lingkungan
dengan
Rencana

Pengelolaan di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian
Alam, dan Taman Buru yang lokasi usaha di darat.
8.
Persetujuan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PL
adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau
pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup
yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah
pusat atau pemerintah daerah.
9.
Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
(Online Single Submission) yang selanjutnya disebut
Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang
dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk
penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
10. Lembaga
Pengelola
dan
Penyelenggara
OSS
yang
selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga
pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang koordinasi penanaman modal.
11. Klasifikasi
Baku
Lapangan
Usaha
Indonesia
yang
selanjutnya disebut KBLI adalah kode klasifikasi yang
diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan
di
bidang
statistik.
12. Kawasan Suaka Alam yang selanjutnya disingkat KSA
adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat
maupun di perairan, yang mempunyai fungsi pokok
sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan
dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai
wilayah sistem penyangga kehidupan.
13. Kawasan Pelestarian Alam yang selanjutnya disingkat KPA
adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat
maupun
di
perairan,
yang
mempunyai
fungsi
perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan
keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta
pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan
ekosistemnya.
14. Suaka Margasatwa yang selanjutnya disingkat SM adalah
kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa
keanekaragaman dan/atau keunikan jenis satwa yang
untuk
kelangsungan
hidupnya
dapat
dilakukan
pembinaan terhadap habitatnya.
15. Taman Nasional yang selanjutnya disingkat TN adalah
kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem
asli, dikelola dengan sistem zonasi, serta dimanfaatkan
untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan,
penunjang
budi
daya,
dan
pemanfaatan
kondisi
lingkungan.
16. Taman Hutan Raya yang selanjutnya disebut Tahura
adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi
tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis
asli dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan untuk
tujuan
penelitian,
ilmu
pengetahuan,
pendidikan,
penunjang
budi
daya,
dan
pemanfaatan
kondisi
lingkungan.
17. Taman Wisata Alam yang selanjutnya disingkat TWA
adalah kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan
untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, penunjang

budidaya, dan pemanfaatan kondisi lingkungan, terutama
untuk wisata alam.
18. Taman Buru yang selanjutnya disingkat TB adalah
kawasan
hutan
yang
ditetapkan
sebagai
tempat
diselenggarakan perburuan secara teratur dan dapat
dimanfaatkan
untuk
tempat
wisata
berburu
serta
pemanfaatan air dan energi air.
19. Rencana Pengelolaan adalah panduan yang memuat
tujuan, kegiatan dan perangkat yang diperlukan untuk
pengelolaan TN, Tahura, TWA, dan TB.
20. Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung
di dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral
ikutan dan gas lainnya yang secara genetik tidak dapat
dipisahkan dalam suatu sistem Panas Bumi.
21. Pemanfaatan
Jasa
Lingkungan
Panas
Bumi
yang
selanjutnya disebut PJL-PB adalah pemanfaatan kondisi
lingkungan berupa pemanfaatan energi panas yang
dihasilkan melalui proses ekstraksi dengan sistem siklus
tertutup (close loop) yaitu dari bumi kembali ke bumi, dan
tidak ada material yang diambil selain energi panas, yang
berada dalam kawasan pelestarian alam.
22. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas
Bumi
yang
selanjutnya
disebut
PB-PJLPB
adalah
Perizinan Berusaha yang diberikan untuk memanfaatkan
jasa lingkungan Panas Bumi di TN, Tahura, dan TWA guna
kebutuhan listrik.
23. Areal Kegiatan Eksplorasi Panas Bumi yang selanjutnya
disebut AKE Panas Bumi adalah areal dengan batas-batas
koordinat tertentu yang ditetapkan oleh menteri yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan
di
bidang
kehutanan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan jasa
lingkungan Panas Bumi tahap eksplorasi di TN, Tahura,
dan TWA.
24. Areal Kegiatan Usaha Panas Bumi yang selanjutnya
disebut AKU Panas Bumi adalah areal dengan batas-batas
koordinat tertentu yang ditetapkan oleh menteri yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan
di
bidang
kehutanan untuk melakukan kegiatan usaha PJL-PB
tahap eksploitasi dan pemanfaatan di TN, Tahura, dan
TWA.
25. Survei Pendahuluan adalah kegiatan pengumpulan,
analisis dan penyajian data untuk mendapatkan informasi
letak dan keberadaan potensi jasa lingkungan.
26. Eksplorasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi
penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, pengeboran
sumur uji, dan pengeboran sumur eksplorasi yang
bertujuan untuk memperoleh informasi kondisi geologi
bawah permukaan guna menemukan dan mendapatkan
perkiraan cadangan Panas Bumi.
27. Studi Kelayakan Panas Bumi adalah kajian untuk
memperoleh informasi secara terperinci terhadap seluruh
aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan
teknis, ekonomis, dan lingkungan atas suatu rencana
usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan Panas Bumi yang
diusulkan.

28. Eksploitasi dan Pemanfaatan adalah rangkaian kegiatan
pada
suatu
wilayah
kerja
tertentu
yang
meliputi
pengeboran sumur pengembangan dan sumur reinjeksi,
pembangunan fasilitas lapangan dan penunjangnya, serta
operasi produksi Panas Bumi sampai dengan proses
pengubahan dari energi panas dan/atau fluida menjadi
energi listrik.
29. Rencana
Kegiatan
Eksplorasi
Pemanfaatan
Jasa
Lingkungan Panas Bumi yang selanjutnya disebut
RKE-PJLPB adalah dokumen yang berisi rencana kegiatan
tahap Eksplorasi yang disusun oleh pemegang PB-PJLPB
tahap Eksplorasi selama jangka waktu izin dan didasarkan
pada Rencana Pengelolaan.
30. Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan
Panas Bumi tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan yang
selanjutnya disebut RP-PJLPB adalah dokumen yang
berisi rencana kegiatan untuk mencapai tujuan usaha
PJLPB yang disusun oleh pemegang PB-PJLPB tahap
Eksploitasi dan Pemanfaataan selama jangka waktu izin
dan disusun secara periodik 5 (lima) tahunan, serta
didasarkan pada Rencana Pengelolaan.
31. Iuran Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan
Panas Bumi selanjutnya disebut Iuran PB-PJLPB adalah
iuran yang dikenakan kepada pemohon PB-PJLPB untuk
melakukan pemanfaatan jasa lingkungan Panas Bumi
pada kawasan TN, Tahura, TWA yang dikenakan 1 (satu)
kali sebelum Perizinan Berusaha terbit.
32. Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi yang
selanjutnya disebut PSPE adalah penugasan yang
diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral
untuk melaksanakan kegiatan Survei Pendahuluan dan
Eksplorasi.
33. Pungutan
Perizinan
Berusaha
Pemanfaatan
Jasa
Lingkungan Panas Bumi selanjutnya disebut Pungutan
PB-PJLPB adalah pungutan yang dikenakan secara
berkala kepada pemegang PB-PJLPB yang melakukan
kegiatan usaha Eksploitasi dan Pemanfaatan pada
kawasan TN, Tahura, dan TWA.
34. Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi yang selanjutnya
disebut Simaksi adalah dokumen yang diterbitkan oleh
pejabat yang berwenang sebagai legalitas bagi warga
negara Indonesia atau warga negara asing untuk
memasuki KPA, KSA, dan TB.
35. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air
yang selanjutnya disebut PB-PJLA adalah Perizinan
Berusaha yang diberikan untuk memanfaatkan massa air
yang terdapat pada permukaan tanah, di atas permukaan
tanah, dan sumber air permukaan lainnya, yang berada di
dalam TN, Tahura, TWA, dan TB untuk tujuan komersial.

36. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi
Air yang selanjutnya disebut PB-PJLEA adalah Perizinan
Berusaha yang diberikan memanfaatkan jasa aliran air
yang terdapat pada permukaan tanah dan di atas
permukaan tanah untuk menghasilkan energi listrik, yang
berada di dalam TN, Tahura, TWA, dan TB untuk tujuan
komersial.
37. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau
buatan yang terdapat pada dan di atas permukaan tanah.
38. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada
permukaan tanah.
39. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Laut di KPA yang selanjutnya disebut Persetujuan KKPRL
adalah persetujuan kesesuaian antara rencana kegiatan
pemanfaatan
jasa
lingkungan
dengan
Rencana
Pengelolaan di KPA yang lokasi usahanya di laut.
40. Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air adalah
persetujuan yang diberikan untuk menggunakan massa
air yang terdapat pada permukaan tanah dan di atas
permukaan tanah, dan sumber air permukaan lainnya,
yang berada dalam SM, TN, Tahura, TWA, dan TB untuk
tujuan nonkomersial.
41. Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Energi Air
adalah persetujuan yang diberikan untuk menggunakan
jasa aliran air yang terdapat pada permukaan tanah dan
di atas permukaan tanah untuk menghasilkan energi
listrik, yang berada dalam SM, TN, Tahura, TWA, dan TB
untuk tujuan nonkomersial.
42. Areal Kegiatan Jasa Lingkungan Air dan Energi Air adalah
areal di dalam zona atau blok yang menunjukan titik
Sumber Air dan batasan areal pembangunan sarana
prasarana
yang
dapat
dibangun
untuk
kegiatan
pemanfaatan dan penggunaan jasa lingkungan air dan
energi air di dalam SM, TN, Tahura, TWA, dan TB.
43. Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air
atau Energi Air adalah rencana kegiatan untuk mencapai
tujuan pengusahaan pemanfaatan jasa lingkungan air
atau energi air yang disusun oleh pemohon PB-PJLA atau
PB-PJLEA dan didasarkan pada Rencana Pengelolaan.
44. Iuran Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan
Air yang selanjutnya disebut Iuran PB-PJLA adalah iuran
yang dikenakan kepada pemohon PB-PJLA 1 (satu) kali
sebelum Perizinan Berusaha diberikan.
45. Iuran Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan
Energi Air yang selanjutnya disebut Iuran PB-PJLEA
adalah iuran yang dikenakan kepada pemohon PB-PJLEA
1 (satu) kali sebelum Perizinan Berusaha diberikan.
46. Pungutan
Perizinan
Berusaha
Pemanfaatan
Jasa
Lingkungan Air yang selanjutnya disebut Pungutan PB-
PJLA adalah pungutan yang dikenakan secara berkala
kepada pemegang PB-PJLA.
47. Pungutan
Perizinan
Berusaha
Pemanfaatan
Jasa
Lingkungan Energi Air yang selanjutnya disebut Pungutan
PB-PJLEA adalah pungutan yang dikenakan secara
berkala kepada pemegang PB-PJLEA.

48. Wisata Alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian
dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela
serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan
dan keindahan alam serta memberikan pengalaman bagi
tubuh, jiwa, dan pikiran di kawasan SM, TN, Tahura, dan
TWA.
49. Perizinan
Berusaha
Pengusahaan
Sarana
Jasa
Lingkungan Wisata Alam pada KPA yang selanjutnya
disebut PB-PSWA adalah Perizinan Berusaha yang
diberikan untuk pengusahaan fasilitas sarana serta
pelayanannya yang diperlukan dalam kegiatan pariwisata
alam di TN, Tahura, dan TWA.
50. Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam pada
KSA dan KPA yang selanjutnya disebut PB-PJWA adalah
Perizinan Berusaha yang diberikan untuk penyediaan jasa
Wisata Alam pada kegiatan pariwisata alam di SM, TN,
Tahura, dan TWA.
51. Rencana Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata
Alam pada KPA yang selanjutnya disebut RPSWA adalah
suatu rencana kegiatan untuk mencapai tujuan usaha
pemanfaatan pariwisata alam yang dibuat oleh pengusaha
pariwisata
alam
yang
didasarkan
pada
Rencana
Pengelolaan TN, Tahura, dan TWA.
52. Blok Pemanfaatan adalah bagian dari SM, Tahura, dan
TWA yang ditetapkan karena letak, kondisi, dan potensi
alamnya yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan
pemanfaatan kondisi lingkungan.
53. Blok Pemanfaatan TB adalah bagian dari TB yang
ditetapkan untuk pembangunan sarana yang menunjang
wisata berburu.
54. Zona Pemanfaatan adalah bagian dari TN yang ditetapkan
karena letak, kondisi, dan potensi alamnya yang terutama
dimanfaatkan untuk kepentingan pemanfaatan kondisi
lingkungan.
55. Ruang Usaha Wisata Alam yang selanjutnya disebut
Ruang Usaha adalah bagian dari Zona Pemanfaatan TN,
Blok Pemanfaatan Tahura, dan Blok Pemanfaatan TWA,
yang karena letak, kondisi, dan potensinya dimanfaatkan
bagi pengusahaan sarana jasa lingkungan wisata alam.
56. Ruang Publik Wisata Alam yang selanjutnya disebut
Ruang Publik adalah bagian dari Zona Pemanfaatan TN,
Blok Pemanfaatan Tahura, dan Blok Pemanfaatan TWA,
yang karena letak, kondisi dan potensinya dimanfaatkan
untuk kepentingan pengunjung, pengelolaan dan usaha
penyediaan jasa wisata alam serta sarana pendukung
wisata alam.
57. Iuran Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa
Lingkungan Wisata Alam pada KPA yang selanjutnya
disebut Iuran PB-PSWA adalah iuran yang dikenakan
kepada pemohon PB-PSWA 1 (satu) kali selama periode
Perizinan Berusaha.
58. Iuran Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam
pada KSA dan KPA yang selanjutnya disebut Iuran PB-
PJWA adalah iuran yang dikenakan kepada pemohon PB-
PJWA 1 (satu) kali selama periode Perizinan Berusaha.

59. Pungutan
Hasil
Usaha
Pengusahaan
Sarana
Jasa
Lingkungan Wisata Alam pada KPA yang selanjutnya
disebut PHU-PSWA adalah pungutan yang dikenakan
kepada pemegang PB-PSWA atas pengusahaan yang
dilakukan.
60. Pungutan Hasil Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam pada
KSA dan KPA yang selanjutnya disebut PHU-PJWA adalah
pungutan yang dikenakan kepada pemegang PB-PJWA
atas penyediaan jasa yang dilakukan.
61. Wisata Berburu adalah kegiatan wisata yang berkaitan
dengan kegiatan perburuan di TB.
62. Perizinan Berusaha Pengusahaan Taman Buru yang
selanjutnya disebut PB-PTB adalah Perizinan Berusaha
untuk mengusahakan sarana dan prasarana penunjang
Wisata Berburu di TB.
63. Rencana Pengusahaan Taman Buru yang selanjutnya
disingkat RPTB adalah suatu rencana kegiatan untuk
mengusahakan sarana prasarana penunjang Wisata
Berburu di TB.
64. Iuran Perizinan Berusaha Pengusahaan Taman Buru yang
selanjutnya disebut Iuran PB-PTB adalah iuran yang
dikenakan kepada pemohon PB-PTB 1 (satu) kali selama
periode Perizinan Berusaha.
65. Pungutan Hasil Usaha Pengusahaan Taman Buru yang
selanjutnya disebut PHU-PTB adalah pungutan yang
dikenakan kepada pemegang PB-PTB atas pengusahaan
TB yang dilakukan.
66. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Angin yang selanjutnya
disebut
PJL
Angin
adalah
pemanfaatan
kondisi
lingkungan berupa angin sebagai sumber tenaga untuk
menghasilkan listrik.
67. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Angin
yang selanjutnya disebut PB-PJL Angin adalah Perizinan
Berusaha yang diberikan untuk memanfaatkan energi
angin yang berada di dalam kawasan TN, Tahura, dan TWA
untuk memenuhi kebutuhan listrik.
68. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya
disingkat IUPTL adalah izin untuk melakukan usaha
penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
69. Areal Kegiatan Eksplorasi Angin yang selanjutnya disebut
AKE Angin adalah areal dengan batas-batas koordinat
tertentu
yang
ditetapkan
oleh
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan
di
bidang
kehutanan, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai
dengan kewenangan untuk melakukan kegiatan PJL Angin
tahap eksplorasi di TN, Tahura, dan TWA.
70. Areal Kegiatan Usaha Angin yang selanjutnya disebut AKU
Angin adalah areal dengan batas-batas koordinat tertentu
yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kehutanan, gubernur,
atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan untuk
melakukan kegiatan usaha PJL Angin tahap pemanfaatan
di TN, Tahura, dan TWA.

71. Iuran Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan
Angin yang selanjutnya disebut Iuran PB-PJL Angin
adalah
iuran
yang
dikenakan
terhadap
Perizinan
Berusaha yang diberikan dalam melakukan usaha
komersial pada usaha PJL Angin di TN, Tahura, dan TWA
kepada badan usaha yang dikenakan 1 (satu) kali sebelum
Perizinan Berusaha terbit.
72. Pungutan
Perizinan
Berusaha
Pemanfaatan
Jasa
Lingkungan Angin yang selanjutnya disebut Pungutan PB-
PJL Angin adalah pungutan yang dikenakan secara
berkala kepada pemegang PJL Angin yang melakukan PJL
Angin di areal kegiatan usaha.
73. Rencana Kegiatan Eksplorasi Jasa Lingkungan Angin yang
selanjutnya disebut RKE-PJL Angin adalah dokumen yang
berisi rencana kegiatan pada tahap eksplorasi yang
disusun oleh pemegang PB-PJL Angin tahap Eksplorasi
selama jangka waktu Perizinan Berusaha dan didasarkan
pada Rencana Pengelolaan.
74. Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan
Angin yang selanjutnya disebut RP-PJL Angin adalah
dokumen yang berisi rencana kegiatan untuk mencapai
tujuan usaha PJL Angin yang disusun oleh pemegang PB-
PJL Angin tahap pemanfaatan selama jangka waktu
Perizinan Berusaha dan disusun secara periodik 5 (lima)
tahunan, serta didasarkan pada Rencana Pengelolaan.
75. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Matahari yang
selanjutnya
disebut
PJL
Panas
Matahari
adalah
pemanfaatan energi panas matahari untuk menghasilkan
energi listrik melalui sistem pembangkit listrik tenaga
surya fotovoltaik.
76. Areal Kegiatan Usaha Panas Matahari yang selanjutnya
disebut AKU Panas Matahari adalah areal dengan batas-
batas koordinat tertentu yang ditetapkan oleh menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kehutanan, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai
kewenangan untuk melakukan kegiatan usaha PJL Panas
Matahari di TN, Tahura, dan TWA.
77. Studi Kelayakan Panas Matahari adalah kajian untuk
memperoleh informasi secara terperinci terhadap seluruh
aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan
teknis, ekonomis, dan lingkungan atas suatu rencana
usaha dan/atau kegiatan PJL Panas Matahari yang
diusulkan.
78. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas
Matahari yang selanjutnya disebut PB-PJL Panas
Matahari adalah Perizinan Berusaha yang diberikan untuk
dapat melakukan usaha pemanfaatan panas matahari
yang berada di dalam TN, Tahura, dan TWA untuk
memenuhi kebutuhan listrik.
79. Iuran Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan
Panas Matahari yang selanjutnya disebut Iuran PB-PJL
Panas Matahari adalah iuran yang dikenakan terhadap
Perizinan Berusaha yang diberikan dalam melakukan
usaha PJL Panas Matahari di TN, Tahura, dan TWA kepada
badan usaha yang dikenakan 1 (satu) kali sebelum
Perizinan Berusaha terbit.

80. Pungutan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Matahari
selanjutnya disebut Pungutan PJL Panas Matahari adalah
pungutan
yang
dikenakan
secara
berkala
kepada
pemegang PB-PJL Panas Matahari yang melakukan PJL
Panas Matahari di TN, Tahura, dan TWA.
81. Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan
Panas Matahari yang selanjutnya disebut RP-PJL Panas
Matahari adalah dokumen yang berisi rencana kegiatan
untuk mencapai tujuan usaha PJL Panas Matahari yang
disusun oleh pemegang PB-PJL Panas Matahari selama
jangka waktu Perizinan Berusaha dan disusun secara
periodik 5 (lima) tahunan, serta didasarkan pada Rencana
Pengelolaan.
82. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon pada TN, TWA,
Tahura, dan TB yang selanjutnya disebut PJL Karbon
adalah kegiatan pemanfaatan kondisi lingkungan berupa
pemanfaatan potensi ekosistem dalam menyerap dan
menyimpan karbon di TN, TWA, Tahura, dan TB.
83. Konservasi Stok Karbon adalah upaya mempertahankan
stok karbon agar tetap tersimpan, tidak berkurang, dan
bertambah sesuai dengan siklus hidup ekosistem hutan
secara alami.
84. Nilai Ekonomi Karbon yang selanjutnya disingkat NEK
adalah nilai terhadap setiap unit emisi gas rumah kaca
yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan kegiatan
ekonomi.
85. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalah
gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun
antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali
radiasi inframerah.
86. Aksi Mitigasi Perubahan Iklim adalah kegiatan yang dapat
mengurangi emisi GRK meningkatkan serapan karbon,
dan/atau penyimpanan/penguatan cadangan karbon.
87. Perdagangan Karbon adalah mekanisme berbasis pasar
untuk mengurangi emisi GRK melalui kegiatan jual beli
unit karbon.
88. Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu
area tertentu dalam jangka waktu tertentu.
89. Pengimbangan Emisi GRK yang selanjutnya disebut Offset
Emisi GRK adalah pengurangan Emisi GRK yang
dilakukan
oleh
usaha
dan/atau
kegiatan
untuk
mengkompensasi emisi yang dibuat di tempat lain.
90. Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan
Karbon yang selanjutnya disebut RP-PJL Karbon adalah
dokumen yang berisi rencana kegiatan untuk mencapai
tujuan usaha PJL Karbon yang dibuat oleh pemegang PB-
PJL Karbon selama jangka waktu Perizinan Berusaha dan
disusun
secara
periodik
(lima)
tahunan,
serta
didasarkan pada Rencana Pengelolaan.
91. Unit
Karbon
adalah
hasil
pengurangan
dan/atau
penyerapan emisi yang disertifikatkan melalui skema
sertifikasi domestik, sertifikasi internasional, atau kuota
Emisi GRK yang dinyatakan dalam satuan ton karbon
dioksida ekuivalen.

92. Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim yang
selanjutnya
disebut
DRAM
adalah
dokumen
yang
menjelaskan desain proyek, memenuhi persyaratan yang
ditetapkan
oleh
pemerintah,
menguraikan
rincian
pengurangan dan/atau penyerapan Emisi GRK dalam
rangka memperoleh Unit Karbon sertifikat pengurangan
emisi GRK.
93. Dokumen Perencanaan Proyek yang selanjutnya disingkat
DPP adalah dokumen yang menjelaskan desain proyek,
memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh standar
internasional,
menguraikan
rincian
pengurangan
dan/atau
penyerapan
Emisi
GRK
dalam
rangka
memperoleh Unit Karbon non-sertifikat pengurangan
emisi GRK.
94. Sertifikasi Enviromental, Social, dan Governance yang
selanjutnya disebut Sertifikasi ESG adalah sertifikasi yang
merujuk pada proses verifikasi dan pengakuan bahwa
suatu
perusahaan
telah
menerapkan
prinsip
keberlanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan,
sosial dan tata kelola perusahaan dalam menjalankan
praktik bisnisnya.
95. Perizinan
Berusaha
Pemanfaatan
Jasa
Lingkungan
Karbon yang selanjutnya disebut PB-PJL Karbon adalah
perizinan berusaha yang diberikan untuk memanfaatkan
jasa lingkungan karbon yang berada di dalam TN, Tahura,
TWA, dan TB untuk meningkatkan pendanaan dan
dukungan publik dalam rangka pemeliharaan dan
peningkatan fungsi pengaturan ekosistem.
96. Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi atau Measurement,
Reporting, and Verification yang selanjutnya disebut MRV
adalah kegiatan untuk memastikan bahwa data dan/atau
informasi
aksi
mitigasi
dan
aksi
adaptasi
telah
dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan/atau standar
yang telah ditetapkan serta dijamin kebenaran dan
keakuratannya.
97. Sistem Registri Unit Karbon yang selanjutnya disingkat
SRUK adalah sistem penyediaan dan pengelolaan data dan
informasi
terkait
Unit
Karbon
pada
tingkat
penyelenggaraan instrumen NEK.
98. Sertifikat Pengurangan Emisi GRK yang selanjutnya
disebut SPE GRK adalah bukti pengurangan emisi oleh
usaha dan/atau kegiatan yang telah melalui MRV, serta
tercatat dalam SRUK dalam bentuk nomor dan/atau kode
registri.
99. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya
disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh
orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat
langsung maupun tidak langsung atas layanan atau
pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh
negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan,
yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar,
penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam
mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
100. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh
pemerintah pusat.

101. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kehutanan.
102. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya
yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan
dan
pelaksanaan
kebijakan
pengelolaan
konservasi
sumber daya alam dan ekosistemnya.
103. Direktur adalah pejabat tinggi pratama yang mempunyai
tugas
melaksanakan
perumusan
dan
pelaksanaan
kebijakan di bidang pemanfaatan, pengembangan, dan
pemasaran pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan
cagar alam, SM, TN, TWA, TB, dan pembinaan pengelolaan
Tahura.
104. Dinas
Provinsi
adalah
perangkat
daerah
yang
melaksanakan urusan pemerintahan daerah provinsi di
bidang kehutanan.
105. Dinas Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah yang
melaksanakan
urusan
pemerintahan
daerah
kabupaten/kota di bidang kehutanan.
106. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah
organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi atau
pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang
penanaman modal.
107. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT
adalah UPT direktorat jenderal yang mempunyai tugas
menyelenggarakan
perumusan
dan
pelaksanaan
kebijakan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan
ekosistemnya.
108. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah yang selanjutnya
disebut UPTD adalah UPT Dinas Provinsi atau Dinas
Kabupaten/Kota yang mengelola Tahura.

(1)
Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada KSA, KPA, dan TB
dilakukan melalui:
a.
Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan
pada KSA, KPA, dan TB; atau
b.
persetujuan Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada
KSA, KPA, dan TB.
(2)
Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada
KSA, KPA, dan TB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a diperoleh setelah Pelaku Usaha melakukan
pemenuhan persyaratan dasar.
(3)
Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diproses secara elektronik melalui Sistem OSS yang
terintegrasi
secara
elektronik
dengan
sistem
di
kementerian/lembaga terkait.
(4)
Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada
KSA, KPA, dan TB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilakukan dilakukan melalui tahapan:
a.
memulai usaha; dan
b.
menjalankan usaha.

(5)
Tahapan
Perizinan
Berusaha
Pemanfaatan
Jasa
Lingkungan pada KSA, KPA, dan TB sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)
Persetujuan Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada KSA,
KPA, dan TB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b diberikan untuk kegiatan nonkomersial.
(7)
Persetujuan Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada KSA,
KPA, dan TB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:
a. Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air; dan
b. Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Energi Air.

(1)
Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada
KSA, KPA, dan TB dilakukan berdasarkan tingkat risiko.
(2)
Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a.
menengah tinggi; dan
b.
tinggi.
(3)
Tingkat risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a berupa Perizinan Berusaha
penyediaan jasa Wisata Alam.
(4)
Tingkat risiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b meliputi Perizinan Berusaha:
a.
PJL-PB tahap Eksplorasi;
b.
PJL-PB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan;
c.
pemanfaatan jasa lingkungan air;
d.
pemanfaatan jasa lingkungan energi air;
e.
pengusahaan sarana jasa lingkungan Wisata Alam;
f.
pengusahaan TB;
g.
PJL Angin tahap eksplorasi;
h.
PJL Angin tahap pemanfaatan;
i.
PJL Panas Matahari; dan
j.
PJL Karbon.
(5)
Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat
risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) berupa:
a.
NIB; dan
b.
Sertifikat Standar.
(6)
Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat
risiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
a.
NIB; dan
b.
Izin.

(1)
Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada
KSA, KPA, dan TB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
diberikan kepada Pelaku Usaha:
a.
orang perseorangan;
b.
badan usaha; atau
c.
badan usaha luar negeri.
(2)
Setiap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya memiliki 1 (satu) NIB yang diterbitkan oleh
Lembaga OSS.

(1)
Permohonan NIB diajukan oleh Pelaku Usaha melalui
Sistem OSS.
(2)
NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
dengan mengisi paling sedikit berupa data pemohon, kode
dan judul KBLI.
(3)
Kode dan judul KBLI sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) merupakan bidang usaha dengan kode 02209 dan
dengan judul usaha kehutanan lainnya.
(4)
Dalam hal terdapat perubahan kode dan judul KBLI
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan kode
dan judul KBLI yang terbaru bidang Pemanfaatan Jasa
Lingkungan pada KSA, KPA dan TB.
(5)
Tata
cara
permohonan
NIB
oleh
Pelaku
Usaha
dilaksanakan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.

(1)
Dalam proses permohonan NIB sebagaimana dimaksud
dalam
Pasal
5,
Pelaku
Usaha
harus
memenuhi
persyaratan dasar Perizinan Berusaha berupa:
a.
Persetujuan Prinsip;
b.
Persetujuan KKPRL; dan/atau
c.
PL
atau
pernyataan
kesanggupan
pemenuhan
dokumen PL.
(2)
Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilakukan tehadap kegiatan yang dilakukan di
dalam KSA, KPA dan TB.
(3)
Persetujuan KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilakukan terhadap kegiatan yang dilakukan di
ruang laut di dalam KPA.
(4)
PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dilakukan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Persetujuan Prinsip

Paragraf 1
Umum

Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1) huruf a dilakukan dengan tahapan:
a.
pendaftaran;
b.
verifikasi; dan
c.
penerbitan Persetujuan Prinsip.

Paragraf 2
Pendaftaran

(1)
Pendaftaran
permohonan
Persetujuan
Prinsip
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diajukan
oleh pemohon kepada Menteri melalui Sistem OSS yang
disertai dengan dokumen persyaratan permohonan.
(2)
Dokumen
persyaratan
permohonan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.
rencana kegiatan usaha;
b.
peta usulan areal usaha dengan ukuran skala paling
rendah 1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima
ribu) dilampiri dengan salinan peta digital dengan
format shapefile;
c.
pertimbangan teknis; dan
d.
pakta integritas.
(3)
Untuk PB-PJWA, peta usulan areal usaha sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2)
huruf
b
tidak
menjadi
persyaratan.
(4)
Selain dokumen persyaratan permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), untuk dokumen persyaratan PB-
PJWA disertai dengan surat keterangan keahlian atau
surat keterangan pernah mengikuti pelatihan pemandu
Wisata Alam bagi pemohon PB-PJWA pemandu Wisata
Alam.
(5)
Selain dokumen persyaratan permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) untuk dokumen persyaratan PB-
PJL Karbon disertai dengan peta citra penginderaan jauh
dengan resolusi paling rendah 5 (lima) meter liputan 1
(satu) tahun terakhir dan dilampiri dengan salinan digital.

(1)
Rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (2) huruf a memuat paling sedikit profil
pemohon, uraian kegiatan, dan rencana areal Perizinan
Berusaha.
(2)
Rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun menggunakan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1)
Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (2) huruf c untuk PB-PJLPB tahap Eksplorasi
diterbitkan oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas
Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangan.
(2)
Permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diajukan oleh pemohon kepada kepala UPT,
kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas
Kabupaten/Kota
sesuai
dengan
kewenangan
ditembuskan kepada Direktur Jenderal melalui Sistem
OSS.

(3)
Dalam hal Sistem OSS belum tersedia, permohonan
pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat dilakukan secara manual.
(4)
Permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disertai dengan:
a.
salinan:
1.
dokumen yang dikeluarkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang energi dan sumber daya mineral, terdiri
atas:
a)
izin Panas Bumi;
b)
penugasan pengusahaan Panas Bumi;
c)
PSPE;
d)
penugasan penambahan data; atau
e)
kuasa pengusahaan Panas Bumi;
atau
2. kontrak operasi bersama,
atas nama pemohon;
b.
rencana kegiatan usaha permohonan pertimbangan
teknis PB-PJLPB tahap Eksplorasi;
c.
peta usulan AKE Panas Bumi;
d.
rona lingkungan hidup awal di dalam dan di sekitar
lokasi AKE Panas Bumi yang dimohon;
e.
dokumen hasil kajian potensi dampak dan rencana
mitigasi dampak;
f.
persetujuan
dari
masyarakat
terdampak
yang
dituangkan dalam berita acara persetujuan atas
dasar informasi di awal tanpa paksaan (free, prior,
and informed consent); dan
g.
hasil
rapat
konsultasi
dengan
pemerintah
kabupaten/kota, dalam hal lokasi yang dimohon
berada di TN atau TWA.

(1)
Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (4), kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas
Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangan dalam jangka waktu paling lama 90
(sembilan puluh) Hari terhitung sejak diterimanya
permohonan menerbitkan:
a.
pertimbangan teknis atas permohonan PB-PJLPB
tahap Eksplorasi; atau
b.
surat penolakan permohonan pertimbangan teknis
PJL-PB tahap Eksplorasi dengan disertai alasan.
(2)
Pertimbangan
teknis
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
a.
data Pelaku Usaha;
b.
data modal atau finansial Pelaku Usaha untuk
menjalankan Perizinan Berusaha;
c.
data rencana luas dan lokasi PB-PJLPB;
d.
data rencana pembangunan sarana prasarana tahap
Eksplorasi;
e.
data kondisi kawasan pada areal yang dimohon;
f.
data dan informasi aspek sosial, ekonomi, dan
budaya; dan

g.
prakiraan dampak lingkungan pada semua tahap
kegiatan.
(3)
Pertimbangan teknis dan surat penolakan permohonan
pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dengan menggunakan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1)
Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (2) huruf c untuk PB-PJLPB tahap Eksploitasi
dan Pemanfaatan diterbitkan oleh kepala UPT, kepala
UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas
Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan.
(2)
Permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diajukan oleh pemohon kepada kepala UPT,
kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas
Kabupaten/Kota
sesuai
dengan
kewenangan
ditembuskan kepada Direktur Jenderal melalui Sistem
OSS.
(3)
Dalam hal Sistem OSS belum tersedia, permohonan
pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat dilakukan secara manual.
(4)
Permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disertai dengan:
a.
salinan:
1.
dokumen yang dikeluarkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang energi dan sumber daya mineral, terdiri
atas:
a)
izin Panas Bumi;
b)
penugasan pengusahaan Panas Bumi; atau
c)
kuasa pengusahaan Panas Bumi;
2.
kontrak operasi bersama; atau
3.
kontrak jual beli energi,
atas nama pemohon;
b.
rencana kegiatan usaha permohonan pertimbangan
teknis
PB-PJLPB
tahap
Eksploitasi
dan
Pemanfaatan;
c.
peta lokasi rencana AKU;
d.
rona lingkungan hidup awal di dalam dan di sekitar
lokasi AKU Panas Bumi yang dimohon;
e.
dokumen hasil kajian potensi dampak dan rencana
mitigasi dampak;
f.
persetujuan
dari
masyarakat
terdampak
yang
dituangkan dalam berita acara persetujuan atas
dasar informasi di awal tanpa paksaan (free, prior,
and informed consent); dan
g.
hasil
rapat
konsultasi
dengan
pemerintah
kabupaten/kota, dalam hal lokasi yang dimohon
berada di TN atau TWA.

(1)
Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (4), kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas
Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangan dalam jangka waktu paling lama 90

(sembilan puluh) Hari terhitung sejak diterimanya
permohonan menerbitkan:
a.
pertimbangan teknis atas permohonan PB-PJLPB
tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan; atau
b.
surat penolakan permohonan pertimbangan teknis
PJL-PB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan dengan
disertai alasan.
(2)
Pertimbangan
teknis
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
a.
data Pelaku Usaha;
b.
data modal atau finansial Pelaku Usaha untuk
menjalankan Perizinan Berusaha;
c.
data rencana luas dan lokasi PB-PJLPB;
d.
data rencana pembangunan sarana prasarana tahap
Eksplorasi;
e.
data kondisi kawasan pada areal yang dimohon;
f.
data dan informasi aspek sosial, ekonomi, dan
budaya; dan
g.
prakiraan dampak lingkungan pada semua tahap
kegiatan.
(3)
Pertimbangan teknis dan surat penolakan permohonan
pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dengan menggunakan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1)
Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (2) huruf c untuk PB-PJLA dan PB-PJLEA
meliputi:
a.
pertimbangan teknis dari kepala UPT, kepala UPTD,
kepala
Dinas
Provinsi,
atau
kepala
Dinas
Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan; dan
b.
pertimbangan teknis dari:
1.
kepala
dinas
provinsi,
kepala
dinas
kabupaten/kota, atau pimpinan instansi terkait
sesuai dengan kewenangan yang membidangi
sumber daya air untuk PB-PJLA; atau
2.
kepala
dinas
provinsi,
kepala
dinas
kabupaten/kota, atau pimpinan instansi terkait
sesuai dengan kewenangan yang membidangi
ketenagalistrikan untuk PB-PJLEA.
(2)
Permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a diajukan oleh pemohon kepada
kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau
kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan
dengan tembusan kepada Direktur Jenderal melalui
Sistem OSS.
(3)
Permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b diajukan oleh pemohon kepada:
a.
kepala dinas provinsi, kepala dinas kabupaten/kota,
atau pimpinan instansi terkait sesuai dengan
kewenangan yang membidangi sumber daya air
untuk PB-PJLA; atau

b.
kepala dinas provinsi, kepala dinas kabupaten/kota,
atau pimpinan instansi terkait sesuai dengan
kewenangan yang membidangi ketenagalistrikan
untuk PB-PJLEA,
dengan tembusan kepada Direktur Jenderal melalui
Sistem OSS.
(4)
Dalam hal Sistem OSS belum tersedia, permohonan
pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) dapat dilakukan secara manual.
(5)
Permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disertai dengan:
a.
rencana kegiatan usaha; dan
b.
peta usulan lokasi yang dimohon.
(6)
Dalam hal pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b tidak diterbitkan oleh kepala dinas
provinsi, kepala dinas kabupaten/kota, atau pimpinan
instansi terkait yang membidangi sumber daya air atau
yang membidangi ketenagalistrikan dalam jangka waktu
paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak
permohonan diterima, kepala dinas provinsi atau kepala
dinas
kabupaten/kota
dianggap
telah
memberikan
pertimbangan teknis.

(1)
Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (5), kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas
Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangan atau kepala dinas provinsi, kepala
dinas kabupaten/kota, atau pimpinan instansi terkait
sesuai dengan kewenangan yang membidangi sumber
daya air untuk PB-PJLA atau kepala dinas provinsi,
kepala dinas kabupaten/kota, atau atau pimpinan
instansi
terkait
sesuai
dengan
kewenangan
yang
membidangi ketenagalistrikan dalam jangka waktu paling
lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya
permohonan menerbitkan:
a.
pertimbangan teknis atas permohonan PB-PJLA atau
PB-PJLEA; atau
b.
surat penolakan permohonan pertimbangan teknis
PB-PJLA atau PB-PJLEA disertai dengan alasan.
(2)
Pertimbangan teknis dari kepala UPT, kepala UPTD,
kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota
sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit memuat:
a.
data Pelaku Usaha;
b.
data luas dan lokasi yang direkomendasikan atau
tidak direkomendasikan;
c.
data debit air yang dimohon;
d.
rencana pembangunan sarana dan prasarana;
e.
pertimbangan ekologis;
f.
pertimbangan keberadaan obyek daya tarik Wisata
Alam;
g.
pertimbangan sosial, ekonomi, dan budaya setempat;
h.
rencana investasi; dan
i.
kesimpulan.

(3)
Selain memuat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
untuk pertimbangan teknis PB-PJLEA harus memuat
rencana kapasitas pembangkit listrik.
(4)
Pertimbangan teknis kepala UPT, kepala UPTD, kepala
Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota dan
surat
penolakan
permohonan
pertimbangan
teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan
menggunakan format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

(1)
Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (2) huruf c untuk PB-PSWA meliputi:
a.
pertimbangan teknis dari kepala UPT, kepala UPTD,
kepala
Dinas
Provinsi,
atau
kepala
Dinas
Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan; dan
b.
pertimbangan teknis dari kepala dinas provinsi atau
kepala
dinas
kabupaten/kota
sesuai
dengan
kewenangan yang membidangi kepariwisataan.
(2)
Permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a diajukan oleh pemohon kepada
kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau
kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan
dengan tembusan kepada Direktur Jenderal melalui
Sistem OSS.
(3)
Permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b diajukan oleh pemohon kepada
kepala dinas provinsi atau kepala dinas kabupaten/kota
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kepariwisataan
sesuai dengan kewenangan dengan
tembusan kepada Direktur Jenderal melalui Sistem OSS.
(4)
Dalam hal Sistem OSS belum tersedia permohonan
pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) dapat dilakukan secara manual.
(5)
Permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disertai dengan:
a.
rencana kegiatan usaha;
b.
peta usulan lokasi yang dimohon dengan dengan
skala paling rendah 1:25.000 (satu berbanding dua
puluh lima ribu) dilampiri dengan salinan peta digital
dengan format shapefile; dan
c.
surat pernyataan komitmen kelola sosial.
(6)
Dalam hal pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b tidak diterbitkan oleh kepala dinas
provinsi
atau
kepala
dinas
kabupaten/kota
yang
membidangi kepariwisataan sesuai dengan kewenangan
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari
terhitung sejak permohonan diterima, kepala dinas
provinsi atau kepala dinas kabupaten/kota sesuai dengan
kewenangan dianggap telah memberikan pertimbangan
teknis.

(1)
Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (5), kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas
Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangan atau kepala dinas provinsi atau
kepala dinas kabupaten/kota yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan sesuai
dengan kewenangan dalam jangka waktu paling lama 30
(tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya permohonan
menerbitkan:
a.
pertimbangan teknis atas permohonan PB-PSWA;
atau
b.
surat penolakan permohonan pertimbangan teknis
PB-PSWA disertai dengan alasan.
(2)
Pertimbangan teknis permohonan PB-PSWA dari kepala
UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala
Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), paling sedikit memuat:
a.
data Pelaku Usaha;
b.
data luas dan lokasi yang direkomendasikan atau
tidak direkomendasikan;
c.
pertimbangan ekologis;
d.
pertimbangan pengembangan pariwisata alam di
kawasan;
e.
pertimbangan sosial, ekonomi, dan budaya setempat;
f.
rencana pemberdayaan masyarakat;
g.
rekening koran; dan
h.
kesimpulan.
(3)
Rekening koran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf g merupakan indikasi kemampuan finansial dan
komitmen dalam melakukan pengusahaan PB-PSWA
sesuai besaran modal yang disetor.
(4)
Pertimbangan teknis dan surat penolakan permohonan
pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disusun dengan menggunakan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1)
Penentuan luas areal usaha sebagai dasar pemohon
untuk menentukan nilai yang tertuang dalam rekening
koran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2)
huruf g.
(2)
Nilai rekening koran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan ketentuan:
a.
luas areal usaha yang dimohon <5 ha (kurang dari
lima hektar), nilai yang tertuang dalam rekening
koran paling sedikit Rp250.000.000 (dua ratus lima
puluh juta rupiah);
b.
luas areal usaha yang dimohon 5 ha (lima hektar)
sampai dengan 20 ha (dua puluh hektar), nilai yang
tertuang dalam rekening koran paling sedikit
Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

c.
luas areal usaha yang dimohon >20 ha (lebih dari dua
puluh hektar) sampai dengan 50 ha (lima puluh
hektar), nilai yang tertuang dalam rekening koran
paling sedikit Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah);
dan
d.
luas areal usaha yang dimohon >50 ha (lebih dari
lima puluh hektar), nilai yang tertuang dalam
rekening koran paling sedikit Rp10.000.000.000
(sepuluh miliar rupiah).
(3)
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
diprioritaskan untuk badan usaha yang berbentuk
koperasi dan badan usaha milik desa setempat yang
berlokasi dan beralamat di sekitar ruang usaha yang
dimohon.

(1)
Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (2) huruf c untuk PB-PJWA diterbitkan oleh
kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau
kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan
berdasarkan permohonan.
(2)
Permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diajukan oleh pemohon kepada kepala UPT,
kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas
Kabupaten/Kota
sesuai
dengan
kewenangan
dan
ditembuskan kepada Direktur Jenderal melalui Sistem
OSS.
(3)
Dalam hal Sistem OSS belum tersedia, permohonan
pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat dilakukan secara manual.
(4)
Permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disertai dengan rencana kegiatan usaha.

(1)
Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 ayat (4), kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas
Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangan dalam jangka waktu paling lama 30
(tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya permohonan
menerbitkan:
a.
pertimbangan teknis atas permohonan PB-PJWA;
atau
b.
surat penolakan permohonan pertimbangan teknis
PB-PJWA disertai dengan alasan.
(2)
Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat:
a.
data Pelaku Usaha; dan
b.
data kegiatan usaha yang direkomendasikan.
(3)
Pertimbangan teknis dan surat penolakan permohonan
pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disusun dengan menggunakan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1)
Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (2) huruf c untuk PB-PTB meliputi:
a.
pertimbangan teknis dari direktur yang mempunyai
tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang konservasi spesies dan genetik;
b.
pertimbangan teknis dari kepala UPT; dan
c.
pertimbangan teknis dari kepala dinas provinsi atau
kepala
dinas
kabupaten/kota
yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kepariwisataan sesuai dengan kewenangan.
(2)
Permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a disampaikan oleh pemohon kepada
direktur
yang
mempunyai
tugas
melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
konservasi spesies dan genetik, dan ditembuskan kepada
Direktur Jenderal melalui Sistem OSS.
(3)
Permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh pemohon kepada
kepala UPT sesuai dengan kewenangan, dan ditembuskan
kepada Direktur Jenderal melalui Sistem OSS.
(4)
Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c disampaikan oleh pemohon kepada kepala dinas
provinsi
atau
kepala
dinas
kabupaten/kota
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan
di
bidang
kepariwisataan
sesuai
dengan
kewenangan,
dan
ditembuskan kepada Direktur Jenderal melalui Sistem
OSS.
(5)
Dalam hal Sistem OSS belum tersedia, permohonan
pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dilakukan secara manual.
(6)
Permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), disertai dengan:
a.
rencana kegiatan usaha; dan
b.
peta usulan lokasi yang dimohon dengan skala paling
rendah 1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima
ribu) dilampiri dengan salinan peta digital dengan
format shapefile.
(7)
Dalam hal pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c tidak diterbitkan oleh kepala dinas
provinsi
atau
kepala
dinas
kabupaten/kota
yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kepariwisataan sesuai dengan kewenangan dalam jangka
waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak
permohonan diterima, kepala dinas provinsi atau kepala
dinas kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kepariwisataan dianggap telah
memberikan pertimbangan teknis.

(1)
Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (6), kepala UPT dalam jangka waktu paling
lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya
permohonan menerbitkan:
a.
pertimbangan teknis atas permohonan PB-PTB; atau
b.
surat penolakan permohonan pertimbangan teknis
PB-PTB disertai dengan alasan.
(2)
Pertimbangan teknis dari kepala UPT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
a.
data Pelaku Usaha;
b.
data luas dan lokasi yang direkomendasikan atau
tidak direkomendasikan;
c.
pertimbangan ekologis;
d.
pertimbangan pengembangan pariwisata alam di
kawasan;
e.
pertimbangan sosial, ekonomi, dan budaya setempat;
f.
rencana pemberdayaan masyarakat;
g.
rekening koran; dan
h.
kesimpulan.
(3)
Rekening koran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf g merupakan indikasi kemampuan finansial dan
komitmen dalam melakukan pengusahaan PB-PTB sesuai
besaran modal yang disetor.
(4)
Pertimbangan teknis dan surat penolakan permohonan
pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dengan menggunakan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1)
Penentuan luas areal usaha sebagai dasar pemohon untuk
menentukan nilai yang tertuang dalam rekening koran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf g.
(2)
Nilai rekening koran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dengan ketentuan:
a.
luas areal usaha yang dimohon <5 ha (kurang dari
lima hektar), nilai yang tertuang dalam rekening
koran paling sedikit Rp250.000.000 (dua ratus lima
puluh juta rupiah);
b.
luas areal usaha yang dimohon 5 ha (lima hektar)
sampai dengan 20 ha (dua puluh hektar), nilai yang
tertuang dalam
rekening koran
paling sedikit
Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
c.
luas areal usaha yang dimohon >20 ha (lebih dari dua
puluh hektar) sampai dengan 50 ha (lima puluh
hektar), nilai yang tertuang dalam rekening koran
paling sedikit Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah);
dan
d.
luas areal usaha yang dimohon >50 ha (lebih dari lima
puluh hektar), nilai yang tertuang dalam rekening
koran paling sedikit Rp10.000.000.000 (sepuluh
miliar rupiah).

(3)
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
diprioritaskan untuk badan usaha yang berbentuk
koperasi dan badan usaha milik desa setempat yang
berlokasi dan beralamat di sekitar ruang usaha yang
dimohon.

(1)
Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 ayat (2) huruf c untuk PB-PJL Angin tahap eksplorasi
diterbitkan oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas
Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangan.
(2) Permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diajukan oleh pemohon kepada kepala UPT,
kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas
Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan ditembuskan
kepada Direktur Jenderal melalui Sistem OSS.
(3) Dalam hal Sistem OSS belum tersedia, permohonan
pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat dilakukan secara manual.
(4) Permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disertai dengan:
a.
rencana kegiatan usaha;
b.
peta usulan areal usaha yang dimohon dengan
ukuran
skala
paling
rendah
1:25.000
(satu
berbanding dua puluh lima ribu) dilampiri dengan
salinan peta digital dengan format shapefile;
c.
rona lingkungan hidup awal di dalam dan di sekitar
lokasi areal usaha yang dimohon; dan
d.
hasil kajian potensi dampak dan rencana mitigasi
dampak.

(1)
Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (4), kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas
Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangan dalam jangka waktu paling lama 60
(enam
puluh)
Hari
terhitung
sejak
diterimanya
permohonan menerbitkan:
a.
pertimbangan teknis atas permohonan PJL Angin
tahap eksplorasi; atau
b.
surat penolakan permohonan pertimbangan teknis
PJL Angin tahap eksplorasi disertai dengan alasan.
(2)
Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a paling sedikit memuat:
a.
data Pelaku Usaha;
b.
data modal atau finansial Pelaku Usaha untuk
menjalankan usaha;
c.
data rencana luas dan lokasi PJL Angin tahap
eksplorasi;
d.
data rencana pembangunan sarana dan prasarana
tahap eksplorasi;
e.
data kondisi kawasan pada areal yang dimohon;
f.
data dan informasi aspek sosial, ekonomi, dan
budaya; dan

g.
prakiraan dampak lingkungan pada semua tahap
kegiatan.
(3)
Pertimbangan teknis dan surat penolakan permohonan
pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dengan menggunakan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 ayat (2) huruf c untuk PB-PJL Angin tahap pemanfaatan
diterbitkan oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas
Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangan.
(2) Permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diajukan oleh pemohon kepada kepala UPT,
kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas
Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan ditembuskan
kepada Direktur Jenderal melalui Sistem OSS.
(3) Dalam hal Sistem OSS belum tersedia, permohonan
pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat dilakukan secara manual.
(4) Permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disertai dengan:
a.
rencana kegiatan usaha;
b.
peta usulan areal usaha yang dimohon dengan
ukuran
skala
paling
rendah
1:25.000
(satu
berbanding dua puluh lima ribu) dilampiri dengan
data peta digital dengan format shapefile;
c.
rona lingkungan hidup awal di dalam dan di sekitar
lokasi areal usaha yang dimohon;
d.
hasil kajian potensi dampak dan rencana mitigasi
dampak;
e.
persetujuan
dari
masyarakat
terdampak
yang
dituangkan dalam berita acara persetujuan atas
dasar informasi di awal tanpa paksaan (free, prior,
and informed consent); dan
f.
hasil
rapat
konsultasi
dengan
pemerintah
kabupaten/kota, dalam hal lokasi yang dimohon
berada di TN atau TWA.

(1)
Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (4), kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas
Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangan dalam jangka waktu paling lama 90
(sembilan puluh) Hari terhitung sejak diterimanya
permohonan menerbitkan:
a.
pertimbangan teknis atas permohonan PJL Angin
tahap pemanfaatan; atau
b.
surat penolakan permohonan pertimbangan teknis
PJL Angin tahap pemanfaatan disertai dengan
alasan.
(2)
Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a paling sedikit memuat:
a.
data Pelaku Usaha;

b.
data modal atau finansial Pelaku Usaha untuk
menjalankan usaha;
c.
data rencana luas dan lokasi PJL Angin tahap
pemanfaatan;
d.
data rencana pembangunan sarana dan prasarana
tahap pemanfaatan;
e.
data kondisi kawasan pada areal yang dimohon;

f.
data dan informasi aspek sosial, ekonomi, dan
budaya; dan
g.
perkiraan dampak lingkungan pada semua tahap
kegiatan.
(3)
Pertimbangan teknis dan surat penolakan permohonan
pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dengan menggunakan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 ayat (2) huruf c untuk PB-PJL Panas Matahari
diterbitkan oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas
Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangan.
(2) Permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diajukan oleh pemohon kepada kepala UPT,
kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas
Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan ditembuskan
kepada Direktur Jenderal melalui Sistem OSS.
(3) Dalam hal Sistem OSS belum tersedia, permohonan
pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat dilakukan secara manual.
(4) Permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disertai dengan:
a.
rencana kegiatan usaha;
b.
peta usulan areal kegiatan usaha yang dimohon
dengan ukuran skala paling rendah 1:25.000 (satu
berbanding dua puluh lima ribu) dilampiri dengan
salinan peta digital dengan format shapefile;
c.
rona lingkungan hidup awal di dalam dan di sekitar
lokasi areal usaha yang dimohon;
d.
hasil kajian potensi dampak dan rencana mitigasi
dampak;
e.
persetujuan
dari
masyarakat
terdampak
yang
dituangkan dalam berita acara persetujuan atas
dasar informasi di awal tanpa paksaan (free, prior,
and informed consent); dan
f.
hasil
rapat
konsultasi
dengan
pemerintah
kabupaten/kota, dalam hal lokasi yang dimohon
berada di TN atau TWA.

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (4), kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas
Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangan dalam jangka waktu paling lama 60

(enam
puluh)
Hari
terhitung
sejak
diterimanya
permohonan menerbitkan:
a.
pertimbangan teknis atas permohonan PJL Panas
Matahari; atau
b.
surat penolakan permohonan pertimbangan teknis
PJL Panas Matahari disertai dengan alasan.
(2) Pertimbangan teknis sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf
a paling sedikit memuat:
a.
data Pelaku Usaha;
b.
data modal atau finansial Pelaku Usaha untuk
menjalankan usaha;
c.
data rencana luas dan lokasi PJL Panas Matahari;
d.
data rencana pembangunan sarana dan prasarana
PJL Panas Matahari;
e.
data kondisi kawasan pada areal yang dimohon;
f.
data dan informasi aspek sosial, ekonomi, dan
budaya; dan
g.
prakiraan dampak lingkungan pada semua tahap
kegiatan.
(3) Pertimbangan teknis dan surat penolakan pertimbangan
teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
dengan menggunakan format sebagaimana tercantum
dalam
Lampiran
I
yang
merupakan
bagian
tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1)
Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 ayat (2) huruf c untuk PB-PJL Karbon diterbitkan oleh
kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau
kepala
Dinas
Kabupaten/Kota
sesuai
dengan
kewenangan.
(2) Permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diajukan oleh pemohon kepada kepala UPT,
kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas
Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan ditembuskan
kepada Direktur Jenderal melalui Sistem OSS.
(3) Dalam hal Sistem OSS belum tersedia, permohonan
pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat dilakukan secara manual.
(4) Permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disertai dengan:
a.
rencana kegiatan usaha;
b.
peta usulan areal kegiatan usaha yang dimohon
dengan ukuran skala paling rendah 1:25.000 (satu
berbanding dua puluh lima ribu) dilampiri dengan
salinan peta digital dengan format shapefile; dan
c.
peta citra penginderaan jauh dengan resolusi paling
rendah 5 (lima) meter liputan 1 (satu) tahun terakhir
dan dilampiri dengan salinan digital.
(5) Rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf a merupakan rencana kegiatan usaha PJL
Karbon yang diusulkan oleh pemohon.

(6) Rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) paling sedikit memuat:
a.
profil pemohon dan/atau kondisi umum perusahaan;
b.
usulan areal usaha PJL Karbon yang di dalamnya
memuat informasi kondisi umum biofisik meliputi
kondisi tutupan lahan, keanekaragaman hayati,
potensi
pemanfaatan
jasa
lingkungan
karbon,
kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat
setempat di sekitar KPA atau TB; dan
c.
maksud, tujuan, rencana PJL Karbon, tata laksana
perdagangan karbon, Aksi Mitigasi Perubahan Iklim
yang akan dilaksanakan selama pengusahaan,
skema sertifikasi Unit Karbon, rencana investasi,
pelibatan masyarakat setempat, pembiayaan/cash
flow, rencana transaksi, dan perlindungan dan
pengamanan hutan.
(7) Rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) disusun dengan menggunakan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 ayat (4), kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas
Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangan dalam jangka waktu paling lama 60
(enam
puluh)
Hari
terhitung
sejak
diterimanya
permohonan menerbitkan:
a.
pertimbangan
teknis
atas
permohonan
PB-PJL
Karbon; atau
b.
surat penolakan permohonan pertimbangan teknis
PB-PJL Karbon disertai dengan alasan.
(2) Pertimbangan teknis sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf
a paling sedikit memuat:
a.
data Pelaku Usaha;
b.
data modal atau finansial Pelaku Usaha untuk
menjalankan usaha;
c.
data rencana luas dan lokasi PJL Karbon;
d.
data rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
e.
data
skema
sertifikasi
Unit
Karbon
dan
metodologinya;
f.
data jenis vegetasi yang akan ditanam dalam kegiatan
pemulihan ekosistem;
g.
data rencana pembangunan sarana dan prasarana
PJL Karbon;
h.
data kondisi kawasan pada areal yang dimohon; dan
i.
data dan informasi aspek sosial, ekonomi, dan
budaya.
(3) Pertimbangan teknis dan surat penolakan pertimbangan
teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
dengan menggunakan format sebagaimana tercantum
dalam
Lampiran
I
yang
merupakan
bagian
tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala
Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dalam
memberikan
pertimbangan
teknis
dapat
melakukan
pengecekan lapangan dan/atau pembahasan dengan pihak
terkait.

(1)
Kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau
kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan
dalam memberikan pertimbangan teknis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 harus memperhatikan:
a.
keselarasan
antara
rencana
pemanfaatan
jasa
lingkungan

yang
dimohon
dengan
Rencana
Pengelolaan kawasan;
b.
kesesuaian letak dan lokasi areal yang dimohon
dengan zona atau blok yang sudah ditetapkan;
c.
luas areal yang dimohon dan informasi ada tidaknya
perizinan atau persetujuan pada areal yang dimohon;
d.
potensi jasa lingkungan:
e.
jalur lintasan atau aktivitas satwa;
f.
lokasi cagar budaya atau situs sejarah;
g.
keberadaan dan potensi konflik tenurial dan/atau
sosial;
h.
kemampuan finansial Pelaku Usaha; dan
i.
prakiraan dampak lingkungan pada semua tahap
kegiatan.
(2)
Selain memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dalam penerbitan pertimbangan teknis PB-
PJLPB, kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi,
atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenangan juga mempertimbangkan hasil kajian kondisi
ekosistem dan keanekaragaman hayati.
(3)
Selain memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dalam penerbitan pertimbangan teknis PB-
PJL Karbon, kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas
Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangan juga mempertimbangkan kesesuaian
jenis vegetasi yang akan ditanam berupa tumbuhan
endemik dan/atau tumbuhan asli setempat.
(4)
Kajian kondisi ekosistem dan keanekaragaman hayati
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh kepala
UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala
Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan
menggunakan metode baku yang diakui secara ilmiah.

Pertimbangan teknis dari kepala UPT, kepala UPTD, kepala
Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan tidak dapat
diperpanjang.

(1)
Pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (2) huruf d merupakan:
a.
pakta integritas bermaterai untuk pemohon orang
perseorangan, koperasi, dan/atau badan usaha milik
desa; dan
b.
pakta integritas dalam bentuk akta notaris untuk
pemohon badan usaha selain koperasi dan badan
usaha milik desa.
(2)
Pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat:
a.
kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban;
b.
untuk
tidak
melaksanakan
kegiatan
sebelum
terbitnya Perizinan Berusaha;
c.
kesanggupan
melaksanakan
pengamanan
dan
perlindungan
hutan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan perundang-undangan;
d.
kesanggupan melaksanakan pemulihan ekosistem
pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan
dan areal terdampak tanpa menunggu selesainya
jangka waktu Perizinan Berusaha;
e.
kesanggupan
membayar
PNBP
sesuai
dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.
kesanggupan
melaksanakan
kegiatan
pelibatan/pemberdayaan masyarakat pada kegiatan
Perizinan Berusaha; dan
g.
jaminan dan tanggung jawab terhadap semua
dokumen yang dilampirkan dalam permohonan
adalah benar dan sah.

Paragraf 3
Verifikasi Teknis

(1)
Berdasarkan
permohonan
pendaftaran
Persetujuan
Prinsip yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan
melalui Sistem OSS kepada Menteri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8, Direktur Jenderal melakukan
verifikasi teknis.
(2)
Direktur
Jenderal
melaksanakan
verifikasi
teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu
paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak dokumen
persyaratan diterima melalui Sistem OSS.

(1)
Hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
36 ayat (2) berupa:
a.
persetujuan jika hasil verifikasi teknis permohonan
memenuhi kelengkapan persyaratan dan memenuhi
kesesuian ketentuan teknis;
b.
perbaikan jika hasil verifikasi teknis permohonan
tidak memenuhi kelengkapan persyaratan dan
memenuhi kesesuian ketentuan teknis; atau
c.
penolakan
jika
permohonan
tidak
memenuhi
kelengkapan persyaratan dan/atau tidak memenuhi
ketentuan teknis.

(2)
Direktur Jenderal menyampaikan hasil verifikasi teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sistem OSS.

(1)
Direktur Jenderal menyampaikan persetujuan verifikasi
teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)
huruf a melalui Sistem OSS.
(2)
Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari
terhitung sejak hasil verifikasi disampaikan melalui
Sistem OSS.

(1)
Direktur Jenderal menyampaikan perbaikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b kepada
pemohon melalui Sistem OSS.
(2)
Pemohon
menyampaikan
perbaikan
persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu
paling
lama
(sepuluh)
Hari
terhitung
sejak
penyampaian perbaikan diterima oleh pemohon.
(3)
Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
paling banyak 2 (dua) kali.
(4)
Direktur Jenderal melakukan verifikasi teknis dalam
jangka waktu paling lama 8 (delapan) Hari terhitung sejak
penyampaian
dokumen
perbaikan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
(5)
Ketentuan
mengenai
tata
cara
verifikasi
teknis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berlaku secara
mutatis mutandis terhadap ketentuan verifikasi teknis
dokumen perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2).
(6)
Dalam hal jangka waktu pemenuhan persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
terlampaui
dan
pemohon
belum
menyampaikan
perbaikan persyaratan, permohonan dinyatakan batal.

(1)
Direktur
Jenderal
menyampaikan
penolakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c
kepada pemohon melalui Sistem OSS disertai dengan
alasan.
(2)
Penyampaian penolakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua)
Hari terhitung sejak permohonan Persetujuan Prinsip
dinyatakan ditolak melalui Sistem OSS.

Paragraf 4
Penerbitan Persetujuan Prinsip

(1)
Berdasarkan
persetujuan
permohonan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 atau penolakan permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Lembaga OSS
atas nama Menteri:
a.
menerbitkan Persetujuan Prinsip; atau

b.
menyampaikan penolakan permohonan Persetujuan
Prinsip disertai dengan alasan.
(2)
Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf
a
disusun
dengan
menggunakan
format
sebagaimana
tercantum
dalam
Lampiran
I
yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

(1)
Dalam hal Lembaga OSS telah menerbitkan Persetujuan
Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1)
huruf a, pemegang Persetujuan Prinsip melanjutkan ke
tahap selanjutnya.
(2)
Dalam hal Lembaga OSS menolak Persetujuan Prinsip
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b,
pemohon dapat mengajukan permohonan baru melalui
Sistem OSS.

(1)
Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal
41 ayat (1) huruf a berlaku selama 24 (dua puluh empat)
bulan dan tidak dapat diperpanjang.
(2)
Dalam hal jangka waktu Persetujuan Prinsip sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terlampaui, Persetujuan Prinsip
dinyatakan tidak berlaku.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberian Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Laut di
Kawasan Pelestarian Alam

Paragraf 1

Umum

(1)
Pelaku Usaha dengan kegiatan usaha yang memanfaatkan
ruang laut di KPA yang telah ditetapkan Menteri, atas
Persetujuan KKPRL didahului dengan rekomendasi
pemanfaatan KPA sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2)
Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan
terbatas
pada
Blok
Pemanfaatan/Zona
Pemanfaatan KPA sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang mengenai konservasi sumber daya alam hayati
dan ekosistemnya.
(3)
Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan permohonan Pelaku Usaha
kepada Menteri.

Paragraf 2

Tata Cara Pemberian Rekomendasi

(1)
Permohonan rekomendasi kepada Menteri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) disertai dengan
persyaratan:
a.
rencana kegiatan usaha;

b.
peta usulan areal usaha dengan ukuran skala paling
rendah 1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima
ribu) dilampiri dengan salinan peta digital dengan
format shapefile;
c.
pertimbangan teknis kepala UPT; dan
d.
pakta integritas.
(2)
Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
permohonan disertai dengan dokumen pertimbangan
teknis dari kepala dinas provinsi atau kepala dinas
kabupaten/kota
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang kepariwisataan sesuai dengan
kewenangan, dalam hal PB yang dimohonkan merupakan
PB-PSWA dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal.

(1)
Ketentuan mengenai tata cara penerbitan Persetujuan
Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal
42 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara
pemberian rekomendasi pemanfaatan jasa lingkungan di
KPA.
(2)
Pemberian rekomendasi pemanfaatan jasa lingkungan di
KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan
dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari
terhitung sejak dokumen persyarataan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan
lengkap dan benar.
(3)
Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dengan menggunakan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Rekomendasi
pemanfaatan
KPA
dari
Kementerian
dipersamakan sebagai Persetujuan Prinsip pemanfaatan jasa
lingkungan.

Bagian Keempat
Penerbitan Persetujuan Lingkungan

(1)
PL atau pernyataan kesanggupan pemenuhan dokumen
PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c
wajib dipenuhi paling lama dalam jangka waktu 24 (dua
puluh empat) bulan terhitung sejak diterbitkannya:
a.
Persetujuan Prinsip; atau
b.
Persetujuan KKPRL.
(2)
PL sebagaimana pada ayat (1) diproses sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)
PJL-PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4)
huruf a dan huruf b pada KPA dilaksanakan pada
kawasan:
a.
TN;
b.
Tahura; dan
c.
TWA.
(2)
PJL-PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
tahapan:
a.
Eksplorasi; dan
b.
Eksploitasi dan Pemanfaatan.
(3)
PJL-PB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului
dengan kegiatan Survei Pendahuluan Panas Bumi yang
dilakukan di kawasan TN, Tahura, dan TWA, kecuali zona
inti TN dan blok perlindungan Tahura dan TWA.
(4)
PJL-PB tahap Eksplorasi serta PJL-PB tahap Eksploitasi
dan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan
pada
Zona
Pemanfaatan
atau
Blok
Pemanfaatan yang telah ditetapkan pada kawasan TN,
Tahura, dan TWA, dan belum dibebani Perizinan
Berusaha.
(5)
Kegiatan PJL-PB sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dimungkinkan mengambil air dari Sumber Air yang
berada dalam areal Perizinan Berusaha.
(6)
Pengambilan air sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dilakukan dengan ketentuan:
a.
hanya untuk Air Permukaan;
b.
paling banyak 20% (dua puluh persen) dari debit
minimal;
c.
hanya untuk keperluan domestik atau penunjang
sarana dan prasarana PJL-PB; dan
d.
tidak
menutup
akses
masyarakat
untuk
memanfaatkan Sumber Air.
(7)
Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
huruf a meliputi mata air, air sungai, danau, waduk, rawa,
dan sumber Air Permukaan lainnya.
(8)
Kegiatan pengeboran sumur tidak menggunakan air dari
Sumber Air yang berada dalam AKE Panas Bumi dan/atau
AKU Panas Bumi.
(9)
Dalam hal kegiatan PJLPB mengambil air dari Sumber Air
yang berada di luar area Perizinan Berusahanya untuk
keperluan domestik/penunjang sarana dan prasarana
PJLPB dan untuk kegiatan pengeboran sumur harus
mengajukan permohonan PB-PJLA.

Bagian Kedua
Survei Pendahuluan Panas Bumi

(1)
Survei Pendahuluan Panas Bumi sebagaimana dimaksud
dalam
Pasal
ayat
(3)
merupakan
kegiatan
pengumpulan,
analisis,
dan
penyajian
data
yang
berhubungan dengan informasi kondisi geologi, geofisika,
dan geokimia serta penginderaan jauh dan/atau survei
geoteknik.
(2)
Survei Pendahuluan Panas Bumi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan untuk:
a.
memperkirakan letak Panas Bumi;
b.
mendapatkan informasi ada atau tidak adanya
sumber daya energi Panas Bumi; dan
c.
mendapatkan informasi kondisi topografi, tutupan
lahan, dan karakteristik tanah.
(3)
Survei Pendahuluan Panas Bumi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat Simaksi.
(4)
Pengajuan Simaksi untuk kegiatan Survei Pendahuluan
Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan secara elektronik atau nonelektronik.

(1)
Simaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3)
diterbitkan oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas
Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangan.
(2)
Simaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimohon
oleh:
a.
badan usaha;
b.
pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, atau
pemerintah daerah kabupaten/kota;
c.
lembaga penelitian; atau
d.
perguruan tinggi.
(3)
Permohonan Simaksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditujukan kepada kepala UPT, kepala UPTD, kepala
Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangan dengan disertai:
a.
proposal Survei Pendahuluan Panas Bumi;
b.
peta rencana areal kegiatan Survei Pendahuluan
Panas Bumi dengan skala paling rendah 1:25.000
(satu berbanding dua puluh lima ribu) dilampiri
dengan salinan peta digital dengan format shapefile;
c.
salinan penugasan atau keputusan dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
energi dan sumber daya mineral, surat kuasa
pengusahaan Panas Bumi, atau kontrak operasi
bersama; dan
d.
surat pernyataan komitmen Survei Pendahuluan
Panas Bumi untuk mematuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(4)
Dalam hal Survei Pendahuluan menggunakan peralatan
yang memerlukan izin khusus, permohonan Simaksi
melampirkan juga surat izin dari instansi berwenang.

(5)
Simaksi untuk kegiatan Survei Pendahuluan Panas Bumi
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dan
surat
pernyataan komitmen Survei Pendahuluan Panas Bumi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d disusun
sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

(1)
Berdasarkan
permohonan
Simaksi
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3), kepala UPT, kepala
UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas
Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan melakukan
verifikasi dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh)
Hari terhitung sejak permohonan diterima.
(2)
Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a.
identifikasi
dan
pemilahan
data
kelengkapan
persyaratan permohonan; dan
b.
penelaahan teknis termasuk penelaahan areal dan
peta.
(3)
Dalam
proses
verifikasi
dokumen
persyaratan
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pemohon
mempresentasikan
proposal
Survei
Pendahuluan Panas Bumi kepada kepala UPT, kepala
UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas
Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan.
(4)
Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berupa:
a.
memenuhi kelengkapan dan kesesuaian; atau
b.
tidak memenuhi kelengkapan dan kesesuaian.

(1)
Dalam hal hasil verifikasi telah memenuhi kelengkapan
dan kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52
ayat (4) huruf a, kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas
Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangan dalam jangka waktu paling lama 3
(tiga) Hari menerbitkan Simaksi.
(2)
Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi kelengkapan
dan kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52
ayat (4) huruf b, kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas
Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangan dalam jangka waktu paling lama 3
(tiga) Hari terhitung sejak penyampaian penolakan
permohonan Simaksi kepada pemohon dengan disertai
alasan.
(3)
Kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau
kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan
menyampaikan Simaksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama
2 (dua) Hari terhitung sejak Simaksi diterbitkan.

(4)
Pemohon permohonan Simaksi yang ditolak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan permohonan
baru kepada kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas
Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangan.

(1)
Simaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1)
berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali.
(2)
Jangka
waktu
setiap
perpanjangan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 3 (tiga)
bulan.
(3)
Permohonan perpanjangan diajukan kepada kepala UPT,
kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas
Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dalam
jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) Hari sebelum
jangka waktu Simaksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) berakhir.
(4)
Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) harus melampirkan persyaratan paling sedikit:
a.
laporan hasil kegiatan Survei Pendahuluan Panas
Bumi sebelumnya;
b.
proposal
Survei
Pendahuluan
Panas
Bumi
perpanjangan;
c.
peta rencana areal kegiatan Survei Pendahuluan
Panas Bumi dengan skala paling rendah 1:25.000
(satu berbanding dua puluh lima ribu) disertai data
peta digital dengan format shapefile;
d.
surat penugasan atau keputusan dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
energi dan sumber daya mineral, surat kuasa
pengusahaan Panas Bumi atau kontrak operasi
bersama; dan
e.
surat pernyataan komitmen Survei Pendahuluan
Panas Bumi untuk mematuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(5)
Dalam
hal
Survei
Pendahuluan
Panas
Bumi
menggunakan
peralatan
berupa
pesawat
tanpa
awak/drone yang memerlukan izin khusus, permohonan
perpanjangan Simaksi melampirkan surat izin dari
instansi berwenang.

Ketentuan tata cara permohonan Simaksi untuk kegiatan
Survei Pendahuluan Panas Bumi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 53 berlaku secara mutatis
mutandis terhadap tata cara perpanjangan Simaksi untuk
kegiatan Survei Pendahuluan Panas Bumi.

(1)
Kegiatan
Survei
Pendahuluan
Panas
Bumi
dan
perpanjangan kegiatan Survei Pendahuluan Panas Bumi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 55
dikenakan
PNBP
pungutan
atas
kegiatan
Survei

Pendahuluan Panas Bumi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2)
Dalam hal Survei Pendahuluan Panas Bumi dan
perpanjangan
Survei
Pendahuluan
Panas
Bumi
diperlukan pengambilan sampel dan/atau penggunaan
drone/pesawat tanpa awak untuk kegiatan Survei
Pendahuluan Panas Bumi, pemohon dikenai tarif PNBP
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.

Bagian Ketiga
Eksplorasi Panas Bumi

Paragraf 1

Umum

(1)
PJL-PB tahap Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49 ayat (2) huruf a dilakukan dengan Perizinan
Berusaha melalui Sistem OSS.
(2)
PJL-PB tahap Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan berdasarkan PB-PJLPB tahap
Eksplorasi.
(3)
PB-PJLPB tahap Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada
ayat
(2)
diberikan
berdasarkan
permohonan
yang
diajukan oleh Pelaku Usaha yang bergerak di bidang
Panas Bumi dan telah memiliki NIB dan persyaratan dasar
Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.
(4)
Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri
atas:
a.
badan usaha milik negara;
b.
badan usaha milik daerah;
c.
perseroan terbatas;
d.
koperasi; atau
e.
Bentuk Usaha Tetap.

Paragraf 2

Tata Cara Permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa
Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksplorasi

(1)
Permohonan PB-PJLPB tahap Eksplorasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) diajukan oleh Pelaku
Usaha kepada Menteri melalui Sistem OSS disertai
dengan dokumen persyaratan.
(2)
Dokumen
Persyaratan
PB-PJLPB
tahap
Eksplorasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.
Persetujuan Prinsip;
b.
salinan:
1.
dokumen yang dikeluarkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang energi dan sumber daya mineral, terdiri
atas:
a)
izin Panas Bumi;
b)
penugasan pengusahaan Panas Bumi;
c)
PSPE;

d)
penugasan penambahan data; atau
e)
kuasa pengusahaan Panas Bumi;
2.
kontrak operasi bersama,
atas nama pemohon;
c.
berita acara pemberian tanda batas usulan AKE
Panas Bumi yang ditandatangani oleh pemohon dan
personel dari UPT atau UPTD dan disetujui oleh
kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi,
atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenangan dilampiri peta tanda batas AKE Panas
Bumi yang dimohon;
d.
peta usulan AKE Panas Bumi dan dilampiri dengan
salinan peta digital dengan format shapefile;
e.
peta citra penginderaan jauh dengan resolusi paling
rendah 5 (lima) meter liputan 1 (satu) tahun terakhir
dilampiri dengan salinan digital;
f.
RKE-PJLPB; dan
g.
bukti pembayaran PNBP berupa Iuran PB-PJLPB
tahap Eksplorasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3)
Lokasi yang dimohon PB-PJLPB tahap Eksplorasi
merupakan
lokasi
yang
telah
dilakukan
Survei
Pendahuluan Panas Bumi yang dilakukan oleh pemohon
PB-PJLPB tahap Eksplorasi atau pihak lain.

(1)
Berita acara pemberian tanda batas usulan AKE Panas
Bumi yang dimohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal
58 ayat (2) huruf c merupakan hasil pemberian tanda
batas areal yang dimohon.
(2)
Pemberian tanda batas AKE Panas Bumi yang dimohon
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
pemohon bersama kepala UPT, kepala UPTD, kepala
Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangan.
(3)
Hasil
pemberian
tanda
batas
AKE
Panas
Bumi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam
berita acara pemberian tanda batas AKE Panas Bumi yang
dilengkapi dengan salinan cetak dan salinan digital peta
tanda batas AKE Panas Bumi dengan skala paling rendah
1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu).
(4)
Pembiayaan pemberian tanda batas AKE Panas Bumi
yang dimohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibebankan kepada pihak pemohon.
(5)
Pedoman pemberian tanda batas AKE Panas Bumi yang
dimohon dan format berita acara pemberian tanda batas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran
II
yang
merupakan
bagian
yang
tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1)
Peta usulan AKE Panas Bumi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 58 ayat (2) huruf d merupakan peta areal

dengan skala paling rendah 1:10.000 (satu berbanding
sepuluh ribu).
(2)
Peta usulan AKE Panas Bumi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditandangani oleh pemohon dan disetujui
oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi,
atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenangan dan dilampiri dengan salinan peta digital
dengan format shapefile.

(1)
Setelah memperoleh berita acara pemberian tanda batas,
pemohon mengajukan permohonan pengesahan peta
usulan AKE Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 58 ayat (2) huruf d dan dokumen RKE-PJLPB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf f
kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
a.
Persetujuan Prinsip;
b.
PL dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.
konsep RKE-PJLPB;
d.
peta usulan AKE Panas Bumi dengan skala paling
rendah 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu)
dilampiri dengan salinan peta digital dengan format
shapefile;
e.
salinan:
1.
dokumen yang dikeluarkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang energi dan sumber daya mineral, terdiri
atas:
a)
izin Panas Bumi;
b)
penugasan pengusahaan Panas Bumi;
c)
PSPE;
d)
penugasan penambahan data; atau
e)
kuasa pengusahaan Panas Bumi;
atau
2.
kontrak operasi bersama,
atas nama pemohon;
f.
berita acara pemberian tanda batas areal yang
ditandatangani oleh pemohon dan personel dari UPT
atau UPTD dan disetujui oleh kepala UPT, kepala
UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas
Kabupaten/Kota
sesuai
dengan
kewenangan
dilampiri peta tanda batas AKE Panas Bumi yang
dimohon; dan
g.
peta citra penginderaan jauh dengan resolusi paling
rendah 5 (lima) meter liputan 1 (satu) tahun terakhir
dilampiri dengan salinan digital.
(2)
RKE-PJLPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat rencana:
a.
Eksplorasi;
b.
pembangunan sarana dan prasarana;
c.
konservasi keanekaragaman hayati;
d.
pengelolaan limbah sesuai dengan dokumen PL;
e.
pengamanan dan perlindungan TN, TWA, atau
Tahura; dan
f.
kelola sosial dan pemberdayaan masyarakat.

(3)
Penyusunan RKE-PJLPB harus dikonsultasikan dan
dibahas dengan kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas
Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangan.
(4)
RKE-PJLPB
dan
penjelasan
substansi
RKE-PJLPB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan
menggunakan format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

(1)
Berdasarkan
permohonan
pengesahan
dokumen
RKE-PJLPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61
ayat (1), Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap
RKE-PJLPB.
(2)
Penilaian RKE-PJLPB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi penelaahan hukum dan teknis.
(3)
Dalam melakukan penilaian RKE-PJLPB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat
melibatkan kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas
Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangan, pihak terkait, dan pemohon
pengesahan RKE-PJLPB.
(4)
Dalam hal diperlukan untuk melakukan penilaian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal
dapat
melakukan
pengecekan
lapangan
dan/atau
pembahasan.
(5)
Penilaian RKE-PJLPB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14
(empat belas) Hari terhitung sejak diterima permohonan
pengesahan RKE-PJLPB.

(1)
Berdasarkan
hasil
penilaian
dan/atau
pengecekan
lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 terdapat
ketidaklengkapan dokumen persyaratan dan/atau
perbaikan konsep RKE-PJLPB, permohonan dikembalikan
kepada pemohon.
(2)
Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
menyampaikan
kelengkapan
dokumen
dan/atau
perbaikan konsep RKE-PJLPB dalam jangka waktu paling
lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya
pengembalian permohonan.
(3)
Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) telah terlampaui, permohonan pengesahan RKE-PJLPB
dinyatakan batal.
(4)
Direktur
Jenderal
melakukan
penilaian
terhadap
dokumen
yang
telah
dilengkapi
dan/atau
konsep
RKE-PJLPB yang telah diperbaiki dalam jangka waktu
paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak diterimanya
perbaikan permohonan.
(5)
Direktur Jenderal melakukan pengesahan RKE-PJLPB
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung
sejak penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilakukan.

(1)
Dalam hal RKE-PJLPB sudah tidak sesuai dengan kondisi
lapangan dan/atau kebutuhan akan pemanfaatan Panas
Bumi, pemegang PB-PJLPB dapat mengajukan revisi RKE-
PJLPB kepada Direktur Jenderal;
(2)
Ketentuan mengenai tata cara pengesahan RKE-PJLPB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63
berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara revisi
RKE-PJLPB.

(1)
Permohonan PB-PJLPB tahap Eksplorasi yang telah
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 58 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f harus
melakukan pembayaran PNBP berupa Iuran PB-PJLPB
tahap Eksplorasi dengan ketentuan:
a.
berdasarkan surat perintah pembayaran PNBP
berupa Iuran PB-PJLPB tahap Eksplorasi yang
diterbitkan
oleh
Direktur
Jenderal,
pemohon
melakukan pembayaran Iuran PB-PJLPB tahap
Eksplorasi dalam jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat) Hari terhitung sejak diterimanya surat
perintah
pembayaran
Iuran
PB-PJLPB
tahap
Eksplorasi; dan
b.
bukti pembayaran Iuran PB-PJLPB tahap Eksplorasi
dianggap sah jika kode pembayaran yang tercantum
pada bukti penerimaan negara berupa bukti transfer
atau bukti setor melalui bank sesuai dengan kode
pembayaran yang terdapat pada aplikasi sistem
informasi PNBP.
(2)
Dalam hal PNBP berupa Iuran PB-PJLPB tahap Eksplorasi
telah dibayarkan dan kemudian permohonan PB-PJLPB
tahap Eksplorasi ditolak, pengembalian Iuran PB-PJLPB
tahap Eksplorasi kepada pemohon dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penyampaian Dokumen Persyaratan Permohonan Perizinan
Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap
Eksplorasi

(1)
Pemohon
PB-PJLPB
tahap
Eksplorasi
yang
telah
menyelesaikan kelengkapan dokumen persyaratan harus
menyampaikan persyaratan kepada Menteri melalui
Sistem OSS.
(2)
Penyampaian
dokumen
persyaratan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak
Persetujuan Prinsip diterbitkan.
(3)
Dalam hal pemohon tidak menyampaikan dokumen
persyaratan melalui Sistem OSS dan jangka waktu
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2)
terlampaui,
Persetujuan Prinsip batal.

(4)
Berdasarkan dokumen persyaratan yang disampaikan
oleh Pelaku Usaha ke Sistem OSS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sistem OSS meneruskan kepada Menteri
untuk dilakukan verifikasi.

Paragraf 4

Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan
Panas Bumi Tahap Eksplorasi

(1)
Berdasarkan penyampaian dokumen persyaratan melalui
Sistem OSS kepada Menteri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 66 ayat (1), Direktur Jenderal melakukan
verifikasi teknis.
(2)
Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat
belas) Hari terhitung sejak permohonan diterima.

(1)
Hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 67 ayat (2) berupa:
a.
persetujuan, jika dokumen lengkap dan sesuai;
b.
perbaikan, jika dokumen tidak lengkap dan/atau
tidak sesuai; atau
c.
penolakan jika:
1.
pemohon melakukan pelanggaran ketentuan
peraturan perundang-undangan; atau
2.
kawasan yang dimohon ditetapkan sebagai
kebijakan strategis pemerintah.
(2)
Direktur Jenderal menyampaikan hasil verifikasi teknis
melalui Sistem OSS kepada:
a.
sekretaris jenderal, untuk persetujuan;
b.
pemohon, untuk perbaikan; atau
c.
sekretaris jenderal, untuk penolakan.
(3)
Pemohon
menyampaikan
perbaikan
persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam
jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak
notifikasi perbaikan diterima.
(4)
Dalam hal jangka waktu pemenuhan persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui dan
pemohon belum menyampaikan perbaikan persyaratan,
permohonan dinyatakan batal.

(1)
Dalam hal hasil verifikasi teknis berupa persetujuan,
sekretaris jenderal melakukan telaah hukum terhadap
permohonan PB-PJLPB tahap Eksplorasi.
(2)
Hasil telaah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Menteri.

(1)
Berdasarkan hasil telaah hukum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 69, Menteri memberikan persetujuan atau
penolakan permohonan PB-PJLPB tahap Eksplorasi.

(2)
Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan oleh sekretaris jenderal kepada
Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.

Berdasarkan
persetujuan
atau
penolakan
permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2), Lembaga OSS
atas nama Menteri:
a.
menerbitkan persetujuan PB-PJLPB tahap Eksplorasi;
atau
b.
menyampaikan penolakan permohonan PB-PJLPB tahap
Eksplorasi disertai dengan alasan.

(1)
Dalam hal Lembaga OSS telah menerbitkan persetujuan
PB-PJLPB tahap Eksplorasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 71 huruf a, pemegang PB-PJLPB tahap
Eksplorasi langsung menjalankan kegiatan usaha.
(2)
Dalam hal Lembaga OSS menolak permohonan PB-PJLPB
tahap Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71
huruf b, pemohon dapat mengajukan permohonan baru
melalui Sistem OSS.

Bagian Keempat
Eksploitasi dan Pemanfaatan Panas Bumi

Paragraf 1
Umum

(1)
PJL-PB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b dilakukan
dengan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS.
(2)
PJL-PB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan PB-
PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan.
(3)
PB-PJLPB
tahap
Eksploitasi
dan
Pemanfaatan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2),
diberikan
berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pelaku
Usaha yang bergerak di bidang Panas Bumi dan telah
memiliki NIB dan persyaratan dasar Perizinan Berusaha
yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.
(4)
Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri
atas:
a.
badan usaha milik negara;
b.
badan usaha milik daerah;
c.
perseroan terbatas;
d.
koperasi; atau
e.
Bentuk Usaha Tetap.

Paragraf 2
Tata Cara Permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa
Lingkungan Panas Bumi tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan

(1)
Permohonan
PB-PJLPB
tahap
Eksploitasi
dan
Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73
ayat (3) diajukan oleh Pelaku Usaha kepada Menteri
melalui Sistem OSS dengan disertai dengan dokumen
persyaratan.
(2)
Dokumen persyaratan permohonan PB-PJLPB tahap
Eksploitasi dan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas:
a.
Persetujuan Prinsip;
b.
salinan:
1.
dokumen yang dikeluarkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang energi dan sumber daya mineral, terdiri
atas:
a)
izin Panas Bumi;
b)
penugasan pengusahaan Panas Bumi; atau
c)
kuasa pengusahaan Panas Bumi;
2.
kontrak operasi bersama; atau
3.
kontrak jual beli energi,
atas nama pemohon;
c.
berita acara pemberian tanda batas areal yang
ditandatangani oleh pemohon dan personel UPT
UPTD, Dinas Provinsi, atau Dinas Kabupaten/Kota
dan disetujui oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala
Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota
sesuai dengan kewenangan dilampiri peta tanda
batas AKU Panas Bumi yang dimohon;
d.
peta usulan AKU Panas Bumi dan dilampiri dengan
salinan peta digital dengan format shapefile;
e.
peta citra penginderaan jauh dengan resolusi paling
rendah 5 (lima) meter liputan 1 (satu) tahun terakhir
dilampiri dengan salinan digital;
f.
RP-PJLPB;
g.
hasil Studi Kelayakan Panas Bumi dan laporan hasil
Eksplorasi; dan
h.
bukti pembayaran PNBP berupa Iuran PB-PJLPB
tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
Lokasi yang dimohon PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan
Pemanfaatan merupakan lokasi yang telah dilakukan
Survei Pendahuluan Panas Bumi dan/atau Eksplorasi
yang
dilakukan
oleh
pemohon
PB-PJLPB
tahap
Eksploitasi dan Pemanfaatan atau pihak lain.

(1)
Berita acara pemberian tanda batas usulan AKU Panas
Bumi yang dimohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal
58 ayat (2) huruf c merupakan hasil pemberian tanda
batas areal yang dimohon.

(2)
Pemberian tanda batas usulan AKU Panas Bumi yang
dimohon
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dilaksanakan oleh pemohon bersama kepala UPT, kepala
UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas
Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan.
(3)
Hasil pemberian tanda batas usulan AKU Panas Bumi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam
berita acara pemberian tanda batas yang dilengkapi
dengan salinan cetak dan salinan digital peta tanda batas
usulan AKU Panas Bumi dengan skala paling rendah
1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu).
(4)
Pembiayaan pemberian tanda batas usulan AKU Panas
Bumi yang dimohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibebankan kepada pihak pemohon.
(5)
Pemberian tanda batas usulan AKU Panas Bumi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berita acara
pemberian tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)
disusun
sesuai
dengan
format
dan
pedoman
sebagaimana
tercantum
dalam
Lampiran
II
yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

(1)
Peta usulan AKU Panas Bumi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 74 ayat (2) huruf d merupakan peta areal
dengan skala paling rendah 1:10.000 (satu berbanding
sepuluh ribu).
(2)
Peta usulan AKU Panas Bumi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditandangani oleh pemohon dan disetujui
oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi,
atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenangan dan dilampiri dengan salinan peta digital
dengan format shapefile.

(1)
Setelah memperoleh berita acara pemberian tanda batas,
pemohon mengajukan permohonan pengesahan peta
usulan AKU Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 74 ayat (2) huruf d dan dokumen RP-PJLPB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf f
kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
a.
Persetujuan Prinsip;
b.
PL dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.
konsep RP-PJLPB 5 (lima) tahunan pertama;
d.
peta usulan AKU Panas Bumi dengan skala paling
rendah 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu)
dengan dilampiri salinan peta digital dengan format
shapefile;
e.
salinan:
1.
dokumen yang dikeluarkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang energi dan sumber daya mineral, terdiri
atas:

a)
izin Panas Bumi;
b)
penugasan pengusahaan Panas Bumi; atau
c)
kuasa pengusahaan Panas Bumi;
2.
kontrak operasi bersama; atau
3.
kontrak jual beli energi,
atas nama pemohon;
f.
berita acara pemberian tanda batas usulan AKU
Panas Bumi yang ditandatangani oleh pemohon dan
personel UPT atau UPTD dan disetujui oleh kepala
UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau
kepala
Dinas
Kabupaten/Kota
sesuai
dengan
kewenangan dilampiri peta tanda batas AKU Panas
Bumi yang dimohon;
g.
peta citra penginderaan jauh dengan resolusi paling
rendah 5 (lima) meter liputan 1 (satu) tahun terakhir
dilampiri dengan salinan digital; dan
h.
hasil Studi Kelayakan Panas Bumi dan laporan hasil
Eksplorasi.
(2)
RP-PJLPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat rencana:
a.
Eksploitasi dan Pemanfaatan;
b.
pembangunan sarana dan prasarana;
c.
konservasi keanekaragaman hayati;
d.
pengelolaan limbah sesuai dengan dokumen PL
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
e.
pengamanan dan perlindungan di dalam dan sekitar
areal kerja;
f.
pengembangan kapasitas ekonomi masyarakat; dan
g.
areal kerja yang dikembalikan.
(3)
Penyusunan
RP-PJLPB
harus
dikonsultasikan
dan
dibahas dengan kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas
Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangan.
(4)
RP-PJLPB
dan
penjelasan
substansi
RP-PJLPB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan
menggunakan format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

(1)
Berdasarkan
permohonan
pengesahan
dokumen
RP-PJLPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat
(1), Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap RP-
PJLPB.
(2)
Penilaian RP-PJLPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi penelaahan hukum dan teknis.
(3)
Dalam melakukan penilaian RP-PJLPB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat
melibatkan kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas
Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangan, pihak terkait, dan pemohon
pengesahan RP-PJLPB.

(4)
Dalam hal diperlukan untuk melakukan penilaian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal
dapat
melakukan
pengecekan
lapangan
dan/atau
pembahasan.
(5)
Penilaian RP-PJLPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat
belas) Hari terhitung sejak permohonan pengesahan RP-
PJLPB diterima.
(6)
Ketentuan mengenai tata cara penilaian RKE PB-PJLPB
tahap Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62
dan Pasal 63 berlaku secara mutatis mutandis terhadap
tata cara penilaian RP-PJLPB tahap Eksploitasi dan
Pemanfaatan.

(1)
Permohonan
PB-PJLPB
tahap
Eksploitasi
dan
Pemanfaatan
yang
telah
memenuhi
persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf a
sampai dengan huruf g harus melakukan pembayaran
PNBP berupa Iuran PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan
Pemanfaatan dengan ketentuan:
a.
berdasarkan surat perintah pembayaran Iuran PB-
PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan yang
diterbitkan
oleh
Direktur
Jenderal,
pemohon
melakukan pembayaran PNBP berupa Iuran PB-
PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan dalam
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) Hari
terhitung
sejak
diterimanya
surat
perintah
pembayaran Iuran PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan
Pemanfaatan; dan
b.
bukti pembayaran PNBP berupa Iuran PB-PJLPB
tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan dianggap sah jika
kode pembayaran yang tercantum pada bukti
penerimaan negara berupa bukti transfer atau bukti
setor melalui bank sesuai dengan kode pembayaran
yang terdapat pada aplikasi sistem informasi PNBP.
(2)
Dalam
hal
PNBP
berupa
Iuran
PB-PJLPB
tahap
Eksploitasi dan Pemanfaatan telah dibayarkan dan
kemudian permohonan PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan
Pemanfaatan ditolak, pengembalian PNBP berupa Iuran
PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan kepada
pemohon
dilaksanakan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penyampaian Dokumen Persyaratan Permohonan Perizinan
Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap
Eksploitasi dan Pemanfaatan

(1)
Pemohon PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan
yang
telah
menyelesaikan
kelengkapan
dokumen
persyaratan harus menyampaikan persyaratan kepada
Menteri melalui Sistem OSS.

(2)
Penyampaian
dokumen
persyaratan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak
Persetujuan Prinsip PJL-PB tahap Eksploitasi dan
Pemanfaatan diterbitkan.
(3)
Dalam hal pemohon tidak menyampaikan dokumen
persyaratan melalui Sistem OSS dan jangka waktu
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2)
terlampaui,
Persetujuan Prinsip PJL-PB tahap Eksploitasi dan
Pemanfaatan batal.
(4)
Berdasarkan dokumen persyaratan yang disampaikan
oleh Pelaku Usaha ke Sistem OSS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sistem OSS meneruskan kepada Menteri
untuk dilakukan verifikasi.

Paragraf 4
Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan
Panas Bumi tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan

Ketentuan mengenai tata cara penerbitan PB-PJLPB tahap
Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 sampai
dengan Pasal 72 berlaku secara mutatis mutandis terhadap
tata cara penerbitan PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan
Pemanfaatan.

(1)
Dalam hal RP-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan
sudah tidak sesuai dengan kondisi lapangan dan/atau
kebutuhan PJL-PB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan,
pemegang PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan
dapat mengajukan revisi RP-PJLPB tahap Eksploitasi dan
Pemanfaatan kepada Direktur Jenderal.
(2)
Ketentuan mengenai tata cara penyusunan, penilaian, dan
pengesahan RP-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 78
berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara revisi
RP-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan.

Bagian Kelima
Hak, Kewajiban, Larangan, dan Sanksi Administratif
Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan
Panas Bumi Tahap Eksplorasi

Paragraf 1
Hak dan Kewajiban Pemegang Perizinan Berusaha
Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksplorasi

Pemegang PB-PJLPB tahap Eksplorasi berhak:
a.
melakukan kegiatan dan memanfaatkan hasil kegiatan
usaha;
b.
menggunakan data dan informasi dari UPT, UPTD, Dinas
Provinsi, atau Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenangan setempat terkait potensi keanekaragaman
hayati untuk mendukung perlindungan dan pengamanan

KPA dengan seizin kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas
Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangan; dan
c.
mendapatkan pelayanan dan pembinaan dari Direktur
Jenderal, kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas
Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangan untuk pelaksanaan kegiatan.

(1)
Pemegang PB-PJLPB tahap Eksplorasi wajib:
a.
menyelenggarakan
kegiatan
PB-PJLPB
tahap
Eksplorasi dengan menerapkan kaidah konservasi di
bidang geologi, kelestarian sumber daya alam hayati,
konservasi tanah dan air sesuai dengan PL dan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
b.
menyusun dan menyampaikan rencana kegiatan
tahunan yang disahkan Direktur yang merupakan
penjabaran per tahun dari RKE-PJLPB;
c.
melaksanakan
perlindungan
dan
pengamanan
kawasan dan potensinya bersama UPT, UPTD, Dinas
Provinsi, atau Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenangan pada dan di sekitar AKE Panas Bumi;
d.
tidak melakukan penebangan pohon dan apabila
terpaksa melakukan penebangan pohon harus
mengganti
pohon
yang
ditebang,
dengan
perbandingan 1:100 (satu berbanding seratus)
anakan pohon jenis lokal atau endemik untuk
ditanam pada lokasi yang ditentukan oleh kepala
UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau
kepala
Dinas
Kabupaten/Kota
sesuai
dengan
kewenangan, dan dipelihara sampai umur 5 (lima)
tahun dan/atau akhir Perizinan Berusaha;
e.
melaksanakan
penanaman
dan
pemeliharaan
sampai berumur 5 (lima) tahun pada lokasi AKE
Panas Bumi yang sudah tidak dipergunakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.
memelihara aset negara bagi pemegang izin yang
memanfaatkan infrastruktur milik negara;
g.
memiliki sumber daya manusia dan menggunakan
tenaga ahli di bidang konservasi sumber daya alam
dan ekosistem di dalam melaksanakan kegiatan
terkait konservasi keanekaragaman hayati dan
restorasi kawasan;
h.
mendukung pemangku kawasan dalam pengelolaan
kawasan dan kegiatan konservasi alam lainnya;
i.
melaksanakan pemulihan ekosistem pada AKE
Panas Bumi jika terdapat areal yang sudah tidak
dipergunakan atau tidak melanjutkan ke tahap
Eksploitasi dan Pemanfaatan;
j.
mengalokasikan anggaran yang memadai untuk
pemenuhan kewajiban di bidang konservasi sumber
daya alam dan ekosistemnya untuk kegiatan:
1.
pemberdayaan masyarakat di sekitar AKE Panas
Bumi;

2.
perlindungan dan pengamanan di dalam dan
sekitar AKE Panas Bumi;
3.
pelestarian keanekaragaman hayati;
4.
pengelolaan limbah; dan
5.
kegiatan lain yang mendukung pengelolaan
bidang konservasi;
k.
membuat laporan pelaksanaan kegiatan PB-PJLPB
tahap Eksplorasi secara berkala berupa laporan
semester I dan laporan tahunan kepada Menteri
dengan tembusan:
1.
sekretaris jenderal;
2.
Direktur Jenderal;
3.
direktur jenderal yang membidangi Panas Bumi;
4.
gubernur atau bupati/wali kota setempat sesuai
dengan kewenangan; dan
5.
kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas
Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota
sesuai dengan kewenangan;
l.
melaksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi
secara berkala dengan UPT, UPTD, Dinas Provinsi,
atau
Dinas
Kabupaten/Kota
sesuai
dengan
kewenangan;
m.
memiliki pas masuk KPA termasuk bagi karyawan
dan kendaraan operasional yang berlaku selama 1
(satu) tahun yang disahkan kepala UPT, kepala
UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas
Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan;
n.
menyelesaikan konflik sosial dan/atau tenurial
secara persuasif;
o.
melaksanakan
ketentuan
sebagaimana
termuat
dalam dokumen PL; dan
p.
memelihara
aset
hasil
pelaksanaan
kegiatan
eksplorasi sampai dengan adanya kepastian tindak
lanjut ke tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan.
(2)
Selain wajib melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemegang PB-PJLPB tahap
Eksplorasi harus:
a.
memelihara tanda batas yang telah dipasang di
lapangan; dan
b.
melakukan pengecekan ulang batas AKE Panas Bumi
paling sedikit 2 (dua) tahun sekali berkoordinasi
dengan kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas
Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangan untuk memastikan tanda batas
tidak berubah.

Paragraf 2
Larangan Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa
Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksplorasi

Pemegang PB-PJLPB tahap Eksplorasi dilarang:
a.
menjadikan AKE PB-PJLPB sebagai hak kepemilikan atas
tanah dan/atau penguasaan hak atas tanah;
b.
mengalihkan PB-PJLPB kepada pihak lain;

c.
menjadikan PB-PJLPB sebagai jaminan atau agunan; dan
d.
membangun sarana dan prasarana di luar areal usaha
pada PB-PJLPB.

Paragraf 3
Sanksi Administratif Pemegang Perizinan Berusaha
Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksplorasi

(1)
Setiap pemegang PB-PJLPB tahap Eksplorasi yang tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 84 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf
f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf l, huruf m, huruf
n, huruf o, dan huruf p dikenai sanksi administratif
berupa teguran tertulis.
(2)
Dalam hal pemegang PB-PJLPB tahap Eksplorasi tidak
menindaklanjuti sanksi administratif berupa teguran
tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang
PB-PJLPB tahap Eksplorasi dikenai sanksi administratif
berupa:
a.
pembekuan Perizinan Berusaha bagi yang tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d,
huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf l;
dan/atau
b.
pengenaan paksaan pemerintah bagi yang tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 84 ayat (1) huruf e, huruf i, huruf n,
huruf o, dan huruf p.

Setiap pemegang PB-PJLPB tahap Eksplorasi yang tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal
84 ayat (1) huruf b dan huruf k dikenai sanksi administratif
berupa pengenaan denda administratif.

Setiap pemegang PB-PJLPB tahap Eksplorasi yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dikenai
sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha.

Bagian Keenam
Hak, Kewajiban, Larangan, dan Sanksi Administratif
Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan
Panas Bumi Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan

Paragraf 1
Hak dan Kewajiban Pemegang Perizinan Berusaha
Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksploitasi
dan Pemanfaatan

Pemegang PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan
berhak:
a.
melakukan kegiatan dan memanfaatkan hasil kegiatan
usaha;

b.
menggunakan data dan informasi dari UPT, UPTD, Dinas
Provinsi, atau Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenangan setempat terkait potensi keanekaragaman
hayati untuk mendukung perlindungan dan pengamanan
KPA dengan seizin kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas
Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangan; dan
c.
mendapatkan pelayanan dan pembinaan dari Direktur
Jenderal, kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas
Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangan untuk pelaksanaan kegiatan.

(1)
Pemegang PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan
wajib:
a.
menyelenggarakan PJL-PB tahap Eksploitasi dan
Pemanfaatan dengan menerapkan kaidah konservasi
di bidang geologi, kelestarian sumber daya alam
hayati, konservasi tanah dan air sesuai dengan PL
dan ketentuan peraturan perundangan-undangan di
bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
b.
menyusun dan menyampaikan RP-PJLPB tahap
Eksploitasi dan Pemanfaatan yang disahkan Direktur
Jenderal dalam masa eksploitasi setiap 5 (lima)
tahunan kedua dan berikutnya;
c.
menyusun dan menyampaikan rencana kegiatan
tahunan yang disahkan Direktur yang merupakan
penjabaran
per
tahun
dari
RP-PJLPB
tahap
Eksploitasi dan Pemanfaatan;
d.
membayar PNBP berupa Pungutan PB-PJLPB secara
berkala terhadap luas AKU Panas Bumi setiap tahun
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
e.
melakukan kegiatan perlindungan dan pengamanan
kawasan dan potensinya bersama UPT, UPTD, Dinas
Provinsi, atau Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenangan pada dan di sekitar AKU Panas Bumi;
f.
tidak melakukan penebangan pohon dan apabila
terpaksa melakukan penebangan pohon harus
mengganti pohon yang ditebang tersebut dengan
perbandingan 1:100 (satu berbanding seratus)
anakan pohon jenis lokal atau endemik untuk
ditanam pada lokasi yang ditentukan oleh kepala
UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau
kepala
Dinas
Kabupaten/Kota
sesuai
dengan
kewenangan dan dipelihara sampai umur 5 (lima)
tahun dan/atau akhir Perizinan Berusaha;
g.
melaksanakan
penanaman
dan
pemeliharaan
sampai berumur 5 (lima) tahun pada lokasi AKU
Panas Bumi yang sudah tidak dipergunakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h.
memelihara aset negara bagi pemegang Perizinan
Berusaha yang memanfaatkan infrastruktur milik
negara;

i.
memiliki sumber daya manusia dan menggunakan
tenaga ahli di bidang konservasi alam dan ekosistem,
di dalam melaksanakan kegiatan terkait konservasi
keanekaragaman hayati dan restorasi kawasan;
j.
mendukung pemangku kawasan dalam pengelolaan
kawasan dan kegiatan konservasi alam lainnya;
k.
melaksanakan pemulihan ekosistem pada AKU
Panas Bumi yang sudah tidak dipergunakan tanpa
menunggu
selesainya
jangka
waktu
Perizinan
Berusaha;
l.
mengalokasikan anggaran yang memadai untuk
pemenuhan kewajiban di bidang konservasi sumber
daya alam dan ekosistemnya untuk kegiatan:
1.
pemberdayaan masyarakat di sekitar AKU Panas
Bumi;
2.
perlindungan dan pengamanan di dalam dan
sekitar AKU Panas Bumi;
3.
pelestarian keanekaragaman hayati;
4.
pengelolaan limbah; dan
5.
kegiatan lain yang mendukung pengelolaan
konservasi;
m.
membuat laporan pelaksanaan kegiatan PB-PJLPB
tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan secara berkala
berupa laporan semester I dan laporan tahunan
kepada Menteri dengan tembusan:
1.
sekretaris jenderal;
2.
Direktur Jenderal;
3.
direktur
jenderal
yang
mempunyai
tugas
menyelenggarakan di bidang Panas Bumi;
4.
gubernur atau bupati/wali kota setempat sesuai
dengan kewenangan; dan
5.
kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas
Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota
sesuai dengan kewenangan.
n.
melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi
secara berkala dengan UPT, UPTD, Dinas Provinsi,
atau
Dinas
Kabupaten/Kota
sesuai
dengan
kewenangan;
o.
memiliki pas masuk KPA termasuk bagi karyawan
dan kendaraan operasional yang berlaku selama 1
(satu) tahun yang disahkan kepala UPT, kepala
UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas
Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan;
p.
menyelesaikan konflik sosial dan/atau tenurial
akibat adanya kegiatan usaha secara persuasif;
q.
melaksanakan
ketentuan
sebagaimana
termuat
dalam dokumen PL; dan
r.
memelihara
aset
kegiatan
Eksploitasi
dan
Pemanfaatan sampai dengan berakhirnya Perizinan
Berusaha.
(2)
Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pemegang PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan
Pemanfaatan harus:
a.
memelihara tanda batas yang telah dipasang di
lapangan; dan

b.
melakukan pengecekan ulang batas AKU Panas Bumi
paling sedikit 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun oleh
pemegang
PB-PJLPB
tahap
Eksploitasi
dan
Pemanfaatan berkoordinasi dengan kepala UPT,
kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala
Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan
untuk memastikan tanda batas tidak berubah.

Paragraf 2
Larangan Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa
Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan

Pemegang PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan
dilarang:
a.
menjadikan AKU PB-PJLPB sebagai hak kepemilikan atas
tanah dan/atau penguasaan hak atas tanah;
b.
mengalihkan PB-PJLPB kepada pihak lain;
c.
menjadikan PB-PJLPB sebagai jaminan atau agunan; dan
d.
membangun sarana dan prasarana di luar areal usaha
pada PB-PJLPB.

Paragraf 3
Sanksi Administratif Pemegang Perizinan Berusaha
Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksploitasi
dan Pemanfaatan

(1)
Setiap pemegang PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan
Pemanfaatan
yang
tidak
melaksanakan
kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a,
huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf
j, huruf k, huruf l, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, dan
huruf r dikenai sanksi administratif berupa teguran
tertulis.
(2)
Dalam hal pemegang PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan
Pemanfaatan tidak menindaklanjuti sanksi administratif
berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),
pemegang
PB-PJLPB
tahap
Eksploitasi
dan
Pemanfaatan dikenai sanksi administratif berupa:
a.
pembekuan Perizinan Berusaha bagi yang tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a, huruf e, huruf f,
huruf h, huruf i, huruf j, huruf l, dan huruf n;
dan/atau
b.
pengenaan paksaan pemerintah bagi yang tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 90 ayat (1) huruf d, huruf g, huruf k,
huruf p, huruf q, dan huruf r.

Setiap
pemegang
PB-PJLPB
tahap
Eksploitasi
dan
Pemanfaatan
yang
tidak
melaksanakan
kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b, huruf
c, dan huruf m dikenai sanksi administratif berupa pengenaan
denda administratif.

Setiap
pemegang
PB-PJLPB
tahap
Eksploitasi
dan
Pemanfaatan
yang
melanggar
ketentuan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 91 dikenai sanksi administratif berupa
pencabutan Perizinan Berusaha.

Bagian Ketujuh
Penyusunan Rencana Kegiatan dan Laporan Kegiatan
Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas
Bumi

Paragraf 1

Penyusunan Rencana Kegiatan Perizinan Berusaha
Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi

Dalam menjalankan PB-PJLPB, pemegang PB-PJLPB harus
menyusun:
a.
rencana kegiatan tahunan PB-PJLPB tahap Eksplorasi
atau
rencana
kegiatan
tahunan
PB-PJLPB
tahap
Eksploitasi dan Pemanfaatan; dan
b.
RP-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan pada
periode 5 (lima) tahun kedua dan seterusnya.

Paragraf 2

Rencana Kegiatan

(1)
Rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 95 huruf a meliputi:
a.
rencana kegiatan tahunan tahun pertama untuk
periode RKE-PJLPB dan RP-PJLPB 5 (lima) tahunan
pertama;
b.
rencana kegiatan tahunan tahun pertama untuk
periode RP-PJLPB 5 (lima) tahunan kedua dan
seterusnya; dan
c.
rencana
kegiatan
tahunan
tahun
kedua
dan
seterusnya.
(2)
Rencana kegiatan tahunan tahun pertama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dibahas dan dinilai oleh
kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau
kepala Dinas Kabupaten/Kota dan disampaikan oleh
pemegang PB-PJLPB kepada Direktur dalam jangka
waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak PB-
PJLPB tahap Eksplorasi atau PB-PJLPB tahap Eksploitasi
dan Pemanfaatan terbit.
(3)
Rencana kegiatan tahunan tahun pertama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a.
pendahuluan;
b.
rencana
kegiatan
Eksplorasi
atau
rencana
pengusahaan tahun berjalan;
c.
rencana
kegiatan
pembangunan
sarana
dan
prasarana;
d.
rencana
kegiatan
konservasi
keanekaragaman
hayati;

e.
rencana kegiatan pengelolaan limbah sesuai dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup;
f.
rencana kegiatan pengamanan dan perlindungan
KPA;
g.
areal kerja yang akan dikembalikan untuk pemegang
PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan; dan
h.
rencana kegiatan kelola sosial dan pemberdayaan
masyarakat.
(4)
Rencana kegiatan tahunan tahun pertama untuk periode
RP-PJLPB 5 (lima) tahunan kedua dan seterusnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibahas dan
dinilai oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas
Provinsi,
atau
kepala
Dinas
Kabupaten/Kota
dan
disampaikan oleh pemegang PB-PJLPB kepada Direktur
paling lambat 2 (dua) bulan setelah RP-PJLPB 5 (lima)
tahun kedua dan seterusnya disahkan.
(5)
Rencana kegiatan tahunan PB-PJLPB untuk tahun kedua
dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c dibahas dan dinilai oleh kepala UPT, kepala UPTD,
kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota
sesuai dengan kewenangan dan disampaikan oleh
pemegang PB-PJLPB kepada Direktur paling lambat 2
(dua) bulan sebelum rencana kegiatan tahunan tahun
berjalan berakhir atau tanggal 31 Oktober tahun berjalan.
(6)
Rencana kegiatan tahunan tahun pertama untuk periode
RP-PJLPB 5 (lima) tahunan kedua dan seterusnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan rencana
kegiatan tahunan PB-PJLPB tahun kedua dan seterusnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling
sedikit memuat:
a.
substansi kegiatan yang direncanakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3); dan
b.
realisasi pelaksanaan rencana kegiatan tahunan
PJLPB tahun sebelumnya.
(7)
Periode atau jangka waktu rencana kegiatan tahunan PB-
PJLPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti
tahun takwim yang berawal dari 1 Januari dan berakhir
pada 31 Desember.
(8)
Penyusunan
rencana
kegiatan
tahunan
PB-PJLPB
disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

(1)
Rencana kegiatan tahunan PB-PJLPB disusun oleh
pemegang PB-PJLPB dan disampaikan kepada kepala
UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala
Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan untuk
dilakukan penilaian.

(2)
Kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau
kepala
Dinas
Kabupaten/Kota
sesuai
dengan
kewenanganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melakukan penilaian dalam jangka waktu paling lama 7
(tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya dokumen
rencana kegiatan tahunan PB-PJLPB.
(3)
Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), dalam hal rencana kegiatan tahunan PB-PJLPB:
a.
telah sesuai, kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas
Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai
dengan
kewenangan
menandatangani
lembar
pengesahan dan menyampaikan kepada pemegang
PB-PJLPB untuk disampaikan kepada Direktur
untuk disahkan; atau
b.
belum sesuai, kepala UPT, kepala UPTD, kepala
Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota
sesuai dengan kewenangan menyampaikan kepada
pemegang
PB-PJPB
untuk
memperbaiki
dan
menyerahkannya kembali kepada kepala UPT, kepala
UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas
Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan untuk
dilakukan penilaian kembali.

(1)
RP-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan periode 5
(lima)
tahun
kedua
dan
seterusnya
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 95 huruf b dibahas dan dinilai oleh
Direktur.
(2)
Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan
penilaian paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung
sejak diterimanya dokumen RP-PJLPB tahap Eksploitasi
dan Pemanfaatan periode 5 (lima) tahun kedua dan
seterusnya.
(3)
Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dalam hal RP-PJLPB tahap Eksploitasi dan
Pemanfaatan
periode
(lima)
tahun
kedua
dan
seterusnya:
a.
telah sesuai, Direktur menandatangani lembar
pengesahan dan menyampaikan kepada pemegang
PB-PJLPB; atau
b.
belum sesuai, Direktur menyampaikan kepada
pemegang
PB-PJLPB
untuk
memperbaiki
dan
menyerahkannya kembali kepada Direktur untuk
dilakukan penilaian kembali.
(4)
RP-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan yang telah
dinilai dan ditandatangani oleh Direktur disampaikan
kepada pemegang PB-PJLPB, selanjutnya pemegang PB-
PJLPB menyampaikan kepada Direktur Jenderal paling
lambat 4 (empat) bulan sebelum RP-PJLPB sebelumnya
berakhir atau tanggal 31 Agustus untuk disahkan.
(5)
RP-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan pada
periode 5 (lima) tahun kedua dan seterusnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a.
substansi
kegiatan
yang
direncanakan
akan
dilaksanakan pada 5 (lima) tahunan berikutnya; dan
b.
realisasi pelaksanaan RP-PJLPB periode sebelumnya.

(6)
Penyusunan RP-PJLPB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikonsultasikan dan dibahas dengan kepala UPT,
kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas
Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan.
(7)
Periode atau jangka waktu RP-PJLPB tahap Eksploitasi
dan Pemanfaatan pada periode 5 (lima) tahun kedua dan
seterusnya mengikuti tahun takwim yang berawal dari 1
Januari dan berakhir pada 31 Desember.
(8)
Penyusunan RP-PJLPB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 3

Penyusunan Laporan Kegiatan Perizinan Berusaha
Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi

(1)
Laporan kegiatan PB-PJLPB berupa laporan semester I
dan laporan tahunan kegiatan PB-PJLPB.
(2)
Laporan semester I dan laporan tahunan kegiatan PB-
PJLPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat:
a.
pencapaian berdasarkan rencana dan target kegiatan
dalam rencana kegiatan tahunan PB-PJLPB yang
telah disahkan;
b.
permasalahan/kendala dan upaya tindak lanjut;
c.
data tenaga kerja;
d.
data penambahan atau pengurangan nilai investasi;
dan
e.
data kecelakaan kerja, jika ada.
(3)
Selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), laporan tahunan juga memuat:
a.
realisasi produksi listrik;
b.
realisasi pembayaran PNBP; dan
c.
penambahan atau pengurangan nilai investasi.
(4)
Laporan semester I dan laporan tahunan kegiatan PB-
PJLPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

(1)
Periode
atau
jangka
waktu
laporan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) untuk:
a.
laporan semester I, dari tanggal 1 Januari sampai
dengan tanggal 30 Juni; dan
b.
laporan tahunan, dari tanggal 1 Januari sampai
dengan tanggal 31 Desember.
(2)
Laporan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
disampaikan kepada Menteri paling lambat:
a.
tanggal 31 Juli tahun berjalan, untuk laporan
semester I; dan
b.
tanggal 31 Januari tahun berikutnya, untuk laporan
tahunan.

(1)
Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
99, Direktur Jenderal melakukan pencermatan.
(2)
Dalam hal tertentu Direktur Jenderal dapat membentuk
tim
untuk
menindaklanjuti
hasil
pencermatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedelapan
Jangka Waktu dan Berakhirnya Perizinan Berusaha
Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi

(1)
PB-PJLPB tahap Eksplorasi diberikan untuk jangka
waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
(2)
Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan paling banyak 2 (dua) kali untuk jangka waktu
paling lama 1 (satu) tahun setiap kali perpanjangan.

(1)
PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan diberikan
untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan
dapat diperpanjang.
(2)
Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh)
tahun setiap kali perpanjangan.

(1)
PB-PJLPB berakhir dalam hal:
a.
jangka waktunya berakhir dan tidak diperpanjang
lagi;
b.
dicabut;
c.
dikembalikan secara sukarela;
d.
badan usaha atau Bentuk Usaha Tetap dinyatakan
bubar
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan; atau
e.
badan usaha atau Bentuk Usaha Tetap dinyatakan
pailit yang dibuktikan dengan putusan pengadilan
yang berkekuatan hukum tetap.
(2)
Berakhirnya PB-PJLPB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan
dengan Keputusan Menteri.
(3)
Berakhirnya PB-PJLPB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak menghapuskan kewajiban pemegang PB-PJLPB
untuk:
a.
melunasi kewajiban pembayaran PNBP;
b.
melaksanakan pemulihan ekosistem; dan
c.
melaksanakan
kewajiban
lainnya
yang
belum
dipenuhi.
(4)
Dalam hal PB-PJLPB telah berakhir dan tidak dilakukan
perpanjangan, sarana dan fasilitas PJL-PB yang tidak
bergerak dilakukan proses pengalihan kepada negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dengan mempertimbangkan kajian rencana pemulihan
ekosistem.

(1)
Kepastian kelanjutan kegiatan Eksplorasi ke tahap
Eksploitasi dan Pemanfaatan harus disampaikan oleh
pemegang PB-PJLPB tahap Eksplorasi kepada Menteri
paling lambat 6 (enam) bulan sebelum PB-PJLPB tahap
Eksplorasi berakhir.
(2)
Kepastian kelanjutan kegiatan Eksplorasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan berdasarkan
persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
(3)
Dalam hal kegiatan Eksplorasi akan dilanjutkan ke tahap
Eksploitasi dan Pemanfaatan, permohonan PB-PJLPB
tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan diajukan paling
lambat 1 (satu) tahun setelah PB-PJLPB tahap Eksplorasi
berakhir.
(4)
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(3)
belum
ada
pengajuan
permohonan
PB-PJLPB
tahap
Eksploitasi
dan
Pemanfaatan, pemegang PB-PJLPB tahap Eksplorasi
sebelumnya harus melakukan pemulihan ekosistem.
(5)
Pemulihan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dilakukan setelah tersusunnya kajian rencana
pemulihan ekosistem oleh pemegang PB PJLPB tahap
Eksplorasi bersama kepala UPT, kepala UPTD, kepala
Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangan.
(6)
Dalam hal kegiatan Eksplorasi akan dilanjutkan ke tahap
Eksploitasi dan Pemanfaatan, pemeliharaan aset hasil
pelaksanaan kegiatan Eksplorasi menjadi tanggung jawab
pemegang
PB-PJLPB
tahap
Eksplorasi
sampai
ditetapkannya pemegang PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan
Pemanfaatan.

Bagian Kesembilan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Perizinan Berusaha
Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi

(1)
Pembangunan sarana PJL Panas Bumi tahap Eksplorasi
yang dibangun paling sedikit berupa:
a.
akses jalan Eksplorasi;
b.
tapak sumur termasuk fasilitas penunjang;
c.
pemipaan pasokan air; dan
d.
rambu
peringatan,
larangan,
himbauan
dan
informasi yang terlihat jelas dan mudah terbaca.
(2)
Pembangunan sarana PJL Panas Bumi tahap Eksploitasi
dan Pemanfaatan yang dibangun paling sedikit berupa:
a.
akses jalan Eksploitasi dan Pemanfaatan;
b.
fasilitas produksi uap;
c.
tapak sumur termasuk fasilitas penunjang:
d.
fasilitas pembangkit listrik: dan
e.
rambu
peringatan,
larangan,
himbauan
dan
informasi yang terlihat jelas dan mudah terbaca.

(3)
Pembangunan sarana PJL Panas Bumi tahap Eksplorasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembangunan
sarana
PJL
Panas
Bumi
tahap
Eksploitasi
dan
Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan ketentuan:
a.
tidak menutup atau menghilangkan jalur lintas
tradisional masyarakat, kecuali dengan persetujuan
tertulis dari masyarakat dan UPT atau UPTD dengan
membuat jalur pengganti;
b.
tidak memotong jalur lintas satwa liar atau
memotong kawasan;
c.
pipa dibangun di atas permukaan tanah dengan
ketinggian yang tidak mengganggu lalu lintas satwa;
d.
dalam hal ditemui satu atau sekelompok vegetasi
endemik atau yang dilindungi, agar ditetapkan
sebagai kawasan perlindungan setempat untuk
kelestarian fungsi setempat;
e.
tidak memasukkan atau introduksi vegetasi asal luar
baik secara langsung maupun tidak langsung ke
kawasan untuk kepentingan apapun;
f.
bahan bangunan tidak diambil dari dalam kawasan;
g.
pembangunan dilakukan dengan penggunaan ruang
yang minimal dan efisien;
h.
penggunaan alat berat dalam pembangunan sarana
prasarana
harus
mengacu
pada
Persetujuan
Lingkungan;
i.
dalam hal terdapat hal yang tidak dapat dihindari
dan terjadi penebangan pohon maka terhadap pohon
yang
ditebang
tidak
diperbolehkan
untuk
dimanfaatkan dan selanjutnya diserahkan kepada
kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi atau
kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangan
dengan berita acara serah terima;
j.
tidak membawa keluar material yang berasal dari
dalam kawasan kecuali atas persetujuan kepala UPT,
kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi atau kepala
Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan;
dan
k.
pembangunan sarana PJL Panas Bumi dilakukan di
bawah pengawasan kepala UPT, kepala UPTD kepala
Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota
sesuai dengan kewenangan

Bagian Kesepuluh
Adendum Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan
Panas Bumi

Paragraf 1

Umum

(1)
Dalam
pelaksanaan
Eksploitasi
dan
Pemanfaatan,
pemegang PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan
dapat mengajukan permohonan adendum:
a.
penambahan sarana dan prasarana dalam AKU
Panas Bumi;

b.
perubahan AKU Panas Bumi; atau
c.
perubahan pemegang PB-PJLPB tahap Eksploitasi
dan Pemanfaatan.
(2)
Penambahan sarana dan prasarana pada AKU Panas
Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri
atas:
a.
penambahan sumur pada AKU Panas Bumi;
b.
penambahan tapak sumur pada AKU Panas Bumi;
c.
penambahan sarana dan prasarana produksi pada
AKU Panas Bumi; dan/atau
d.
penambahan sarana pendukung pada AKU Panas
Bumi.
(3)
Perubahan AKU Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b berupa pengurangan atau penambahan
AKU Panas Bumi.
(4)
Perubahan pemegang PB-PJLB tahap Eksploitasi dan
Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c dimungkinkan dalam hal terjadi perubahan kebijakan
pemerintah.
(5)
Perubahan pemegang PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan
Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(6)
Permohonan pengurangan AKU Panas Bumi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
a.
harus melaksanakan pemulihan ekosistem pada AKU
Panas Bumi yang sudah tidak dipergunakan; dan
b.
tidak menuntut pengembalian PNBP yang telah
dibayarkan.
(7)
Permohonan penambahan AKU Panas Bumi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal perubahan
tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari luas AKU Panas
Bumi.
(8)
Penambahan sarana dan prasarana pada AKU Panas
Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
melalui
perubahan
RP-PJLPB
setelah
memperoleh
persetujuan Direktur Jenderal.
(9)
Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dan huruf c dilaksanakan dengan mekanisme persetujuan
Menteri melalui penerbitan adendum PB-PJLPB tahap
Eksploitasi dan Pemanfaatan.

Paragraf 2

Tata Cara Permohonan Adendum Perizinan Berusaha
Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi

(1)
Permohonan penambahan sarana dan prasarana dalam
AKU Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107
ayat (1) huruf a diajukan oleh pemegang PB-PJLPB tahap
Eksploitasi dan Pemanfaatan kepada Direktur Jenderal
dengan dilengkapi persyaratan.
(2)
Permohonan perubahan AKU Panas Bumi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf b dan
perubahan pemegang PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan
Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107

ayat (1) huruf c diajukan oleh pemegang PB-PJLPB tahap
Eksploitasi dan Pemanfaatan kepada Menteri melalui
Sistem OSS disertai dengan persyaratan.
(3)
Dalam hal perubahan AKU Panas Bumi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) melebihi 10% (sepuluh persen)
dari luas AKU Panas Bumi maka dilakukan permohonan
persyaratan dasar dan Perizinan Berusaha.

(1)
Persyaratan
permohonan
penambahan
sarana
dan
prasarana pada AKU Panas Bumi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 108 ayat (1) terdiri atas:
a.
konsep revisi RP-PJLPB tahun berjalan;
b.
konsep revisi rencana kegiatan tahunan tahun
berjalan;
c.
peta dengan skala paling rendah 1:10.000 (satu
berbanding sepuluh ribu) yang menggambarkan
penambahan sarana dan prasarana pada AKU Panas
Bumi;
d.
kajian teknis penambahan sarana dan prasarana
pada AKU Panas Bumi;
e.
kajian potensi dampak dan rencana mitigasi dampak
penambahan sarana dan prasarana pada AKU Panas
Bumi; dan
f.
hasil sosialisasi kepada masyarakat dan pemerintah
daerah.
(2)
Persyaratan permohonan perubahan AKU Panas Bumi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) terdiri
atas:
a.
salinan
PB-PJLPB
tahap
Eksploitasi
dan
Pemanfaatan;
b.
kajian teknis perubahan AKU Panas Bumi;
c.
kajian potensi dampak dan rencana mitigasi dampak
perubahan AKU Panas Bumi;
d.
pertimbangan teknis yang diterbitkan oleh kepala
UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau
kepala
Dinas
Kabupaten/Kota
sesuai
dengan
kewenangan;
e.
berita acara pemberian tanda batas perubahan luas
AKU
yang
dimohon
dan
ditandatangani
oleh
pemohon dan personel dari UPT, UPTD, Dinas
Provinsi, atau Dinas Kabupaten/Kota dan disetujui
oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi,
atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenangan dilampiri peta tanda batas perubahan
AKU dengan skala paling rendah 1:10.000 (satu
berbanding sepuluh ribu) dengan dilampiri salinan
peta digital dengan format shapefile;
f.
peta perubahan AKU Panas Bumi dengan skala
paling rendah 1:10.000 (satu berbanding sepuluh
ribu) yang ditandatangani oleh pemohon dan
disetujui oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas
Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangan dengan dilampiri salinan peta
digital dengan format shapefile;

g.
revisi RP-PJLPB tahun berjalan yang telah disahkan
Direktur Jenderal;
h.
revisi rencana kegiatan tahunan tahun berjalan;
i.
bukti pembayaran PNBP berupa pungutan PB-PJLPB
terakhir;
j.
perubahan dokumen PL sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan
k.
bukti pembayaran PNBP berupa Iuran PB-PJLPB
tahap Ekploitasi dan Pemanfaatan, untuk perubahan
AKU Panas Bumi berupa penambahan.
(3)
Persyaratan permohonan perubahan pemegang PB-PJLPB
tahap
Eksploitasi
dan
Pemanfaatan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) terdiri atas:
a.
keterangan
yang
memuat
alasan
perubahan
pemegang
PB-PJLPB
tahap
Eksploitasi
dan
Pemanfaatan yang lama kepada calon pemegang PB-
PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan yang baru
beserta dokumen pendukungnya;
b.
NIB calon pemegang PB-PJLPB tahap eksploitasi dan
pemanfaatan;
c.
salinan:
1.
dokumen yang dikeluarkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang energi dan sumber daya mineral, terdiri
atas:
a)
izin Panas Bumi;
b)
penugasan pengusahaan Panas Bumi; atau
c)
kuasa pengusahaan Panas Bumi;
2.
kontrak operasi bersama; atau
3.
kontrak jual beli energi,
atas nama pemohon;
d.
perubahan dokumen PL sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
e.
revisi RP-PJLPB tahun berjalan yang telah disahkan
Direktur Jenderal; dan
f.
pakta integritas dalam bentuk akta notaris berisi
paling sedikit:
1.
kesanggupan
untuk
memenuhi
semua
kewajiban;
2.
tidak
melaksanakan
kegiatan
sebelum
keluarnya
adendum
PB-PJLPB
tahap
Eksploitasi dan Pemanfaatan;
3.
melaksanakan pengamanan dan perlindungan
hutan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
4.
melaksanakan
pemulihan
ekosistem
pada
kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan
tanpa menunggu selesainya jangka waktu izin;
dan
5.
membayar PNBP berupa Pungutan PB-PJLPB
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Paragraf 3

Penyampaian Dokumen Persyaratan Adendum Perizinan
Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap
Eksploitasi dan Pemanfaatan

(1)
Pemegang PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan
yang mengajukan permohonan penambahan sarana dan
prasarana
yang
telah
menyelesaikan
kelengkapan
dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 109 ayat (1) harus menyampaikan persyaratan
kepada Direktur Jenderal.
(2)
Berdasarkan permohonan penambahan sarana dan
prasarana pada AKU Panas Bumi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan penilaian
dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari.
(3)
Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Direktur Jenderal dapat melibatkan kepala UPT,
kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas
Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan, pihak
terkait, dan pemohon.

(1)
Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 110 ayat (2), Direktur Jenderal:
a.
menyetujui permohonan dengan menerbitkan surat
persetujuan; atau
b.
menolak permohonan dengan menerbitkan surat
penolakan permohonan dengan disertai alasan.
(2)
Penerbitan persetujuan atau penolakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu
paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak hasil penilaian
dikeluarkan.

(1)
Pemegang PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan
yang mengajukan permohonan perubahan AKU Panas
Bumi yang telah menyelesaikan kelengkapan persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) harus
menyampaikan persyaratan melalui Sistem OSS.
(2)
Berdasarkan pemenuhan persyaratan yang disampaikan
oleh
pemegang
PB-PJLPB
tahap
Eksploitasi
dan
Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sistem OSS meneruskan kepada Menteri untuk dilakukan
verifikasi.

(1)
Pemegang PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan
yang mengajukan permohonan perubahan pemegang PB-
PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan yang telah
menyelesaikan kelengkapan persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3) harus menyampaikan
persyaratan melalui Sistem OSS.

(2)
Berdasarkan pemenuhan persyaratan yang disampaikan
oleh pemegang PB-PJLPB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sistem OSS meneruskan kepada Menteri untuk
dilakukan verifikasi.

Paragraf 4

Penerbitan Adendum Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa
Lingkungan Panas Bumi

Ketentuan mengenai tata cara penerbitan PB-PJLPB tahap
Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 sampai
dengan Pasal 72 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata
cara penerbitan adendum PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan
Pemanfaatan.

Dalam hal permohonan perubahan AKU Panas Bumi dan
perubahan pemegang PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan
Pemanfaatan
ditolak,
PB-PJLPB
tahap
Eksploitasi
dan
Pemanfaatan yang berjalan tetap berlaku.

(1)
Setelah adendum PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan
Pemanfaatan mengenai perubahan pemegang PB-PJLPB
tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan diterbitkan, hak dan
kewajiban pemegang PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan
Pemanfaatan lama beralih pada pemegang PB-PJLPB
tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan yang baru.
(2)
Masa
berlaku
PB-PJLPB
tahap
Eksploitasi
dan
Pemanfaatan yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) setelah perubahan pemegang PB-PJLPB tahap
Eksploitasi dan Pemanfaatan dihitung sebanyak sisa
masa
berlaku
PB-PJLPB
tahap
Eksploitasi
dan
Pemanfaatan sebelumnya.

Bagian Kesebelas
Perpanjangan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa
Lingkungan Panas Bumi

Paragraf 1

Umum

Perpanjangan PB-PJLPB tahap Eksplorasi atau PB-PJLPB
tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan dilakukan berdasarkan
permohonan kepada Menteri melalui Sistem OSS.

Paragraf 2

Tata Cara Permohonan Perpanjangan Perizinan Berusaha
Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi

(1)
Perpanjangan PB-PJLPB tahap Eksplorasi atau PB-PJLPB
tahap
Eksploitasi
dan
Pemanfaatan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 117 diajukan:

a.
paling cepat 1 (satu) tahun; dan
b.
paling lambat 6 (enam) bulan,
sebelum PB-PJLPB tahap Eksplorasi atau PB-PJLPB
tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan berakhir dengan
dilengkapi persyaratan.
(2)
Persyaratan permohonan perpanjangan PB-PJLPB tahap
Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a.
RKE-PJLPB selama 1 (satu) tahun perpanjangan
yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal;
b.
laporan akhir kegiatan PB-PJLPB tahap Eksplorasi;
c.
hasil evaluasi pemanfaatan kawasan oleh pengelola
kawasan;
d.
dokumen PL sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan
e.
bukti pembayaran PNBP berupa Iuran PB-PJLPB
tahap Eksplorasi untuk perpanjangan.
(3)
Persyaratan permohonan perpanjangan PB-PJLPB tahap
Eksploitasi dan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas:
a.
RP-PJLPB lanjutan;
b.
tanda bukti setor Pungutan PB-PJLPB tahap
Eksploitasi dan Pemanfaatan 3 (tiga) tahun terakhir;
c.
laporan akhir kegiatan usaha PB-PJLPB tahap
Eksploitasi dan Pemanfaatan;
d.
hasil evaluasi pemanfaatan kawasan oleh pengelola
kawasan;
e.
perubahan dokumen PL sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan
f.
bukti pembayaran PNBP berupa Iuran PB-PJLPB
tahap
Eksploitasi
dan
Pemanfaatan
untuk
perpanjangan.
(4)
Dalam hal permohonan perpanjangan diajukan kurang
dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sistem OSS menolak proses permohonan perpanjangan.

Paragraf 3

Penyampaian Dokumen Persyaratan Permohonan
Perpanjangan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa
Lingkungan Panas Bumi

(1)
Pemohon perpanjangan PB -PJLPB tahap Eksplorasi yang
telah menyampaikan kelengkapan dokumen persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) harus
menyampaikan persyaratan melalui Sistem OSS.

(2)
Pemohon perpanjangan PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan
Pemanfaatan yang telah menyelesaikan kelengkapan
dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 118 ayat (3) harus menyampaikan persyaratan
melalui Sistem OSS.

Paragraf 4

Penerbitan Perpanjangan Perizinan Berusaha Pemanfaatan
Jasa Lingkungan Panas Bumi

Berdasarkan dokumen persyaratan yang disampaikan oleh
pemohon melalui Sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 119, Sistem OSS meneruskan kepada Menteri untuk
dilakukan verifikasi.

Ketentuan mengenai tata cara penerbitan PB-PJLPB tahap
Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 sampai
dengan Pasal 72 berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara
penerbitan perpanjangan PB-PJLPB tahap Eksplorasi.

Ketentuan mengenai tata cara penerbitan PB-PJLPB tahap
Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai
dengan Pasal 73 berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara
penerbitan perpanjangan PB-PJLPB tahap Eksploitasi dan
Pemanfaatan.

Dalam hal Lembaga OSS telah menerbitkan perpanjangan PB-
PJLPB tahap Eksplorasi atau perpanjangan PB-PJLPB tahap
Eksploitasi dan Pemanfaatan, pemegang perpanjangan PB-
PJLPB tahap Eksplorasi atau pemegang perpanjangan PB-
PJLPB
tahap
Eksploitasi
dan
Pemanfaatan
langsung
melanjutkan kegiatan usaha.

(1)
Pemanfaatan jasa lingkungan air sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c dan pemanfaatan jasa
lingkungan energi air sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (4) huruf d dilaksanakan pada kawasan:
a.
TN;
b.
Tahura;
c.
TWA; atau
d.
TB.
(2)
Pemanfaatan jasa lingkungan air dan pemanfaatan jasa
lingkungan energi air sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan pada Air Permukaan.

(3)
Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi mata air, air sungai, danau, waduk, rawa, dan
sumber Air Permukaan lainnya.
(4)
Pemanfaatan jasa lingkungan air dan pemanfaatan jasa
lingkungan energi air sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan pada:
a.
Zona Pemanfaatan TN; atau
b.
Blok Pemanfaatan Tahura, TWA, atau TB.

Pemanfaatan jasa lingkungan air dan pemanfaatan jasa
lingkungan energi air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124
dilaksanakan berdasarkan penataan Zona Pemanfaatan/Blok
Pemanfaatan, Rencana Pengelolaan, hasil inventarisasi jasa
lingkungan air dan energi air, dan Areal Kegiatan Jasa
Lingkungan Air dan Energi Air yang telah ditetapkan.

(1)
Inventarisasi
jasa
lingkungan
air
dan
energi
air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 dilakukan oleh
kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau
kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan
untuk mengumpulkan data dan informasi kondisi jasa
lingkungan air.
(2)
Hasil inventarisasi jasa lingkungan air dan energi air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
menentukan:
a.
debit minimal Sumber Air untuk pemanfaatan,
penggunaan jasa lingkungan air dan energi air; dan
b.
dasar pengusulan penetapan Areal Kegiatan Jasa
Lingkungan Air dan Energi Air.
(3)
Areal Kegiatan Jasa Lingkungan Air dan Energi Air dan
debit minimal Sumber Air sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diusulkan oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala
Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangan.
(4)
Areal Kegiatan Jasa Lingkungan Air dan Energi Air dan
debit minimal Sumber Air sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1)
Berdasarkan hasil inventarisasi jasa lingkungan air dan
energi air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat
(2), kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau
kepala
Dinas
Kabupaten/Kota
sesuai
dengan
kewenangan, mengusulkan kepada Direktur Jenderal dan
dilampiri
dokumen
usulan
Areal
Kegiatan
Jasa
Lingkungan Air dan Energi Air.
(2)
Dokumen usulan Areal Kegiatan Jasa Lingkungan Air dan
Energi Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.
laporan hasil inventarisasi jasa lingkungan air dan
energi air;
b.
peta Areal Kegiatan Jasa Lingkungan Air dan Energi
Air dengan dilampiri salinan peta digital dengan
format shapefile; dan

c.
matriks informasi Sumber Air termasuk debit
minimal Sumber Air.
(3)
Peta Areal Kegiatan Jasa Lingkungan Air dan Energi Air
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuat
dengan memperhatikan:
a.
areal bukan merupakan habitat tumbuhan endemik
atau jalur lintas satwa liar endemik atau yang
dilindungi Undang-Undang;
b.
dalam hal Sumber Air berada dalam Areal Kegiatan
Jasa Lingkungan Air dan Energi Air, pemanfaatan air
tersebut tidak boleh dikuasai secara penuh oleh
pemegang Perizinan Berusaha atau persetujuan dan
tetap dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar;
c.
sarana dan prasarana pemanfaatan dan penggunaan
jasa lingkungan air dan energi air yang sudah ada;
dan
d.
lokasi rencana pembangunan sarana dan prasarana,
termasuk jalan akses.
(4)
Pengusulan Areal Kegiatan Jasa Lingkungan Air dan
Energi Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

(1)
Berdasarkan dokumen usulan Areal Kegiatan Jasa
Lingkungan Air dan Energi Air sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 127, Direktur Jenderal dalam jangka waktu
paling lama 21 (dua puluh satu) Hari melakukan
penelaahan terhadap dokumen usulan Areal Kegiatan
Jasa Lingkungan Air dan Energi Air.
(2)
Dalam melakukan penelaahan terhadap dokumen usulan
Areal Kegiatan Jasa Lingkungan Air dan Energi Air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal
dapat melibatkan pihak terkait.

(1)
Hasil penelaahan terhadap dokumen usulan Areal
Kegiatan
Jasa
Lingkungan
Air
dan
Energi
Air
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
berupa
pernyataan:
a.
telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian; atau
b.
tidak memenuhi kelengkapan dan/atau kesesuaian.
(2)
Dalam hal hasil penelaahan terhadap dokumen usulan
Areal Kegiatan Jasa Lingkungan Air dan Energi Air berupa
pernyataan telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Direktur
Jenderal
menerbitkan
keputusan
penetapan
Areal
Kegiatan Jasa Lingkungan Air dan Energi Air termasuk
penetapan debit minimal Sumber Air dalam jangka waktu
paling lama 7 (tujuh) Hari sejak penelaahan selesai dan
disampaikan kepada kepala UPT atau kepala UPTD sesuai
dengan kewenangan.
(3)
Dalam hal hasil penelaahan terhadap dokumen usulan
Areal Kegiatan Jasa Lingkungan Air dan Energi Air berupa
pernyataan tidak memenuhi kelengkapan dan/atau

kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
Direktur Jenderal mengembalikan dokumen usulan Areal
Kegiatan Jasa Lingkungan Air dan Energi Air kepada
kepala UPT atau kepala UPTD sesuai dengan kewenangan
paling lama 4 (empat) Hari sejak penelaahan selesai dan
dilakukan perbaikan kembali.
(4)
Perbaikan
kembali
dokumen
usulan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur
Jenderal untuk dilakukan penelaahan kembali dalam
jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung
sejak penerimaan pengembalian dokumen usulan Areal
Kegiatan Jasa Lingkungan Air dan Energi Air.

(1)
Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan air dilaksanakan
dengan ketentuan debit yang dapat dimanfaatkan paling
banyak 50% (lima puluh persen) dari debit minimal
Sumber Air yang ditetapkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 129 ayat (2).
(2)
Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan
dengan
memprioritaskan
terpenuhinya
kepentingan nonkomersial.
(3)
Dalam hal pemanfaatan jasa lingkungan air untuk
kepentingan komersial, debit yang dapat dimanfaatkan
paling banyak 20% (dua puluh persen) dari debit minimal
Sumber Air yang ditetapkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 129 ayat (2).

Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan energi air dilaksanakan
dengan mengendalikan ketersediaan debit air di lokasi Sumber
Air paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari debit air minimal
Sumber Air yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 129 ayat (2).

(1)
Dalam hal debit air dalam kawasan berkurang lebih dari
50% (lima puluh persen) dari debit minimal Sumber Air
yang ditetapkan, kepala UPT atau kepala UPTD sesuai
dengan kewenangan melakukan tindakan:
a.
pembatasan debit pemanfaatan jasa lingkungan air;
atau
b.
pembekuan Perizinan Berusaha pemanfaatan jasa
lingkungan air.
(2)
Dalam hal pemanfaatan jasa lingkungan air yang
bersumber dari laut, pemanfaatan air hanya dihitung
berdasarkan debit air yang dimanfaatkan.

Paragraf 2

Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air dan Pemanfaatan
Jasa Lingkungan Energi Air

(1)
Pemanfaatan jasa lingkungan air terdiri atas kegiatan:
a.
pemenuhan kebutuhan air bersih dan/atau air
minum;

b.
pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum
dalam kemasan; dan/atau
c.
penunjang kebutuhan air untuk kegiatan usaha atau
industri
pertanian,
kehutanan,
perkebunan,
peternakan,
tambak,
pariwisata,
Panas
Bumi,
pertambangan, farmasi, dan industri lainnya.
(2)
Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan air sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
a.
skala mikro, untuk pemanfaatan massa air dengan
debit kurang dari 10 (sepuluh) liter per detik;
b.
skala kecil, untuk pemanfaatan massa air dari 10
(sepuluh) liter per detik sampai dengan 30 (tiga
puluh) liter per detik;
c.
skala menengah, untuk pemanfaatan massa air lebih
dari 30 (tiga puluh) liter per detik sampai dengan 75
(tujuh puluh lima) liter per detik; atau
d.
skala besar, untuk pemanfaatan massa air lebih dari
75 (tujuh puluh lima) liter per detik.

(1)
Pemanfaatan jasa lingkungan energi air merupakan
pemanfaatan untuk pemenuhan listrik yang sifatnya
untuk memperoleh keuntungan.
(2)
Pemanfaatan jasa lingkungan energi air sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk pembangunan
pembangkit listrik tenaga:
a.
mikrohidro, dengan kapasitas kurang dari 1.000
(seribu) kilowatt; atau
b.
minihidro, dengan kapasitas antara 1.000 (seribu)
sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) kilowatt.
(3)
Pemanfaatan jasa lingkungan energi air sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.
pemenuhan kebutuhan untuk listrik rumah tangga;
dan/atau;
b.
pemenuhan kebutuhan listrik industri atau usaha.

Bagian Kedua
Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air dan
Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air

Paragraf 1

Tata Cara Permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa
Lingkungan Air dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa
Lingkungan Energi Air

(1)
Pemanfaatan jasa lingkungan air dan pemanfaatan jasa
lingkungan energi air pada TN, TWA, Tahura, dan TB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 dilakukan
dengan dengan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS.
(2)
Pemanfaatan jasa lingkungan air dan pemanfaatan jasa
lingkungan energi air sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan berdasarkan PB-PJLA atau PB-PJLEA.
(3)
PB-PJLA atau PB-PJLEA sebagaimana dimaksud pada
ayat
(2)
diberikan
berdasarkan
permohonan
yang
diajukan oleh Pelaku Usaha di bidang pemanfaatan air

dan energi air dan telah memiliki NIB dan persyaratan
dasar Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga
OSS.
(4)
Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri
atas:
a.
badan usaha milik negara;
b.
badan usaha milik daerah;
c.
perseroan terbatas;
d.
persekutuan komanditer;
e.
badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa
bersama; atau
f.
koperasi.

Permohonan PB-PJLA atau PB-PJLEA sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 135 ayat (3) diajukan oleh:
a.
Pelaku Usaha penanam modal dalam negeri kepada
Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangan; atau
b.
Pelaku Usaha penanam modal asing kepada Menteri,
melalui Sistem OSS disertai dengan dokumen persyaratan.

Dokumen persyaratan permohonan PB-PJLA atau PB-PJLEA
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 terdiri atas:
a.
Persetujuan Prinsip;
b.
berita acara pemberian tanda batas dan peta tanda batas
dengan skala paling rendah 1:10.000 (satu berbanding
sepuluh ribu) yang ditandatangani oleh pemohon dan
personel dari UPT, UPTD Dinas Provinsi, atau Dinas
Kabupaten/Kota
sesuai
dengan
kewenangan
dan
diketahui oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas
Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangan;
c.
desain fisik sarana dan prasarana yang ditandatangani
oleh pemohon dan personel dari UPT, UPTD Dinas
Provinsi,
Dinas
Kabupaten/Kota
sesuai
dengan
kewenangan dan diketahui oleh kepala UPT, kepala UPTD,
kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota
sesuai dengan kewenangan;
d.
peta usulan areal usaha dengan skala paling rendah
1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) dan salinan peta
digital dengan format shapefile;
e.
Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air
atau Energi Air; dan
f.
bukti pembayaran PNBP berupa Iuran PB-PJLA, PNBP
berupa Iuran PB-PJLEA, retribusi PB-PJLA, atau retribusi
PB-PJLEA
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.

(1)
Berita acara pemberian tanda batas dan peta tanda batas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf b disusun
berdasarkan pemberian tanda batas areal usaha yang
dimohon.

(2)
Pemberian tanda batas areal usaha yang dimohon
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
setelah diterbitkan Persetujuan Prinsip sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan dilakukan bersama
UPT, UPTD Dinas Provinsi, atau Dinas kabupaten/kota
sesuai dengan kewenangan.
(3)
Pembiayaan pemberian tanda batas areal usaha yang
dimohon
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dibebankan kepada pihak pemohon.

(1)
Peta usulan areal usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 137 huruf d mencakup titik Sumber Air, luas sarana
dan
prasarana,
dan
fasilitas
penunjang
untuk
melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana.
(2)
Penyusunan peta usulan areal usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dan
dibahas bersama kepala UPT atau kepala UPTD sesuai
dengan kewenangan.
(3)
Peta usulan areal usaha disusun dengan skala paling
rendah 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) yang
ditandatangani oleh pemohon dan disetujui disahkan oleh
kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau
kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan
dan dengan dilampiri salinan peta digital dengan format
shapefile.

(1)
Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air
atau Energi Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137
huruf e disahkan oleh Direktur Jenderal, kepala Dinas
Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangan.
(2)
Penyusunan Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa
Lingkungan Air atau Energi Air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus dikonsultasikan dan dibahas bersama
oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi,
atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenangan.
(3)
Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air
atau Energi Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dengan menggunakan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1)
Pemohon mengajukan permohonan pengesahan dokumen
Rencana Pengusahaan Jasa Lingkungan Air atau Energi
Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1)
kepada Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau
kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan
dengan melampirkan:
a.
Persetujuan Prinsip;
b.
berita acara pemberian tanda batas dan peta tanda
batas yang disahkan oleh kepala UPT, kepala UPTD,

kepala
Dinas
Provinsi,
atau
kepala
Dinas
Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan;
c.
desain fisik sarana dan prasarana, yang diketahui
oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi,
atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenangan;
d.
dokumen PL sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
e.
peta usulan areal usaha dengan skala paling rendah
1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) dan salinan
peta digital dengan format shapefile; dan
f.
peta tanda batas dengan skala paling rendah
1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) dan salinan
peta digital dengan format shapefile.
(2)
Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau
kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan
melakukan penilaian Rencana Pengusahaan Pemanfaatan
Jasa Lingkungan Air atau Energi Air.
(3)
Dalam hal diperlukan untuk melakukan penilaian
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal,
kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota
sesuai dengan kewenangan dapat melakukan pengecekan
lapangan.
(4)
Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala
Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan
melakukan penilaian kesesuaian terhadap persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu
paling lama 21 (dua puluh satu) Hari terhitung sejak
diterima permohonan pengesahan Rencana Pengusahaan
Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air atau Energi Air.

(1)
Berdasarkan
hasil
penilaian
dan/atau
pengecekan
lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141
terdapat ketidaklengkapan dokumen dan/atau perbaikan
konsep
Rencana
Pengusahaan
Pemanfaatan
Jasa
Lingkungan
Air
atau
Energi
Air,
permohonan
dikembalikan kepada pemohon.
(2)
Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
menyampaikan
kelengkapan
dokumen
dan/atau
perbaikan konsep Rencana Pengusahaan Pemanfaatan
Jasa Lingkungan Air atau Energi Air dalam jangka waktu
paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya
pengembalian permohonan.
(3)
Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) telah terlampaui, permohonan pengesahan Rencana
Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air atau
Energi Air dinyatakan batal.
(4)
Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala
Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan
melakukan penilaian terhadap dokumen yang telah
dilengkapi dan/atau konsep Rencana Pengusahaan
Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air atau Energi Air yang
telah diperbaiki dalam jangka waktu paling lama 5 (lima)
Hari terhitung sejak diterimanya perbaikan permohonan.

(5)
Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala
Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan
melakukan
pengesahan
Rencana
Pengusahaan
Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air atau Energi Air dalam
jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak
penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan.

(1)
Bukti pembayaran PNBP berupa iuran atau retribusi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf f
merupakan bukti pembayaran:
a.
Iuran PB-PJLA dan Iuran PB-PJLEA di TN, TWA, dan
TB; atau
b.
retribusi PB-PJLA dan retribusi PB-PJLEA di Tahura.
(2)
Pemohon PB-PJLA atau PB-PJLEA yang telah memenuhi
dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 137 huruf a sampai dengan huruf e harus
melakukan pembayaran Iuran PB-PJLA, Iuran PB-PJLEA,
retribusi PB-PJLA, atau retribusi PB-PJLEA dengan
ketentuan:
a.
berdasarkan surat perintah pembayaran Iuran PB-
PJLA, Iuran PB-PJLEA, retribusi PB-PJLA, atau
retribusi PB-PJLEA yang diterbitkan oleh Direktur
Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas
Kabupaten/Kota
sesuai
dengan
kewenangan,
pemohon melakukan pembayaran Iuran PB-PJLA,
Iuran PB-PJLEA, retribusi PB-PJLA, atau retribusi
PB-PJLEA dalam jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat) Hari terhitung sejak diterimanya surat
perintah pembayaran Iuran PB-PJLA, Iuran PB-
PJLEA, retribusi PB-PJLA, atau retribusi PB-PJLEA;
dan
b.
bukti pelunasan Iuran PB-PJLA, Iuran PB-PJLEA,
untuk TN, TWA, dan TB dianggap sah apabila kode
pembayaran yang tercantum pada bukti penerimaan
negara berupa bukti transfer atau bukti setor melalui
bank sesuai dengan kode pembayaran yang terdapat
pada aplikasi sistem informasi PNBP.
(3)
Dalam hal Iuran PB-PJLA, Iuran PB-PJLEA, retribusi PB-
PJLA, atau retribusi PB-PJLEA telah dibayarkan dan
kemudian permohonan PB-PJLA atau PB-PJLEA ditolak,
pengembalian Iuran PB-PJLA, Iuran PB-PJLEA, retribusi
PB-PJLA, atau retribusi PB-PJLEA kepada pemohon
dilaksanakan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.

Paragraf 2

Penyampaian Dokumen Persyaratan Perizinan Berusaha
Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air dan Perizinan Berusaha
Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air

(1)
Pemohon PB-PJLA atau PB-PJLEA yang telah memenuhi
kelengkapan dokumen persyaratan permohonan harus
menyampaikan dokumen persyaratan kepada Menteri,

gubernur,
atau
bupati/wali
kota
sesuai
dengan
kewenangan melalui Sistem OSS.
(2)
Penyampaian
dokumen
persyaratan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak
Persetujuan Prinsip pemanfaatan jasa lingkungan pada
TN, TWA, TB, atau Tahura terbit.
(3)
Dalam hal pemohon tidak menyampaikan dokumen
persyaratan melalui Sistem OSS dan jangka waktu
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2)
terlampaui,
Persetujuan Prinsip pemanfaatan jasa lingkungan pada
TN, TWA, TB, atau Tahura batal.
(4)
Berdasarkan dokumen persyaratan yang disampaikan
oleh pemohon ke Sistem OSS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sistem OSS meneruskan kepada Menteri,
gubernur,
atau
bupati/wali
kota
sesuai
dengan
kewenangan.

Paragraf 3

Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan
Air dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan
Energi Air

(1)
Berdasarkan penyampaian dokumen persyaratan melalui
Sistem OSS kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali
kota sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 144 ayat (4), Direktur Jenderal, kepala Dinas
Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangan melakukan verifikasi teknis.
(2)
Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat
belas) Hari terhitung sejak dokumen persyaratan diterima
melalui sistem OSS.

(1)
Hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
145 ayat (1) berupa:
a.
persetujuan, jika dokumen lengkap dan sesuai;
b.
perbaikan, jika dokumen tidak lengkap dan/atau
tidak sesuai; atau
c.
penolakan jika:
1.
pemohon melakukan pelanggaran ketentuan
peraturan perundang-undangan; atau
2.
kawasan yang dimohon ditetapkan sebagai
kebijakan strategis pemerintah.
(2)
Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala
Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan
menyampaikan hasil verifikasi teknis melalui Sistem OSS
kepada:
a.
sekretaris jenderal, kepala DPMPTSP provinsi, atau
kepala DPMPTSP kabupaten/kota sesuai dengan
kewenangan, untuk persetujuan;
b.
pemohon, untuk perbaikan; atau

c.
sekretaris jenderal, kepala DPMPTSP provinsi, atau
kepala DPMPTSP kabupaten/kota sesuai dengan
kewenangan, untuk penolakan.
(3)
Pemohon
menyampaikan
perbaikan
dokumen
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari
terhitung sejak hasil verifikasi teknis diterima.
(4)
Dalam hal jangka waktu perbaikan dokumen persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui dan
pemohon belum menyampaikan perbaikan dokumen
persyaratan, permohonan dinyatakan batal.

(1)
Berdasarkan hasil verifikasi teknis berupa persetujuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (2) huruf a,
sekretaris jenderal, pimpinan unit kerja yang membidangi
perizinan pada DPMPTSP provinsi, atau pimpinan unit
kerja
yang
membidangi
perizinan
pada
DPMPTSP
kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan melakukan
telaah hukum terhadap permohonan PB-PJLA atau PB-
PJLEA.
(2)
Hasil telaah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Menteri, kepala DPMPTSP provinsi,
atau kepala DPMPTSP kabupaten/kota sesuai dengan
kewenangan.

(1)
Menteri, kepala DPMPTSP provinsi, atau kepala DPMPTSP
kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 147 ayat (2) memberikan
persetujuan atau penolakan.
(2)
Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan oleh sekretaris jenderal, pimpinan
unit kerja yang membidangi perizinan pada DPMPTSP
provinsi, atau pimpinan unit kerja yang membidangi
perizinan pada DPMPTSP kabupaten/kota kepada Pelaku
Usaha sesuai dengan kewenangan melalui Sistem OSS.

Berdasarkan
persetujuan
atau
penolakan
permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (2), Lembaga
OSS atas nama Menteri, kepala DPMPTSP provinsi, atau kepala
DPMPTSP kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan:
a.
menerbitkan persetujuan PB-PJLA atau PB-PJLEA; atau
b.
menyampaikan penolakan permohonan PB-PJLA atau PB-
PJLEA disertai dengan alasan.

(1)
Dalam hal Lembaga OSS telah menerbitkan persetujuan
PB-PJLA atau PB-PJLEA sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 149 huruf a, pemegang PB-PJLA atau PB-PJLEA
langsung menjalankan kegiatan usaha.
(2)
Dalam hal Lembaga OSS menolak permohonan PB-PJLA
atau PB-PJLEA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149
huruf b, pemohon dapat mengajukan permohonan baru
melalui Sistem OSS.

(1)
Dalam hal Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa
Lingkungan Air atau Energi Air sudah tidak sesuai dengan
kondisi lapangan dan/atau kebutuhan Pemanfaatan Jasa
Lingkungan Air atau Energi Air, pemegang PB-PJLA dan
PB-PJLEA dapat mengajukan revisi Rencana Pengusahaan
Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air atau Energi Air kepada
Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala
Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan.
(2)
Revisi
Rencana
Pengusahaan
Pemanfaatan
Jasa
Lingkungan Air atau Energi Air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah pemohon
mendapatkan PB-PJLA atau PB-PJLEA.
(3)
Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan ketentuan:
a.
tidak mengubah debit pemanfaatan;
b.
tidak mengubah kapasitas energi listrik;
c.
tidak mengubah luas areal usaha PB-PJLA atau PB-
PJLEA; dan
d.
berada dalam areal usaha PB-PJLA atau PB-PJLEA.
(4)
Permohonan revisi Rencana Pengusahaan Pemanfaatan
Jasa Lingkungan Air atau Energi Air diajukan dengan
melampirkan:
a.
perubahan
dokumen
Rencana
Pengusahaan
Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air atau Energi Air;
b.
pertimbangan teknis dari kepala UPT atau kepala
UPTD sesuai dengan kewenangan;
c.
perubahan peta tata letak sarana dan prasarana
dalam areal usaha; dan/atau
d.
perubahan desain fisik sarana dan prasarana.
(5)
Ketentuan mengenai tata cara penyusunan, penilaian, dan
pengesahan Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa
Lingkungan Air atau Energi Air sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 140 sampai dengan Pasal 142 berlaku secara
mutatis mutandis terhadap tata cara revisi Rencana
Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air atau
Energi Air.

Bagian Ketiga
Hak, Kewajiban, Larangan, dan Sanksi Administratif Perizinan
Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air dan Perizinan
Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air

Paragraf 1

Hak dan Kewajiban Pemegang Perizinan Berusaha
Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air dan Perizinan Berusaha
Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air

Pemegang PB-PJLA dan PB-PJLEA berhak:
a.
melakukan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan air
atau pemanfaatan jasa lingkungan energi air sesuai
Perizinan Berusaha yang diberikan; dan

b.
mendapatkan pelayanan dan pembinaan dari Direktur
Jenderal, kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas
Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangan untuk pelaksanaan kegiatan.

(1)
Pemegang PB-PJLA dan PB-PJLEA wajib:
a.
menjaga agar kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan
air atau pemanfaatan jasa lingkungan energi air tidak
menimbulkan kerusakan di TN, TWA, Tahura, dan
TB serta ekosistemnya;
b.
merehabilitasi
kerusakan
yang
terjadi
akibat
kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan air atau
pemanfaatan jasa lingkungan energi air;
c.
menjaga kebersihan lingkungan dan kelestarian
alam;
d.
memberikan
kemudahan
bagi
petugas
baik
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah pada
saat melakukan pengawasan, pembinaan, dan
evaluasi;
e.
melaksanakan kegiatan konservasi sumber daya air
di TN, TWA, Tahura, dan TB;
f.
melaksanakan
pengamanan
di
areal
usaha
pemanfaatan jasa lingkungan air atau pemanfaatan
jasa lingkungan energi air;
g.
melaksanakan pemberdayaan masyarakat;
h.
menyampaikan data spasial dan/atau nonspasial
terkait kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan air
atau pemanfaatan jasa lingkungan energi air;
i.
melakukan kegiatan di lapangan setelah Perizinan
Berusaha diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan;
j.
melakukan pembangunan sarana dan prasarana
utama setelah terbit PB-PJLA paling lambat 2 (dua)
tahun atau PB-PJLEA paling lambat 3 (tiga) tahun;
k.
menyampaikan laporan debit pemanfaatan air
dan/atau produksi listrik per 3 (tiga) bulan kepada
Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala
Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan,
dengan ketentuan paling lambat tanggal 15 pada
bulan berikutnya yang telah disahkan oleh kepala
kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi
atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenangan;
l.
menyampaikan rencana kerja tahunan yang telah
disahkan oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala
Dinas Provinsi atau kepala Dinas Kabupaten/Kota
sesuai dengan kewenangan paling lambat tanggal 31
Desember pada tahun sebelumnya kepada Direktur
Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas
Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan;
m.
menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan
tahunan yang telah disahkan oleh kepala UPT,
kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi atau kepala
Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan
kepada Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi,
atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan

kewenangan paling lambat tanggal 25 Januari pada
tahun berikutnya;
n.
membayar PNBP atau retribusi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
o.
memasang meter air untuk PB-PJLA atau meter
listrik untuk PB-PJLEA minimal sesuai dengan
standar nasional Indonesia dan melakukan kalibrasi
secara berkala disertai dengan bukti laporan atau
sertifikat kalibrasi dari instansi yang berwenang;
p.
memelihara tanda batas yang telah dipasang di
lapangan; dan
q.
memiliki pas masuk bagi karyawan dan kendaraan
operasional yang berlaku selama 1 (satu) tahun yang
disahkan kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas
Provinsi atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangan.
(2)
Rencana kerja tahunan, laporan tahunan, laporan debit
pemanfaatan air, dan/atau produksi listrik per 3 (tiga)
bulan disusun sesuai dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2

Larangan Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa
Lingkungan Air dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa
Lingkungan Energi Air

Pemegang PB-PJLA dan PB-PJLEA dilarang:
a.
menjadikan areal usaha dan Sumber Air sebagai hak
kepemilikan atau penguasaan;

b.
mengalihkan PB-PJLA atau PB-PJLEA kepada pihak lain;
c.
mengambil debit air melebihi kuota yang ditetapkan
dalam PB-PJLA atau PB-PJLEA;
d.
menjadikan PB-PJLA atau PB-PJLEA sebagai jaminan
atau agunan; dan
e.
membangun sarana dan prasarana di luar areal usaha
pada PB-PJLA atau PB-PJLEA.

Paragraf 3

Sanksi Administratif Pemegang Perizinan Berusaha
Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air dan Perizinan Berusaha
Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air

(1)
Setiap pemegang PB-PJLA dan PB-PJLEA yang tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 153 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf
e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf n, huruf o, dan
huruf p dikenai sanksi administratif berupa teguran
tertulis.

(2)
Dalam hal pemegang PB-PJLA dan PB-PJLEA tidak
menindaklanjuti sanksi adminitratif berupa teguran
tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang
PB-PJLA dan PB-PJLEA dikenai sanksi administratif
berupa:
a.
pembekuan Perizinan Berusaha bagi yang tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 153 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d,
huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf o,
dan huruf p; dan/atau
b.
pengenaan paksaan pemerintah bagi yang tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 153 ayat (1) huruf b dan huruf n.

(1)
Setiap pemegang PB-PJLA dan PB-PJLEA yang tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 153 ayat (1) huruf j dikenai sanksi administratif
berupa pencabutan Perizinan Berusaha.
(2)
Setiap pemegang PB-PJLA dan PB-PJLEA yang tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 153 ayat (1) huruf k, huruf l, dan huruf m dikenai
sanksi
administratif
berupa
pengenaan
denda
administratif.
(3)
Setiap pemegang PB-PJLA dan PB-PJLEA yang tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 153 ayat (1) huruf q dikenai sanksi administratif
berupa teguran tertulis.

(1)
Setiap pemegang PB-PJLA dan PB-PJLEA yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 huruf
a, huruf b, huruf d, dan huruf e dikenai sanksi
administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha.
(2)
Setiap pemegang PB-PJLA dan PB-PJLEA yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 huruf
c dikenai sanksi administratif berupa denda administratif.

Bagian Keempat
Pembangunan Sarana dan Prasarana Perizinan Berusaha
Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air dan Perizinan Berusaha
Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air

(1)
Setiap pemegang PB-PJLA dan PB-PJLEA harus
membangun sarana dan prasarana utama pemanfaataan
pemanfaatan jasa lingkungan air atau pemanfaatan jasa
lingkungan energi air serta fasilitas penunjang.
(2)
Pembangunan
sarana
dan
prasarana
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana
desain fisik bangunan yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari rencana kegiatan pemanfaatan jasa
lingkungan air atau pemanfaatan jasa lingkungan energi
air.

(1)
Pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas
penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158
dibangun dengan ketentuan:
a.
memperhatikan dampak ekologis, aspek teknis dan
kondisi geografis kawasan;
b.
meminimalisir perubahan bentang alam sesuai
dengan fungsi kawasan hutan;
c.
tidak menutup atau menghilangkan jalur lintas
tradisional masyarakat;
d.
memperhatikan jalur lintas satwa liar;
e.
meminimalisir penebangan pohon dan apabila
terpaksa melakukan penebangan pohon harus
mengganti
pohon
yang
ditebang,
dengan
perbandingan 1:100 (satu berbanding seratus)
anakan pohon jenis lokal atau endemik untuk
ditanam pada lokasi yang ditentukan oleh kepala
UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi atau kepala
Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan,
dan dipelihara sampai umur 5 (lima) tahun dan/atau
berakhirnya Perizinan Berusaha;
f.
tidak
memasukkan
atau
mengintroduksi
jenis
tumbuhan dan satwa liar asing untuk keperluan
apapun;
g.
merancang konstruksi bangunan yang aman dari
banjir, gaya guling, gaya gesek, rembesan, gempa
bumi, dan gaya angkat air;
h.
tidak menggunakan bahan atau material konstruksi
dari TN, TWA, Tahura, dan/atau TB; dan
i.
menghindari warna mencolok pada sarana dan
prasarana serta fasilitas yang dibangun.
(2)
Pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas
penunjang
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dilakukan dengan memperhatikan:
a.
kaidah konservasi;
b.
kesehatan dan keselamatan kerja;
c.
nilai estetika dan ramah lingkungan;
d.
sistem sanitasi yang memenuhi standar kesehatan
dan kelestarian lingkungan; dan
e.
efisiensi dalam penggunaan lahan dan energi.
(3)
Pembangunan sarana dan prasarana utama serta fasilitas
penunjang dapat menggunakan peralatan berdasarkan
dokumen
PL
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
dan
Rencana
Pengusahaan
Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air atau Energi Air.

(1)
Sarana dan prasarana utama yang dibangun dalam
pemanfaatan jasa lingkungan air terdiri atas:
a.
bangunan sadap air (water intake);
b.
jaringan perpipaan atau saluran pembawa; dan
c.
bak penampungan.
(2)
Sarana dan prasarana utama yang dibangun dalam
pemanfaatan jasa lingkungan energi air terdiri atas:
a.
bangunan bendung paling tinggi 10 (sepuluh) meter
dari dasar fondasi bangunan;

b.
saluran pembawa (waterway);
c.
bak penampung;
d.
pipa pesat;
e.
rumah pembangkit; dan
f.
jaringan transmisi dan/atau distribusi listrik.

Selain sarana dan prasarana utama pemanfaatan jasa
lingkungan air dan pemanfaatan jasa lingkungan energi air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 perlu dibangun
fasilitas penunjang dapat berupa:
a.
jalan akses paling lebar 6 (enam) meter termasuk bahu
jalan;
b.
papan petunjuk/papan informasi;
c.
pos pengawas;
d.
sarana
mitigasi/sarana
penanggulangan
bencana,
kebakaran/keadaan darurat;
e.
meter air untuk pemanfaatan jasa lingkungan air atau
meter listrik untuk pemanfaatan jasa lingkungan energi
air; dan/atau
f.
kantor pengelola.

Bagian Kelima
Jangka Waktu Perizinan Berusaha, Berakhirnya Perizinan
Berusaha, dan Peralihan Kepemilikan Aset Perizinan
Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air dan Perizinan
Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air

Paragraf 1

Jangka Waktu dan Berakhirnya Perizinan Berusaha
Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air dan Perizinan Berusaha
Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air

(1)
PB-PJLA diberikan untuk jangka waktu paling lama 10
(sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
(2)
PB-PJLEA diberikan untuk jangka waktu paling lama 20
(dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang.

(1)
PB-PJLA dan PB-PJLEA, berakhir dalam hal:
a.
jangka waktunya berakhir dan tidak diperpanjang
lagi;
b.
dicabut;
c.
dikembalikan secara sukarela;
d.
badan
usaha
pemegang
Perizinan
Berusaha
dinyatakan
bubar
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan perundang-undangan; atau
e.
badan usaha dinyatakan pailit yang dibuktikan
dengan putusan pengadilan yang berkekuatan
hukum tetap.
(2)
Berakhirnya
PB-PJLA
dan
PB-PJLEA
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan
huruf e ditetapkan dengan keputusan Menteri, gubernur,
atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan.

(3)
Berakhirnya
PB-PJLA
dan
PB-PJLEA
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban
pemegang Perizinan Berusaha untuk:
a.
melunasi
seluruh
kewajiban
keuangan
serta
memenuhi dan menyelesaikan segala kewajibannya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
b.
merehabilitasi, merestorasi dan/atau mereklamasi
kerusakan
yang
ditimbulkan
akibat
dari
pelaksanaan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan
air dan energi air;
c.
melakukan usaha pengamanan terhadap benda
maupun bangunan dan keadaan tanah di sekitarnya
yang dapat membahayakan keamanan umum;
d.
memindahkan benda dan peralatan yang menjadi
hak pemegang Perizinan Berusaha yang masih
terdapat di bekas areal kerjanya, dalam jangka waktu
paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal
Perizinan Berusaha berakhir; dan
e.
mengembalikan
seluruh
areal
kerja
dan
menyerahkan
data
yang
berkaitan
dengan
pelaksanaan kegiatan kepada Menteri, gubernur,
atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan.

Paragraf 2

Peralihan Kepemilikan Aset Perizinan Berusaha Pemanfaatan
Jasa Lingkungan Air dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan
Jasa Lingkungan Energi Air

Dalam hal PB-PJLA dan PB-PJLEA telah berakhir dan tidak
dilakukan perpanjangan, sarana prasarana dan fasilitas yang
tidak bergerak dilakukan proses pengalihan ke negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Perpanjangan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa
Lingkungan Air dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa
Lingkungan Energi Air

(1) Perpanjangan
PB-PJLA
dan
PB-PJLEA
dilakukan
berdasarkan permohonan kepada Menteri, gubernur, atau
bupati/wali Kota sesuai dengan kewenangan melalui
Sistem OSS.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan:
a. paling cepat 1 (satu) tahun; dan
b. paling lambat 6 (enam) bulan;
sebelum Perizinan Berusaha berakhir dilengkapi dengan
dokumen persyaratan.
(3) Dalam hal permohonan perpanjangan diajukan kurang
dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Sistem OSS menolak proses permohonan perpanjangan.

(1) Persyaratan permohonan perpanjangan PB-PJLA dan PB-
PJLEA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (2)
terdiri atas:
a.
laporan akhir atas kegiatan PB-PJLA atau PB-PJLEA;
b.
bukti pembayaran PNBP berupa Pungutan PB-PJLA,
Pungutan
PB-PJLEA,
retribusi
PB-PJLA,
atau
retribusi PB-PJLEA selama 1 (satu) tahun terakhir;
c.
pakta integritas dalam bentuk akta notaris;
d.
Rencana
Pengusahaan
Pemanfaatan
Jasa
Lingkungan Air atau Energi Air lanjutan yang
disahkan oleh Direktur Jenderal, kepala Dinas
Provinsi atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangan;
e.
dokumen PL sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan
f.
berita acara pemberian tanda batas dan peta tanda
batas dengan skala paling rendah 1:10.000 (satu
berbanding sepuluh ribu) yang ditandatangani oleh
pemohon dan personel dari UPT, UPTD Dinas
Provinsi, atau Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenangan dan diketahui oleh kepala UPT, kepala
UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas
Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dan
salinan peta digital dengan format shapefile
g.
bukti pembayaran PNBP berupa Iuran PB-PJLA,
Iuran PB-PJLEA, retribusi PB-PJLA, atau retribusi
PB-PJLEA sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Dalam hal perpanjangan PB-PJLA diajukan oleh badan
usaha milik daerah yang menangani air baku dan air
minum
kabupaten/kota,
skala
Perizinan
Berusaha
menyesuaikan
dengan
Perizinan
Berusaha
yang
sebelumnya diperoleh.
(3) Perpanjangan dapat mengurangi luas areal izin dan debit
pemanfaatan air dalam hal:
a.
terdapat
perubahan
ketentuan
peraturan
perundangan yang menyebabkan perubahan kondisi
KSA,KPA, dan TB; dan/atau
b.
terdapat rekomendasi hasil evaluasi.
(4) Dalam hal dilakukan perpanjangan dengan pengurangan
luar areal izin dan pengurangan debit air maka,
persyaratan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), pemohon harus menyertakan:
a.
pertimbangan teknis dari Kepala UPT, kepala UPTD,
kepala
Dinas
Provinsi,
atau
kepala
Dinas
Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan;
b.
peta areal usaha; dan
c.
berita acara penandaan batas.

Ketentuan mengenai tata cara penerbitan PB-PJLA dan PB-
PJLEA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 sampai
dengan Pasal 151 berlaku secara mutatis mutandis terhadap
tata cara penerbitan perpanjangan PB-PJLA dan PB-PJLEA.

Bagian Ketujuh
Adendum Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan
Air dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan
Energi Air

Paragraf 1

Umum

(1)
Pemegang PB-PJLA atau PB-PJLEA dapat mengajukan
permohonan adendum terhadap PB-PJLA atau PB-PJLEA
dalam hal terdapat perubahan berupa:
a.
perluasan areal usaha;
b.
pengurangan areal usaha;
c.
penambahan debit air;
d.
pengurangan debit air;
e.
penambahan kapasitas energi listrik; atau
f.
pengurangan kapasitas energi listrik.
(2)
Permohonan adendum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali
kota sesuai dengan kewenangan melalui Sistem OSS
disertai dengan dokumen persyaratan.

Paragraf 2

Tata Cara Permohonan Adendum Perluasan Areal Usaha
Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air dan
Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air

(1)
Permohonan
adendum
perluasan
areal
usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) huruf a
dilakukan dalam hal perubahan paling banyak 10%
(sepuluh persen) dari luas areal usaha PB-PJLA atau PB-
PJLEA.
(2)
Dalam hal pemegang PB-PJLA atau PB-PJLEA memohon
adendum perluasan areal usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), harus mengajukan ulang permohonan
persyaratan dasar.
(3)
Persyaratan
permohonan
adendum
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.
peta rencana perluasan areal usaha PB-PJLA atau
PB-PJLEA dan salinan peta digital dalam format
shapefile yang ditandatangani oleh pemohon dan
disetujui oleh kepala UPT atau kepala UPTD sesuai
dengan kewenangan;
b.
pertimbangan teknis kepala UPT atau kepala UPTD
sesuai dengan kewenangan;
c.
revisi Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa
Lingkungan Air atau Energi Air yang disahkan oleh
Direktur Jenderal;
d.
perubahan dokumen PL sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan pada penambahan
luas areal yang dimohonkan;
e.
berita acara pemberian tanda batas dan peta hasil
penandaan batas pada penambahan areal yang
dimohonkan yang disahkan oleh kepala UPT atau

kepala UPTD sesuai dengan kewenangan; dan
f.
bukti pembayaran Iuran PB-PJLA, Iuran PB-PJLEA,
retribusi PB-PJLA, atau retribusi PB-PJLEA untuk
tambahan luas areal usaha.
(4)
Dalam hal pemegang PB-PJLA atau PB-PJLEA sudah
beroperasi,
selain
harus
memenuhi
persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon juga
melampirkan bukti pembayaran PNBP berupa Pungutan
PB-PJLA, Pungutan PB-PJLEA, retribusi PB-PJLA, atau
retribusi PB-PJLEA.

Paragraf 3

Tata Cara Permohonan Adendum Pengurangan Areal Usaha
Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air dan
Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air

(1)
Permohonan
adendum
pengurangan
areal
usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) huruf b
diajukan berdasarkan:
a.
usulan dari pemegang PB-PJLA atau PB-PJLEA; atau
b.
kebijakan strategis pemerintah.
(2)
Persyaratan permohonan adendum pengurangan areal
usaha karena usulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a terdiri atas:
a.
proposal pengurangan areal usaha;
b.
pertimbangan teknis kepala UPT, kepala UPTD,
kepala
Dinas
Provinsi,
atau
kepala
Dinas
Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan;
c.
revisi Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa
Lingkungan Air dan Energi Air PB-PJLA atau PB-
PJLEA yang disahkan oleh Direktur Jenderal, kepala
Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota
sesuai dengan kewenangan;
d.
peta rencana pengurangan areal usaha PB-PJLA atau
PB-PJLEA dan salinan peta digital dalam format
shapefile yang ditandatangani oleh pemohon dan
disetujui oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala
Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota
sesuai dengan kewenangan; dan
(3)
berita acara pemberian tanda batas dan peta tanda batas
pada pengurangan areal yang dimohonkan yang disahkan
oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi,
atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenangan.
(4)
Dalam hal pemegang PB-PJLA atau PB-PJLEA sudah
beroperasi,
selain
harus
memenuhi
persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon juga
melampirkan bukti pembayaran PNBP berupa Pungutan
PB-PJLA, Pungutan PB-PJLEA, retribusi PB-PJLA, atau
retribusi PB-PJLEA.

(1)
Adendum pengurangan areal usaha PB-PJLA atau PB-
PJLEA karena adanya kebijakan strategis pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf b

dilakukan setelah menteri atau pimpinan lembaga yang
ditetapkan
sebagai
pelaksana
kebijakan
strategis
pemerintah mengajukan permohonan kepada Menteri,
gubernur,
atau
bupati/wali
kota
sesuai
dengan
kewenangan.
(2)
Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai
dengan kewenangan menugaskan Direktur Jenderal,
kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota
sesuai dengan kewenangan untuk melakukan pengecekan
pada areal usaha PB-PJLA atau PB-PJLEA yang
terdampak.
(3)
Dalam melakukan pengecekan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi,
atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenangan
membentuk
tim
dengan
melibatkan
pemegang PB-PJLA atau PB-PJLEA.
(4)
Hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan oleh Direktur Jenderal, kepala Dinas
Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangan kepada Menteri, gubernur, atau
bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan.
(5)
Hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
menjadi dasar pertimbangan Menteri, gubernur, atau
bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan untuk
memberikan persetujuan permohonan.

(1)
Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171
ayat (5) disampaikan Menteri, gubernur, atau bupati/wali
kota sesuai dengan kewenangan melalui Sistem OSS.
(2)
Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Lembaga OSS menerbitkan PB-PJLA atau PB-
PJLEA adendum pengurangan areal usaha berdasarkan
kebijakan strategis pemerintah.
(3)
Lembaga OSS menyampaikan adendum sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada pemegang PB-PJLA atau
PB-PJLEA terdampak melalui Sistem OSS.
(4)
Berdasarkan adendum sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala
Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan
menerbitkan surat perintah untuk menyusun revisi peta
areal usaha dan Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa
Lingkungan Air atau Energi Air kepada pemegang PB-
PJLA atau PB-PJLEA terdampak.

(1)
Terhadap
pengurangan
areal
usaha
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf a, pemegang PB-
PJLA atau PB-PJLEA tidak dapat menuntut pengembalian
Iuran PB-PJLA, Iuran PB-PJLEA, retribusi PB-PJLA, atau
retribusi PB-PJLEA yang telah dibayarkan.

(2)
Dalam hal pengurangan areal usaha berdasarkan usulan
pemegang
PB-PJLA
atau
PB-PJLEA
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pemegang PB-PJLA atau PB-
PJLEA juga harus melaksanakan pemulihan ekosistem
pada areal usaha yang sudah tidak dipergunakan.

Paragraf 4

Tata Cara Permohonan Adendum Penambahan Debit Air
Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air dan
Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air

(1)
Permohonan
adendum
penambahan
debit
air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) huruf c
dilakukan dengan ketentuan:
a.
untuk PB-PJLA paling banyak 20% (dua puluh
persen) dari debit minimal Sumber Air yang telah
ditetapkan; dan
b.
untuk PB-PJLEA paling banyak sebesar debit
minimal Sumber Air yang telah ditetapkan.
(2)
Persyaratan permohonan adendum penambahan debit air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.
pertimbangan teknis kepala UPT atau kepala UPTD
sesuai dengan kewenangan;
b.
revisi Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa
Lingkungan Air atau Energi Air yang disahkan oleh
Direktur Jenderal;
c.
perubahan dokumen PL sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan
d.
dalam hal penambahan debit merubah skala usaha
yang lebih tinggi, bukti pembayaran Iuran PB-PJLA,
Iuran PB-PJLEA, retribusi PB-PJLA, atau retribusi
PB-PJLEA sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3)
Dalam hal pemegang PB-PJLA atau PB-PJLEA sudah
beroperasi,
selain
harus
memenuhi
persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon juga
melampirkan bukti pembayaran PNBP berupa Pungutan
PB-PJLA, Pungutan PB-PJLEA, retribusi PB-PJLA, atau
retribusi PB-PJLEA.

Paragraf 5

Tata Cara Permohonan Adendum Pengurangan Debit Air
Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air dan
Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air

(1)
Persyaratan
permohonan
pengurangan
debit
air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) huruf d
terdiri atas:
a.
pertimbangan teknis kepala UPT, kepala UPTD,
kepala
Dinas
Provinsi,
atau
kepala
Dinas
Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan; dan

b.
revisi Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa
Lingkungan Air atau Energi Air yang disahkan
Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala
Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan.
(2)
Dalam hal pemegang PB-PJLA atau PB-PJLEA sudah
beroperasi,
selain
harus
memenuhi
persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon juga
melampirkan bukti pembayaran PNBP berupa Pungutan
PB-PJLA, Pungutan PB-PJLEA, retribusi PB-PJLA, atau
retribusi PB-PJLEA.

Paragraf 6

Tata Cara Permohonan Adendum Penambahan Kapasitas
Energi Listrik Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa
Lingkungan Energi Air

(1)
Permohonan
penambahan
kapasitas
energi
listrik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) huruf e
dilakukan
dengan
ketentuan
paling
tinggi
10.000
(sepuluh ribu) kilowatt.
(2)
Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:
a.
pertimbangan teknis kepala UPT, kepala UPTD,
kepala
Dinas
Provinsi,
atau
kepala
Dinas
Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan;
b.
revisi Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa
Lingkungan Energi Air yang disahkan oleh Direktur
Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas
Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan
c.
perubahan dokumen PL sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
d.
revisi peta areal usaha dengan skala 1:10.000 (satu
banding sepuluh ribu) dan salinan peta digital
dengan format shapefile yang ditandatangani oleh
pemohon dan disetujui oleh kepala UPT, kepala
UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas
Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan; dan
e.
revisi desain fisik sarana dan prasarana yang
ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh
kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi,
atau kepala Dinas Kabupaten/Kota provinsi sesuai
dengan kewenangan.
(3)
Dalam hal pemegang PB-PJLEA sudah beroperasi, selain
harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), pemohon juga melampirkan bukti
pembayaran Pungutan PB-PJLEA atau retribusi PB-
PJLEA.

Paragraf 7

Tata Cara Permohonan Adendum Pengurangan Kapasitas
Energi Listrik Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa
Lingkungan Energi Air

(1)
Persyaratan permohonan pengurangan kapasitas energi
listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1)
huruf f terdiri atas:
a.
pertimbangan teknis kepala UPT, kepala UPTD,
kepala
Dinas
Provinsi,
atau
kepala
Dinas
Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan;
b.
revisi Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa
Lingkungan Energi Air yang disahkan oleh Direktur
Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas
Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan;
c.
revisi peta areal usaha dengan skala 1:10.000 (satu
banding sepuluh ribu) dan salinan peta digital
dengan format shapefile yang ditandatangani oleh
pemohon dan disetujui oleh kepala UPT, kepala
UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas
Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan sesuai
dengan kewenangan; dan
d.
revisi desain fisik sarana dan prasarana yang
ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh
kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi,
atau kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenangan provinsi sesuai dengan kewenangan.
(2)
Dalam hal pemegang PB-PJLEA sudah beroperasi, selain
harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), pemohon juga melampirkan bukti
pembayaran Pungutan PB-PJLEA atau retribusi PB-
PJLEA.

Paragraf 8

Penerbitan Adendum Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa
Lingkungan Air dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa
Lingkungan Energi Air

Ketentuan mengenai tata cara penerbitan PB-PJLA dan PB-
PJLEA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 sampai dengan
Pasal 151 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara
penerbitan adendum PB-PJLA atau PB-PJLEA.

Pertimbangan teknis adendum PB-PJLA atau PB-PJLEA sesuai
dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Revisi Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan
Air atau Energi Air adendum PB-PJLA atau PB-PJLEA disusun
sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran
III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

(1)
Pemanfaatan jasa lingkungan Wisata Alam pada KSA dan
KPA dilakukan untuk tujuan operasional dan komersial
yang terdiri atas kegiatan:
a.
pengusahaan sarana jasa lingkungan Wisata Alam
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf
e; dan
b.
penyediaan jasa Wisata Alam sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (3).
(2)
Pengusahaan sarana jasa lingkungan Wisata Alam
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
huruf
a
dilaksanakan pada kawasan:
a.
TN;
b.
TWA; dan
c.
Tahura.
(3)
Penyediaan jasa Wisata Alam sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dilaksanakan pada kawasan:
a.
SM;
b.
TN;
c.
TWA; dan
d.
Tahura.

(1)
Direktur Jenderal menyusun petunjuk teknis untuk
memastikan kegiatan operasional pemanfaatan jasa
lingkungan Wisata Alam berjalan baik dan terjaga mutu
layanannya.
(2)
Petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas kegiatan:
a.
Wisata Alam;
b.
pemanduan Wisata Alam;
c.
keamanan dan keselamatan pengunjung; dan
d.
penerapan hutan untuk kesehatan (forest healing).

(1)
Kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau
kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan
menerapkan sistem informasi dan pemesanan tiket
elektronik Wisata Alam untuk mempermudah pengunjung

dalam mendapatkan informasi dan cara pemesanan tiket
kunjungan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan Wisata
Alam.
(2)
Sistem informasi dan pemesanan tiket sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa:
a.
aplikasi informasi Wisata Alam;
b.
aplikasi pemesanan daring; dan
c.
penerapan tiket elektronik.
(3)
Kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau
kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan
dalam menerapkan sistem informasi dan pemesanan tiket
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman
pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur
Jenderal.