PERMENHUT No. p-41-menhut-ii-2009 Tahun 2009

Pasal 3

Sebagian kewenangan Menteri sebagai Pengguna Anggaran/Barang di Provinsi yang dilimpahkan kepada koordinator, meliputi:
1. Penandatanganan DIPA Bagian Anggaran 029 sumber dana Kantor Daerah halaman I s/d V.
2. Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/ Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima dan Pejabat/Petugas yang melakukan pemungutan penerimaan negara lingkup UPT Provinsi yang bersangkutan.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Khusus pada pengembangan wilayah/Pemerintah Provinsi baru, dimana UPT Kehutanan yang ditunjuk sebagai koordinator UPT berada di wilayah/Provinsi baru, Menteri Kehutanan cq. Sekretaris Jenderal MENETAPKAN kembali UPT yang ditunjuk sebagai Koordinator.
(2) Khusus pada pengembangan wilayah/Pemerintah Provinsi baru, dimana UPT Kehutanan yang bukan ditunjuk sebagai Koordinator UPT berada di wilayah/Provinsi baru, kewenangan Menteri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tetap berada pada Koordinator UPT Kehutanan Provinsi semula.
(3) Untuk pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penerbit SPM, dan Bendahara Pengeluaran ditetapkan oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota yang bersangkutan.

#### Pasal II
Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Juni 2009

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

H. M.S. KABAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA