PERMENKEU No. 156-pmk-07-2011 Tahun 2011

Pasal 1

(1) Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Gas Bumi Tahun Anggaran 2010 merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak SDA Pertambangan Gas Bumi Tahun Anggaran 2010 yang belum dibagihasilkan kepada provinsi dan kabupaten/kota.
(2) Alokasi Kurang Bayar DBH SDA Pertambangan Gas Bumi Tahun Anggaran 2010 yang ditetapkan dalam UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 2011 adalah sebesar Rp367.887.494.277,00 (tiga ratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Rincian alokasi Kurang Bayar DBH SDA Pertambangan Gas Bumi Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk provinsi dan kabupaten/kota adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 2

(1) Penyaluran alokasi Kurang Bayar DBH SDA Pertambangan Gas Bumi Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dilaksanakan sekaligus dalam Tahun Anggaran 2011.
(2) Tata cara penyaluran alokasi Kurang Bayar DBH SDA Pertambangan Gas Bumi Tahun Anggaran 2010 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2011 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id