Peraturan Menteri Nomor 201-pmk-06-2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Tetap Pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Perusahaan Perseroan (Persero) yang selanjutnya disebut Persero adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik INDONESIA yang tujuan utamanya mengejar

keuntungan.
2. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
3. Menteri adalah Menteri Keuangan selaku RUPS pada Persero dengan memperhatikan peraturan perundang- undangan.
4. Direktur Jenderal adalah pimpinan unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang membidangi tugas melaksanakan pengelolaan investasi pemerintah dan kekayaan Negara dipisahkan yang diberikan kuasa oleh Menteri selaku RUPS.
5. Dewan Komisaris adalah organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi.
6. Direksi adalah organ Persero yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Persero untuk kepentingan Persero, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Persero.
7. Aset Tetap adalah aset berwujud milik Persero yang digunakan dalam kegiatan operasi tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal Persero, dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
8. Penghapusan adalah tindakan menghapus Aset Tetap dari pembukuan atau neraca Persero.
9. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Aset Tetap kepada pihak lain.
10. Penjualan adalah setiap tindakan Pemindahtanganan Aset Tetap dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
11. Tukar-menukar adalah setiap tindakan Pemindahtanganan Aset Tetap dengan menerima penggantian utama/pokok dalam bentuk barang yang

bernilai seimbang.
12. Ganti Rugi adalah setiap tindakan Pemindahtanganan Aset Tetap dengan menerima penggantian dalam bentuk uang dan/atau barang.
13. Penawaran Umum adalah Penjualan Aset Tetap yang ditawarkan secara terbuka kepada masyarakat dan/atau badan hukum sebagai calon pembeli.
14. Pemilihan Langsung adalah pemilihan mitra melalui pemilihan kepada beberapa pihak terbatas paling kurang 3 (tiga) calon mitra potensial.
15. Penunjukan Langsung adalah Penjualan Aset Tetap yang dilakukan secara langsung kepada 1 (satu) calon pembeli.
16. Balai Lelang adalah badan hukum INDONESIA berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang lelang.
17. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
18. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini atas suatu objek penilaian berupa Aset Tetap Persero pada saat tertentu.
19. Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disebut Penilai Direktorat Jenderal adalah Penilai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang diangkat oleh kuasa Menteri Keuangan yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan Penilaian, termasuk atas hasil penilaiannya secara independen.
20. Penilai Publik adalah Penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
21. Nilai Wajar adalah estimasi harga yang akan diterima dari penjualan Aset Tetap atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi

wajar pada tanggal Penilaian.

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Tetap.
(2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, menciptakan nilai tambah, serta optimalisasi bagi Persero dalam pengelolaan Aset Tetap.

Peraturan Menteri ini berlaku bagi Persero di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan yang 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik INDONESIA.

Pelaksanaan Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Tetap dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Tetap dilakukan terhadap Aset Tetap yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan operasional Persero atau secara ekonomis sudah tidak menguntungkan bagi Persero.

(1) Menteri atau Dewan Komisaris memiliki kewenangan dan tanggung jawab:
a. memberikan persetujuan atas usul Pemindahtanganan Aset Tetap sesuai dengan kewenangannya;
b. MENETAPKAN harga minimum pemindahtanganan;
c. melakukan pembinaan atau pengawasan atas Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Tetap;
dan
d. melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilimpahkan secara mandat kepada Direktur Jenderal.
(3) Direktur Jenderal bertanggung jawab secara substansi atas pelaksanaan mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Direksi memiliki kewenangan dan tanggung jawab:
a. mengajukan usul Pemindahtanganan Aset Tetap kepada Menteri dan Dewan Komisaris;
b. melakukan Pemindahtanganan Aset Tetap setelah mendapat persetujuan dari Menteri atau Dewan Komisaris;
c. melakukan Penghapusan Aset Tetap yang telah mendapatkan persetujuan Menteri dan/atau Dewan Komisaris;
d. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Tetap yang berada dalam penguasaannya;
e. menandatangani perjanjian Pemindahtanganan Aset Tetap, setelah mendapat persetujuan dari Menteri atau

Dewan Komisaris;
f. melakukan penatausahaan atas Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Tetap;
g. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Pemindahtanganan Aset Tetap; dan
h. MENETAPKAN peraturan dan kebijakan teknis pelaksanaan Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penghapusan Aset Tetap dilakukan karena:
a. Pemindahtanganan;
b. menjalankan ketentuan peraturan perundang- undangan dan/atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
c. Pemusnahan; atau
d. sebab-sebab lain.
(2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dilakukan dalam hal:
a. Aset Tetap tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
a. dibakar;
b. dihancurkan;
c. ditimbun;
d. ditenggelamkan;
e. dirobohkan; atau
f. cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Sebab-sebab lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, merupakan sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan, antara lain:
a. hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair;
b. rusak berat yang tidak dapat dipindahtangankan;
c. dibongkar untuk dibangun menjadi Aset Tetap lain yang anggarannya telah ditetapkan oleh Menteri dalam RKAP;
d. dibongkar untuk tidak dibangun kembali sehubungan dengan adanya program lain seperti pindah kantor dan renovasi, yang direncanakan dalam RKAP;
e. harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain karena tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan; dan/atau
f. sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure).
(5) Penghapusan Aset karena menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap diajukan oleh Direksi kepada Menteri dengan terlebih dahulu mendapat rekomendasi tertulis dari Dewan Komisaris;
(6) Penghapusan Aset karena Pemusnahan dan sebab-sebab lain diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris.

(1) Pemindahtanganan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atau Dewan Komisaris.

(2) Persetujuan Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.
(3) Dalam hal Pemindahtanganan belum dapat dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Direksi dapat mengajukan permohonan persetujuan Pemindahtanganan Aset Tetap baru disertai penjelasan mengenai kendala pelaksanaan Pemindahtanganan selama jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut serta rencana penyelesaian pelaksanaan Pemindahtanganan.

Pemindahtanganan Aset Tetap dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a. Penjualan;
b. Tukar Menukar;
c. Ganti Rugi;
d. Aset Tetap dijadikan penyertaan modal;
e. Cara lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Pemindahtanganan dilaksanakan berdasarkan usulan Direksi dan telah mendapatkan persetujuan:
a. Menteri, dalam hal:
1) Pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan, termasuk bangunan dengan hak strata;
dan/atau 2) Pemindahtanganan dengan nilai di atas 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih.
b. Dewan Komisaris, dalam hal:
1) Pemindahtanganan berupa selain tanah dan/atau bangunan; dan/atau 2) Pemindahtanganan dengan nilai di bawah 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Persero.

Penjualan dapat dilakukan apabila memenuhi salah satu dari persyaratan sebagai berikut:
a. untuk optimalisasi Aset Tetap yang berlebih atau tidak digunakan untuk kepentingan Persero;
b. secara teknis dan/atau ekonomis lebih menguntungkan Persero apabila dijual;
c. telah terdapat alternatif atau aset pengganti lain yang lebih menguntungkan bagi Persero;
d. bagian dari program restrukturisasi dan penyehatan Persero;
e. alternatif sumber dana bagi Persero untuk kebutuhan yang sangat mendesak yang ditetapkan RUPS;
f. peruntukan bagi Kepentingan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;atau
g. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Penjualan dilakukan dengan cara:
a. Penawaran Umum;
b. Pemilihan Langsung; atau
c. Penunjukan Langsung.
(2) Penjualan dengan cara Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang lelang.

(3) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dikecualikan untuk tanah dan/atau bangunan yang diperuntukan untuk Kepentingan Umum.
(4) Penjualan dengan cara Pemilihan Langsung dapat dilakukan apabila:
a. telah dilakukan Penjualan dengan cara Penawaran Umum sebanyak 2 (dua) kali namun tidak terjual;
dan
b. terdapat paling sedikit 3 (tiga) calon mitra potensial.
(5) Penjualan dengan cara Penunjukan Langsung hanya dapat dilakukan apabila:
a. telah dilakukan Pemilihan Langsung sebanyak (2) dua kali namun tidak terjual;
b. Penjualan dilakukan kepada anak perusahaan Persero yang sahamnya 90% atau lebih dimiliki Persero.

(1) Permohonan Pemindahtanganan dengan cara Penjualan dapat diajukan oleh Direksi kepada instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan lelang atau Balai Lelang paling lama 6 (enam) bulan sejak persetujuan penjualan.
(2) Pelaksanaan serah terima Aset Tetap yang dilakukan pemindahtanganan dengan cara Penjualan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penetapan calon pembeli.

Penjualan dapat dilakukan terhadap Aset Tetap berupa:
a. tanah dan/atau bangunan; atau
b. selain tanah dan/ atau bangunan.

Penjualan berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
a. Direksi mengajukan permohonan penilaian tanah dan/atau bangunan kepada Penilai Direktorat Jenderal atau Penilai Publik untuk mendapatkan Nilai Wajar Aset Tetap.
b. Direksi mengajukan permohonan penjualan kepada Menteri disertai dengan rekomendasi tertulis dari Dewan Komisaris yang memuat penjelasan dan pertimbangan penjualan berupa tanah dan/atau bangunan, dengan melampirkan:
1) laporan hasil pelaksanaan penelitian data administratif dan fisik dan berita acara penelitian;
2) nilai perolehan dan atau nilai buku;
3) usulan harga minimum Aset Tetap berupa tanah dan/atau bangunan berdasarkan nilai laporan hasil penilaian dari Penilai Direktorat Jenderal atau Penilai Publik; dan 4) surat pernyataan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh Direksi yang menyatakan bahwa Aset Tetap yang akan dihapuskan merupakan Aset Tetap pada Persero.
c. Dalam hal permohonan penjualan disetujui oleh Menteri, Menteri menerbitkan surat persetujuan Penjualan kepada Direksi yang paling kurang memuat:
1) data Aset Tetap tanah dan/atau bangunan;
2) harga minimum Penjualan; dan 3) kewajiban Direksi untuk melaporkan Penjualan kepada Menteri.
d. Apabila permohonan Penjualan kepada instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya

meliputi pelayanan lelang atau Balai Lelang berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan penjualan, dilakukan penilaian ulang.
e. Direksi melakukan serah terima Aset Tetap kepada pembeli, berdasarkan:
1) risalah lelang, dalam hal penjualan dilakukan dengan cara Penawaran Umum; atau 2) akta jual beli notaris/pejabat pembuat akta tanah, dalam hal penjualan dilakukan dengan cara Pemilihan Langsung atau Penunjukan Langsung.
f. Serah terima Aset Tetap sebagaimana pada huruf e dituangkan dalam berita acara serah terima.

Penjualan berupa selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
a. Direksi mengajukan permohonan penilaian selain tanah dan/atau bangunan kepada Penilai Direktorat Jenderal atau Penilai Publik untuk mendapatkan Nilai Wajar Aset Tetap.
b. Direksi mengajukan permohonan penjualan kepada Dewan Komisaris yang memuat penjelasan dan pertimbangan Penjualan selain tanah dan/atau bangunan, dengan melampirkan:
1) laporan hasil pelaksanaan penelitian data administratif dan fisik dan berita acara penelitian;
2) nilai perolehan dan atau nilai buku;
3) usulan harga minimum Aset Tetap selain tanah dan/atau bangunan berdasarkan nilai laporan hasil penilaian dari Penilai Direktorat Jenderal atau Penilai Publik; dan

4) surat pernyataan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh Direksi yang menyatakan bahwa Aset Tetap selain tanah dan/atau bangunan yang akan dihapuskan merupakan Aset Tetap pada Persero.
c. Dalam hal permohonan penjualan disetujui oleh Dewan Komisaris, Dewan Komisarismenerbitkan surat persetujuan Penjualan kepada Direksi yang paling kurang memuat:
1) data Aset Tetap berupa selain tanah dan/atau bangunan;
2) harga minimum Penjualan; dan 3) kewajiban Direksi untuk melaporkan Penjualan kepada Dewan Komisaris.
d. Apabila permohonan Penjualan kepada instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan lelang atau Balai Lelang berupa selain tanah dan/atau bangunan dilakukan lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan penjualan, dilakukan penilaian ulang.
e. Direksi melakukan Serah terima Aset Tetap berupa selain tanah dan/atau bangunan kepada pembeli, berdasarkan:
1) risalah lelang, dalam hal penjualan dilakukan dengan cara Penawaran Umum; atau 2) dokumen penjualan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam hal penjualan dilakukan dengan cara Pemilihan Langsung atau Penunjukan Langsung.
f. Serah terima Aset Tetap sebagaimana dalam huruf e dituangkan dalam berita acara serah terima.

(1) Tukar Menukar dapat dilakukan, dengan syarat:
a. Aset Tetap yang menjadi objek Tukar Menukar berupa tanah dan/ atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
b. Tukar Menukar bertujuan untuk menyatukan Aset Tetap yang lokasinya terpencar;
c. guna menyesuaikan bentuk Aset Tetap berupa tanah agar penggunaannya lebih optimal;
d. dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pemerintah/negara;
e. terhadap Aset Tetap berupa tanah dan/atau bangunan untuk Kepentingan Umum.
(2) Nilai barang pengganti yang menjadi objek Tukar Menukar, paling sedikit sama dengan nilai Aset Tetap yang dipertukarkan.
(3) Dalam hal nilai barang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih rendah daripada nilai Aset Tetap yang dipertukarkan, maka mitra Tukar Menukar wajib menambah kekurangan nilai Aset Tetap dengan uang dan/atau barang senilai kekurangan tersebut.
(4) Dalam hal nilai barang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih tinggi daripada nilai Aset Tetap yang dipertukarkan, maka Persero dapat menambah kekurangan nilai Aset Tetap tersebut dengan membayar tunai dan/atau barang senilai kekurangan tersebut, sepanjang Tukar Menukar dilakukan karena kebutuhan Persero.
(5) Biaya Penilaian atas pelaksanaan Tukar Menukar ditanggung mitra Tukar Menukar, kecuali dalam hal Tukar Menukar diinisiasi oleh Persero.

Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
a. Direksi mengajukan permohonan penilaian tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan dan barang pengganti kepada Penilai Direktorat Jenderal atau Penilai Publik untuk mendapatkan Nilai Wajar Aset Tetap.
b. Direksi mengajukan permohonan persetujuan Tukar menukar kepada Menteri dan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi tertulis dari Dewan Komisaris dengan disertai:
1) penjelasan/pertimbangan Tukar Menukar;
2) identitas mitra Tukar Menukar;
3) surat pernyataan tanggung jawab atas perlunya dilaksanakan Tukar Menukar yang ditandatangani Direksi;
4) peraturan daerah mengenai tata ruang wilayah atau penataan kota;
5) data administratif Aset Tetap berupa tanah dan/atau bangunan yang meliputi fotokopi bukti kepemilikan, tahun perolehan, identitas barang, nilai perolehan dan/atau nilai buku, lokasi/peta lokasi, jenis, spesifikasi, kondisi aset tetap, foto kondisi terakhir dan dokumen pendukung seperti Izin mendirikan Bangunan (IMB);
6) rincian kebutuhan barang pengganti tanah dan/atau bangunan meliputi luas dan lokasi, rencana konstruksi bangunan serta sarana dan prasarana penunjang; dan 7) nilai barang pengganti dan nilai wajar Aset Tetap berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan berdasarkan laporan hasil penilaian dari Penilai Direktorat Jenderal atau Penilai Publik.

c. Dalam hal permohonan Tukar Menukar tidak disetujui, Menteri memberitahukan Direksi disertai alasannya.
d. Dalam hal permohonan Tukar Menukar disetujui, Menteri menerbitkan surat persetujuan Tukar Menukar, yang paling kurang memuat:
1) tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan;
2) nilai wajar tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan;
3) nilai wajar tanah dan/atau bangunan pengganti 4) rincian kebutuhan barang pengganti;
5) identitas mitra Tukar Menukar;
6) kewajiban Direksi untuk menandatangani perjanjian Tukar Menukar dan melaporkan hasil pelaksanaan Tukar Menukar disertai berita acara serah terima;
7) kewajiban Direksi untuk melaporkan Tukar Menukar kepada Menteri; dan 8) kewajiban mitra Tukar Menukar untuk menyerahkan barang pengganti, bukti kepemilikan, menyetor ke kas Persero atas selisih nilai lebih antara Aset Tetap yang dipertukarkan dengan barang pengganti.
e. Berdasarkan surat persetujuan, Direksi melakukan perjanjian Tukar Menukar dengan mitra Tukar Menukar dan menandatangani berita acara serah terima Aset yang menjadi objek Tukar Menukar.
f. Direksi mencatat barang pengganti sebagai Aset Tetap pada neraca Persero.

Ganti Rugi hanya dapat dilakukan untuk Pemindahtanganan Aset Tetap dalam rangka Kepentingan Umum.

Ganti Rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
a. Direksi mengajukan permohonan persetujuan Ganti Rugi dalam rangka Kepentingan Umum kepada Menteri dan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi tertulis dari Dewan Komisaris dengan disertai:
1) penjelasan/pertimbangan Ganti Rugi;
2) surat pernyataan tanggung jawab atas perlunya dilaksanakan Ganti Rugi yang ditandatangani Direksi; dan 3) besaran ganti rugi Aset Tetap berupa tanah dan/atau bangunan berpedoman peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum.
b. Dalam hal permohonan Ganti Rugi tidak disetujui, Menteri memberitahukan Direksi disertai alasannya.
c. Dalam hal permohonan Ganti Rugi disetujui, Menteri menerbitkan surat persetujuan Ganti Rugi yang paling kurang memuat:
1) tanah dan/atau bangunan yang akan dilepas;
2) nilai perolehan dan/atau nilai buku nilai wajar tanah dan/atau bangunan yang akan dilepas;

3) besaran ganti rugi Aset Tetap berupa tanah dan/atau bangunan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum;
4) kewajiban Direksi untuk menandatangani perjanjian Ganti Rugi dengan instansi penyelenggara pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum;
5) kewajiban Direksi untuk melaporkan Ganti Rugi kepada Menteri;
6) kewajiban instansi penyelenggara pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum untuk membayar Ganti Rugi atas Aset Tetap yang menjadi objek Ganti Rugi menyetor ke kas Persero.
d. Berdasarkan surat persetujuan, Direksi melakukan perjanjian Ganti Rugi dengan instansi penyelenggara pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum.
e. Direksi menyerahkan Aset Tetap berupa tanah dan/atau bangunan kepada instansi penyelenggara pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum disertai dengan berita acara serah terima.

Pemindahtanganan Aset Tetap untuk dijadikan penyertaan modal, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara penyertaan modal Persero pada perusahaan lain.

(1) Pemindahtanganan dengan cara lain yang ditetapkan dengan Menteri, hanya dapat dilakukan oleh Persero dalam hal:
a. Pemindahtanganan dengan cara Penjualan, Tukar Menukar, Ganti Rugi, dan Aset Tetap Dijadikan Penyertaan Modal tidak dapat dilakukan;
b. Aset Tetap yang dipindahtangankan nilainya paling banyak 1 (satu) miliar rupiah; dan
c. tidak mengganggu kegiatan operasional Persero.
(2) Pemindahtanganan dengan cara lain yang ditetapkan dengan Menteri dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Persero.
(3) Pemindahtanganan dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persetujuan Menteri setelah mendapatkan rekomendasi tertulis dari Dewan Komisaris.

Pemindahtanganan dengan Cara Lain yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
a. Direksi mengajukan permohonan persetujuan Pemindahtanganan dengan cara lain kepada menteri dan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi tertulis dari Dewan Komisaris dengan disertai :
1) penjelasan/pertimbangan pemindahtanganan Aset Tetap dengan cara lain;
2) surat pernyataan tanggung jawab atas perlunya dilaksanakan pemindahtanganan dengan cara lain;
dan 3) nilai pemindahtanganan Aset Tetap dengan cara lain dengan melibatkan Penilai Direktorat Jenderal

atau jasa Penilai Publik.
b. Dalam hal permohonan pemindahtanganan dengan cara lain tidak disetujui, Menteri memberitahukan Direksi disertai alasannya.
c. Dalam hal permohonan pemindahtanganan dengan cara lain disetujui, Menteri menerbitkan surat persetujuan pemindahtanganan dengan cara lain yang paling kurang memuat:
1) Aset Tetap yang akan dipindahtangankan;
2) nilai wajar Aset Tetap yang akan dipindahtangankan;
3) kewajiban Direksi untuk menandatangani perjanjian pemindahtanganan dengan cara lain; dan 4) kewajiban Direksi untuk melaporkan Pemindahtanganan dengan cara lain kepada Menteri.

(1) Sebelum pelaksanaan Pemindahtanganan, terhadap Aset Tetap harus dilakukan Penilaian untuk mendapatkan Nilai Wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dikecualikan dari ketentuan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Nilai Wajar bagi Pemindahtanganan Aset Tetap dengan cara Ganti Rugi berupa tanah dan/atau bangunan yang diperlukan untuk pembangunan dan Kepentingan Umum ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembangunan untuk Kepentingan Umum.

(1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan oleh Penilai Direktorat Jenderal atau jasa Penilai Publik.

(2) Permohonan penilaian kepada jasa Penilai Publik atau Penilai Direktorat Jenderal perlu memperhatikan kondisi keuangan perusahan.
(3) Penunjukan jasa Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direksi berdasarkan peraturan pengadaan barang dan jasa Persero yang bersangkutan.
(4) Biaya operasional dan honorarium Penilai Direktorat Jenderal ditetapkan oleh Direksi, yang dibebankan kepada Persero.

(1) Untuk mendapatkan nilai jual Aset Tetap yang optimal, Direksi dapat menggunakan jasa pihak lain yang memiliki kompetensi dalam bidangnya dalam rangka melaksanakan pemasaran penjualan dari Aset Tetap dimaksud dengan tetap mempertimbangkan manfaatnya bagi Persero.
(2) Pemilihan dan penunjukan jasa pihak lain untuk melaksanakan tugas pemasaran penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan oleh Direksi berdasarkan peraturan pengadaan barang dan jasa Persero yang bersangkutan.
(3) Dalam hal pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) adalah Badan Usaha Milik Negara atau anak perusahaan Persero yang sahamnya 90% (sembilan puluh persen) dimiliki oleh Persero, pengadaannya dapat dilakukan melalui Penunjukan Langsung.

(1) Menteri atau Dewan Komisaris sesuai kewenangan pemberian persetujuan, MENETAPKAN harga minimum Pemindahtanganan Aset Tetap.

(2) Penetapan harga minimum berdasarkan hasil Penilaian oleh Penilai Direktorat Jenderal atau jasa Penilai Publik.
(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), penetapan harga minimum bagi Pemindahtanganan Aset Tetap dengan cara Ganti Rugi berupa tanah dan/atau bangunan yang diperlukan untuk pembangunan dan Kepentingan Umum ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum.
(4) Dalam hal telah 2 (dua) kali dilakukan Penawaran Umum, namun tidak ada pembeli atau penawar sesuai dengan nilai wajar, maka dilakukan penilaian ulang kembali.

Penetapan harga minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkan.

(1) Pembayaran atas transaksi Pemindahtanganan dibayar pada hari dilakukannya Pemindahtanganan dan disetorkan langsung ke kas Persero;
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayaran transaksi Pemindahtanganan dengan cara Penjualan melalui Penawaran Umum dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang lelang;
(3) Direksi dapat MENETAPKAN cara pembayaran selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persetujuan Menteri.

(1) Pelaksanaan Penghapusan Aset Tetap karena Pemindahtanganan dilakukan oleh Direksi setelah terjadi Pemindahtanganan berdasarkan berita acara serah terima Pemindahtanganan.
(2) Berdasarkan berita acara serah terima Pemindahtanganan, Direksi melakukan penghapusan Aset Tetap dari neraca Persero paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

(1) Direksi mengajukan permohonan Penghapusan Aset Tetap kepada Menteri dan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi tertulis dari Dewan Komisaris dengan disertai:
a. pertimbangan dan alasan Penghapusan Aset Tetap;
b. salinan/fotokopi peraturan perundang-undangan dan/atau putusan pengadilan yang telah dilegalisasi/ disahkan oleh pejabat berwenang yang menjadi dasar Penghapusan;
c. data Aset Tetap yang dimohonkan untuk dihapuskan, paling kurang memuat tahun perolehan, identitas barang, fotokopi dokumen kepemilikan, nilai perolehan dan/atau nilai buku;
dan

d. dalam hal fotokopi dokumen kepemilikan tidak ada, maka dapat digantikan dengan Surat Pernyataan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh Direksi yang menyatakan bahwa Aset Tetap yang akan dihapuskan tersebut merupakan Aset Tetap pada Persero bersangkutan.
(2) Dalam hal permohonan Penghapusan Aset Tetap disetujui, Menteri menerbitkan surat persetujuan Penghapusan Aset Tetap yang paling kurang memuat:
a. pertimbangan dan alasan disetujuinya Penghapusan Aset Tetap;
b. data Aset Tetap yang disetujui untuk dihapuskan, paling kurang memuat tahun perolehan, identitas Aset Tetap, dan nilai perolehan dan/ atau nilai buku; dan
c. kewajiban Direksi untuk melaporkan pelaksanaan Penghapusan kepada Menteri.
(3) Berdasarkan surat persetujuan dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direksi melakukan Penghapusan Aset Tetap dari dari neraca Persero paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Penghapusan Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 hanya dilakukan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya yang dilakukan oleh Direksi.

(1) Direksi mengajukan permohonan Penghapusan Aset Tetap kepada Dewan Komisaris dengan melampirkan:
a. pertimbangan dan alasan Penghapusan Aset Tetap karena pemusnahan;

b. cara pemusnahan yang diusulkan;
c. data Aset Tetap yang dimohonkan untuk dihapuskan, paling kurang memuat tahun perolehan, identitas barang, fotokopi dokumen kepemilikan, nilai perolehan dan/atau nilai buku;
dan
d. dalam hal fotokopi dokumen kepemilikan tidak ada, maka dapat digantikan dengan Surat Pernyataan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh Direksi yang menyatakan bahwa Aset Tetap yang akan dihapuskan tersebut merupakan Aset Tetap pada Persero bersangkutan.
(2) Dalam hal permohonan Penghapusan Aset Tetap tidak disetujui, Menteri memberitahukan Direksi disertai alasannya.
(3) Dalam hal permohonan Penghapusan Aset Tetap disetujui, Dewan Komisaris menerbitkan surat persetujuan Penghapusan Aset Tetap yang paling kurang memuat:
a. pertimbangan dan alasan disetujuinya Penghapusan Aset Tetap;
b. data Aset Tetap yang disetujui untuk dihapuskan, paling kurang memuat tahun perolehan, identitas Aset Tetap, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku;
dan
c. kewajiban Direksi untuk melaporkan pelaksanaan Penghapusan kepada Dewan Komisaris
(4) Berdasarkan surat persetujuan dari Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Direksi melaksanakan pemusnahan paling lama 1 (satu) bulan sejak surat persetujuan diterbitkan.
(5) Pelaksanaan Pemusnahan berdasarkan berita acara pemusnahan yang memuat paling sedikit hari dan tanggal pelaksanaan pemusnahan, nama dan jabatan yang melakukan pemusnahan, daftar rincian aset yang dimusnahkan, dan saksi-saksi.

(6) Berdasarkan berita acara pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direksi melakukan Penghapusan Aset Tetap dari dari neraca Persero paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

(1) Direksi mengajukan permohonan Penghapusan Aset Tetap kepada Dewan Komisaris dengan melampirkan:
a. pertimbangan dan alasan Penghapusan Aset Tetap;
b. data Aset Tetap yang dimohonkan untuk dihapuskan, paling kurang memuat tahun perolehan, identitas barang, fotokopi dokumen kepemilikan, nilai perolehan dan/atau nilai buku;
c. dalam hal fotokopi dokumen kepemilikan tidak ada, maka dapat digantikan dengan Surat Pernyataan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh Direksi yang menyatakan bahwa Aset Tetap yang akan dihapuskan tersebut merupakan Aset Tetap pada Persero bersangkutan; dan
d. Surat Pernyataan Direksi yang memuat pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil.
(2) Dalam hal permohonan Penghapusan Aset Tetap tidak disetujui, Dewan Komisaris memberitahukan Direksi disertai alasannya.
(3) Dalam hal permohonan Penghapusan Aset Tetap disetujui, Dewan Komisaris menerbitkan surat persetujuan Penghapusan Aset Tetap yang paling kurang memuat:
a. pertimbangan dan alasan disetujuinya Penghapusan Aset Tetap;

b. data Aset Tetap yang disetujui untuk dihapuskan, paling kurang memuat tahun perolehan, identitas Aset Tetap, dan nilai perolehan dan/ atau nilai buku; dan
c. kewajiban Direksi untuk melaporkan pelaksanaan Penghapusan kepada Dewan Komisaris.
(4) Berdasarkan surat persetujuan dari Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direksi melakukan Penghapusan Aset Tetap dari dari neraca Persero paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

(1) Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Penghapusandan Pemindahtanganan Aset Tetap dilengkapi dengan keputusan penghapusan kepada Menteridan/atau Dewan Komisaris dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah selesainya pelaksanaan Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Tetap.
(2) Dalam hal tidak terjadi transaksi Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset, Direksi wajib melaporkannya kepada Menteri dan/atau Dewan Komisaris dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa berlaku persetujuan berakhir atau pembatalan rencana Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset dimaksud.

(1) Pemindahtanganan Aset Tetap dalam rangka likuidasi dilakukan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai likuidasi Persero.

(2) Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, dapat pula diberlakukan terhadap perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara dan anak perusahaan Persero, sepanjang disetujui oleh RUPS perseroan terbatas atau anak perusahaan Persero.
(3) Anak Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki dan dikendalikan oleh Persero.

Aset tetap berupa Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) tidak termasuk dalam materi yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pemindahtanganan Aset Tetap dengan tata cara selain yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari Menteri.

Pemindahtanganan Aset Tetap yang telah memperoleh persetujuan sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan dan belum dilakukan Pemindahtanganannya, pelaksanaan Pemindahtanganannya dilakukan sesuai dengan ketentuan dan kaidah yang berlaku sebelum terbitnya Peraturan Menteri ini .

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar Persero disesuaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.013/1991 tentang Pedoman Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA