Peraturan Menteri Nomor 59-pmk-010-2018 Tahun 2018 tentang Penambahan Investasi Pemerintah Republik Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional Tahun Anggaran 2018

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Lembaga Keuangan Internasional yang selanjutnya disingkat LKI adalah lembaga keuangan multilateral atau

regional yang terdapat investasi Pemerintah Republik INDONESIA di dalamnya.
2. Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan atau manfaat lainnya.
3. International Development Association adalah LKI yang merupakan bagian dari World Bank Group yang menawarkan pinjaman lunak dan hibah kepada negara- negara berkembang termiskin di dunia, yang keanggotaan INDONESIA di dalamnya disahkan dengan UNDANG-UNDANG Nomor 3 Tahun 1968 tentang Keanggotaan Republik INDONESIA pada International Development Association.
4. Islamic Development Bank adalah LKI yang berkedudukan di Arab Saudi, yang keanggotaan INDONESIA di dalamnya ditetapkan dengan Keputusan PRESIDEN Nomor 5 Tahun 1975 tentang Mengesahkan Agreement Establishing The Islamic Development Bank di Jeddah.
5. International Fund for Agricultural Development adalah LKI yang berada di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang keanggotaan INDONESIA di dalamnya ditetapkan dengan Keputusan PRESIDEN Nomor 41 Tahun 1977 tentang Mengesahkan Agreement Establishing The International Fund for Agricultural Development yang telah Ditandatangani oleh Perwakilan Tetap Republik INDONESIA di New York.
6. Islamic Corporation for The Development of The Private Sector adalah LKI yang merupakan bagian dari Islamic Development Bank Group yang keanggotaan INDONESIA di dalamnya disahkan dengan Keputusan PRESIDEN Nomor 75 Tahun 2002 tentang Pengesahan Agreement Establishing the Islamic Corporation for The Development of The Private Sector.

7. Asian Infrastructure Investment Bank adalah LKI yang bertujuan untuk mendukung pembangunan infrastruktur di kawasan Asia Pasifik, yang keanggotaan INDONESIA di dalamnya disahkan dengan Keputusan PRESIDEN Nomor Nomor 171 Tahun 2015 tentang Pengesahan Asian Infrastructure Investment Bank Articles of Agreement.

Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai dasar penambahan Investasi Pemerintah kepada LKI Tahun Anggaran 2018.

(1) Menteri Keuangan melakukan penambahan Investasi Pemerintah pada LKI, yaitu:
a. International Development Association;
b. Islamic Development Bank;
c. International Fund for Agricultural Development;
d. Islamic Corporation for The Development of The Private Sector; dan
e. Asian Infrastructure Investment Bank.
(2) Penambahan Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Nilai penambahan Investasi Pemerintah pada International Development Association sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1) huruf a sebesar paling banyak Rp152.880.000.000,00 (seratus lima puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian:
(1) Rp42.880.000.000,00 (empat puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah) atau setara dengan USD3,200,000.00 (tiga juta dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) berupa pembayaran non tunai, dan;
(2) Rp110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar rupiah) berupa pembayaran tunai.

Nilai penambahan Investasi Pemerintah pada Islamic Development Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1) huruf b sebesar paling banyak Rp72.106.274.000,00 (tujuh puluh dua miliar seratus enam juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) atau setara dengan USD5,381,065.00 (lima juta tiga ratus delapan puluh satu ribu enam puluh lima dolar Amerika Serikat) berupa pembayaran tunai.

Nilai penambahan Investasi Pemerintah pada International Fund for Agricultural Development sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c sebesar paling banyak Rp53.600.000.000,00 (lima puluh tiga miliar enam ratus juta rupiah) atau setara dengan USD4,000,000.00 (empat juta dolar Amerika Serikat) berupa pembayaran tunai.

Nilai penambahan Investasi Pemerintah pada Islamic Corporation for The Development of The Private Sector sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d sebesar paling banyak Rp41.339.000.000,00 (empat puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) atau setara dengan USD3,085,000.00 (tiga juta delapan puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) berupa pembayaran tunai.

Nilai penambahan Investasi Pemerintah pada Asian Infrastructure Investment Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1) huruf e sebesar paling banyak Rp1.801.228.000.000,00 (satu triliun delapan ratus satu miliar dua ratus dua puluh delapan juta rupiah) atau setara dengan USD134,420,000.00 (seratus tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu dolar Amerika Serikat) berupa pembayaran tunai.

Pelaksanaan penambahan Investasi Pemerintah pada LKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan oleh Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bendahara Umum Negara (BUN) pengelolaan Investasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penambahan Investasi Pemerintah kepada LKI dapat melebihi nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 sepanjang diakibatkan oleh selisih kurs, sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan.

Nilai definitif penambahan Investasi Pemerintah pada LKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan setelah penambahan Investasi Pemerintah dilaksanakan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 Juni 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA