Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kerangka Kualifikasi Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. 2. Kerangka Kualifikasi Nasional INDONESIA Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari yang selanjutnya disebut KKNI Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di bidang pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari. 3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

(1) KKNI Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari diterapkan pada jenjang: a. kualifikasi 2 yaitu operator; b. kualifikasi 3 yaitu operator; c. kualifikasi 4 yaitu teknisi atau analis; d. kualifikasi 5 yaitu teknisi atau analis; e. kualifikasi 6 yaitu teknisi atau analis; dan f. kualifikasi 7 yaitu ahli. (2) KKNI Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

KKNI Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterapkan untuk: a. pelaksanaan pendidikan atau pelatihan; b. pelaksanaan sertifikasi kompetensi; c. pengembangan sumber daya manusia; dan d. pengakuan kesetaraan kualifikasi.

(1) Menteri melakukan evaluasi KKNI Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari. (2) Evaluasi KKNI Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juni 2025 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Œ SAKTI WAHYU TRENGGONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж