Peraturan Menteri Nomor 25-permen-kp-2016 Tahun 2016 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu

dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
2. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah pengawasan terhadap tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
3. Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut UPT PSDKP adalah unit organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
4. Unit Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah subyek penilaian yang diukur untuk diklasifikasikan.
5. Kapal Pengawas Perikanan adalah kapal negara yang diberi tanda tertentu untuk melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan perikanan.
6. Awak Kapal Pengawas Perikanan, yang selanjutnya disingkat AKP adalah Aparatur Sipil Negara yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal pengawas perikanan untuk melakukan tugas pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai jabatan dan keterampilannya.
7. Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, yang selanjutnya disingkat PPNS Perikanan adalah pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh UNDANG-UNDANG untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan.
9. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik INDONESIA, yang selanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan

pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif INDONESIA.
10. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

(1) Klasifikasi organisasi UPT PSDKP ditetapkan berdasarkan kriteria klasifikasi organisasi yang merupakan standar persyaratan untuk menentukan kelas UPT PSDKP.
(2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penentuan nilai terhadap seluruh komponen yang berpengaruh pada beban kerja suatu UPT PSDKP.

Kriteria klasifikasi organisasi UPT PSDKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan berdasarkan:
a. komponen substantif; dan
b. komponen penunjang.

Komponen substantif sebagaimana dimaksul dalam Pasal 3 huruf a, merupakan data dan informasi yang terkait langsung dengan pelaksanaan tugas teknis operasional UPT PSDKP sebagai berikut:
a. pengawasan sumber daya kelautan;
b. pengawasan sumber daya perikanan;

c. wilayah kerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
d. personel pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
e. kasus pelanggaran; dan
f. kapal pengawas perikanan.

Pengawasan sumber daya kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan obyek pengawasan di bidang sumber daya kelautan, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:
a. pengawasan pemanfaatan mangrove merupakan luasan pemanfaatan mangrove yang diawasi, dengan satuan Hektare (Ha);
b. pengawasan pemanfaatan terumbu karang merupakan luasan pemanfaatan terumbu karang yang diawasi, dengan satuan Hektare (Ha); dan
c. pengawasan konservasi merupakan luasan wilayah konservasi, baik wilayah konservasi daerah maupun wilayah konservasi nasional yang diawasi, dengan satuan Hektare (Ha).

Pengawasan sumber daya perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan obyek pengawasan di bidang sumber daya perikanan, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:
a. pengawasan penangkapan ikan merupakan jumlah hasil pemeriksaan kapal perikanan baik pada saat kedatangan maupun keberangkatan yang diterbitkan, dengan satuan kapal/tahun;
b. pengawasan pembudidayaan ikan merupakan jumlah unit usaha budidaya yang diawasi, dengan satuan unit usaha/tahun; dan
c. pengawasan pengolahan, pengangkutan, dan pemasaran ikan merupakan jumlah unit pengolahan,

pengangkutan, dan pemasaran ikan yang diawasi, dengan satuan unit pengolahan, pengangkutan dan pemasaran/tahun.

Wilayah kerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan WPPNRI yang diawasi yang terdiri dari unsur- unsur sebagai berikut:
a. wilayah kerja laut merupakan luas wilayah kerja di WPPNRI dengan satuan kilometer persegi (km2); dan
b. wilayah kerja darat merupakan luas wilayah kerja di wilayah administratif dengan satuan kilometer persegi (km2).

Personel pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, merupakan jumlah personel teknis operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang terdiri dari pengawas perikanan, PPNS dan/atau POLSUS, dan AKP.

Kasus pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, merupakan banyaknya kasus pelanggaran yang ditangani dengan satuan kasus/tahun.

Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, merupakan data dan hasil pelaksanaan pengawasan yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:
a. hari operasi merupakan jumlah hari operasi yang dilakukan olehseluruh kapal pengawas perikanan secara mandiri maupun gabungan pada unit pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dengan satuan hari operasi/tahun;
b. pemeriksaan kapal di laut merupakan jumlah hasil pemeriksaan kapal perikanan di laut oleh seluruh kapal

pengawas perikanan di unit pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan,dengan satuan jumlah kapal/tahun; dan
c. klasifikasi kapal pengawas perikanan merupakan kelas dan ukuran tertinggi dari kapal pengawas perikanan pada unit pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Komponen penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas administrasi dan/atau pendukung pelaksanaan tugas pokok sebagai berikut:
a. sumber daya manusia administrasi;
b. sarana dan prasarana; dan
c. anggaran operasional.

Sumber daya manusia administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, merupakan jumlah pegawai yang melaksanakan tugas di bidang administrasi, dengan satuan orang.

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, merupakan sarana prasarana pendukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:
a. lahan perkantoran merupakan jumlah keseluruhan luas lahan yang digunakan untuk kegiatan perkantoran di unit pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
b. bangunan perkantoran merupakan jumlah keseluruhan luas bangunan yang digunakan untuk kegiatan

perkantoran di unit pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
c. aset yang dikelola merupakan jumlah seluruh barang milik negara yang dibeli/diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah yang dikelola oleh unit pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dengan satuan rupiah/tahun.

Anggaran Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, merupakan jumlah anggaran yang diterima suatu unit pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara, dengan satuan rupiah/tahun.

Rincian penilaian/pembobotan komponen substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagai berikut:
a. pengawasan sumber daya kelautan dengan bobot 20% (dua puluh persen).terdiri dari unsur:
1) pengawasan pemanfaatan mangrove dengan bobot 5% (lima persen);
2) pengawasan pemanfaatan teumbu karang dengan bobot 5% (lima persen); dan

3) pengawasan konservasi dengan bobot 10% (sepuluh persen).
b. pengawasan sumber daya perikanan dengan bobot 20% (dua puluh persen).terdiri dari unsur:
1) pengawasan penangkapan ikan dengan bobot 10% (sepuluh persen);
2) pengawasan pembudidayaan ikan dengan bobot 5% (lima persen);; dan 3) pengawasan pengolahan, pengangkutan, dan pemasaran ikan dengan bobot 5% (lima persen);.
c. wilayah kerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan bobot 15% (lima belas persen) terdiri dari unsur:
1) luas wilayah kerja laut, merupakan luas wilayah kerja di laut dengan bobot 10% (sepuluh persen);
dan 2) luas wilayah kerja administrasi, merupakan luas wilayah kerja di darat dengan bobot 5% (lima persen);.
d. personel pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan bobot 10% (sepuluh persen);
e. kasus pelanggaran dengan bobot 5% (lima persen);.;
f. kapal pengawas perikanan dengan bobot 10% (sepuluh persen)terdiri dari unsur:
1) jumlahhari operasi dengan bobot 5% (lima persen);
2) jumlah pemeriksaan kapal perikanan di lautdengan bobot 2,5% (dua koma lima persen); dan 3) klasifikasi kapal pengawasdengan bobot 2,5% (dua koma lima persen).

Rincian penilaian/pembobotan komponen penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, sebagai berikut:
a. sumber daya manusia administrasi dengan bobot 5% lima persen);
b. sarana dan prasarana dengan bobot 10 % % (sepuluh persen)terdiri dari unsur:

1) lahan perkantoran dengan bobot 2,5% (dua koma lima persen);
2) bangunan perkantoran dengan bobot 2,5% (dua koma lima persen);
3) aset/barang milik negara dengan bobot 5% (lima persen);; dan
c. anggaran operasional dengan bobot 5% (lima persen);.

Tata cara perhitungan nilai untuk tiap-tiap komponen dan unsur dari kriteria klasifikasi organisasi UPT PSDKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 11, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Penetapan klasifikasi organisasi UPT PSDKP dilakukan berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh pada unit pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang bersangkutan, setelah dikalikan dengan nilai faktor potensi ancaman.
(2) Faktor potensi ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. potensi ancaman tinggi berupa KIA yang masuk dari perairan yang berbatasan dengan negara lain dan KIA yang melewati Alur Laut Kepulauan INDONESIA;
b. potensi ancaman sedang berupa kapal andon; dan
c. potensi ancaman rendah berupa destructive fishing diantaranya pengeboman ikan.
(3) Nilai faktor potensi ancaman sebagaimana dimaksud ayat
(1) sebagai berikut:
a. potensi ancaman tinggi dikalikan 1,3;
b. potensi ancaman sedang dikalikan 1,2; dan
c. potensi ancaman rendah dikalikan 1,1.

Klasifikasi organisasi UPT PSDKP, terdiri atas:
a. Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
b. Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

(1) Jumlah angka penilaian untuk masing-masing klasifikasi organisasi UPT PSDKP sebagaimana dimaksud Pasal 19, ditetapkan sebagai berikut:
a. Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, nilai lebih dari 613; dan
b. Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, nilai 417 sampai dengan 612.
(2) Bagi unit pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang memperoleh nilai kurang dari 416 dan tidak/atau belum ada kegiatan operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta pembentukan baru yang belum ditetapkan kelasnya, dikategorikan sebagai satuan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
(3) Satuan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanansebagaimana dimaksud pada ayat
(2), merupakan unit kerja non struktural dari organisasi UPT PSDKP tertentu.

Pasal 22 Bagi unit pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan wilayah kerja berbatasan dengan negara lain, aspek politis, ekonomis dan sosial serta letak geografis dan pertimbangan program kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dapat ditetapkan sebagai UPT PSDKP kelas tertentu.

Kriteria klasifikasi organisasi UPT PSDKP ditinjau dan dievaluasi kembali dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 2016

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangan di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA