Langsung ke konten

Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2025 tentang TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM

PERMENKUM No. 38 Tahun 2025 berlaku

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.
Pegawai di Lingkungan
Kementerian
Hukum
yang
selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai aparatur
sipil negara dan pegawai lainnya yang berdasarkan
keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam
suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh
pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian
Hukum.
2.
Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil
dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi
tugas
negara
lainnya
yang
diberikan
penghasilan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3.
Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada
jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
aparatur negara.
4.
Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan fungsi,
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang
Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan
organisasi.
5.
Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan
tingkat seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam
rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun
berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup
setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung
jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi
pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.

6.
Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan
kepada Pegawai untuk meningkatkan kesejahteraan yang
pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
7.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 2

(1)
Pegawai wajib melaksanakan tugas sesuai dengan
Jabatannya.
(2)
Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a.
Jabatan manajerial; dan
b.
Jabatan nonmanajerial.
(3)
Jabatan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a terdiri atas:
a.
Jabatan pimpinan tinggi madya;
b.
Jabatan pimpinan tinggi pratama;
c.
Jabatan administrator; dan
d.
Jabatan pengawas.
(4)
Jabatan nonmanajerial sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b terdiri atas:
a.
Jabatan fungsional; dan
b.
Jabatan pelaksana.
(5)
Selain Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
terdapat Jabatan lainnya di lingkungan Kementerian
Hukum.

Pasal 3

(1)
Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki
Kelas Jabatan.
(2)
Daftar nama Jabatan dan Kelas Jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Pasal 4

(1)
Kelas Jabatan bagi pejabat pimpinan tinggi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b,
didasarkan
pada
keputusan
pengangkatan
dalam
Jabatan pimpinan tinggi.
(2)
Kelas Jabatan bagi pejabat administrator dan pengawas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c
dan huruf d didasarkan pada keputusan pengangkatan
dalam Jabatan administrasi.
(3)
Kelas Jabatan bagi pejabat fungsional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a didasarkan
pada:
a.
keputusan tentang pengangkatan pertama dalam
Jabatan fungsional; atau
b.
keputusan tentang kenaikan jenjang dalam Jabatan
fungsional.
(4)
Kelas Jabatan bagi pejabat pelaksana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b didasarkan
pada keputusan tentang pengangkatan dalam Jabatan
pelaksana.
(5)
Kelas
Jabatan
bagi
Jabatan
lainnya
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) didasarkan pada
keputusan tentang pengangkatan dalam Jabatan staf
khusus Menteri.

Pasal 5

Pegawai selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja
setiap bulan.

Pasal 6

(1)
Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
diberikan kepada Pegawai berdasarkan Kelas Jabatan.
(2)
Besaran dan pemberian Tunjangan Kinerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan
mengenai Kelas Jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2021
tentang
Jabatan
dan
Kelas
Jabatan
di
Lingkungan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 102) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9
Tahun
tentang
Jabatan
dan
Kelas
Jabatan
di
Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1083),
dinyatakan tidak berlaku bagi Pegawai kecuali ketentuan
Pasal 7A, Pasal 7B, dan Pasal 7C.

Pasal 8

Peraturan
Menteri
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan.

Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2025

MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA,

Œ

SUPRATMAN ANDI AGTAS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal Д

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

Ѽ

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2025
TENTANG
JABATAN DAN KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
HUKUM

DAFTAR NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM

A.
DAFTAR NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN PIMPINAN TINGGI,
PEJABAT ADMINISTRATOR, DAN PEJABAT PENGAWAS

NO.
NAMA JABATAN
KELAS
JABATAN
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIS JENDERAL
STAF AHLI BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN
STAF AHLI BIDANG EKONOMI DAN SOSIAL
STAF AHLI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN
PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI
KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI
KEPALA BAGIAN ORGANISASI, TATA LAKSANA, DAN TATA
USAHA
KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN
KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN KINERJA
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA
KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN SISTEM
INFORMASI SUMBER DAYA MANUSIA, DAN TATA USAHA
KEPALA BAGIAN PENGEMBANGAN KARIR SUMBER DAYA
MANUSIA
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
KEPALA BIRO KEUANGAN
KEPALA BAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN DAN TATA
USAHA
KEPALA BAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN
KEPALA BAGIAN PERBENDAHARAAN
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
KEPALA BIRO BARANG MILIK NEGARA
KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN TATA
USAHA
KEPALA BAGIAN PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
NO.
NAMA JABATAN
KELAS
JABATAN
KEPALA BAGIAN PENATAUSAHAAN DAN PENGAMANAN
BARANG MILIK NEGARA
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
KEPALA BIRO HUKUM, KOMUNIKASI PUBLIK, DAN
KERJA SAMA
KEPALA BAGIAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
DAN TATA USAHA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJA SAMA
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
KEPALA BIRO UMUM
KEPALA BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA MENTERI
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA WAKIL MENTERI
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA SEKRETARIAT
JENDERAL
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA STAF AHLI DAN STAF
KHUSUS MENTERI
KEPALA BAGIAN RUMAH TANGGA DAN TATA USAHA
KEPALA SUBBAGIAN URUSAN DALAM
KEPALA SUBBAGIAN KENDARAAN DAN PERJALANAN
DINAS
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
KEPALA BAGIAN KEPROTOKOLAN DAN PENGAMANAN
KEPALA SUBBAGIAN ACARA DAN TAMU PIMPINAN
KEPALA SUBBAGIAN KEPROTOKOLAN
KEPALA SUBBAGIAN PENGAMANAN LINGKUNGAN
KEPALA PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
KEPALA BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN
KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEPALA BAGIAN UMUM
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN
PROTOKOL
KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA
NO.
NAMA JABATAN
KELAS
JABATAN
DIREKTUR PERENCANAAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
KEPALA SUBDIREKTORAT PERENCANAAN DAN
EVALUASI PERENCANAAN RANCANGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
KEPALA SUBDIREKTORAT PENYUSUNAN DAN
PENYELARASAN NASKAH AKADEMIK
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
DIREKTUR PERANCANGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
KEPALA SUBDIREKTORAT PENYUSUNAN DAN
PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG DAN
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG
KEPALA SUBDIREKTORAT PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH, RANCANGAN PERATURAN
PRESIDEN DAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI
HUKUM
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
DIREKTUR HARMONISASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN I
KEPALA SUBDIREKTORAT STANDARDISASI
HARMONISASI
KEPALA SUBDIREKTORAT BINA TATA KELOLA
HARMONISASI
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
DIREKTUR HARMONISASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN II
KEPALA SUBDIREKTORAT STANDARDISASI
HARMONISASI
KEPALA SUBDIREKTORAT BINA TATA KELOLA
HARMONISASI
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
DIREKTUR HARMONISASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN III
KEPALA SUBDIREKTORAT STANDARDISASI
HARMONISASI
KEPALA SUBDIREKTORAT BINA TATA KELOLA
HARMONISASI
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
DIREKTUR FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN
DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH, DAN
PEMBINAAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
KEPALA SUBDIREKTORAT FASILITASI PERANCANGAN
PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
KEPALA SUBDIREKTORAT BINA PERANCANG
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
NO.
NAMA JABATAN
KELAS
JABATAN
DIREKTUR PENGUNDANGAN, PENERJEMAHAN,
PUBLIKASI, DAN SISTEM INFORMASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
KEPALA SUBDIREKTORAT PENGUNDANGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEPALA SUBDIREKTORAT PENERJEMAHAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
DIREKTUR LITIGASI DAN NONLITIGASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
SUBDIREKTORAT PENYIAPAN PENYELESAIAN SENGKETA
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG POLITIK,
KEAMANAN DAN PEREKONOMIAN
SUBDIREKTORAT PENYIAPAN PENYELESAIAN SENGKETA
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG
KESEJAHTERAAN RAKYAT, SOSIAL, BUDAYA, HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI
HUKUM UMUM
KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN
KEPALA BAGIAN KEUANGAN
KEPALA BAGIAN UMUM
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN
PROTOKOL
KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA
DIREKTUR PERDATA
KEPALA SUBDIREKTORAT PROFESI KEPERDATAAN
KEPALA SUBDIREKTORAT LAYANAN HUKUM PERDATA
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
DIREKTUR PIDANA
KEPALA SUBDIREKTORAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI
SIPIL
KEPALA SUBDIREKTORAT DAKTILOSKOPI
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
DIREKTUR TATA NEGARA
KEPALA SUBDIREKTORAT KEWARGANEGARAAN
KEPALA SUBDIREKTORAT LAYANAN DOKUMEN PARTAI
POLITIK
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
NO.
NAMA JABATAN
KELAS
JABATAN
DIREKTUR OTORITAS PUSAT DAN HUKUM
INTERNASIONAL
KEPALA SUBDIREKTORAT OTORITAS PUSAT
KEPALA SUBDIREKTORAT HUKUM INTERNASIONAL
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
DIREKTUR BADAN USAHA
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
INTELEKTUAL
KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN
KEPALA BAGIAN KEUANGAN
KEPALA BAGIAN UMUM
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN
PROTOKOL
KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA
DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI
KEPALA SUBDIREKTORAT PERMOHONAN DAN
PELAYANAN
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
DIREKTUR PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT
TERPADU, DAN RAHASIA DAGANG
KEPALA SUBDIREKTORAT PERMOHONAN DAN
PELAYANAN
KEPALA SUBDIREKTORAT FASILITASI KOMISI BANDING
PATEN
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
DIREKTUR MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
KEPALA SUBDIREKTORAT PERMOHONAN DAN
PELAYANAN
KEPALA SUBDIREKTORAT FASILITASI KOMISI BANDING
MEREK
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
DIREKTUR KERJA SAMA, PEMBERDAYAAN, DAN
EDUKASI
KEPALA SUBDIREKTORAT KERJA SAMA
KEPALA SUBDIREKTORAT PEMBERDAYAAN DAN
EDUKASI KEKAYAAN INTELEKTUAL
NO.
NAMA JABATAN
KELAS
JABATAN
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
DIREKTUR PENEGAKAN HUKUM
KEPALA SUBDIREKTORAT PENCEGAHAN DAN
SENGKETA ALTERNATIF
KEPALA SUBDIREKTORAT PENINDAKAN DAN
PENYIDIKAN
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
INSPEKTORAT JENDERAL
INSPEKTUR JENDERAL
SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL
KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN
KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN TINDAK LANJUT HASIL
PENGAWASAN
KEPALA BAGIAN UMUM
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN
PROTOKOL
KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA
INSPEKTUR WILAYAH I
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
INSPEKTUR WILAYAH II
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
INSPEKTUR WILAYAH III
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
INSPEKTUR WILAYAH IV
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
INSPEKTUR WILAYAH V
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
SEKRETARIS BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN
KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN
ORGANISASI
KEPALA BAGIAN UMUM
NO.
NAMA JABATAN
KELAS
JABATAN
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN
PROTOKOL
KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA
KEPALA PUSAT PEMANTAUAN, PENINJAUAN, DAN
PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL
KEPALA BIDANG PENILAIAN MANFAAT DAN DAMPAK
PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
KEPALA PUSAT ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM
KEPALA BIDANG BINA JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
HUKUM
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
KEPALA PUSAT LAYANAN LITERASI HUKUM DAN
PEMBINAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM NASIONAL
KEPALA BIDANG BINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM NASIONAL
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
KEPALA PUSAT PEMBUDAYAAN DAN BANTUAN HUKUM
KEPALA BIDANG ADVOKASI HUKUM
KEPALA BIDANG BINA JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH HUKUM
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
SEKRETARIS BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN
KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN
ORGANISASI
KEPALA BAGIAN UMUM
KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN
KEPALA PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN
HUKUM
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
KEPALA PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN PELAYANAN
HUKUM
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
KEPALA PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN TATA KELOLA
HUKUM
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
NO.
NAMA JABATAN
KELAS
JABATAN
KEPALA PUSAT STRATEGI EVALUASI DAN PUBLIKASI
KEBIJAKAN HUKUM
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA HUKUM
SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA HUKUM
KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN
KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN
ORGANISASI
KEPALA BAGIAN UMUM
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN
PROTOKOL
KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA
KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PELATIHAN TEKNIS
DAN KEPEMIMPINAN
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PELATIHAN
FUNGSIONAL
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
KEPALA PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
KANTOR WILAYAH
KEPALA KANTOR WILAYAH HUKUM
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM
KEPALA BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI HUKUM
UMUM
KEPALA BIDANG PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEPALA DIVISI PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM
KEPALA BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM

POLITEKNIK PENGAYOMAN INDONESIA

DIREKTUR POLITEKNIK PENGAYOMAN INDONESIA
WAKIL DIREKTUR I BIDANG AKADEMIK
WAKIL DIREKTUR II BIDANG KEUANGAN DAN UMUM
WAKIL DIREKTUR III BIDANG KEMAHASISWAAN DAN
ALUMNI
KEPALA BAGIAN KEUANGAN DAN UMUM
NO.
NAMA JABATAN
KELAS
JABATAN
KEPALA SUBBAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN
REFORMASI BIROKRASI
KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK,
KEMAHASISWAAN, DAN KERJASAMA
KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK
KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI KETARUNAAN DAN
ALUMNI
KEPALA SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
ADMINISTRASI KERJASAMA
BALAI HARTA PENINGGALAN
KEPALA BALAI HARTA PENINGGALAN
KEPALA SEKSI HARTA PENINGGALAN WILAYAH I
KEPALA SEKSI HARTA PENINGGALAN WILAYAH II
KEPALA SEKSI HARTA PENINGGALAN WILAYAH III
KEPALA SUBBAGIAN UMUM

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM

KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
KEPALA SEKSI PENYELENGGARAAN
KEPALA SEKSI PROGRAM DAN EVALUASI

B.
DAFTAR NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL

NO.
NAMA JABATAN
KELAS
JABATAN
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
JENJANG KEAHLIAN

PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI
PERTAMA

PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI
MUDA

PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI
MADYA

PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI
UTAMA

PENYULUH HUKUM JENJANG KEAHLIAN

PENYULUH HUKUM AHLI PERTAMA

PENYULUH HUKUM AHLI MUDA

PENYULUH HUKUM AHLI MADYA
NO.
NAMA JABATAN
KELAS
JABATAN

PENYULUH HUKUM AHLI UTAMA

ANALIS HUKUM JENJANG KEAHLIAN

ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA

ANALIS HUKUM AHLI MUDA

ANALIS HUKUM AHLI MADYA

ANALIS HUKUM AHLI UTAMA

PENERJEMAH JENJANG KEAHLIAN

PENERJEMAH AHLI PERTAMA

PENERJEMAH AHLI MUDA

PENERJEMAH AHLI MADYA

KURATOR KEPERDATAAN JENJANG KEAHLIAN

KURATOR KEPERDATAAN AHLI PERTAMA

KURATOR KEPERDATAAN AHLI MUDA

KURATOR KEPERDATAAN AHLI MADYA

KURATOR KEPERDATAAN AHLI UTAMA

PEMERIKSA PATEN JENJANG KEAHLIAN

PEMERIKSA PATEN AHLI PERTAMA

PEMERIKSA PATEN AHLI MUDA

PEMERIKSA PATEN AHLI MADYA

PEMERIKSA PATEN AHLI UTAMA

PEMERIKSA MEREK JENJANG KEAHLIAN

PEMERIKSA MEREK AHLI PERTAMA

PEMERIKSA MEREK AHLI MUDA

PEMERIKSA MEREK AHLI MADYA

PEMERIKSA MEREK AHLI UTAMA

PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI JENJANG KEAHLIAN

PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI AHLI PERTAMA

PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI AHLI MUDA

PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI AHLI MADYA

PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI AHLI UTAMA

ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL JENJANG KEAHLIAN

ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL AHLI PERTAMA

ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL AHLI MUDA

ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL AHLI MADYA

ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL AHLI UTAMA

DOKTER/SPESIALIS JENJANG KEAHLIAN

DOKTER AHLI PERTAMA

DOKTER AHLI MUDA

DOKTER AHLI MADYA
NO.
NAMA JABATAN
KELAS
JABATAN

DOKTER AHLI UTAMA

DOKTER GIGI/SPESIALIS JENJANG KEAHLIAN

DOKTER GIGI AHLI PERTAMA

DOKTER GIGI AHLI MUDA

DOKTER GIGI AHLI MADYA

DOKTER GIGI AHLI UTAMA

TERAPIS GIGI DAN MULUT JENJANG KEAHLIAN

TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI PERTAMA

TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI MUDA

TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI MADYA

TERAPIS GIGI DAN MULUT JENJANG KETERAMPILAN

TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL

TERAPIS GIGI DAN MULUT MAHIR

TERAPIS GIGI DAN MULUT PENYELIA

PERAWAT JENJANG KEAHLIAN

PERAWAT AHLI PERTAMA

PERAWAT AHLI MUDA

PERAWAT AHLI MADYA

PERAWAT JENJANG KETERAMPILAN

PERAWAT TERAMPIL

PERAWAT MAHIR

PERAWAT PENYELIA

PSIKOLOG KLINIS JENJANG KEAHLIAN

PSIKOLOG KLINIS AHLI PERTAMA

PSIKOLOG KLINIS AHLI MUDA

PSIKOLOG KLINIS AHLI MADYA

APOTEKER JENJANG KEAHLIAN

APOTEKER AHLI PERTAMA

APOTEKER AHLI MUDA

APOTEKER AHLI MADYA

ASISTEN APOTEKER JENJANG KETERAMPILAN

ASISTEN APOTEKER TERAMPIL

ASISTEN APOTEKER MAHIR

ASISTEN APOTEKER PENYELIA

PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN JENJANG
KEAHLIAN

PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA

PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI MUDA
NO.
NAMA JABATAN
KELAS
JABATAN

PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI MADYA

PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN JENJANG
KETERAMPILAN

PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL

PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN MAHIR

PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PENYELIA

FISIOTERAPIS JENJANG KEAHLIAN

FISIOTERAPIS AHLI PERTAMA

FISIOTERAPIS AHLI MUDA

FISIOTERAPIS AHLI MADYA

FISIOTERAPIS JENJANG KETERAMPILAN

FISIOTERAPIS TERAMPIL

FISIOTERAPIS MAHIR

FISIOTERAPIS PENYELIA

PEREKAM MEDIS JENJANG KETERAMPILAN

PEREKAM MEDIS TERAMPIL

PEREKAM MEDIS MAHIR

PEREKAM MEDIS PENYELIA

NUTRISIONIS JENJANG KEAHLIAN

NUTRISIONIS AHLI PERTAMA

NUTRISIONIS AHLI MUDA

NUTRISIONIS AHLI MADYA

ADMINISTRATOR KESEHATAN JENJANG KEAHLIAN

ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA

ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MUDA

ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MADYA

BIDAN JENJANG KEAHLIAN

BIDAN AHLI PERTAMA

BIDAN AHLI MUDA

BIDAN AHLI MADYA

BIDAN JENJANG KETERAMPILAN

BIDAN TERAMPIL

BIDAN MAHIR

BIDAN PENYELIA

ARSIPARIS JENJANG KEAHLIAN

ARSIPARIS AHLI PERTAMA

ARSIPARIS AHLI MUDA

ARSIPARIS AHLI MADYA
NO.
NAMA JABATAN
KELAS
JABATAN

ARSIPARIS JENJANG KETERAMPILAN

ARSIPARIS TERAMPIL

ARSIPARIS MAHIR

ARSIPARIS PENYELIA

PUSTAKAWAN JENJANG KEAHLIAN

PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA

PUSTAKAWAN AHLI MUDA

PUSTAKAWAN AHLI MADYA

PUSTAKAWAN JENJANG KETERAMPILAN

PUSTAKAWAN/ASISTEN PERPUSTAKAAN TERAMPIL

PUSTAKAWAN/ASISTEN PERPUSTAKAAN MAHIR

PUSTAKAWAN/ASISTEN PERPUSTAKAAN PENYELIA

WIDYAISWARA JENJANG KEAHLIAN

WIDYAISWARA AHLI PERTAMA

WIDYAISWARA AHLI MUDA

WIDYAISWARA AHLI MADYA

WIDYAISWARA AHLI UTAMA

DOSEN JENJANG KEAHLIAN

ASISTEN AHLI

LEKTOR

LEKTOR KEPALA

PROFESOR

PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN JENJANG
KEAHLIAN

PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI
PERTAMA

PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI MUDA

PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI
MADYA

PENATA PENERBITAN ILMIAH JENJANG KEAHLIAN

PENATA PENERBITAN ILMIAH AHLI PERTAMA

PENATA PENERBITAN ILMIAH AHLI MUDA

PENATA PENERBITAN ILMIAH AHLI MADYA

ANALIS KEBIJAKAN JENJANG KEAHLIAN

ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA

NO.
NAMA JABATAN
KELAS
JABATAN
ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR JENJANG
KEAHLIAN

ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI
PERTAMA

ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI
MUDA

ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI
MADYA

ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI
UTAMA

ANALIS SDM APARATUR JENJANG KEAHLIAN

ANALIS SDM APARATUR AHLI PERTAMA

ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA

ANALIS SDM APARATUR AHLI MADYA

PRANATA SDM APARATUR JENJANG KETERAMPILAN

PRANATA SDM APARATUR TERAMPIL

PRANATA SDM APARATUR MAHIR

PRANATA SDM APARATUR PENYELIA

AUDITOR JENJANG KEAHLIAN

AUDITOR AHLI PERTAMA

AUDITOR AHLI MUDA

AUDITOR AHLI MADYA

AUDITOR AHLI UTAMA

AUDITOR JENJANG KETERAMPILAN

AUDITOR TERAMPIL

AUDITOR MAHIR

AUDITOR PENYELIA

PERENCANA JENJANG KEAHLIAN

PERENCANA AHLI PERTAMA

PERENCANA AHLI MUDA

PERENCANA AHLI MADYA

ANALIS ANGGARAN JENJANG KEAHLIAN

ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMA

ANALIS ANGGARAN AHLI MUDA

ANALIS ANGGARAN AHLI MADYA

PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT JENJANG
KEAHLIAN

PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA

PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA

PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MADYA

NO.
NAMA JABATAN
KELAS
JABATAN
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT JENJANG
KETERAMPILAN

PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL

PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT MAHIR

PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT PENYELIA

ANALIS KERJA SAMA JENJANG KEAHLIAN

ANALIS KERJA SAMA AHLI PERTAMA

ANALIS KERJA SAMA AHLI MUDA

ANALIS KERJA SAMA AHLI MADYA

PRANATA KOMPUTER JENJANG KEAHLIAN

PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA

PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA

PRANATA KOMPUTER AHLI MADYA

PRANATA KOMPUTER JENJANG KETERAMPILAN

PRANATA KOMPUTER TERAMPIL

PRANATA KOMPUTER MAHIR

PRANATA KOMPUTER PENYELIA

PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA JENJANG
KEAHLIAN

PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA

PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI MUDA

PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI MADYA

ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA JENJANG
KEAHLIAN

ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA AHLI PERTAMA

ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA AHLI MUDA

ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA AHLI MADYA

PRANATA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA JENJANG KETERAMPILAN

PRANATA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TERAMPIL

PRANATA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA MAHIR

PRANATA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA PENYELIA

C.
DAFTAR NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN LAINNYA

NO.
NAMA JABATAN
KELAS
JABATAN
STAF KHUSUS MENTERI

D.
DAFTAR NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN PELAKSANA

NO.
NAMA JABATAN
KELAS
JABATAN
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
PENATA KELOLA PEMERINTAHAN
FASILITATOR PEMERINTAHAN
KONSELOR SDM
PENATA LAYANAN OPERASIONAL
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
PENGENDALI KONTEN INTERNET
PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI
PENGELOLA KEPROTOKOLAN
DOKUMENTALIS HUKUM
PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL

MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUPRATMAN ANDI AGTAS