Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah

1. Industri pelapisan logam adalah industri yang
bergerak dalam bidang pelapisan suatu benda
logam atau plastik dengan logam lain untuk
menghasilkan ketahanan terhadap korosi atau
peningkatan sifat fisik atau mekanik permukaan
spesifik, seperti konduktivitas elektrik, ketahanan
terhadap keausan atau panas, pelumasan atau
sifat lainnya.
2. Industri galvanis adalah industri yang khusus
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
melapiskan logam besi atau baja dengan logam
seng baik secara elektrokimia atau pencelupan.
3. Industri minyak goreng adalah industri yang
menggunakan bahan baku minyak kelapa sawit
untuk
menghasilkan
minyak
goreng
dengan
menggunakan proses basah ataupun proses kering.
4. Industri monosodium glutamat adalah industri
yang memproduksi monosodium glutamat secara
fermentasi yang pada umumnya digunakan sebagai
penyedap rasa.
5. Industri inosin monofosfat adalah industri yang
memproduksi Inosin Monofosfat secara fermentasi
yang merupakan produk penguat rasa makanan
dan dapat dikonversi menjadi Guanosin Monofosfat
atau Adenosin Monofosfat.
6. Industri pengolahan kopi adalah pengolahan biji
kopi menjadi produk meliputi kopi bubuk, kopi
instan, kopi biji matang, kopi tiruan, kopi rendah
kafein, kopi campur, kopi celup, ekstrak kopi,
minuman kopi dalam kemasan dan produk
turunan lainnya yang digunakan untuk konsumsi
manusia dan pakan.
7. Industri elektronika adalah kegiatan ekonomi yang
mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan
sumber
daya
sehingga
menghasilkan
produk
berupa barang dan/atau jasa industri elektronika
yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih
tinggi.
8. Industri pengolahan susu adalah industri yang
menghasilkan susu dasar dan memprosesnya
sampai tahap pasteurisasi maupun memprosesnya
secara terpadu untuk menghasilkan susu cair,
krim, susu kental manis, susu bubuk, keju,
mentega, dan/atau es krim.
9. Industri
pengolahan
buah-buahan
dan/atau
sayuran
adalah
usaha
dan/atau
kegiatan
pengolahan yang langsung menggunakan bahan
baku yang meliputi buah nanas, buah lainnya,
jamur, dan/atau sayuran jenis lainya.
10. Industri pengolahan hasil perikanan adalah usaha
dan/atau kegiatan di bidang pengolahan hasil
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
perikanan
meliputi
kegiatan
pengalengan,
pembekuan dan/atau pembuatan tepung ikan.
11. Industri pengolahan hasil rumput laut adalah
usaha dan/atau kegiatan di bidang pengolahan
rumput laut menjadi produk akhir berupa bahan
baku rumput laut siap olah, produk olahan
setengah
jadi
dan/atau
produk
olahan
siap
konsumsi.
12. Industri pengolahan kelapa adalah usaha dan/atau
kegiatan di bidang pengolahan kelapa untuk
dijadikan produk santan, produk tepung, minyak
goreng kelapa, dan/atau produk olahan lainnya
yang digunakan untuk konsumsi manusia dan
pakan.
13. Industri pengolahan daging adalah usaha dan/atau
kegiatan pengolahan daging menjadi produk akhir
berupa daging beku, produk olahan setengah jadi,
dan/atau olahan siap konsumsi.
14. Industri
pengolahan
kedelai
adalah
usaha
dan/atau kegiatan yang memanfaatkan kedelai
sebagai bahan baku utama yang tidak bisa
digantikan dengan bahan lain.
15. Industri pengolahan obat tradisional atau jamu
adalah
usaha
dan/atau
kegiatan
yang
memanfaatkan bahan atau ramuan bahan alami
sebagai obat tradisional atau jamu.
16. Industri peternakan sapi dan babi adalah usaha
peternakan sapi dan babi yang dilakukan di tempat
yang tertentu serta perkembangbiakan ternaknya
dan manfaatnya diatur dan diawasi peternak-
peternak.
17. Industri petrokimia hulu adalah industri yang
mengolah bahan baku berupa senyawa-senyawa
hidrokarbon
cair
atau
gas
berupa
natural
hydrocarbon
menjadi
senyawa-senyawa
kimia
berupa olefin, aromatic dan syngas yang mencakup
industri
yang
menghasilkan
etilen,
propilen,
butadiene, benzene, etilbenzene, toluen, xylen,
styren dan cumene.
18. Industri gula adalah usaha dan/atau kegiatan di
bidang
pengolahan
tebu
menjadi
gula
dan
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
turunannya yang digunakan untuk konsumsi
manusia dan pakan.
19. Industri Gula Rafinasi adalah usaha dan/atau
kegiatan yang melakukan proses pengolahan gula
mentah dengan menggunakan proses pengubah Ion
atau sejenisnya.
20. Industri rokok dan/atau cerutu adalah usaha
dan/atau kegiatan di bidang pengolahan tembakau
dan/atau bahan campuran lainnya menjadi rokok
dan/atau cerutu.
21. Proses
primer
basah
dalam
industri
rokok
dan/atau
cerutu
adalah
proses
pengolahan
cengkeh dan/atau tembakau yang menggunakan
air dalam proses perendaman.
22. Proses
primer
kering
dalam
industri
rokok
dan/atau
cerutu
adalah
proses
pengolahan
cengkeh dan/atau tembakau yang menggunakan
uap untuk melembabkan olahan cengkeh dan/atau
tembakau.
23. Proses sekunder dalam industri rokok dan/atau
cerutu adalah proses lanjutan dari proses primer
pada produksi rokok dan/atau cerutu yang antara
lain
meliputi
proses
pelintingan,
pengepakan
sampai proses akhir.
24. Industri Oleokimia Dasar adalah industri yang
memproduksi senyawa kimia berupa Fatty Acid,
Fatty Alcohol, Alkyl Ester, dan Glycerin.
25. Hotel
adalah
jenis
akomodasi
yang
mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan
untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan
yang dikelola secara komersial yang meliputi hotel
berbintang.
26. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat
dan/atau
tempat
yang
digunakan
untuk
menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan,
baik
promotif,
preventif,
kuratif
maupun
rehabilitatif
yang
dilakukan
oleh
Pemerintah,
pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
27. Rumah potong hewan adalah suatu bangunan
atau kompleks bangunan dengan desain dan
kontruksi khusus yang memenuhi persyaratan
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
teknis dan higienis tertentu serta digunakan
sebagai tempat pemotongan hewan yang meliputi
pemotongan,
pembersihan
lantai
tempat
pemotongan, pembersihan kandang penampungan,
pembersihan
kandang
isolasi,
dan/atau
pembersihan isi perut dan air sisa perendaman.
28. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas
dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam
pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa,
danau, situ, waduk, dan muara.
29. Air limbah adalah sisa dari suatu usaha dan/atau
kegiatan yang berwujud cair.
30. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal
dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah
makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan
asrama.
31. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau
kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur
pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam
air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke
dalam media air dari suatu usaha dan/atau
kegiatan.
32. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup,
yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian
mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau
Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan
hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan
keputusan
tentang
penyelenggaraan
Usaha
dan/atau Kegiatan.
33. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya
disebut
UKL-UPL,
adalah
pengelolaan
dan
pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan
yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan
hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan
keputusan
tentang
penyelenggaraan
Usaha
dan/atau Kegiatan.
34. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.

www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan
acuan mengenai baku mutu air limbah kepada:
a. Gubernur dalam menetapkan baku mutu air limbah
yang lebih ketat; dan
b. Penyusun
dokumen
Amdal,
UKL-UPL,
atau
dokumen kajian pembuangan air limbah dalam
menghasilkan baku mutu air limbah yang lebih
spesifik dan/atau ketat dan berdasarkan kondisi
lingkungan setempat.

(1) Usaha dan/atau kegiatan yang baku mutu air
limbahnya diatur dalam Peraturan Menteri ini
terdiri dari:
a.
industri pelapisan logam dan galvanis;
b.
industri penyamakan kulit;
c.
industri minyak sawit;
d.
industri karet;
e.
industri tapioka;
f.
industri monosodium glutamat dan inosin
monofosfat;
g.
industri kayu lapis;
h.
industri pengolahan susu;
i.
industri minuman ringan;
j.
industri sabun, deterjen dan produk-produk
minyak nabati;
k.
industri bir;
l.
industri baterai timbal asam;
m.
industri pengolahan buah-buahan dan/atau
sayuran;
n.
industri pengolahan hasil perikanan;
o.
industri pengolahan hasil rumput laut;
p.
industri pengolahan kelapa;
q.
industri pengolahan daging;
r.
industri pengolahan kedelai;
s.
industri pengolahan obat tradisional atau
jamu;
t.
industri peternakan sapi dan babi;
u.
industri minyak goreng dengan proses basah
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
dan/atau kering;
v.
industri gula;
w.
industri rokok dan/atau cerutu;
x.
industri elektronika;
y.
industri pengolahan kopi;
z.
industri gula rafinasi;
aa.
industri Petrokimia Hulu;
bb. industri rayon;
cc.
industri keramik;
dd. industri asam tereftalat;
ee.
polyethylene tereftalat;
ff.
industri petrokimia hulu;
gg.
industri oleokimia dasar;
hh. industri soda kostik/khlor;
ii.
industri pulp dan kertas;
jj.
industri ethanol;
kk. industri baterai kering;
ll.
industri cat;
mm. industri farmasi;
nn. industri pestisida;
oo.
industri pupuk;
pp. industri tekstil;
qq.
perhotelan;
rr.
fasilitas pelayanan kesehatan;
ss.
rumah pemotongan hewan; dan
tt.
domestik, yang meliputi:
1. kawasan
pemukiman,
kawasan
perkantoran, kawasan perniagaan, dan
apartemen;
2. rumah makan dengan luas bangunan
lebih dari 1000 m2 (seribu meter persegi);
dan
3. asrama yang berpenghuni 100 (seratus)
orang atau lebih.
(2) Baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan berdasarkan:
a. kemampuan teknologi pengolahan air limbah
yang umum digunakan; dan/atau
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
b. daya tampung lingkungan di wilayah usaha
dan/atau kegiatan,
untuk memperoleh konsentrasi dan/atau beban
pencemaran paling tinggi.
(3) Baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran I sampai dengan
Lampiran XLVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya wajib
menjamin
daya
dukung
dan
daya
tampung
lingkungan
berdasarkan
peruntukannya
tidak
terlampaui
akibat
dari
pelaksanaan
usaha
dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1).
(2) Guna menjamin tidak terlampauinya daya dukung
dan
daya
tampung,
gubernur
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) melakukan kajian ilmiah
yang memuat paling sedikit:
a. Perhitungan daya tampung media air;
b. Parameter yang ditetapkan dan angka baku
mutu air limbah;
c. Karakteristik air limbah yang dibuang;
d. Karakteristik usaha dan/atau kegiatan;
e. Dampak pembuangan;
f. Peraturan perundang-undangan terkait dengan
baku mutu air limbah; dan
g. Rekomendasi baku mutu air limbah baru.
(3) Pelaksanaan kajian ilmiah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 5 (lima) tahun.
(4) Hasil kajian ilmiah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) digunakan untuk menyatakan:
a. belum terlampauinya daya dukung dan daya
tampung; atau
b. telah terlampauinya daya dukung dan daya
tampung.
(5) Jika hasil kajian menunjukan baku mutu air
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
limbah yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri
ini menyebabkan daya dukung dan daya tampung
beban pencemaran belum terlampaui sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf a, gubernur sesuai
dengan kewenangannya menetapkan nilai baku
mutu air limbah yang sama dengan Peraturan
Menteri ini.
(6) Jika hasil kajian menunjukan baku mutu air
limbah yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri
ini menyebabkan daya dukung dan daya tampung
beban pencemaran telah terlampaui sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf b, gubernur sesuai
dengan kewenangannya wajib menetapkan nilai
baku mutu air limbah yang lebih spesifik dan/atau
lebih ketat dari baku mutu air limbah dalam
Peraturan Menteri ini.

Terhadap baku mutu air limbah yang ditetapkan oleh
gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(5)
dan
ayat
(6),
bupati/walikota
wajib
menggunakannya
dalam
menerbitkan
izin
pembuangan air limbah ke sumber air, kecuali
diperoleh baku mutu lain yang lebih ketat dari hasil
kajian dokumen lingkungan atau kajian pembuangan
air limbah ke sumber air.

(1) Dalam hal gubernur belum melakukan kajian
ilmiah dan/atau menetapkan baku mutu air
limbah yang lebih spesifik dan/atau lebih ketat
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
4,
bupati/walikota
dalam
menerbitkan
izin
pembuangan air limbah ke sumber air wajib
menggunakan
baku
mutu
lebih
ketat
yang
diperoleh dari hasil kajian dokumen lingkungan
atau kajian pembuangan air limbah ke sumber air.
(2) Dalam hal air limbah dibuang ke laut, Menteri
dalam menerbitkan izin pembuangan air limbah ke
laut wajib menggunakan baku mutu air limbah
yang
diperoleh
dari
hasil
kajian
dokumen
lingkungan atau kajian pembuangan air limbah ke
laut.

www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815

(1) Baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1) ditinjau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima)
tahun.
(2) Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan kajian ilmiah mengenai:
a. kemampuan daya tampung beban pencemaran
air; dan/atau
b. perkembangan teknologi yang lebih baik.

Jika industri pengolahan buah-buahan dan/atau
sayuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf m melakukan:
a. satu jenis kegiatan pengolahan, wajib memenuhi
baku mutu air limbah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XIII bagian A Peraturan Menteri
ini;
b. kegiatan pengolahan gabungan, wajib memenuhi
baku mutu air limbah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XIII bagian B Peraturan Menteri
ini; atau
c. pengolahan air limbah secara terpusat di wilayah
kawasan industri, wajib memenuhi baku mutu air
limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
XIII bagian C Peraturan Menteri ini.

Jika industri pengolahan hasil perikanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf n melakukan:
a. satu jenis kegiatan pengolahan, wajib memenuhi
baku mutu air limbah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XIV bagian A Peraturan Menteri
ini;
b. kegiatan pengolahan gabungan, wajib memenuhi
baku mutu air limbah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XIV bagian B Peraturan Menteri
ini; atau
c. pengolahan air limbah secara terpusat di wilayah
kawasan industri, wajib memenuhi baku mutu air
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
XIV bagian C Peraturan Menteri ini.

Jika industri gula sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (1) huruf v memiliki kapasitas produksi:
a. kurang dari 2500 (dua ribu lima ratus) ton tebu per
hari, wajib memenuhi baku mutu air limbah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII
bagian A Peraturan Menteri ini;
b. antara 2500 (dua ribu lima ratus) ton sampai
dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton tebu per hari
wajib
memenuhi
baku
mutu
air
limbah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII
bagian B Peraturan Menteri ini; atau
c. lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) ton tebu per hari,
wajib
memenuhi
baku
mutu
air
limbah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII
bagian C Peraturan Menteri ini.

Jika industri rokok dan/atau cerutu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf w yang sumber
air limbahnya berasal dari:
a. proses primer basah dan proses sekunder, termasuk
yang hanya berasal dari proses primer basah, wajib
memenuhi baku mutu air limbah sebagaimana
tercantum
dalam
Lampiran
XXIII
bagian
A
Peraturan Menteri ini;
b. proses primer basah dan proses sekunder, termasuk
yang hanya berasal dari proses primer basah,
dengan air limbah domestik, wajib memenuhi baku
mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XXIII bagian B Peraturan Menteri ini;
c. proses primer kering dan/atau proses sekunder,
termasuk industri rokok dan/atau cerutu tanpa
cengkeh, wajib memenuhi baku mutu air limbah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII
bagian C Peraturan Menteri ini;
d. proses primer kering dan/atau proses sekunder,
termasuk industri rokok dan/atau cerutu tanpa
cengkeh,
dengan
air
limbah
domestik,
wajib
memenuhi baku mutu air limbah sebagaimana
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
tercantum
dalam
Lampiran
XXIII
bagian
D
Peraturan Menteri ini.

Jika
fasilitas
pelayanan
kesehatan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf rr melakukan:
a. pengolahan limbah domestik, wajib memenuhi baku
mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XLIV bagian A Peraturan Menteri ini;
b. pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun,
wajib
memenuhi
baku
mutu
air
limbah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLIV
bagian B Peraturan Menteri ini; atau
c. melakukan pengolahan limbah domestik dan limbah
bahan berbahaya dan beracun, wajib memenuhi
baku mutu air limbah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XLIV bagian A dan bagian B
Peraturan Menteri ini.

(1) Dalam
hal
Industri
Baterai
Timbal
Asam
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1)
huruf a:
a. Telah
beroperasi
pada
saat
ditetapkannya
Peraturan Menteri ini, berlaku baku mutu air
limbah sebagaimana tercantum dalam lampiran
XII bagian A yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
b. Telah beroperasi pada saat ditetapkan Peraturan
Menteri ini dan akan menambahkan unit baru,
terhadap unit baru berlaku baku mutu air
limbah sebagaimana tercantum dalam lampiran
XII bagian B yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2) Dalam
hal
Industri
Baterai
Timbal
Asam
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1)
huruf a direncanakan akan beroperasi setelah
ditetapkannya Peraturan Menteri ini, berlaku baku
mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam
lampiran XII bagian B yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Industri
Baterai
Timbal
Asam
sebagaimana
tercantum …
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memenuhi
baku mutu air limbah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XII bagian B yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini, paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan
Menteri ini diundangkan.

(1) Dalam
hal
usaha
dan/atau
kegiatan
belum
memiliki baku mutu air limbah yang ditetapkan,
berlaku
baku
mutu
air
limbah
sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XLVII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2) Baku mutu air limbah usaha dan/atau kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
dengan ketentuan:
a. jika air limbah yang dibuang ke badan air
penerima sungai kelas I maka usaha dan/atau
kegiatan tersebut mengikuti baku mutu air
limbah golongan I dalam tabel baku mutu air
limbah bagi usaha dan/atau kegiatan yang
belum memiliki baku mutu air limbah yang
ditetapkan
sebagaimana
tercantum
dalam
Lampiran XLVII;
b. jika kandungan BOD kurang dari 1.500 ppm
(seribu lima ratus parts per million) dan COD
kurang dari 3.000 ppm (tiga ribu parts per
million) pada air limbah sebelum dilakukan
pengolahan, maka diberlakukan baku mutu air
limbah golongan I dalam tabel baku mutu air
limbah bagi usaha dan/atau kegiatan yang
belum memiliki baku mutu air limbah yang
ditetapkan
sebagaimana
tercantum
dalam
Lampiran
XLVII,
walaupun
badan
air
penerimanya bukan sungai kelas I;
c. jika kandungan BOD lebih dari 1.500 (seribu
lima ratus parts per million) dan/atau COD lebih
dari 3.000 ppm (tiga ribu parts per million) pada
air limbah sebelum dilakukan pengolahan, dan
badan air penerimanya bukan sungai kelas I
maka diberlakukan baku mutu air limbah
golongan II dalam tabel baku mutu air limbah
bagi usaha dan/atau kegiatan yang belum
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
memiliki baku mutu air limbah yang ditetapkan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLVII.

(1) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang belum
memiliki baku mutu air limbah yang ditetapkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sudah
beroperasi,
dapat
mengurangi
parameter
pemeriksaan
sesuai
dengan
alur
diagram
pengurangan parameter pemeriksaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XLVII bagian B dengan
ketentuan:
a. konsentrasi pencemar dalam aliran keluar IPAL
selalu lebih kecil dari 25% (dua puluh lima
persen) dan/atau selalu lebih kecil dari 75%
(tujuh puluh lima persen) untuk aliran masuk
IPAL dari baku mutu sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XLVII; dan
b. melakukan
analisa
parameter
air
limbah
sebagaimana dimaksud pada huruf a paling
sedikit 10 (sepuluh) kali berurutan dan seluruh
data dikumpulkan paling lama dalam waktu 5
(lima) tahun.
(2) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang belum
memiliki baku mutu air limbah yang ditetapkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 belum
beroperasi,
dapat
mengurangi
parameter
pemeriksaan
sebagaimana
tercantum
dalam
Lampiran XLVII dengan ketentuan:
a. telah
melakukan
kajian
air
limbah
yang
dihasilkan
untuk
penentuan
golongan
penggunaan
sebagaimana
tercantum
dalam
Lampiran XLVII;
b. melakukan
kajian
untuk
menentukan
parameter kunci terkandung air limbah yang
meliputi :
1) bahan baku yang digunakan;
2) proses yang terjadi;
3) produk yang dihasilkan;
4) Identifikasi setiap senyawa yang terkandung
dalam angka 1, 2 dan 3 di atas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
c. konsentrasi pencemar dalam aliran keluaran
IPAL selalu lebih kecil dari 25% (dua puluh lima
persen) dan/atau selalu lebih kecil dari 75%
(tujuh
puluh
lima
persen)
untuk
aliran
masukan IPAL dari baku mutu sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XLVII; dan
d. kajian sebagaimana dimaksud pada huruf b
dilakukan
terhadap
seluruh
parameter
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLVII
sebanyak 5 (lima) kali berturut-turut dengan
rentang antar pengamatan paling cepat satu
minggu dikumpulkan dalam waktu paling lama
satu tahun.
(3) Pemeriksaan parameter sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dan ayat (2)
huruf c dan huruf d dilakukan di laboratorium
terakreditasi.

Setiap
usaha
dan/atau
kegiatan
sebagaimana
dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) wajib:
a. melakukan pemantauan kualitas air limbah paling
sedikit 1 (satu) kali setiap bulannya sesuai dengan
parameter
yang
telah
ditetapkan
dalam
izin
pembuangan air limbah;
b. melaporkan
hasil
pemantauan
sebagaimana
dimaksud pada huruf a sekurang-kurangnya 3 (tiga)
bulan sekali kepada penerbit izin pembuangan air
limbah, dengan tembusan kepada Menteri dan
gubernur sesuai dengan kewenangannya.
c. laporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud
pada huruf b paling sedikit memuat:
1. catatan debit air limbah harian;
2. bahan baku dan/atau
produksi senyatanya
harian;
3. kadar parameter baku mutu limbah cair; dan
4. penghitungan beban air limbah.
d. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf c
disusun
berdasarkan
format
pelaporan
sebagaimana Lampiran XLVIII Peraturan Menteri
ini.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
1. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 51 Tahun 1995 Tentang Baku Mutu Limbah
Cair Bagi Kegiatan Industri;
2. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 52 Tahun 1995 Tentang Baku Mutu Limbah
Cair Bagi Kegiatan Hotel;
3. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 58 Tahun 1995 Tentang Baku Mutu Limbah
Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit;
4. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 09 Tahun 2007 Tentang Baku Mutu Limbah
Cair Bagi Industri Rayon;
5. Peraturan
Menteri
Negara
Lingkungan
Hidup
Nomor 122 Tahun 2004 Tentang Baku Mutu Air
Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri
Pupuk;
6. Peraturan
Menteri
Negara
Lingkungan
Hidup
Nomor 02 Tahun 2006 Tentang Baku Mutu Air
Limbah Rumah Potong Hewan;
7. Peraturan
Menteri
Negara
Lingkungan
Hidup
Nomor 05 Tahun 2007 Tentang Baku Mutu Air
Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan
Buah-buahan dan/atau Sayuran;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Nomor 06
Tahun 2007 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi
Industri Pengolahan Perikanan;
9. Peraturan
Menteri
Negara
Lingkungan
Hidup
Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Baku Mutu Air
Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri
Petrokimia Hulu;
10. Peraturan
Menteri
Negara
Lingkungan
Hidup
Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baku Mutu Air
Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri
Purified Terephthalic Acid Dan Poly Ethylene
Terephthalate;
11. Peraturan
Menteri
Negara
Lingkungan
Hidup
Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Baku Mutu Air
Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan

www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
Rumput Laut;
12. Peraturan
Menteri
Negara
Lingkungan
Hidup
Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Baku Mutu Air
Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri
Keramik;
13. Peraturan
Menteri
Negara
Lingkungan
Hidup
Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Baku Mutu Air
Limbah Olahan Kelapa;
14. Peraturan
Menteri
Negara
Lingkungan
Hidup
Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Baku Mutu Air
Limbah Olahan Daging;
15. Peraturan
Menteri
Negara
Lingkungan
Hidup
Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Baku Mutu Air
Limbah Industri Olahan Kedelai;
16. Peraturan
Menteri
Negara
Lingkungan
Hidup
Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Baku Mutu Air
Limbah Industri Jamu;
17. Peraturan
Menteri
Negara
Lingkungan
Hidup
Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Baku Mutu Air
Limbah Industri Bagi Usaha dan/atau Kegiatan
Peternakan Sapi dan Babi;
18. Peraturan
Menteri
Negara
Lingkungan
Hidup
Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Baku Mutu Air
Limbah Industri Bagi Usaha dan/atau Kegiatan
Industri Minyak Goreng;
19. Peraturan
Menteri
Negara
Lingkungan
Hidup
Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Baku Mutu Air
Limbah Industri Bagi Usaha dan/atau Kegiatan
Industri Gula; dan
20. Peraturan
Menteri
Negara
Lingkungan
Hidup
Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Baku Mutu Air
Limbah Industri Bagi Usaha dan/atau Kegiatan
Industri Rokok dan/atau Cerutu;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan
Peraturan
Menteri
ini
dengan
penempatannya
dalam
Berita
Negara
Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2014
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

BALTHASAR KAMBUAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.1815

www.djpp.kemenkumham.go.id