Peraturan Menteri Nomor 61 Tahun 2021 tentang JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR PANAS BUMI

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS, dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung.

6. Pejabat Fungsional Inspektur Panas Bumi yang selanjutnya disebut Inspektur Panas Bumi adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung.
7. Pembinaan dan Pengawasan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung adalah kegiatan inspeksi yang dilakukan terhadap pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan penerapan kaidah keteknikan yang baik dan benar.
8. Inspeksi Panas Bumi adalah kegiatan/usaha yang dilakukan dengan metode baku untuk mendapatkan data atau informasi melalui proses pengamatan, pemantauan, pengukuran, evaluasi dan analisis hasil inspeksi di bidang panas bumi.
9. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
10. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari butir kegiatan yang harus dicapai oleh Inspektur Panas Bumi dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
11. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Inspektur Panas Bumi sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
12. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat dan/atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi.
13. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan

tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Inspektur Panas Bumi dalam bentuk Angka Kredit.
14. Standar Kompetensi Inspektur Panas Bumi yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang PNS dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi.
15. Uji Kompetensi Inspektur Panas Bumi yang selanjutnya disebut Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dari Inspektur Panas Bumi dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
16. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Inspektur Panas Bumi sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi.
17. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Inspektur Panas Bumi sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.
18. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Inspektur Panas Bumi baik perorangan atau kelompok di bidang Pembinaan dan Pengawasan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung.
19. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

(1) Inspektur Panas Bumi berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Pembinaan dan Pengawasan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung pada Instansi Pembina.
(2) Inspektur Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi.
(3) Kedudukan Inspektur Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi merupakan jabatan karier PNS.

Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi termasuk dalam klasifikasi/rumpun jabatan pengawas kualitas dan keamanan.

(1) Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.
(2) Jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:
a. Inspektur Panas Bumi Ahli Pertama;
b. Inspektur Panas Bumi Ahli Muda;
c. Inspektur Panas Bumi Ahli Madya; dan
d. Inspektur Panas Bumi Ahli Utama.
(3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Tugas Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi yaitu melakukan Pembinaan dan Pengawasan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung.

(1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi yang dapat dinilai Angka Kreditnya yaitu Pembinaan dan Pengawasan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung.
(2) Sub-unsur dari Pembinaan dan Pengawasan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. perencanaan dan persiapan Inspeksi Panas Bumi;
b. inspeksi administrasi pengusahaan panas bumi;
c. inspeksi pembangkit dan fasilitas lapangan uap panas bumi;
d. inspeksi lingkungan panas bumi;
e. pengendalian dan pemantauan pengusahaan panas bumi;
f. investigasi panas bumi; dan
g. pengembangan metode dan teknologi pengusahaan panas bumi.

(1) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi sesuai dengan jenjang jabatannya, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:
a. Inspektur Panas Bumi Ahli Pertama, meliputi:
1. melakukan kompilasi data dan peralatan penunjang Inspeksi Panas Bumi;
2. menyusun peta dan informasi wilayah kerja, wilayah penugasan survei pendahuluan atau wilayah penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi;

3. melakukan verifikasi permohonan informasi wilayah kerja panas bumi;
4. melakukan inspeksi organisasi dan administrasi keselamatan dan kesehatan kerja dan keteknikan panas bumi;
5. melaksanakan inspeksi organisasi dan administrasi lingkungan panas bumi;
6. melakukan verifikasi dokumen dan izin lingkungan serta izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup panas bumi;
7. melakukan inventarisasi dan verifikasi rencana usulan penetapan objek vital nasional panas bumi;
8. melakukan inventarisasi data, penyediaan data dan informasi panas bumi;
9. melakukan inventarisasi potensi pemanfaatan panas bumi program pulau panas bumi;
10. melakukan inspeksi pemantauan dan perawatan sumur panas bumi;
11. melakukan inspeksi pengadaan komponen pembangkit listrik tenaga panas bumi dan fasilitas lapangan uap;
12. melakukan inspeksi uji fungsi (commissioning) fasilitas lapangan uap;
13. melakukan inspeksi pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas lapangan uap;
14. melakukan inspeksi pengoperasian dan pemeliharaan komponen pembangkit listrik tenaga panas bumi;
15. melakukan inspeksi pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada kegiatan panas bumi;
16. melakukan inspeksi pengelolaan limbah lumpur bor dan serbuk bor;
17. melakukan inspeksi wilayah panas bumi;
18. melakukan inspeksi kesesuaian rencana dan realisasi rencana kerja dan anggaran biaya

penugasan survei pendahuluan atau penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi;
19. melakukan inspeksi peta jalan (road map) pengembangan panas bumi;
20. melakukan inspeksi konstruksi sipil, fasilitas lapangan uap, pembangkit listrik tenaga panas bumi dan fasilitas penunjang;
21. melakukan inspeksi pengeboran sumur panas bumi;
22. melakukan inspeksi uji alir fluida sumur panas bumi;
23. melakukan inspeksi kegiatan eksplorasi, eksploitasi, atau pemanfaatan panas bumi;
24. melakukan inspeksi produksi uap dan listrik;
25. melakukan inspeksi progres rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi, eksploitasi, atau pemanfaatan panas bumi;
26. melakukan verifikasi barang atau jasa operasi panas bumi kena pajak;
27. melakukan verifikasi tingkat komponen dalam negeri proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi;
28. melakukan inspeksi jaminan keselamatan, metode dan proses kerja;
29. melakukan inspeksi pengelolaan kesehatan kerja panas bumi;
30. melakukan inspeksi kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat;
31. melakukan inspeksi dan pemantauan objek vital nasional panas bumi;
32. melakukan inspeksi usaha penunjang panas bumi;
33. melakukan inspeksi dan pemantauan pada program pembiayaan infrastruktur sektor panas bumi;
34. melakukan inspeksi program pulau panas bumi; dan

35. melakukan pemeriksaan keselamatan kerja instalasi dan peralatan;
b. Inspektur Panas Bumi Ahli Muda, meliputi:
1. menyusun kertas kerja Inspeksi Panas Bumi;
2. melakukan bimbingan teknis pra Inspeksi Panas Bumi;
3. memetakan konsep wilayah terbuka panas bumi menjadi wilayah penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi;
4. menganalisis dokumen permohonan penugasan survei pendahuluan atau penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi;
5. menganalisis dokumen rencana kerja dan anggaran biaya pada penugasan survei pendahuluan atau penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi;
6. menganalisis permohonan perpanjangan jangka waktu eksplorasi;
7. menganalisis data pengoperasian dan pemeliharaan konstruksi sipil, fasilitas lapangan uap, dan pembangkit listrik tenaga panas bumi;
8. menganalisis hasil pengeboran sumur panas bumi;
9. menganalisis hasil uji alir fluida sumur panas bumi;
10. menganalisis hasil pemantauan dan perawatan sumur panas bumi;
11. menganalisis kesesuaian pelaksanaan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, atau pemanfaatan panas bumi pada badan usaha;
12. menganalisis data produksi uap dan listrik;
13. menganalisis dokumen barang atau jasa operasi panas bumi kena pajak;
14. menganalisis tingkat komponen dalam negeri pembangkit listrik tenaga panas bumi;

15. menganalisis data keselamatan dan kesehatan kerja, dan keteknikan panas bumi;
16. menganalisis pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan panas bumi;
17. menganalisis rencana pengelolaan limbah lumpur bor dan serbuk bor;
18. menganalisis rencana lokasi program pembiayaan infrastruktur sektor panas bumi dan eksplorasi panas bumi oleh pemerintah;
19. menyusun konsep permohonan penyediaan data dan informasi panas bumi;
20. menyusun program pulau panas bumi;
21. melakukan pembaharuan rancangan utama (masterplan) pelaksanaan program pulau panas bumi;
22. menganalisis isu sosial dan program pembinaan pemberdayaan masyarakat;
23. melakukan identifikasi potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan pada kegiatan panas bumi;
24. melakukan inspeksi penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan pada kegiatan panas bumi;
25. melakukan inspeksi pemulihan fungsi lingkungan pada kegiatan panas bumi;
26. melakukan inspeksi pasca kegiatan panas bumi;
27. melakukan inspeksi kegiatan penugasan survei pendahuluan atau penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi, dan eksplorasi panas bumi oleh pemerintah;
28. melakukan inspeksi studi kelayakan badan usaha;
29. melakukan inspeksi rencana dan realisasi impor barang operasi panas bumi (masterlist);
30. melakukan identifikasi potensi dan risiko kejadian berbahaya atau kecelakaan;

31. melakukan inspeksi kesiapan tanggap darurat;
32. melakukan pengujian kompetensi tenaga teknis panas bumi;
33. melakukan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dan keteknikan panas bumi dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
34. menganalisis rekapitulasi hasil inspeksi atau investigasi panas bumi; dan
35. melakukan investigasi kejadian berbahaya dan kecelakaan panas bumi, kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan, atau kejadian bencana;
c. Inspektur Panas Bumi Ahli Madya, meliputi:
1. menyusun program Inspeksi Panas Bumi;
2. mengevaluasi hasil kegiatan penugasan survei pendahuluan atau penugasan survei pendahuluan dan eksploitasi;
3. merumuskan konsep penawaran wilayah kerja panas bumi;
4. mengevaluasi dokumen permohonan perubahan atau pengembalian wilayah kerja panas bumi;
5. mengevaluasi perekayasaan konstruksi sipil, fasilitas lapangan uap dan pembangkit listrik tenaga panas bumi;
6. mengevaluasi program kerja pengeboran sumur panas bumi;
7. mengevaluasi program kerja uji alir fluida sumur panas bumi;
8. mengevaluasi program kerja pemantauan dan perawatan sumur panas bumi;
9. mengevaluasi rencana kerja dan anggaran biaya, dan realisasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran biaya pada eksplorasi, eksploitasi, atau pemanfaatan;

10. mengevaluasi dokumen studi kelayakan badan usaha;
11. mengevaluasi data rencana dan realisasi investasi panas bumi;
12. mengevaluasi dokumen rencana dan realisasi impor barang operasi panas bumi (masterlist);
13. mengevaluasi program keselamatan dan kesehatan kerja, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja panas bumi, dan sistem manajemen kontraktor;
14. mengevaluasi pemenuhan standardisasi, peraturan dan kebijakan, dan penerapan kaidah keteknikan pada pengusahaan panas bumi;
15. mengevaluasi rencana kerja lingkungan dan sistem manajemen lingkungan panas bumi;
16. mengevaluasi usulan upaya pengelolaan lingkungan - upaya pemantauan lingkungan atau analisis mengenai dampak lingkungan panas bumi;
17. mengevaluasi sistem konservasi sumber daya panas bumi;
18. mengevaluasi program pasca kegiatan panas bumi;
19. mengevaluasi relevansi kawasan atau lokasi, dan bangunan atau instalasi objek vital nasional panas bumi;
20. mengevaluasi kegiatan penyediaan data dan informasi panas bumi pada program pembiayaan infrastruktur sektor panas bumi dan eksplorasi panas bumi oleh pemerintah;
21. mengevaluasi rancangan utama (masterplan) program pulau panas bumi;
22. mengevaluasi tingkat risiko kegagalan operasi pembangkit listrik tenaga panas bumi dan fasilitas lapangan uap;

23. melakukan bimbingan teknis pengusahaan panas bumi;
24. mengolah hasil investigasi kejadian berbahaya dan kecelakaan panas bumi, kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan, atau kejadian bencana; dan
25. mengevaluasi teori atau metode inspeksi dan investigasi yang ada; dan
d. Inspektur Panas Bumi Ahli Utama, meliputi:
1. merumuskan pertimbangan teknis dan rekomendasi teknis panas bumi;
2. melakukan kegiatan sebagai saksi ahli dalam bidang panas bumi;
3. merumuskan rencana strategis pencegahan dan mitigasi kejadian berbahaya dan kecelakaan panas bumi, kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan, atau kejadian bencana;
4. mengembangkan teori atau metode Inspeksi Panas Bumi;
5. mengkaji kesesuaian kebutuhan standar bidang panas bumi;
6. mengkaji program peningkatan berkelanjutan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja panas bumi dan sistem manajemen lingkungan panas bumi;
7. menilai pemanfaatan dan pengembangan teknologi baru pada pengusahaan panas bumi;
8. mengkaji klasifikasi dan penentuan zona risiko bahaya pada pengusahaan panas bumi;
9. merumuskan kajian strategis nasional bidang panas bumi; dan
10. mengembangkan sistem konservasi sumber daya panas bumi.

(2) Inspektur Panas Bumi yang melaksanakan kegiatan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian butir kegiatan jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Instansi Pembina.

Hasil Kerja tugas jabatan untuk Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi sesuai dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sebagai berikut:
a. Inspektur Panas Bumi Ahli Pertama, meliputi:
1. data dan peralatan penunjang Inspeksi Panas Bumi;
2. peta dan informasi wilayah kerja panas bumi;
3. laporan verifikasi permohonan informasi wilayah kerja panas bumi;
4. berita acara inspeksi organisasi dan adminstrasi keselamatan dan kesehatan kerja dan keteknikan panas bumi;
5. berita acara inspeksi organisasi dan adminstrasi lingkungan panas bumi;
6. laporan verifikasi dokumen dan izin lingkungan serta izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup panas bumi;
7. laporan inventarisasi dan verifikasi objek vital nasional panas bumi;
8. laporan inventarisasi data, penyediaan data dan informasi panas bumi;
9. laporan inventarisasi potensi pemanfaatan panas bumi program pulau panas bumi;

10. berita acara inspeksi pemantauan dan perawatan sumur panas bumi;
11. berita acara inspeksi pengadaan komponen pembangkit listrik tenaga panas bumi dan fasilitas lapangan uap;
12. berita acara inspeksi uji fungsi (commissioning) fasilitas lapangan uap;
13. berita acara inspeksi pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas lapangan uap;
14. berita acara inspeksi pengoperasian dan pemeliharaan komponen pembangkit listrik tenaga panas bumi;
15. berita acara inspeksi pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada kegiatan panas bumi;
16. berita acara inspeksi pengelolaan limbah lumpur bor dan serbuk bor;
17. berita acara inspeksi wilayah panas bumi;
18. berita acara inspeksi rencana dan realisasi rencana kerja dan anggaran biaya penugasan survei pendahuluan atau penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi;
19. berita acara inspeksi peta jalan (road map) pengembangan panas bumi;
20. berita acara inspeksi konstruksi sipil, fasilitas lapangan uap, pembangkit listrik tenaga panas bumi dan fasilitas penunjang;
21. berita acara inspeksi pengeboran sumur panas bumi;
22. berita acara inspeksi uji alir fluida sumur panas bumi;
23. berita acara inspeksi eksplorasi, eksploitasi, atau pemanfaatan panas bumi;
24. berita acara inspeksi produksi uap dan listrik;
25. berita acara inspeksi progres rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi, eksploitasi, atau pemanfaatan panas bumi;

26. laporan verifikasi barang atau jasa operasi panas bumi kena pajak;
27. berita acara inspeksi tingkat komponen dalam negeri proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi;
28. berita acara inspeksi jaminan keselamatan, metode, dan proses kerja;
29. berita acara inspeksi pengelolaan kesehatan kerja panas bumi;
30. berita acara inspeksi pembinaan pemberdayaan masyarakat;
31. berita acara inspeksi dan pemantauan objek vital nasional panas bumi;
32. berita acara inspeksi usaha penunjang panas bumi;
33. berita acara inspeksi dan pemantauan program pembiayaan infrastruktur sektor panas bumi;
34. berita acara inspeksi program pulau panas bumi;
dan
35. berita acara pemeriksaan keselamatan kerja instalasi dan peralatan;
b. Inspektur Panas Bumi Ahli Muda, meliputi:
1. dokumen kertas kerja Inspeksi Panas Bumi;
2. laporan bimbingan teknis pra Inspeksi Panas Bumi;
3. dokumen wilayah terbuka panas bumi menjadi wilayah penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi;
4. laporan analisis permohonan penugasan survei pendahuluan atau penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi;
5. laporan analisis rencana kerja dan anggaran biaya pada penugasan survei pendahuluan atau penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi;
6. laporan analisis perpanjangan jangka waktu eksplorasi;
7. laporan analisis pengoperasian dan pemeliharaan konstruksi sipil, fasilitas lapangan uap, dan pembangkit listrik tenaga panas bumi;

8. laporan analisis hasil pengeboran sumur panas bumi;
9. laporan analisis hasil uji alir fluida sumur panas bumi;
10. laporan analisis hasil pemantauan dan perawatan sumur panas bumi;
11. laporan analisis eksplorasi, eksploitasi, atau pemanfaatan panas bumi pada badan usaha;
12. laporan analisis data produksi uap dan listrik;
13. laporan evaluasi barang atau jasa operasi panas bumi kena pajak;
14. laporan analisis tingkat komponen dalam negeri pembangkit listrik tenaga panas bumi;
15. laporan hasil analisis keselamatan dan kesehatan kerja, dan keteknikan panas bumi;
16. laporan analisis lingkungan panas bumi;
17. laporan analisis rencana pengelolaan limbah lumpur bor dan serbuk bor;
18. laporan evaluasi rencana lokasi program pembiayaan infrastruktur sektor panas bumi dan eksplorasi panas bumi dan usulan wilayah eksplorasi panas bumi oleh pemerintah;
19. dokumen konsep permohonan penyediaan data dan informasi panas bumi;
20. laporan penyusunan program pulau panas bumi;
21. laporan pembaharuan rancangan utama (masterplan) program pulau panas bumi;
22. laporan analisis isu sosial dan pemberdayaan masyarakat;
23. laporan identifikasi potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan pada kegiatan panas bumi;
24. berita acara inspeksi penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan panas bumi;
25. berita acara inspeksi pemulihan fungsi lingkungan panas bumi;
26. berita acara inspeksi pasca kegiatan panas bumi;

27. berita acara inspeksi penugasan survei pendahuluan atau penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi, dan eksplorasi panas bumi oleh pemerintah;
28. berita acara inspeksi studi kelayakan badan usaha;
29. berita acara inspeksi rencana dan realisasi impor barang operasi panas bumi (masterlist);
30. laporan identifikasi potensi dan risiko kejadian berbahaya atau kecelakaan;
31. berita acara inspeksi kesiapan tanggap darurat;
32. laporan pengujian kompetensi tenaga teknis panas bumi;
33. berita acara penilaian kinerja keselamatan dan kesehatan kerja dan keteknikan panas bumi dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
34. dokumen analisis rekapitulasi hasil inspeksi atau investigasi panas bumi; dan
35. berita acara investigasi kejadian berbahaya dan kecelakaan panas bumi, kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan, atau kejadian bencana;
c. Inspektur Panas Bumi Ahli Madya, meliputi:
1. dokumen program Inspeksi Panas Bumi;
2. laporan evaluasi hasil kegiatan penugasan survei pendahuluan atau penugasan survei pendahuluan dan eksploitasi;
3. dokumen penawaran wilayah kerja panas bumi;
4. laporan evaluasi permohonan perubahan atau pengembalian wilayah kerja panas bumi;
5. laporan evaluasi perekayasaan konstruksi sipil, fasililas lapangan uap, dan pembangkit listrik tenaga panas bumi;
6. laporan evaluasi program kerja pengeboran sumur panas bumi;
7. laporan evaluasi program kerja uji alir fluida sumur panas bumi;

8. laporan evaluasi program kerja pemantauan dan perawatan sumur panas bumi;
9. laporan evaluasi rencana kerja dan anggaran biaya, dan realisasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran biaya pada eksplorasi, eksploitasi, atau pemanfaatan;
10. laporan evaluasi dokumen studi kelayakan badan usaha;
11. laporan evaluasi rencana dan realisasi investasi panas bumi;
12. laporan evaluasi dokumen rencana dan realisasi impor barang operasi panas bumi (masterlist);
13. laporan evaluasi program keselamatan dan kesehatan kerja, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja panas bumi, dan sistem manajemen kontraktor;
14. laporan evaluasi pemenuhan standardisasi, peraturan dan kebijakan, dan penerapan kaidah keteknikan pada pengusahaan panas bumi;
15. laporan evaluasi rencana kerja lingkungan dan sistem manajemen lingkungan panas bumi;
16. laporan evaluasi usulan upaya pengelolaan lingkungan - upaya pemantauan lingkungan atau analisis mengenai dampak lingkungan panas bumi;
17. laporan evaluasi sistem konservasi sumber daya panas bumi;
18. laporan evaluasi program pasca kegiatan panas bumi;
19. laporan evaluasi relevansi kawasan atau lokasi, dan bangunan atau instalasi objek vital nasional panas bumi;
20. laporan evaluasi kegiatan penyediaan data dan informasi panas bumi dan pelaksanaan eksplorasi panas bumi oleh pemerintah;
21. laporan evaluasi rancangan utama (masterplan) program pulau panas bumi;

22. laporan evaluasi tingkat risiko kegagalan operasi pembangkit listrik tenaga panas bumi dan fasilitas lapangan uap;
23. laporan bimbingan teknis pengusahaan panas bumi;
24. dokumen rekomendasi hasil investigasi kejadian berbahaya dan kecelakaan panas bumi, kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan, atau kejadian bencana; dan
25. laporan evaluasi teori atau metode inspeksi dan investigasi; dan
d. Inspektur Panas Bumi Ahli Utama, meliputi:
1. pertimbangan teknis dan rekomendasi teknis panas bumi;
2. laporan saksi ahli;
3. dokumen rencana strategis pencegahan dan mitigasi kejadian berbahaya dan kecelakaan panas bumi, kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan, atau kejadian bencana;
4. konsep teori atau metode Inspeksi Panas Bumi;
5. laporan kajian standar bidang panas bumi;
6. laporan kajian sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja panas bumi dan sistem manajemen lingkungan panas bumi;
7. laporan hasil penilaian teknologi baru pada pengusahaan panas bumi;
8. laporan kajian klasifikasi dan penentuan zona risiko bahaya pada pengusahaan panas bumi;
9. dokumen kajian strategis nasional bidang panas bumi; dan
10. konsep sistem konservasi sumber daya panas bumi.

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Inspektur Panas Bumi yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Inspektur Panas Bumi yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat

melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

(1) Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:
a. Inspektur Panas Bumi yang melaksanakan kegiatan Inspektur Panas Bumi yang berada 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan
b. Inspektur Panas Bumi yang melaksanakan kegiatan Inspektur Panas Bumi yang berada 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan.
(2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi dapat dilakukan melalui pengangkatan:
a. pertama;
b. perpindahan dari jabatan lain;

c. penyesuaian; dan
d. promosi.

(1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang teknik panas bumi, teknik perminyakan, teknik geologi, teknik geofisika, teknik pertambangan, teknik mesin, teknik elektro, teknik sipil, teknik lingkungan, atau teknik industri; dan
e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
(2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi dari calon PNS.
(3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS paling lama 1 (satu) tahun wajib diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi.
(4) PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat wajib mengikuti dan lulus pelatihan fungsional Inspektur Panas Bumi.
(5) Inspektur Panas Bumi yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang satu

tingkat di atas.
(6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi.

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang teknik panas bumi, teknik perminyakan, teknik geologi, teknik geofisika, teknik pertambangan, teknik mesin, teknik elektro, teknik sipil, teknik lingkungan, teknik industri, atau bidang pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Inspektur Panas Bumi Ahli Pertama, Inspektur Panas Bumi Ahli Muda dan Inspektur Panas Bumi Ahli Madya; dan
e. berijazah paling rendah magister dengan kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan yang ditentukan oleh Instansi Pembina bagi Inspektur Panas Bumi Ahli Utama;
f. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai Standar Kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina;
g. memiliki pengalaman di bidang Pembinaan dan Pengawasan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung paling singkat 2 (dua) tahun;

h. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
i. berusia paling tinggi:
1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi Ahli Muda;
2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi Ahli Madya;
3) 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi; dan 4) 63 (enam puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi Ahli Utama dari jabatan fungsional ahli utama lain.
(2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
(3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimiliki dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit.
(4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pembinaan dan Pengawasan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung.
(5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi Ahli Utama yang berasal dari jabatan fungsional ahli utama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i angka 4 harus mempertimbangkan

lowongan kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi Ahli Utama yang akan diduduki dan mendapat persetujuan Menteri.

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;
e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas Pembinaan dan Pengawasan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung paling singkat 2 (dua) tahun; dan
f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
(2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian.

(3) Tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi melalui penyesuaian ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d ditetapkan berdasarkan kriteria:
a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi yang akan diduduki.

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan dalam hal:
a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi; atau
b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi satu tingkat lebih tinggi.
(2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
c. memiliki rekam jejak yang baik;

d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
(3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi yang akan diduduki.
(4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan.
(5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Setiap PNS yang diangkat menjadi Inspektur Panas Bumi wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
(2) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Penilaian kinerja Inspektur Panas Bumi bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.

(2) Penilaian kinerja Inspektur Panas Bumi dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
(3) Penilaian kinerja Inspektur Panas Bumi dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:
a. SKP; dan
b. perilaku kerja.

(1) Inspektur Panas Bumi wajib menyusun SKP setiap awal tahun.
(2) SKP merupakan target kinerja Inspektur Panas Bumi berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
(3) SKP untuk setiap jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.

(1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) terdiri dari kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.

(2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam bentuk butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

(1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
(2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
(3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Hasil penilaian SKP Inspektur Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai capaian SKP.

(1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) bagi Inspektur Panas Bumi setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Inspektur Panas Bumi Ahli Pertama;
b. 25 (dua puluh lima) untuk Inspektur Panas Bumi Ahli Muda;
c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Inspektur Panas Bumi Ahli Madya; dan
d. 50 (lima puluh) untuk Inspektur Panas Bumi Ahli Utama.
(2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak berlaku bagi Inspektur Panas Bumi Ahli

Utama yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
(3) Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Inspektur Panas Bumi wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan target Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Instansi Pembina.

(1) Inspektur Panas Bumi yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit paling sedikit:
a. 10 (sepuluh) untuk Inspektur Panas Bumi Ahli Pertama;
b. 20 (dua puluh) untuk Inspektur Panas Bumi Ahli Muda; dan
c. 30 (tiga puluh) untuk Inspektur Panas Bumi Ahli Madya.
(2) Inspektur Panas Bumi Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi Ahli Utama, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan Angka Kredit paling sedikit 25 (dua puluh lima).

(1) Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja

dalam Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi.
(2) Penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Capaian SKP Inspektur Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.
(2) Capaian Angka Kredit Inspektur Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27.
(3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan, capaian Angka Kredit Inspektur Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
(4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Inspektur Panas Bumi mendokumentasikan Hasil Kerja

yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
(2) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik Hasil Kerja Inspektur Panas Bumi.
(3) Hasil penilaian dan PAK Inspektur Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat
(3) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Inspektur Panas Bumi.

Usul PAK Inspektur Panas Bumi diajukan oleh:
a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina kepada pimpinan Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Inspektur Panas Bumi Ahli Utama di lingkungan Instansi Pembina;
b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi energi baru terbarukan dan konservasi energi kepada pimpinan tinggi madya yang membidangi energi baru terbarukan dan konservasi energi untuk Angka Kredit bagi Inspektur Panas Bumi Ahli Madya di lingkungan Instansi Pembina; dan
c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi panas bumi pada unit jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi energi baru terbarukan dan konservasi energi kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi energi baru terbarukan dan konservasi energi untuk Angka Kredit bagi Inspektur Panas Bumi Ahli Pertama dan Inspektur Panas Bumi Ahli Muda di lingkungan Instansi Pembina.

Pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi sebagai berikut:
a. pimpinan Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Inspektur Panas Bumi Ahli Utama di lingkungan Instansi Pembina;
b. pimpinan tinggi madya yang membidangi energi baru terbarukan dan konservasi energi untuk Angka Kredit bagi Inspektur Panas Bumi Ahli Madya di lingkungan Instansi Pembina; dan
c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi energi baru terbarukan dan konservasi energi untuk Angka Kredit bagi Inspektur Panas Bumi Ahli Pertama dan Inspektur Panas Bumi Ahli Muda di lingkungan Instansi Pembina.

(1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dibantu oleh Tim Penilai.
(2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;

f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Inspektur Panas Bumi dalam pendidikan dan pelatihan.
(3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penilaian terhadap Angka Kredit:
a. Inspektur Panas Bumi Ahli Pertama;
b. Inspektur Panas Bumi Ahli Muda;
c. Inspektur Panas Bumi Ahli Madya; dan
d. Inspektur Panas Bumi Ahli Utama.

(1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Pembinaan dan Pengawasan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung, unsur kepegawaian, dan unsur Inspektur Panas Bumi.
(2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
a. seorang ketua merangkap anggota;
b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
(3) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) harus berjumlah ganjil.
(4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau Inspektur Panas Bumi Ahli Madya.
(5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus berasal dari unsur kepegawaian.
(6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berasal dari Inspektur Panas Bumi.
(7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
a. menduduki pangkat dan/atau jabatan paling rendah sama dengan pangkat dan/atau jabatan Inspektur Panas Bumi yang dinilai;

b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Inspektur Panas Bumi; dan
c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Inspektur Panas Bumi.
(8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Inspektur Panas Bumi, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai Hasil Kerja Inspektur Panas Bumi.
(9) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi energi baru, terbarukan, dan konservasi energi untuk Tim Penilai Inspektur Panas Bumi.

Ketentuan mengenai tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi diatur dengan peraturan Instansi Pembina.

(1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.
(2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.
(3) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi, untuk Inspeksi Panas Bumi:

a. dengan pendidikan sarjana atau diploma empat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
b. dengan pendidikan magister sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
dan
c. dengan pendidikan doktor sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Inspektur Panas Bumi dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
a. pengajar atau pelatih di bidang Pembinaan dan Pengawasan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung;
b. keanggotaan dalam Tim Penilai atau tim Uji Kompetensi;
c. perolehan penghargaan/tanda jasa;
d. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya; atau
e. pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi.
(2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diberikan Angka Kredit, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
(3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat.

(1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi satu tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan.
(2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam satu jenjang yang sedang diduduki sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Inspektur Panas Bumi Ahli Madya yang akan naik jenjang menjadi Inspektur Panas Bumi Ahli Utama wajib memiliki ijazah magister di bidang pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
(4) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan.
(5) Selain memenuhi syarat kinerja, Inspektur Panas Bumi yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi, memenuhi Hasil Kerja Minimal, dan/atau persyaratan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
(6) Syarat kinerja, Uji Kompetensi, Hasil Kerja Minimal, dan/atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

(1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Inspektur Panas Bumi dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
(2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang Pembinaan dan Pengawasan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung;
b. penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Pembinaan dan Pengawasan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung;
c. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang Pembinaan dan Pengawasan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung;
d. penyusunan standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang Pembinaan dan Pengawasan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung;
e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang Pembinaan dan Pengawasan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung; atau
f. kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Pembinaan dan Pengawasan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung.
(3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4) Bagi Inspektur Panas Bumi yang akan naik ke jenjang jabatan ahli madya dan ahli utama, Inspektur Panas Bumi wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi, dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan sebagai berikut:
a. 6 (enam) bagi Inspektur Panas Bumi Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Inspektur Panas Bumi Ahli Madya; dan
b. 12 (dua belas) bagi Inspektur Panas Bumi Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Inspektur Panas Bumi Ahli Utama.

(1) Inspektur Panas Bumi yang secara bersama-sama menyusun Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Pembinaan dan Pengawasan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi sesuai kontribusi untuk setiap penulis.
(2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi Inspektur Panas Bumi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Inspektur Panas Bumi yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat

diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi.

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Inspektur Panas Bumi tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau jabatan.

(1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator:
a. jumlah objek pengawasan panas bumi;
b. jenis objek pengawasan panas bumi;
c. sebaran obyek pengawasan panas bumi;
d. tingkat kejadian berbahaya dan/atau kecelakaan panas bumi; dan
e. tingkat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan panas bumi.
(2) Ketentuan mengenai pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi berdasarkan Peraturan Menteri ini dilakukan berdasarkan pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi yang telah ditetapkan oleh Instansi Pembina.

(1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
(2) Kompetensi Inspektur Panas Bumi meliputi:
a. kompetensi teknis;
b. kompetensi manajerial; dan
c. kompetensi sosial kultural.
(3) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh Instansi Pembina.

(1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Inspektur Panas Bumi wajib diikutsertakan pelatihan.
(2) Pelatihan yang diberikan bagi Inspektur Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
(3) Pelatihan yang diberikan kepada Inspektur Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
a. pelatihan fungsional; dan
b. pelatihan teknis bidang Pembinaan dan Pengawasan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung.
(4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Inspektur Panas Bumi dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.

(5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
a. pemeliharaan kinerja dan target kinerja;
b. seminar;
c. lokakarya; atau
d. konferensi.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan Inspektur Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Instansi Pembina.

(1) Inspektur Panas Bumi diberhentikan dari jabatannya apabila:
a. mengundurkan diri dari jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi; atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
(2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi.
(3) Inspektur Panas Bumi yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi.
(4) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit

terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas bidang Pembinaan dan Pengawasan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung selama diberhentikan.
(5) Tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi; atau
b. tidak memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi.

Inspektur Panas Bumi yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang diduduki, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia lowongan kebutuhan.

(1) Terhadap Inspektur Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
(2) Inspektur Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) yang telah ditetapkan pemberhentiannya tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi.

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Inspektur Panas Bumi dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, Inspektur Panas Bumi dilarang rangkap jabatan dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana.

(1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.
(2) Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi;
b. menyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi;
c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi;
d. menyusun standar kualitas Hasil Kerja dan pedoman penilaian kualitas Hasil Kerja Inspektur Panas Bumi;
e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi;

f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi;
g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi;
h. membina penyelenggaraan pelatihan Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi pada lembaga pelatihan;
i. menyelenggarakan Uji Kompetensi;
j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi;
k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi;
l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi;
m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi;
n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi;
o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi;
p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi; dan
r. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.
(3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah pengguna Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi setelah mendapat akreditasi dari Instansi Pembina.

(5) Instansi Pembina dalam melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf r, kecuali huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara secara nasional.
(6) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara.
(7) Ketentuan mengenai pedoman teknis penyelenggaraan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur dengan peraturan Instansi Pembina.

(1) Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
(2) Setiap Inspektur Panas Bumi wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi.
(3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) difasilitasi oleh Instansi Pembina.
(4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.

(5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi mempunyai tugas:
a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
b. memberikan advokasi; dan
c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
(6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi setelah mendapat persetujuan dari Instansi Pembina.

Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi.

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Inspektur Panas Bumi dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi diatur dengan peraturan Instansi Pembina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 November 2021

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 November 2021

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO