Peraturan Menteri Nomor 43-m-ind-per-12-2017 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian yang selanjutnya disebut Pegawai adalah PNS, prajurit Tentara Nasional INDONESIA, anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian.
3. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
4. Disiplin adalah ketaatan Pegawai terhadap ketentuan jam kerja yang berlaku.
5. Kinerja Pegawai adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai pada suatu satuan organisasi sesuai dengan Sasaran Kerja Pegawai dan Produktivitas Kerja Pegawai.
6. Sasaran Kerja Pegawai adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai.
7. Produktivitas Kerja adalah hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Pegawai.
8. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan penilaian Disiplin dan Kinerja Pegawai.
9. Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai yang dinilai atau pejabat lain yang ditunjuk.

10. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung dari Pejabat Penilai.

Pemberian Tunjangan Kinerja bertujuan untuk:
a. meningkatkan Disiplin Pegawai;
b. menjamin terlaksananya tata tertib yang berlaku di Kementerian Perindustrian;
c. menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim kerja yang kondusif di lingkungan Kementerian Perindustrian;
d. meningkatkan profesionalisme Pegawai; dan
e. meningkatkan Kinerja Pegawai.

(1) Pegawai yang mempunyai jabatan di lingkungan Kementerian Perindustrian, selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.
(2) Besaran Tunjangan Kinerja yang diberikan kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kelas jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tunjangan Kinerja untuk calon pegawai negeri sipil diberikan sebesar:
a. 80% (delapan puluh persen) dari Tunjangan Kinerja kelas jabatannya bagi yang mengisi formasi jabatan administrasi; atau
b. 95% (sembilan puluh lima persen) dari Tunjangan Kinerja kelas jabatannya bagi yang mengisi formasi jabatan fungsional.

(1) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang melaksanakan tugas belajar dan dibebaskan dari tugas kedinasan diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Tunjangan Kinerja kelas jabatan 7 (tujuh).
(2) Dalam hal Pegawai yang melaksanakan tugas belajar dan dibebaskan dari tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menduduki kelas jabatan di bawah 7 (tujuh), Tunjangan Kinerja diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya.

Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada:
a. Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
b. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai;
d. Pegawai yang diperbantukan atau dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Kementerian Perindustrian;
e. Pegawai yang menjalani cuti sakit lebih dari 3 (tiga) bulan, cuti besar, atau cuti di luar tanggungan Negara;
f. Pegawai yang menjalani bebas tugas menjelang masa persiapan pensiun; atau
g. Pegawai yang bertugas pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

(1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja setiap bulan secara proporsional berdasarkan hasil penilaian Disiplin dan Kinerja Pegawai.
(2) Penilaian Disiplin dan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip:
a. objektif;
b. terukur;
c. akuntabel;
d. partisipasif; dan
e. transparan.

(1) Hari dan jam kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian yaitu:
a. hari Senin sampai dengan hari Kamis mulai pukul
07.30 sampai dengan pukul 16.00, dengan waktu istirahat di antara pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00; dan
b. hari Jumat mulai pukul 07.30 sampai dengan pukul
16.30, dengan waktu istirahat di antara pukul 11.30 sampai dengan pukul 13.00.
(2) Dalam kondisi tertentu, Pegawai dapat diberikan toleransi waktu keterlambatan hadir di tempat kerja.
(3) Kondisi tertentu dan toleransi waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

(1) Hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak berlaku bagi jabatan tertentu yang meliputi:
a. jabatan fungsional dosen; dan

b. jabatan lain yang ditetapkan berdasarkan penugasan khusus dari Sekretaris Jenderal.
(2) Hari dan jam kerja bagi jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Perindustrian.

Ketentuan mengenai hari dan jam kerja pada bulan Ramadan diatur tersendiri dengan mengacu pada keputusan yang ditetapkan Pemerintah.

Tunjangan kinerja dihitung sesuai dengan capaian kinerja setiap bulan berdasarkan hasil:
a. penilaian Disiplin dengan bobot 60% (enam puluh persen); dan
b. penilaian Kinerja Pegawai dengan bobot 40% (empat puluh persen).

(1) Penilaian Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a didasarkan pada ketentuan hari dan jam kerja.
(2) Indikator pengurang besaran Tunjangan Kinerja untuk penilaian Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. terlambat masuk kerja;
b. pulang sebelum waktunya;
c. meninggalkan tugas selama jam kerja; dan
d. tidak hadir.

(1) Penghitungan indikator pengurang besaran Tunjangan Kinerja dari penilaian Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan sebagai berikut:

a. terlambat masuk kerja dalam kurun waktu:
1. 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dikurangi sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
2. 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit dikurangi sebesar 1% (satu persen);
3. 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit dikurangi sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen); atau
4. 91 (sembilan puluh satu) menit sampai dengan 150 (seratus lima puluh) menit dikurangi sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
b. pulang sebelum waktunya dalam kurun waktu:
1. 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dikurangi sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
2. 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit dikurangi sebesar 1% (satu persen);
3. 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit dikurangi sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen); atau
4. 91 (sembilan puluh satu) menit sampai dengan 150 (seratus lima puluh) menit dikurangi sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
c. terlambat masuk kerja atau pulang sebelum waktunya lebih dari 150 (seratus lima puluh) menit dikurangi sebesar 5% (lima persen);
d. Pegawai yang meninggalkan tugas selama jam kerja dikurangi sebesar 3% (tiga persen); dan/atau
e. Pegawai yang tidak hadir dikurangi sebesar 5% (lima persen).
(2) Penghitungan indikator pengurang besaran Tunjangan Kinerja dari penilaian Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai untuk setiap hari kerja dan

diakumulasikan untuk setiap bulan paling tinggi sebesar jumlah Tunjangan Kinerja pada penilaian Disiplin.

Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan, cuti bersalin, cuti alasan penting, cuti sakit kurang dari 3 (tiga) bulan, dinas luar, tugas luar, atau mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan tidak dikenai pengurangan Tunjangan Kinerja pada penilaian Disiplin.

Penilaian Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b didasarkan pada:
a. Sasaran Kerja Pegawai dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
b. Produktivitas Kerja dengan bobot 50% (lima puluh persen).

(1) Sasaran Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a wajib disusun oleh Pegawai berdasarkan rencana kerja tahunan unit kerja yang bersangkutan.
(2) Sasaran Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur.
(3) Sasaran Kerja Pegawai yang sudah disusun oleh Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh Pejabat Penilai.
(4) Sasaran Kerja Pegawai ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari.
(5) Dalam hal terjadi perpindahan Pegawai setelah bulan Januari, yang bersangkutan tetap menyusun Sasaran Kerja Pegawai pada awal bulan sesuai dengan surat perintah melaksanakan tugas atau surat perintah menduduki jabatan.

(1) Penghitungan Sasaran Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan dengan membandingkan hasil capaian Sasaran Kerja Pegawai setiap bulan dengan target Sasaran Kerja Pegawai yang telah ditetapkan.
(2) Hasil capaian Sasaran Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus divalidasi oleh Pejabat Penilai.
(3) Persentase penghitungan Sasaran Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar 100% (seratus persen).

(1) Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dinilai berdasarkan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan tugas kedinasan lain.
(2) Penghitungan Produktivitas Kerja dilakukan dengan membandingkan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan tugas kedinasan lain Pegawai dengan jumlah jam kerja yang tersedia setiap minggu.
(3) Laporan pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan tugas kedinasan lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus divalidasi oleh Pejabat Penilai setiap minggu.
(4) Persentase penghitungan Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam satu bulan paling tinggi sebesar 100% (seratus persen).

Pegawai yang melaksanakan dinas luar, tugas luar, atau mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan tidak dikenai pengurangan Tunjangan Kinerja pada penilaian Kinerja Pegawai.

(1) Pejabat Penilai wajib melakukan penilaian Disiplin dan penilaian Kinerja Pegawai.
(2) Dalam hal Pejabat Penilai berhalangan, penilaian Disiplin dan penilaian Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat lain yang ditunjuk oleh Atasan Pejabat Penilai.

(1) Penilaian Disiplin dan penilaian Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan setiap akhir bulan atau paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya.
(2) Penilaian Disiplin dan penilaian Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring.
(3) Hasil penilaian Disiplin dan penilaian Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicetak pada hari kerja pertama setelah tanggal 5 (lima) bulan berikutnya oleh pejabat yang menangani urusan kepegawaian pada unit kerja yang bersangkutan.
(4) Hasil penilaian Disiplin dan penilaian Kinerja Pegawai yang telah dicetak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Pejabat Penilai dan Pegawai yang dinilai.
(5) Dalam hal Pegawai yang dinilai menduduki jabatan sebagai pimpinan unit pelaksana teknis atau pimpinan unit pendidikan, cetakan hasil penilaian Disiplin dan penilaian Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya ditandatangani oleh Pegawai yang bersangkutan.

(1) Apabila Pegawai yang dinilai keberatan atas hasil penilaian Disiplin dan penilaian Kinerja Pegawai, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan disertai dengan alasan kepada Atasan Pejabat Penilai paling lambat tanggal 8 (delapan) bulan berikutnya.
(2) Terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Atasan Pejabat Penilai meminta penjelasan kepada Pejabat Penilai dan/atau Pegawai yang dinilai.
(3) Atasan Pejabat Penilai wajib MENETAPKAN hasil penilaian Disiplin dan penilaian Kinerja Pegawai setelah memperoleh penjelasan dari Pejabat Penilai dan/atau Pegawai yang dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat tanggal 9 (sembilan) bulan berikutnya.
(4) Penetapan Atasan Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final.

(1) Bagi Pegawai yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi maka Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.
(2) Apabila tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar daripada Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya maka yang dibayarkan adalah tunjangan profesi pada jenjangnya.
(3) Dalam hal terjadi perubahan besaran tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan unit kerja bertanggung jawab untuk menyesuaikan Tunjangan Kinerja yang dibayarkan.

Dalam hal terjadi perubahan kelas jabatan Pegawai, Tunjangan Kinerja untuk kelas jabatan yang baru diberikan:
a. terhitung mulai bulan berjalan apabila perubahan kelas jabatan terjadi pada tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas); atau
b. terhitung mulai bulan berikutnya apabila perubahan kelas jabatan terjadi setelah tanggal 15 (lima belas).

Dalam hal terjadi perpindahan pegawai dari instansi lain ke Kementerian Perindustrian, Tunjangan Kinerja diberikan terhitung mulai melaksanakan tugas.

Tunjangan Kinerja bagi calon pegawai negeri sipil yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, diberikan terhitung mulai melaksanakan tugas.

Dalam hal Pegawai dijatuhi hukuman disiplin, Tunjangan Kinerja diberikan sebesar:
a. 90% (sembilan puluh persen) dari capaian kinerja setiap bulan untuk batas waktu 3 (tiga) bulan bagi yang dijatuhi hukuman disiplin ringan;
b. 80% (delapan puluh persen) dari capaian kinerja setiap bulan untuk batas waktu 6 (enam) bulan bagi yang dijatuhi hukuman disiplin sedang; dan
c. 70% (tujuh puluh persen) dari capaian kinerja setiap bulan untuk batas waktu 12 (dua belas) bulan bagi yang dijatuhi hukuman disiplin berat.

(1) Sekretaris Jenderal melakukan monitoring pelaksanaan pemberian Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian Perindustrian.

(2) Sekretaris Jenderal menyampaikan hasil monitoring pelaksanaan pemberian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Perindustrian setiap 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 98/M-IND/PER/11/2015 tentang Mekanisme Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2017

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA