Peraturan Menteri Nomor 46-m-ind-per-3-2012 Tahun 2012 tentang PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KERAMIK TABLEWARE, KLOSET DUDUK DAN UBIN KERAMIK SECARA WAJIB

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disebut SPPT-SNI adalah Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi: a. Keramik Tableware; b. Kloset Duduk; dan atau c. Ubin Keramik; sesuai persyaratan SNI. 2. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI. 3. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh barang sesuai spesifikasi/metode uji SNI. 4. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disebut KAN adalah lembaga non struktural, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN dengan tugas MENETAPKAN sistem akreditasi dan sertifikasi serta berwenang untuk mengakreditasi lembaga dan laboratorium untuk melakukan kegiatan sertifikasi. 5. Surveilan adalah pengecekan secara berkala dan atau secara khusus terhadap perusahaan/produsen yang telah memperoleh SPPT-SNI atas konsistensi penerapan SPPT-SNI, yang dilakukan oleh LSPro. 6. Petugas Pengawas Standar Produk yang selanjutnya disebut PPSP adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan barang dan atau jasa di lokasi produksi dan di luar lokasi kegiatan produksi yang SNInya telah diberlakukan secara wajib. 7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 8. Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian. 9. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian. 10. Direktur Pembina Industri adalah Direktur yang membina industri keramik pada Direktorat Jenderal Basis Industri Manufatur Kementerian Perindustrian. 11. Direktur BPKIMI adalah Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri, Kementerian Perindustrian 12. Dinas Provinsi adalah Dinas di tingkat Provinsi yang menyelengarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian. 13. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas di Kabupaten/Kota yang menyelengarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.

(1) Memberlakukan: a. SNI 7275:2008 Keramik Tabelware secara wajib dengan pengecualian parameter sebagai berikut: 1. Sifat tampak; 2. Kekerasan glasir; 3. Ketahanan pukul; dan 4. Batas kelarutan maksimum CD; b. SNI 03-0797-2006 Kloset duduk secara wajib; c. SNI ISO 13006:2010 Keramik Ubin secara wajib dengan pengecualian parameter sebagai berikut: 1. Panjang dan Lebar; 2. Mutu permukaan; dan 3. Perbedaan warna. (2) Ketentuan SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada jenis produk dan nomor Harmonize System (HS) sebagai berikut: (3) Keramik Tableware sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Tableware yang digunakan untuk alat makan dan minum dari keramik yang terdiri dari majolica, fine earthenware, semi viteorus china/semi porselin, stoneware, bone china dan porselin yang berglasir dapat berbentuk datar dan atau berongga. (4) Kloset Duduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan alat yang dipergunakan untuk membuang hajat besar dengan cara duduk dengan sistem jatuh sekat atau pusaran air baik monoblok maupun duoblok yang dipasang duduk tegak atau duduk gantung. (5) Ubin Keramik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan suatu lempeng tipis yang dibuat dari lempung/tanah liat dan atau material anorganik lain, biasanya digunakan untuk melapisi dinding dan atau lantai. Jenis produk No. SNI Pos tarif / HS 1. Keramik Berglasir- Tableware Alat Makan dan Minuman SNI 7275:2008 HS 6911.10.00.00 HS 6911.90.00.00 HS 6912.00.00.00 2. Kloset Duduk SNI 03-0797-2006 HS 6910.10.00.00 HS 6910.90.00.00 3. Ubin Keramik – Definisi, Klasifikasi, Karakteristik dan Penandaan SNI ISO 13006:2010 HS 6907.10.00.00 HS 6907.90.00.00 HS 6908.10.10.00 HS 6908.90.10.00 HS 6908.90.10.00 HS 6908.90.90.00

Perusahaan yang memproduksi Keramik Tableware, Kloset Duduk atau Ubin Keramik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menerapkan SNI dengan: a. memiliki SPPT-SNI Keramik sesuai denganketentuan yang berlaku; serta b. membubuhkan tanda SNI: 1. sebagian parameter pada setiap produk Keramik Tableware; 2. pada kemasan kloset duduk produk; dan atau 3. sebagian parameter pada setiap kemasan Ubin keramik; dengan penandaan yang mudah dibaca dan cara yang tidak mudah hilang

(1) Keramik Tableware, Kloset Duduk dan Ubin Keramik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak wajib memenuhi ketentuan SNI apabila: a. sebagai contoh uji untuk mendapatkan SPPT SNI; b. digunakan untuk penelitian dan pengembangan (Research and Development); atau c. bukan Keramik Tableware, Kloset Duduk dan Ubin Keramik. (2) Keramik Tableware, Kloset Duduk dan Ubin Keramik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Surat Pertimbangan Teknis dari Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur. (3) Surat Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut: a. identitas perusahaan / lembaga pemohon; b. kegunaan; c. jumlah produk yang akan diimpor (bagi barang impor);dan d. spesifikasi produk. (4) Pemberian Surat Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikakukan berdasarkan permohonan perusahaan industri / lembaga yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa produk yang diimpor: a. sebagai contoh uji untuk mendapatkan SPPT SNI; b. digunakan untuk penelitian dan pengembangan (Research and Development); atau c. bukan Keramik Tableware, Kloset Duduk dan Ubin Keramik; dengan bukti yang dapat dipertanggung jawabkan. (5) Ketentuan dan persyaratan pemberian Surat Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri.

(1) Penerbitan SPPT-SNI Keramik Tableware, Kloset Duduk atau Ubin Keramik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan oleh LSPro yang telah terakreditasi dan ditunjuk oleh Menteri sesuai ruang lingkup SNI Keramik Tableware, Kloset Duduk dan Ubin Keramik, melalui: a. pengujian kesesuaian mutu Keramik Tableware, Kloset Duduk atau Ubin Keramik sesuai dengan ketentuan dalam SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan b. audit penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2008 atau revisinya. (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh : a. Laboratorium penguji yang telah terakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup SNI Keramik Tableware, Kloset Duduk, dan Ubin Keramik dan ditunjuk oleh Menteri; atau b. Laboratorium di luar negeri yang telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi di tempat Laboratrium Penguji dimaksud berada yang mempunyai perjanjian Saling Pengakuan (Mutual Recognition of Arrangement (MRA)) dengan KAN (seperti International Laboratory Accreditation (ILAC) atau The Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC)), dan negara dimaksud memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan dengan Pemerintah Republik INDONESIA dan ditunjuk oleh Menteri. (3) Audit penerapan Sistem Manajemen Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan: a. Pernyataan diri penerapan Sistem Manajemen Mutu sesuai SNI ISO 9001:2008; atau b. Sertifikat penerapan Sistem Manajemen Mutu sesuai SNI ISO 9001:2008 atau revisinya atau sistem manajemen mutu lainnya yang diakui dari Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu yang telah terakreditasi oleh KAN atau lembaga akreditasi Sistem Manajemen Mutu yang telah menandatangani Perjanjian Saling Pengakuan (Mutual Recognition of Arrangement (MRA)) dengan KAN. (4) Apabila belum tersedia LSPro dan atau Laboratorium penguji yang terakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI Keramik Tableware, Kloset Duduk dan Ubin Keramik, Menteri dapat menunjuk LSPro dan atau Laboratorium Uji yang kompetensinya telah dievaluasi oleh BPKIMI. (5) LSPro dan atau Laboratorium Penguji yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 2 (dua) tahun sejak penunjukkan harus telah diakreditasi KAN.

Dalam proses penerbitan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, proses pengujian pada parameter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c tetap dilakukan dan hasil pengujian parameter dimaksud bukan merupakan kelulusan syarat mutu.

LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dalam menerbitkan SPPT-SNI Keramik Tableware, Kloset Duduk atau Ubin Keramik wajib mencantumkan minimal: a. nama dan alamat perusahaan; b. alamat pabrik; c. merek; d. nama penanggung jawab; e. nama dan alamat importir; f. nomor dan judul SNI; g. jenis produk; dan h. parameter dalam SNI yang telah dipenuhi.

(1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib melaporkan atas penerbitan SPPT-SNI selambat Iambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penerbitan SPPT-SNI kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPKIMI. (2) LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI SNI Keramik Tableware, Kloset Duduk atau Ubin Keramik bertanggung jawab atas pelaksanaan surveilan penggunaan tanda SNI dari SPPT-SNI yang diterbitkan.

Setiap Keramik Tableware, Kloset Duduk dan Ubin Keramik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diperdagangkan di dalam negeri, yang berasal dari hasil produksi dalam negeri atau impor wajib memenuhi persyaratan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(1) Keramik Tableware, Kloset Duduk dan Ubin Keramik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilarang beredar dan harus dimusnahkan. (2) Keramik Tableware, Kloset Duduk dan Ubin Keramik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah beredar di pasar yang berasal dari produksi dalam negeri serta tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus ditarik dari peredaran dan dimusnahkan oleh Produsen. (3) Keramik Tableware, Kloset Duduk dan Ubin Keramik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang berasal dari impor serta tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 apabila masuk ke daerah Pabean INDONESIA wajib diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. (4) Tata cara penarikan produk dari peredaran dan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembina Industri yang dilaksanakan oleh PPSP. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap produk mulai dari pra pasar sampai dengan peredaran produk di pasar yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun. (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktorat Jenderal Pembina Industri dapat berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan atau Dinas Kabupaten/Kota atau instansi terkait. (4) BPKIMI melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka penerapan SNI Keramik Tableware, Kloset Duduk dan Ubin Keramik. (5) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPKIMI dapat memberikan teguran tertulis dan sanksi kepada LSPro yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Direktur Jenderal Pembina Industri MENETAPKAN Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pengawasan Penerapan SNI Keramik Tableware, Kloset Duduk dan Ubin Keramik.

Pelaku usaha, LSPro dan atau Laboratorium Penguji yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 2012 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, MOHAMAD S. HIDAYAT Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN