Peraturan Menteri Nomor 75-m-ind-per-9-2015 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 15MINDPER12015 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SELANG KOMPOR LPG SECARA WAJIB

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
Selang Kompor LPG adalah selang yang terbuat, baik dari karet maupun termoplastik, yang bersifat lentur dan digunakan sebagai saluran gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) dari tabung ke kompor gas.1.
2. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Selang Kompor LPG, yang selanjutnya disingkat SPPT-SNI, adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Selang Kompor LPG sesuai dengan persyaratan SNI Selang.

3. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disingkat LSPro, adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk.
4. Laboratorium Uji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh Selang Kompor LPG sesuai metode uji SNI.
5. Sistem Manajemen Mutu, yang selanjutnya disingkat SMM, adalah rangkaian kegiatan dalam rangka penerapan manajemen mutu menurut SMM SNI ISO 9001:2008 atau revisinya.
6. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu, yang selanjutnya disingkat LSSMM, adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi SMM.
7. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disingkat KAN, adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.
8. Surveilan adalah pengecekan secara berkala dan/atau secara khusus yang dilakukan oleh LSPro terhadap perusahaan/produsen yang telah memperoleh SPPT-SNI atas konsistensi penerapan SNI.
9. Petugas Pengawas Standar barang dan/atau jasa di Pabrik, yang selanjutnya disingkat PPSP, adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan barang dan/atau jasa di lokasi produksi dan di luar lokasi kegiatan produksi yang SNI-nya telah diberlakukan secara wajib.9.
10. Dihapus.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.
12. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka, Kementerian Perindustrian.
13. Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka, Kementerian Perindustrian.
14. Kepala BPPI adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian.
15. Direktur Pembina Industri adalah Direktur yang membina Industri Selang Kompor LPG pada Direktorat Jenderal Pembina Industri, Kementerian Perindustrian.
16. Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah di tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.
17. Dinas Kabupaten/Kota adalah satuan kerja perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sebagai berikut:

(1) Pemberlakuan SNI Selang Kompor LPG secara wajib dikecualikan bagi:
a. Selang Kompor LPG yang memiliki spesifikasi teknis yang berbeda dengan Selang Kompor LPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
b. Selang Kompor LPG asal impor dengan jenis produk dan nomor pos tarif/Harmonize System (HS) Code di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1); dan
c. Selang Kompor LPG dengan jenis produk dan nomor pos tarif/HS Code sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), apabila digunakan untuk:
1. penelitian dan pengembangan; atau
2. contoh uji dalam rangka permohonan SPPT-SNI.
(2) Dihapus.
(3) Dihapus.
3. Ketentuan Pasal 5 dihapus.
4. Di antara ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 5A, yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Perusahaan yang mengimpor Selang Kompor LPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat huruf c angka 1 wajib menyampaikan laporan kegiatan impor Selang Kompor LPG secara tertulis kepada Direktur Pembina Industri.
(2) Laporan kegiatan impor sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan dalam setiap kali importasi.
5. Ketentuan Pasal 9 dihapus.
6. Di antara Ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 9A, yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Perusahaan yang memproduksi atau mengimpor Selang Kompor LPG wajib menyampaikan laporan realisasi produksi dan/atau impor secara tertulis kepada Direktur Pembina Industri.
(2) Laporan realisasi produksi dan/atau impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit informasi sebagai berikut:
a. identitas produsen dan/atau importir;
b. jenis Selang Kompor LPG;
c. jumlah Selang Kompor LPG;
d. negara asal impor, bagi importir;
e. alamat gudang penyimpanan Selang Kompor LPG, bagi importir;
dan bukti kesesuaian penerapan SNI.f.
7. Ketentuan Pasal 10 diubah sebagai berikut:

(1) Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap:
a. penerapan pemberlakuan SNI Selang Kompor LPG secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3; dan
b. pelaksanaan laporan kegiatan impor Selang Kompor LPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A dan laporan realisasi produksi dan impor Selang Kompor LPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit melalui:
a. sosialisasi;
b. konsultasi; dan
c. bimbingan teknis.
(3) Pengawasan terhadap:
a. penerapan pemberlakuan SNI Selang Kompor LPG secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. di lokasi produksi dan di luar lokasi produksi yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
2. melalui post audit terhadap penerapan pemberlakuan SNI Selang Kompor LPG secara wajib pada Selang Kompor LPG hasil produksi dalam negeri dan/atau asal impor yang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

b. pelaksanaan laporan kegiatan impor Selang Kompor LPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui monitoring dan evaluasi.
(4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Direktur Jenderal Pembina Industri menugaskan PPSP.
(5) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal Pembina Industri dapat berkoordinasi dengan instansi terkait, Dinas Provinsi, dan/atau Dinas Kabupaten/Kota.
(6) BPPI melakukan pembinaan terhadap LSPro dan Laboratorium Uji dalam rangka penerapan pemberlakuan SNI Selang Kompor LPG secara wajib.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara post audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 dan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri.
8. Ketentuan Pasal 14 diubah sebagai berikut:

(1) SPPT-SNI Selang Kompor LPG yang telah diterbitkan berdasarkan SNI 06-7213-2006 dan SNI 06-7213-2006/Amd1:2008 wajib telah disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diberlakukan.
(2) Selang Kompor LPG yang telah diproduksi berdasarkan SNI 06-7213- 2006 dan SNI 06-7213-2006/Amd1:2008 masih dapat diperdagangkan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini diberlakukan.
9. Ketentuan Pasal 15 diubah sebagai berikut:

(1) Produsen dan/atau importir Selang Kompor LPG yang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan Selang Kompor LPG yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan UNDANG-UNDANG Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
(2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disertai dengan pencabutan SPPT-SNI.
Produsen dan/atau importir Selang Kompor LPG yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5A, Pasal 9A, Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 13 huruf b dikenai sanksi administratif sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat disertai dengan pencabutan SPPT-SNI.(3)
(4) LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6), Pasal 7, dan Pasal 8 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Kepala BPPI.
10. Di antara ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 15A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/1/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional INDONESIA Selang Kompor LPG dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan
b. peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini diberlakukan.
11. Ketentuan Pasal 17 diubah sebagai berikut

Ketentuan mengenai pemberlakuan SNI Selang Kompor LPG secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2015.

#### Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2015 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, SALEH HUSIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY