Langsung ke konten

Peraturan Menteri Nomor 81-m-ind-per-12-2016 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Industri Logam Morowali

PERMENPERIN No. 81-m-ind-per-12-2016 Tahun 2016 berlaku

Pasal 1

(1) Politeknik Industri Logam Morowali adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri.
(2) Politeknik Industri Logam Morowali dipimpin oleh Direktur.

Pasal 2

Politeknik Industri Logam Morowali mempunyai tugas melaksanakan program pendidikan vokasi di bidang teknologi industri logam.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Politeknik Industri Logam Morowali melaksanakan fungsi:
a. penyusunan rencana dan program pendidikan vokasi

di bidang teknologi industri logam;
b. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi di bidang teknologi industri logam;
c. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungan alumni;
e. pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi;
f. pengelolaan unit inovasi teknologi dan diversifikasi produk;
g. pengelolaan pabrik dalam sekolah (teaching factory);
h. pelaksanaan kerja sama dalam rangka pengembangan pendidikan, pemagangan, dan penempatan kerja;
i. pengelolaan perpustakaan, laboratorium/workshop, serta sarana dan prasarana penunjang lainnya;
j. pelaksanaan administrasi akademik, kemahasiswaan, dan kerja sama;
k. pengelolaan keuangan, administrasi umum, kerumahtanggaan, dan kepegawaian;
l. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan;
m. pelaksanaan pengawasan internal; dan
n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 4

Politeknik Industri Logam Morowali terdiri atas:
a. Direktur dan Pembantu Direktur;
b. Senat;
c. Dewan Penyantun;
d. Satuan Penjaminan Mutu;

e. Satuan Pengawas Internal;
f. Subbagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama;
g. Subbagian Umum dan Keuangan;
h. Jurusan;
i. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
j. Unit Pabrik Dalam Sekolah (Teaching Factory);
k. Unit Inovasi Teknologi dan Diversifikasi Produk;
l. Unit Penunjang; dan
m. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

(1) Direktur merupakan dosen yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Politeknik Industri Logam Morowali.
(2) Direktur mempunyai tugas memimpin Politeknik Industri Logam Morowali.

Pasal 6

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur dibantu oleh 3 (tiga) Pembantu Direktur.
(2) Pembantu Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
(3) Pembantu Direktur terdiri atas:
a. Pembantu Direktur Bidang Akademik yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur I;
b. Pembantu Direktur Bidang Umum dan Keuangan yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur II;
dan
c. Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang selanjutnya disebut Pembantu

Direktur III.

Pasal 7

(1) Pembantu Direktur I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a merupakan dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta penjaminan mutu.
(2) Pembantu Direktur II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b merupakan dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan, administrasi umum, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan pengawasan internal.
(3) Pembantu Direktur III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c merupakan dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, hubungan alumni, dan kerja sama.

Pasal 8

(1) Senat merupakan unsur penyusun kebijakan Politeknik Industri Logam Morowali yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
(2) Dewan Penyantun merupakan unsur yang memberikan pertimbangan non akademik.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat dan Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) diatur dalam statuta Politeknik Industri Logam Morowali.

Pasal 9

(1) Satuan Penjaminan Mutu merupakan unsur penjaminan mutu yang melaksanakan fungsi dokumentasi, pemeliharaan, pengendalian, dan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan.
(2) Satuan Pengawas Internal merupakan unsur pengawas yang melaksanakan fungsi pengawasan non akademik.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Penjaminan Mutu dan Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam statuta Politeknik Industri Logam Morowali.

Pasal 10

(1) Subbagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan urusan administrasi akademik, kemahasiswaan, hubungan alumni, perencanaan, sistem informasi, dan kerja sama di lingkungan Politeknik Industri Logam Morowali.
(2) Subbagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Pembantu Direktur I dalam hal administrasi akademik, perencanaan, dan sistem informasi, dan oleh Pembantu Direktur III dalam hal administrasi kemahasiswaan, hubungan alumni dan kerja sama.

Pasal 11

(1) Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumah- tanggaan, barang milik negara, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, kepegawaian, dan keuangan di lingkungan Politeknik Industri Logam Morowali.
(2) Subbagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Pembantu Direktur II.

Pasal 12

(1) Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
(2) Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi tertentu di bidang teknologi industri logam.

Pasal 13

Jurusan meliputi:
a. Jurusan Teknik Perawatan Mesin;
b. Jurusan Teknik Listrik dan Instalasi; dan
c. Jurusan Teknik Kimia Mineral.

Pasal 14

Jurusan terdiri atas:
a. Ketua Jurusan;
b. Sekretaris Jurusan;
c. Program Studi; dan
d. Laboratorium Jurusan dan/atau Workshop Jurusan.

Pasal 15

(1) Ketua Jurusan merupakan dosen yang diberi tugas

tambahan untuk membantu Direktur dalam memimpin Jurusan.
(2) Dalam melaksanakan tugas, Ketua Jurusan dibantu oleh Sekretaris Jurusan.
(3) Program studi merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian pendidikan vokasi tertentu yang diselenggarakan Jurusan.
(4) Laboratorium Jurusan dan/atau Workshop Jurusan merupakan sarana penunjang jurusan dalam kegiatan praktikum pada proses belajar mengajar.

Pasal 16

(1) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan unsur pelaksana akademik di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
(2) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam pelaksanaan kegiatannya dikoordinasikan oleh Pembantu Direktur I.

Pasal 17

(1) Unit Pabrik Dalam Sekolah (Teaching Factory) merupakan unsur pelaksana akademik di bidang pembelajaran proses produksi barang dan/atau jasa.
(2) Unit Pabrik Dalam Sekolah (Teaching Factory) dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam pelaksanaan kegiatannya dikoordinasikan oleh

Pembantu Direktur I.

Pasal 18

(1) Unit Inovasi Teknologi dan Diversifikasi Produk mempunyai tugas melaksanakan inovasi teknologi dan diversifikasi produk di bidang industri logam.
(2) Unit Inovasi Teknologi dan Diversifikasi Produk dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam pelaksanaan kegiatannya dikoordinasikan oleh Pembantu Direktur I.

Pasal 19

(1) Unit Penunjang merupakan unsur penunjang yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan vokasi di bidang teknologi industri logam.
(2) Unit Penunjang dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam pelaksanaan kegiatannya dikoordinasikan oleh Pembantu Direktur I.

Pasal 20

Unit Penunjang terdiri atas:
a. Unit Perpustakaan;
b. Unit Bahasa; dan
c. Unit Komputer.

Pasal 21

(1) Unit Perpustakaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan kepustakaan.

(2) Unit Bahasa mempunyai tugas melakukan pengembangan pembelajaran, peningkatan kemampuan, dan pelayanan uji kemampuan bahasa.
(3) Unit Komputer mempunyai tugas melakukan pengembangan, pengelolaan, serta pelayanan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional dan terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan seorang tenaga fungsional yang dipilih oleh kelompok pejabat fungsional yang bersangkutan dan ditetapkan oleh Direktur Politeknik Industri Logam Morowali.
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Bagan Organisasi Politeknik Industri Logam Morowali sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas, Direktur, Pembantu Direktur, Kepala Subbagian, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Satuan, Kepala Unit, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing dan antar satuan organisasi dalam Politeknik Industri Logam Morowali serta dengan instansi di luar Politeknik Industri Logam Morowali sesuai dengan tugas masing- masing.

Pasal 26

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Politeknik Industri Logam Morowali bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing- masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 28

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Politeknik Industri Logam Morowali wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 29

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 30

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 32

Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a. atau jabatan Pengawas.

Pasal 33

Direktur, Pembantu Direktur, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Satuan, dan Kepala Unit merupakan jabatan non eselon.

Pasal 34

(1) Direktur dan Pembantu Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perindustrian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Satuan dan Kepala Unit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur, Pembantu Direktur, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Satuan, dan Kepala Unit diatur dalam Statuta Politeknik Industri Logam Morowali.

Pasal 36

Perubahan terhadap Organisasi dan Tata Kerja ditetapkan oleh Menteri Perindustrian setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 37

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2016 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd AIRLANGGA HARTARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA