Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2017 tentang TATA CARA PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
2. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat

kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan atau gejala kemasyarakatan tertentu.
3. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta menarik kesimpulan bagi keperluan kemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Keolahragaan.
5. Pengembangan adalah kegiatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahrgaan yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi yang telah ada atau menghasilkan Teknologi baru.
6. Penerapan adalah pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan dan/atau pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi.
7. Alih Teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi antarlembaga, badan, atau orang, baik yang berada di lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri dan sebaliknya.
8. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan keolahragaan.

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam Penelitian dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan perekayasaan Teknologi Keolahragaan.
(2) Peraturan Menteri ini bertujuan mendorong percepatan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan untuk memajukan keolahragaan nasional.

(1) Ruang lingkup tata cara pengembangan Iptek Keolahragaan meliputi:
a. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Keolahragaan;
b. perekayasaan Teknologi Keolahragaan;
c. sosialisasi dan diseminasi iptek Keolahragaan; dan
d. Penerapan ilmu dan Teknologi Keolahragaan.
(2) Pengembangan Iptek Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melaui tahapan:
a. perencanaan;

b. pelaksanaan;
c. pemantauan;
d. evaluasi; dan
e. pelaporan.

Bagian Kedua Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Keolahragaan

(1) Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi :
a. ilmu dasar (basic science); dan
b. ilmu terapan (applied scince).
(2) Pengembangan ilmu dasar (basic science) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) meliputi :
a. fisiologi olahraga (exercise physiology);
b. pedagogi gerak (movement pedagogy);
c. sejarah keolahragaan (sport history);
d. philosophy olahraga (sport phylosophy);
e. sosiologi olahraga (sport sociologi);
f. psikologi olahraga (sport psychology); dan
g. biomekanika olahraga (sport biomechanic).
(3) Pengembangan ilmu terapan (applied science) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) meliputi :
a. fisiologi latihan;
b. kedokteran olahraga (sport medicine);
c. pencegahan cedera olahraga (sport injury prevention);
d. gizi olahraga (sport nutrition);
e. psikologi olaharaga (mental training);
f. pengetahuan perilaku olahraga (sport behavior science);
g. analisis gerak (performance analisis);
h. informasi olahraga (sport information);
i. analisis permainan (game analysis);
j. ergonomi olahraga (sport ergonomic); dan

k. ilmu terapan lain yang dapat mendukung Pengembangan Keolahragaan.

(1) Perekayasaan Teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi :
a. modifikasi;
b. inovasi; dan
c. penemuan baru.
(2) Perekayasaan Teknologi Keolahrgaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah dan dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dan/atau lembaga Penelitian dan pengembangan Iptek Keolahragaan.

(1) Pengembangan Iptek Keolahragaan, diselenggarakan melalui :
a. Penelitian dan Pengembangan;
b. pengkajian;
c. Alih Teknologi;
d. sosialisasi;
e. pertemuan ilmiah; dan
f. kerja sama antarlembaga Penelitian dan lembaga pendidikan tinggi baik nasional maupun internasional.
(2) Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan pada kegiatan Penelitian dasar dan terapan di bidang keolahragaan untuk pembinaan dan

pengembangan keolahragaan nasional.
(3) Pengkajian Iptek Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan untuk mengembangkan prototype, rancang bangun, dan modifikasi dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan keolahragaan nasional.
(4) Alih Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan untuk mempercepat penguasaan Iptek Keolahragaan modern untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan keolahragaan nasional.
(5) Pertemuan ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diarahkan untuk pertukaran informasi dan pengalaman dalam rangka memajukan keolahragaan nasional.
(6) Kerja sama antarlembaga penelitian dan lembaga pendidikan tinggi baik nasional maupun internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diarahkan untuk pertukaran informasi, pemanfaatan sumber daya, dan peningkatan kompetensi peneliti pada lembaga Penelitian Iptek Keolahragaan.

(1) Sosialisasi dan diseminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.
(2) Pemerintah bertanggung jawab membuat kebijakan, melaksanakan koordinasi, kerja sama sosialisasi dan diseminasi Iptek Keolahragaan.
(3) Pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan kebijakan, koordinasi, sosialisasi dan diseminasi Iptek Keolahragaan di daerahnya.

(1) Penerapan Iptek Keolahragaan dan menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
(2) Pemerintah bertanggung jawab membuat kebijakan, koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, melakukan analisis dan evaluasi terhadap Penerapan Iptek Keolahragaan.
(3) Pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, melakukan analisis dan evaluasi terhadap penerapan Iptek Keolahragaan di daerahnya.
(4) Masyarakat melaksanakan Penerapan Iptek Keolahragaan.

(1) Penyelenggaraan Pengembangan Iptek Keolahragaan menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
(2) Pemerintah bertanggung jawab dalam hal:
a. membuat kebijakan
b. pelaksanaan koordinasi;
c. fasilitasi;
d. bimbingan teknis;
e. asistensi;
f. supervisi;
g. edukasi; dan
h. analisis dan evaluasi terhadap Pengembangan Iptek Keolahragaan.

(3) Pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, asistensi, supervisi, edukasi, serta melakukan analisis dan evaluasi terhadap Pengembangan iptek di daerahnya.
(4) Lembaga Pengembanan Iptek Keolahragaan di perguruan tinggi dan masyarakat melaksanakan Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan iptek Keolahragaan.

(1) Koordinasi terhadap program Pengembangan Iptek Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, mencakup kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yaitu:
a. perencanaan;
b. pelaksanaan;
c. pemantauan;
d. evaluasi; dan
e. pelaporan.
(2) Fasilitasi terhadap program Pengembangan Iptek Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilakukan melalui:
a. konsultasi;
b. koordinasi; dan
c. diseminasi.
(3) Bimbingan teknis terhadap program Pengembangan Iptek Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, dilakukan melalui:
a. forum pakar/tenaga ahli; dan
b. pendampingan.
(4) Asistensi terhadap program Pengembangan Iptek Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, dilakukan melalui:
a. lokakarya/seminar;
b. kerja sama; dan
c. penyuluhan.
(5) Supervisi terhadap program Pengembangan Iptek Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

huruf f, dilakukan melalui:
a. arahan; dan
b. pembimbingan.
(6) Edukasi terhadap program Pengembangan Iptek Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, dilakukan melalui:
a. pelatihan; dan
b. bimbingan teknis.
(7) Analisis dan evaluasi program pengembangan Iptek Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h, meliputi:
a. perencanaan;
b. pelaksanaan;
c. hasil yang dicapai;
d. diseminasi/publikasi;
e. Penerapan; dan
f. pelaporan.

(1) Pengembangan Iptek Keolahragaan diselenggarakan untuk kepentingan peningkatan kualitas penyelenggaraan Keolahragaan yang mencakup :
a. olahraga pendidikan;
b. olahraga rekreasi; dan
c. olahraga prestasi.
(2) Pengembangan Iptek Keolahragaan dibidang olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk memberikan dukungan terhadap peningkatan kualitas program pendidikan jasmani di lingkungan sekolah, berupa penerapan prinsip :
a. pembelajaran gerak;
b. mekanika gerak; dan
c. Penerapan Iptek Keolahragaan dan monitoring perkembangan fisik anak didik.
(3) Pengembangan Iptek Keolahragaan di bidang olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk memberikan dukungan terhadap

peningkatan kualitas program pembinaan olahraga masyarakat dan klub olahraga, berupa:
a. penerapan prinsip andragogy;
b. mekanika gerak;
c. hukum FIT (frequency, intensity, time, type); dan
d. pengaplikasian gerak menuju bugar.
(4) Pengembangan Iptek Keolahragaan di bidang olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertujuan untuk memberikan dukungan terhadap peningkatan kualitas pelatihan, berupa:
a. penerapan prinsip-prinsip latihan;
b. mekanika gerak;
c. perkembangan kapasitas biomotorik; dan
d. perkembangan kapasitas psikologis olahragawan.

(1) Pengembangan Iptek Keolahragaan dilakukan secara terencana dan berkelanjutan, melalui :
a. penyusunan rencana induk dan program nasional Pengembangan iptek Keolahragaan;
b. Penelitian, Pengembangan, dan pengkajian;
c. uji coba iptek keolahragaan;
d. alih teknologi keolahragaan;
e. diseminasi dan sosialisasi hasil Penelitian dan Pengembangan;
f. pemanfaatan hasil Penelitian dan Pengembangan;
dan
g. analisis dan evaluasi program dan dampak hasil Penelitian dan Pengembangan iptek Keolahragaan.
(2) Penyusunan rencana dan program nasional Pengembangan Iptek Keolahragaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. latar belakang permasalahan dan potensi dalam Pengembangan Iptek Keolahragaan ;
b. visi, misi, tujuan dan sasaran;
c. arah kebijakan dan program; dan
d. pelaksanaan.

(3) Penelitian, Pengembangan dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. analisis permasalahan iptek Keolahragaan;
b. perumusan masalah atau hipotesis;
c. pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, dan pengkajian;
d. uji akurasi dan verifikasi coba hasil penelitian, pengembangan, dan pengkajian; dan
e. Penerapan hasil Penelitian, Pengembangan, dan pengkajian iptek Keolahragaan.
(4) Uji coba Iptek Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui kegiatan:
a. uji laboratorium;
b. training camp;
c. try out; dan
d. kompetisi.
(5) Alih Teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan cara:
a. mendatangkan tenaga ahli asing;
b. pengiriman tenaga Keolahragaan mengikuti pelatihan, seminar dan coaching clinic ke luar negeri;
c. kerja sama kemitraan dengan lembaga Penelitian dan pengembangan di dalam maupun di luar negeri;
d. pertukaran data dan informasi; dan
e. pengiriman tenaga ahli ke daerah-daerah sesuai dengan potensi olahraganya.
(6) Diseminasi dan sosialisasi hasil Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan melalui :
a. publikasi dan/atau penyebarluasan kepada pelaku olahraga dan pemangku kepentingan olahraga terkait, dengan memanfaatkan media sosial dan penerbitan jurnal;
b. seminar, lokakarya, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan, konfrensi, Forum Group Discusion (FGD), dan dialog tatap muka; dan

c. coaching clinic ke daerah-daerah sesuai dengan potensi olahraga, tenaga Keolahragaan, dan olahragawannya.
(7) Pemanfaatan hasil Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f, digunakan untuk:
a. peningkatan kualitas dan kuantitas program pemasalan olahraga;
b. Penerapan prinsip-prinsip latihan;
c. peningkatan kapasitas pengelolaan klub dan/atau sanggar; dan
d. media latihan.
(8) Analisis dan evaluasi program dan dampak hasil penelitian dan pengembangan Iptek Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dilakukan dalam bentuk :
a. analisis peningkatan dan penurunan hasil pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan (PJOK);
b. analisis peningkatan dan penurunan kebugaran masyarakat;
c. analisis peningkatan dan penurunan prestasi setelah penerapan iptek; dan
d. laporan dan pengembangan iptek keolahragaan.

(1) Masyarakat yang akan menyelenggarakan Pengembangan Iptek Keolahragaan harus memenuhi:
a. persyaratan administratif;
b. persyaratan teknis.
(2) Persyaratan administif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a meliputi:
a. akte pendirian lembaga Pengembangan Iptek Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
c. anggaraan dasar dan anggaran rumah tangga;

d. profil lembaga Pengembangan Iptek Keolahragaan;
e. program kerja; dan
f. sumber pendanaan.
(3) Persyaratan Teknis sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit terdiri atas:
a. rencana kerja pelaksanaan pengembangan iptek keolahragaan;
b. prasarana berupa gedung dan fasilitas pendukungnya yang memadai;
c. sarana dengan spesifikasi dan jumlah yang sesuai dengan bidang Iptek Keolahragaan yang dikembangkan; dan
d. sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya;

(1) Satuan organisasi yang membawahi urusan Pengembangan Iptek Keolahragaan berkewajiban menyusun Rencana Kerja Pengembangan iptek Keolahragaan.
(2) Rencana Kerja Pengembangan Iptek Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. rencana induk pengembangan Iptek Keolahragaan, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
b. rencana kerja tahunan.
(3) Rencana Kerja Pengembangan Iptek Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), harus mempertimbangkan aspek:
a. kebijakan dan program Keolahragaan nasional;
b. kelembagaan;
c. prasarana dan sarana;
d. sumber daya manusia; dan
e. fasilitas pendukung yang diperlukan;
(4) Rencana Kerja Pengembangan Iptek Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan

memperhatikan antara lain:
a. Sumber daya Keolahragaan nasional;
b. sumber dana; dan
c. target capaian prestasi Keolahragaan nasional.

(1)

Pengembangan Iptek Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 2 huruf a, wajib dimasukkan dan menjadi bagian dari Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga.
(2)

Pengembangan Iptek Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum ditetapkannya Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga.
(3) Tata cara dan sistematika penyusunan rencana induk Pengembangan Iptek Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2017

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IMAM NAHRAWI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA