Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2019 tentang PEDOMAN PERLINDUNGAN ANAK DARI RADIKALISME DAN TINDAK PIDANA TERORISME

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 3. Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana Terorisme yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh Tindak Pidana Terorisme. 4. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak Pelaku adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme. 5. Anak dari Pelaku adalah Anak dari orang tuanya yang melakukan Tindak Pidana Terorisme. 6. Anak Saksi adalah Anak yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan sidang pengadilan tentang Tindak Pidana Terorisme yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan/atau alami sendiri. 7. Radikalisme adalah paham yang ingin melakukan perubahan sistem sosial dan politik secara total dan bersifat drastis dengan mengenyampingkan nilai dan norma yang ada, dengan mengajarkan intoleran, fanatik, eksklusif, atau anarkis. 8. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. 9. Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam UNDANG-UNDANG mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. 10. Pencegahan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor agar Anak tidak terpengaruh Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme. 11. Nilai-Nilai Nasionalisme adalah suatu sikap yang diberikan ke Anak Pelaku, Anak Korban dan Anak Saksi Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme agar merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. 12. Konseling adalah suatu proses yang dilakukan dalam bentuk wawancara untuk membantu Anak memahami dirinya secara lebih baik agar dapat mengatasi kesulitan dalam menyesuaikan dirinya terhadap berbagai peranan dan relasi serta menemukan pemecahan permasalahan yang tepat. 13. Rehabilitasi Medis adalah pengobatan secara terpadu untuk memulihkan kondisi fisik Anak Korban, Anak Pelaku, dan Anak Saksi Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme. 14. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Anak Pelaku, Anak Korban, dan Anak Saksi Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. 15. Rehabilitasi Psikososial adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar. 16. Rehabilitasi Psikologis adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Anak Korban atau Anak Saksi yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Anak Korban atau Anak Saksi dari Tindak Pidana Terorisme. 17. Reintegrasi Sosial adalah proses penyiapan Anak Pelaku, Anak Korban, dan Anak Saksi Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme untuk dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga/keluarga pengganti dan masyarakat. 18. Pendampingan adalah upaya atau proses yang dilakukan untuk mendampingi Anak dalam proses hukum mulai dari penyidikan sampai dengan pemeriksaan pengadilan serta pendampingan dalam proses rehabilitasi. 19. Deradikalisasi adalah proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman yang radikal Terorisme yang telah terjadi. 20. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak.

Maksud penyusunan pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme digunakan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dan lembaga yang dibentuk masyarakat dalam memberikan Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme.

Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme ditujukan kepada: a. Anak Korban; b. Anak Pelaku; c. Anak dari Pelaku; dan d. Anak Saksi.

(1) Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme meliputi langkah-langkah yang diperlukan dalam melakukan: a. Pencegahan; b. edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan Nilai-Nilai Nasionalisme; c. Konseling tentang bahaya Radikalisme dan Terorisme; d. Rehabilitasi Sosial; e. Rehabilitasi Psikososial dan/atau Rehabilitasi Psikologis; f. Pendampingan; g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan h. layanan lainnya. (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan dengan: a. mendeteksi dan memetakan lokasi Anak yang rentan terpengaruh Radikalisme dan terlibat Tindak Pidana Terorisme; b. menyusun materi komunikasi, informasi, dan edukasi tentang Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme; dan c. menyebarluaskan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme. (2) Materi komunikasi, informasi, dan edukasi tentang Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat paling sedikit: a. Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme dikaitkan dengan Perlindungan Anak; b. bahaya Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme; c. faktor penyebab Anak melakukan tindakan Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme; d. ciri dan modus pelaku Tindak Pidana Terorisme; dan e. upaya yang perlu dilakukan untuk menangani Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme. (3) Penyebarluasan komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditujukan kepada Anak, keluarga, masyarakat, media massa, lembaga yang menangani Anak, dan lembaga pendidikan.

Edukasi tentang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang: a. penanaman nilai-nilai moral, dan mental agar hidup rukun dan damai; b. karakter dan budi pekerti; dan c. saling menghargai dan menghormati.

Edukasi tentang ideologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang Pancasila.

Edukasi tentang Nilai-Nilai Nasionalisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan dengan memberikan pemahaman agar Anak: a. cinta terhadap tanah air; b. bangga berbangsa dan bertanah air INDONESIA; dan c. rela berkorban, setia dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Konseling tentang bahaya Radikalisme dan Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan kepada Anak Korban, Anak Pelaku, Anak dari Pelaku, dan Anak Saksi yang dikaitkan dengan: a. agama; b. kepribadian; c. kehidupan bermasyarakat; dan d. keluarga.

(1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dilakukan melalui tahapan: a. pendekatan awal; b. pengungkapan dan pemahaman masalah atau asesmen; c. penyusunan rencana pemecahan masalah; d. pemecahan masalah atau intervensi; e. resosialisasi; f. terminasi; dan g. bimbingan lanjut. (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun lembaga sosial.

(1) Rehabilitasi Psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dilakukan melalui tahapan: a. permohonan tertulis oleh wali dari Anak Korban, wali Anak Saksi, atau instansi terkait dilengkapi dengan surat keterangan korban yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; b. penelaahan syarat formil dan materiil permohonan Rehabilitasi Psikososial; c. keputusan paripurna Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; d. penyerahan surat pemberitahuan diterimanya layanan Rehabilitasi Psikososial; e. penandatanganan perjanjian Rehabilitasi Psikologis antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan wali dari Anak Korban, wali dari Anak Saksi; f. koordinasi dengan Anak Korban, Anak Saksi dan walinya terkait mekanisme Rehabilitasi Psikologis; g. koordinasi dengan kementerian/lembaga penyedia layanan psikososial sesuai dengan kebutuhan korban; h. pemberian Rehabilitasi Psikososial kepada korban; dan i. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rehabilitasi Psikososial. (2) Rehabilitasi Psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dilakukan melalui tahapan: a. permohonan tertulis kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban oleh wali dari Anak Korban, wali Anak Saksi, atau instansi terkait dilengkapi dengan surat keterangan korban yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; b. penelaahan syarat formil dan materiil permohonan Rehabilitasi Psikologis; c. keputusan paripurna Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; d. penyerahan surat pemberitahuan diterimanya layanan Rehabilitasi Psikologis; e. penandatanganan perjanjian Rehabilitasi Psikologis antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan wali dari Anak Korban, wali dari Anak Saksi; f. koordinasi dengan Anak Korban, Anak Saksi dan walinya terkait mekanisme Rehabilitasi Psikologis; g. koordinasi dengan rumah sakit, psikolog, pusat rehabilitasi atau instansi terkait; h. kerjasama dengan dengan rumah sakit, psikolog, pusat Rehabilitasi dan/atau instansi terkait dalam bentuk perjanjian kerjasama atau guarantee letter; i. pemberian Rehabilitasi Psikologis oleh psikolog kepada Anak Korban dan Anak Saksi; dan j. monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi monitoring dan evaluasi.

(1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dilakukan dalam bentuk Pendampingan hukum. (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari penyidikan sampai pemeriksaan di pengadilan dengan memberikan: a. penguatan kepada Anak Korban atau Anak Pelaku sebelum memasuki ruang sidang; b. memastikan kesiapan Anak Korban atau Anak Pelaku untuk bertemu dengan pelaku; c. menyampaikan kepada hakim dan jaksa apabila Anak Korban atau Anak Pelaku tidak dapat dipertemukan dengan pelaku dalam persidangan; d. memastikan kondisi Anak Korban atau Anak Pelaku siap memberikan keterangan kepada hakim; dan e. memberikan pertimbangan dalam proses persidangan jika diminta oleh hakim. (3) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan: a. terhadap Anak Korban dan Anak Saksi dilakukan oleh pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau petugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; dan b. terhadap Anak Pelaku dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Kriteria Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme ditentukan dengan indikator: a. meningkatnya jumlah Anak yang memahami bahaya Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme; b. jumlah Anak Korban, Anak Pelaku, Anak dari Pelaku, dan Anak Saksi yang mendapatkan layanan yang dibutuhkan; atau c. menurunnya jumlah Anak yang terpapar Radikalisme dan Terorisme.

Dalam rangka melaksanakan Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme, Menteri melalui Deputi Bidang Perlindungan Anak: a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme dengan kementerian/lembaga terkait; b. MENETAPKAN tim koordinasi pelaksanaan Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme; c. melakukan sosialisasi dan fasilitasi ke daerah tentang pelaksanaan Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme; d. memantau kondisi dan layanan yang diberikan kepada Anak Korban, Anak Pelaku, dan Anak dari Pelaku Tindak Pidana Terorisme; dan e. memberikan laporan tentang pelaksanaan Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme kepada Menteri.

(1) Rencana aksi Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme untuk pertama kali ditetapkan pada periode tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Rencana Aksi Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme untuk periode selanjutnya dapat ditetapkan oleh Menteri setiap 5 (lima) tahun.

Pendanaan pelaksanaan Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Mei 2019 MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA, ttd YOHANA YEMBISE Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA