Peraturan Menteri Nomor 11-prt-m-2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

(1) Kewenangan Urusan Kementerian yang dapat dilaksanakan melalui Dekon kepada pemerintah provinsi meliputi Kegiatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan pada subbidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Perkotaan Perdesaan, Air Minum, Air Limbah, Persampahan, Drainase, Perumahan, Permukiman, Bangunan Gedung dan Lingkungan, serta Jasa Konstruksi (2) Pelaksanaan Dekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan yang bersifat non fisik. 2. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kementerian yang dapat dilaksanakan melalui Tugas Pembantuan kepada pemerintah provinsi/kabupaten/kota meliputi kegiatan Sumber Daya Air, Bina Marga, Perkotaan Perdesaan, Air Minum, Air Limbah, Persampahan, Drainase, Perumahan, Permukiman, Bangunan Gedung dan Lingkungan, serta Jasa Konstruksi. (2) Pelaksanaan TP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan yang bersifat fisik. 3. Ketentuan Pasal 24 ayat (3a) dan ayat (3b) dihapus, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pejabat inti SKPD Dekon/Pejabat Perbendaharaan disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri c.q. Pejabat Tinggi Madya di Unit Organisasi terkait untuk mendapatkan persetujuan Menteri. (2) Pejabat inti SKPD Dekon/Pejabat Perbendaharaan ditetapkan oleh Gubernur. (3) Pejabat Inti SKPD Dekon/Pejabat Perbendaharaan terdiri atas: a. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang/Kepala Satuan Kerja, b. Pejabat Pembuat Komitmen, c. Pejabat penguji tagihan dan penandatangan SPM, d. Bendahara Pengeluaran (3a) dihapus (3b) dihapus (4) Pejabat inti pada SKPD Dekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam lampiran B tentang Kompetensi Teknis dan Persyaratan Administrasi Pejabat Inti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD/Dekon/TP) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Kepala SKPD Dekon MENETAPKAN Petugas Unit Akuntansi SKPD Dekon dan pembantu pejabat inti lainnya. 4. Ketentuan dalam Lampiran A diubah sehingga Lampiran A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 5. Ketentuan dalam Lampiran B diubah sehingga Lampiran B sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 6. Ketentuan dalam Lampiran C.1 diubah sehingga Lampiran C.1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. #### Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal, 19 Juli 2017 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd M. BASUKI HADIMULJONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA