Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penataan Perizinan Dan Persetujuan Bidang Sumber Daya Air

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Sumber Daya Air adalah Air, Sumber Air, dan Daya Air
yang terkandung di dalamnya.
2. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun
di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian
ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang
berada di darat.
3. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau
buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah
permukaan tanah.
4. Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam Air
permukaan dan/atau pada Sumber Air yang dapat
memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan
dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
5. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan
hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang
didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang
tertentu.
6. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air adalah izin untuk
memperoleh dan/atau mengambil Sumber Daya Air
permukaan untuk melakukan kegiatan usaha.
7. Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air adalah
persetujuan untuk memperoleh dan/atau mengambil
Sumber Daya Air permukaan untuk melakukan kegiatan
bukan usaha.
8. Pengalihan Alur Sungai adalah kegiatan mengalihkan alur
sungai dengan cara membangun alur sungai baru yang
mengakibatkan alur sungai yang dialihkan tidak
berfungsi secara permanen.
9. Persetujuan Pengalihan Alur Sungai adalah persetujuan
untuk melaksanakan kegiatan Pengalihan Alur Sungai.
10. Verifikasi adalah pemeriksaan terhadap dokumen
permohonan izin atau persetujuan untuk memastikan
kebenaran dan keakuratan informasi berdasarkan data
dan bukti objektif.
11. Tim Verifikasi adalah kelompok kerja yang mempunyai
tugas dalam melakukan pemeriksaan kesesuaian
kegiatan yang dilakukan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan kelaikan teknis atas konstruksi
yang telah terbangun.
12. Unit Pelayanan Perizinan yang selanjutnya disingkat UPP
adalah unit yang dibentuk khusus pada Direktorat
Jenderal Sumber Daya Air dan diberi tugas untuk
menjalankan proses administrasi Izin Pengusahaan
Sumber Daya Air, Persetujuan Penggunaan Sumber Daya
Air, dan/atau Persetujuan Pengalihan Alur Sungai.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan
rakyat.
jdih.pu.go.id

14. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang
mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan Sumber
Daya Air.

(1) Penataan perizinan dan persetujuan bidang Sumber Daya
Air pada wilayah sungai kewenangan Pemerintah Pusat
diselenggarakan oleh Menteri.
(2) Penataan perizinan dan persetujuan bidang Sumber Daya
Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
kegiatan yang telah dilaksanakan sebelum diterbitkannya
izin atau persetujuan.
(3) Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) merupakan konstruksi yang dilakukan
sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
a. pengusahaan Sumber Daya Air;
b. penggunaan Sumber Daya Air; atau
c. Pengalihan Alur Sungai.
BAB II
KRITERIA

(1) Kegiatan yang dapat diberikan izin atau persetujuan
harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. laik teknis;
b. tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau
prasarana Sumber Daya Air;
c. memberi manfaat sosial ekonomi; dan
d. sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
(2) Dalam hal terjadi kerusakan lingkungan dan/atau
prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, izin atau persetujuan diberikan dengan
kewajiban melakukan perbaikan atas kerusakan yang
terjadi.
BAB III
TATA CARA PERMOHONAN

(1) Permohonan izin untuk kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (4) diajukan kepada Menteri melalui
Direktur Jenderal Sumber Daya Air melalui UPP.
(2) Permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a
diajukan oleh:
a. Badan Usaha milik negara;
b. Badan Usaha milik daerah;
c. Badan Usaha milik desa;
d. Badan Usaha swasta;
e. koperasi; atau
f. perseorangan,
yang menggunakan Air, Sumber Air, dan/atau Daya Air
untuk kegiatan usaha.
jdih.pu.go.id

(3) Permohonan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b
diajukan oleh:
a. instansi pemerintah;
b. badan hukum;
c. badan sosial; atau
d. perseorangan,
yang menggunakan Air, Sumber Air, dan/atau Daya Air
untuk kegiatan bukan usaha.
(4) Permohonan Persetujuan Pengalihan Alur Sungai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c
diajukan oleh:
a. instansi pemerintah;
b. badan hukum Indonesia;
c. Badan Usaha; atau
d. perseorangan.

(1) Permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diajukan
melalui surat permohonan yang memuat:
a. identitas pemohon;
b. maksud dan tujuan pengusahaan Sumber Daya Air;
c. lokasi pengusahaan Sumber Air dan/atau
pengambilan Air;
d. jumlah Air dan/atau dimensi ruang pada Sumber Air
yang diusahakan;
e. jangka waktu yang diperlukan untuk pengusahaan
Sumber Daya Air; dan
f. jenis prasarana dan teknologi yang digunakan.
(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilengkapi dengan dokumen minimal berupa:
a. gambar teknis (as built drawing) prasarana yang
telah terbangun;
b. surat keterangan bahwa kegiatan yang dilakukan
dan/atau konstruksi yang dibangun sesuai dengan
rencana tata ruang wilayah yang dikeluarkan oleh
instansi membidangi penataan ruang;
c. persetujuan lingkungan;
d. surat pernyataan bahwa kegiatan yang dilakukan
dan/atau konstruksi yang dibangun tersebut
memberi manfaat sosial dan ekonomi dan/atau tidak
menimbulkan kerugian pihak lain;
e. berita acara konsultasi publik atas pengusahaan
Sumber Daya Air; dan
f. Surat pernyataan telah membangun konstruksi
dan/atau menggunakan Air, Sumber Air, dan/atau
Daya Air tanpa izin dan bersedia mengikuti
ketentuan sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

(1) Permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air yang
termasuk proyek strategis nasional diajukan melalui surat
permohonan yang memuat:
a. identitas pemohon;
b. maksud dan tujuan pengusahaan Sumber Daya Air;
jdih.pu.go.id

c. lokasi pengusahaan Sumber Air dan/atau
pengambilan Air;
d. jumlah Air dan/atau dimensi ruang pada Sumber Air
yang diusahakan;
e. jangka waktu yang diperlukan untuk pengusahaan
Sumber Daya Air; dan
f. jenis prasarana dan teknologi yang digunakan.
(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilengkapi dengan dokumen minimal berupa:
a. persetujuan lingkungan; dan
b. gambar teknis (as built drawing) prasarana yang telah
terbangun.

(1) Permohonan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air
oleh instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (3) huruf a diajukan melalui surat
permohonan yang memuat:
a. identitas pemohon;
b. maksud dan tujuan penggunaan Sumber Daya Air;
c. lokasi penggunaan Sumber Air dan/atau
pengambilan Air;
d. jumlah Air dan/atau dimensi ruang pada Sumber Air
yang digunakan;
e. jangka waktu yang diperlukan untuk penggunaan
Sumber Daya Air; dan
f. jenis prasarana dan teknologi yang digunakan.
(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilengkapi dengan dokumen minimal berupa:
a. gambar teknis (as built drawing) prasarana yang
telah terbangun; dan
b. persetujuan lingkungan.

(1) Permohonan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air
oleh badan hukum, badan sosial, atau perseorangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b,
huruf c, dan huruf d diajukan melalui surat permohonan
yang memuat:
a. identitas pemohon;
b. maksud dan tujuan penggunaan Sumber Daya Air;
c. lokasi penggunaan Sumber Air dan/atau
pengambilan Air;
d. jumlah Air dan/atau dimensi ruang pada Sumber Air
yang digunakan;
e. jangka waktu yang diperlukan untuk penggunaan
Sumber Daya Air; dan
f. jenis prasarana dan teknologi yang digunakan.
(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilengkapi dengan dokumen minimal berupa:
a. gambar teknis (as built drawing) prasarana yang
telah terbangun;
b. persetujuan lingkungan;
c. surat keterangan bahwa kegiatan yang dilakukan
dan/atau konstruksi yang dibangun sesuai dengan
rencana tata ruang wilayah yang dikeluarkan oleh
instansi membidangi penataan ruang;
jdih.pu.go.id

d. surat pernyataan bahwa kegiatan yang dilakukan
dan/atau konstruksi yang dibangun tersebut
memberi manfaat sosial dan ekonomi dan/atau tidak
menimbulkan kerugian pihak lain;
e. berita acara konsultasi publik atas penggunaan
Sumber Daya Air; dan
f. surat pernyataan telah membangun konstruksi
dan/atau menggunakan Air, Sumber Air, dan/atau
Daya Air tanpa persetujuan dan bersedia mengikuti
ketentuan sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

Permohonan Persetujuan Pengalihan Alur Sungai yang
diajukan oleh instansi pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a dan/atau termasuk proyek
strategis nasional harus dilengkapi dengan persyaratan:
a. peta lokasi sungai yang telah dialihkan alurnya dan ruas
sungai baru;
b. hitungan luas dan panjang alur sungai yang dialihkan
alurnya dan luas dan panjang alur sungai baru;
c. sertifikat hak atas tanah untuk ruas sungai baru atas
nama pemohon;
d. analisis hidrologi dan hidraulika fungsi pengaliran sungai
sebelum dan sesudah Pengalihan Alur Sungai melalui
pemodelan hidrologi dan hidraulika;
e. analisis pengaruh Pengalihan Alur Sungai terhadap muka
Air banjir di hilir lokasi pengalihan dan pengaruh
penurunan dasar sungai di hulu lokasi pengalihan
terhadap kestabilan bangunan yang ada;
f. gambar teknis (as built drawing) konstruksi ruas sungai
baru; dan
g. pernyataan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(1) Permohonan Persetujuan Pengalihan Alur Sungai yang
diajukan oleh badan hukum Indonesia, Badan Usaha,
atau perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (4) huruf b, huruf c, dan huruf d harus dilengkapi
dengan persyaratan:
a. peta lokasi sungai yang telah dialihkan alurnya dan
ruas sungai baru;
b. hitungan luas dan panjang alur sungai yang
dialihkan alurnya dan luas dan panjang alur sungai
baru;
c. sertifikat hak atas tanah untuk ruas sungai baru atas
nama pemohon;
d. analisis hidrologi dan hidraulika fungsi pengaliran
sungai sebelum dan sesudah Pengalihan Alur Sungai
melalui pemodelan hidrologi dan hidraulika; dan
e. analisis pengaruh Pengalihan Alur Sungai terhadap
muka Air banjir di hulu dan hilir lokasi pengalihan,
serta pengaruh perubahan dasar sungai akibat
Pengalihan Alur Sungai terhadap kestabilan
tebing/bangunan sungai di hulu dan hilir lokasi
pengalihan.
jdih.pu.go.id

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilengkapi dengan dokumen minimal berupa:
a. gambar teknis (as built drawing) konstruksi ruas
sungai baru;
b. pernyataan kesanggupan untuk memenuhi
ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. surat keterangan telah mengalihkan alur sungai
tanpa persetujuan;
d. surat keterangan bahwa kegiatan yang dilakukan
dan/atau konstruksi yang dibangun sesuai dengan
rencana tata ruang wilayah yang dikeluarkan oleh
instansi membidangi penataan ruang;
e. persetujuan lingkungan; dan
f. surat keterangan bahwa kegiatan yang dilakukan
dan/atau konstruksi yang dibangun tersebut
memberi manfaat sosial dan ekonomi dan/atau tidak
menimbulkan kerugian pihak lain.

Selain melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 dan Pasal 10, pemohon harus menyampaikan surat
pernyataan bersedia melakukan kewajiban sebagai berikut:
a. menyerahkan ruas sungai baru dengan daya tampung
minimal sebesar daya tampung sungai yang dialihkan
alurnya;
b. menyatakan lahan yang dimanfaatkan untuk ruas sungai
baru tidak dalam sengketa atau permasalahan hukum
serta memiliki alas hak;
c. menyerahkan dokumen hak atas tanah pengganti untuk
ruas sungai baru atas nama Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat; dan
d. menyelesaikan dampak permasalahan sosial akibat
Pengalihan Alur Sungai.

(1) Dalam hal pemohon tidak dapat melengkapi analisis
hidrologi dan hidraulika sebelum Pengalihan Alur Sungai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dan Pasal
10 ayat (1) huruf d, pemohon harus memberikan
justifikasi teknis.
(2) Justifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
minimal memuat:
a. alasan tidak dapat melengkapi analisis hidrologi dan
hidraulika sebelum Pengalihan Alur Sungai;
b. asumsi situasi dan dimensi alur ruas sungai lama
serta data pendukungnya; dan
c. analisis hidrologi dan hidraulika terhadap fungsi
pengaliran sungai baru melalui suatu pemodelan
hidrologi dan hidraulika dengan debit kala ulang
tertentu sesuai lokasi sungai yang bersangkutan.

(1) Pengalihan Alur Sungai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 dan Pasal 10 dilakukan dengan kewajiban
mengganti ruas sungai yang akan dialihkan alurnya
dengan ruas sungai baru.
jdih.pu.go.id

(2) Ruas sungai baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
minimal memiliki luas dan panjang yang sama atau lebih
dari ruas sungai yang dialihkan.
(3) Dalam hal luas dan panjang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak sama atau kurang maka pemohon harus
mengubah alur sungai dan/atau memperluas sempadan
sungai yang dialihkan.
(4) Dalam hal diperlukan, pemohon menambahkan
bangunan pelengkap sehingga ruas sungai baru
dinyatakan memiliki kondisi hidraulik yang baik dan
aman terhadap banjir dan erosi/sedimentasi melalui
suatu analisis pemodelan.
(5) Dalam hal pemohon tidak dapat melakukan perubahan
alur sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
pemohon harus memberikan kompensasi dengan
membangun prasarana Sumber Daya Air berupa:
a. embung;
b. kolam retensi; dan/atau
c. tampungan Air lainnya.
(6) Prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dibangun dengan memperhitungkan selisih luas
dan panjang sungai.

Dalam hal berkas permohonan izin atau persetujuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 11
telah dinyatakan lengkap oleh UPP, proses permohonan
dilanjutkan ke proses Verifikasi.

(1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14,
dilakukan melalui pemeriksaan:
a. kesesuaian kegiatan yang dilakukan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
meliputi aspek:
1. lingkungan dan/atau prasarana Sumber Daya
Air;
2. manfaat sosial ekonomi; dan
3. rencana tata ruang wilayah; dan
b. kelaikan teknis atas konstruksi yang telah
terbangun.
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan oleh
Direktur Jenderal.
(3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri
dari unsur di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang
meliputi:
a. unit kerja yang mempunyai tugas di bidang hukum;
b. unit kerja yang mempunyai tugas di bidang
pembinaan teknik Sumber Daya Air; dan
c. unit kerja terkait.
(4) Dalam hal diperlukan, pelaksanaan Verifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
peninjauan lapangan bersama dengan balai besar wilayah
sungai/balai wilayah sungai pada wilayah sungai lintas
negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai
strategis nasional dan/atau balai teknik terkait.
jdih.pu.go.id

(5) Pelaksanaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) untuk kegiatan Pengalihan Alur Sungai dilakukan uji
coba aliran Air sungai pada ruas sungai baru bersama
dengan balai besar wilayah sungai/balai wilayah sungai
pada wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas
provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional dan/atau
balai teknik terkait.

(1) Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
disampaikan oleh Tim Verifikasi kepada unit kerja yang
mempunyai tugas dan fungsi di bidang kepatuhan intern
untuk dilakukan reviu.
(2) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
terhadap kesesuaian proses Verifikasi dengan prosedur
pelaksanaan Verifikasi.
(3) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan
fungsi di bidang kepatuhan intern kepada Tim Verifikasi.

(1) Tim Verifikasi menyusun laporan hasil Verifikasi yang
telah direviu.
(2) Laporan hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) minimal memuat:
a. kesesuaian kegiatan yang dilakukan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. kelaikan teknis atas konstruksi yang telah
terbangun; dan
c. rekomendasi.
(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
c dapat berupa:
a. pemberian izin atau persetujuan dengan sanksi
administratif;
b. pemberian izin atau persetujuan dengan sanksi
administratif dan perbaikan Sumber Air, prasarana
Sumber Daya Air, sarana, dan/atau prasarana yang
telah dibangun; atau
c. penolakan disertai dengan kewajiban untuk
melakukan pembongkaran sarana dan/atau
prasarana yang telah dibangun serta mengembalikan
Sumber Air sesuai dengan kondisi semula.
(4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c
dilakukan dalam hal konstruksi yang telah terbangun:
a. tidak laik teknis;
b. tidak memberikan manfaat sosial ekonomi;
c. tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah; atau
d. dilakukan di lokasi yang dilarang.
(5) Laporan hasil Verifikasi yang telah direviu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Tim Verifikasi
kepada Direktur Jenderal.
(6) Penyampaian laporan hasil Verifikasi oleh Tim Verifikasi
kepada Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dilampiri dengan:
a. konsep Keputusan Menteri tentang pemberian izin
atau persetujuan yang dilengkapi dengan sanksi
administratif;
jdih.pu.go.id

b. konsep Keputusan Menteri tentang pemberian izin
atau persetujuan yang dilengkapi dengan sanksi
administratif dan perbaikan Sumber Air, prasarana
Sumber Daya Air, sarana, dan/atau prasarana yang
telah dibangun; atau
c. konsep surat Menteri tentang penolakan yang
dilengkapi dengan kewajiban untuk melakukan
pembongkaran sarana dan/atau prasarana yang
telah dibangun serta mengembalikan Sumber Air
sesuai dengan kondisi semula.
(7) Keputusan Menteri atau surat Menteri sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh Direktur
Jenderal atas nama Menteri.

(1) Berdasarkan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (7), pemohon wajib memenuhi sanksi
administratif dan/atau melakukan perbaikan Sumber Air,
prasarana Sumber Daya Air, sarana, dan/atau prasarana
yang telah dibangun.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa denda administratif.
(3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
wajib disetorkan ke kas negara paling lambat 6 (enam)
bulan sejak izin atau persetujuan ditetapkan.
(4) Dalam hal sampai dengan jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) pemegang izin atau persetujuan
tidak melunasi denda administratif, izin atau persetujuan
yang telah ditetapkan dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
(5) Pemohon yang telah menyetorkan denda administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan
bukti pelunasan denda administratif kepada Menteri c.q.
Direktur Jenderal melalui UPP.
(6) Perbaikan Sumber Air, prasarana Sumber Daya Air,
dan/atau konstruksi yang dibangun sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga)
bulan sejak izin atau persetujuan ditetapkan.
(7) Dalam hal sampai dengan jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) pemegang izin atau persetujuan
tidak melakukan perbaikan Sumber Air, prasarana
Sumber Daya Air, dan/atau konstruksi yang dibangun,
izin atau persetujuan yang telah ditetapkan dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
(8) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan berdasarkan formula perhitungan besaran
denda administratif sebagaimana tercantum dalam