Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2016 tentang TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEBAGAI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PADA TIGA PULUH LIMA PERGURUAN TINGGI NEGERI BARU

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

2. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga

yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu untuk melaksanakan tugas pemerintahan.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
6. Perguruan Tinggi Negeri Baru, yang selanjutnya disingkat PTN Baru adalah tiga puluh lima perguruan tinggi negeri baru yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah dan perguruan tinggi negeri yang berasal dari perguruan tinggi swasta.
7. Pemimpin Perguruan Tinggi adalah Rektor Universitas/Institut dan Direktur Politeknik.
8. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.

ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. telah terdaftar sebagai Dosen dan Tenaga Kependidikan pada PTN yang baru didirikan;
b. terdaftar sebagai Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam berita acara serah terima sumber daya manusia dari badan penyelenggara perguruan tinggi swasta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan telah mengabdi bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun pada tanggal 3 Februari 2016;
c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
d. setia pada Pancasila, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik INDONESIA;
e. tidak terikat sebagai pegawai tetap pada lembaga lain yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis; dan
f. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan keterangan dari pejabat yang berwenang.

(1) Dalam melaksanakan pengangkatan Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Menteri membentuk Tim Verifikasi.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan verifikasi dan validasi data terhadap permohonan pengangkatan Dosen dan Tenaga Kependidikan pada PTN Baru.

(1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan oleh Menteri, dan dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.
(2) Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
b. 12 (dua belas) orang anggota.
(3) Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, terdiri dari 7 (tujuh) orang dari Kementerian dan 6 (enam) orang dari PTN Baru.

(4) Dalam melaksanakan tugas verifikasi dan validasi data, Tim dapat dibantu oleh Sekretariat Tim yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.
(5) Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas 7 (tujuh) orang.
(6) Masa tugas keanggotaan Tim berakhir sampai dengan selesainya pengangkatan Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai PPPK pada PTN Baru.

Untuk dapat diangkat sebagai PPPK pada PTN Baru, Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam

(1) Dosen dan Tenaga Kependidikan mengajukan permohonan pengangkatan sebagai PPPK pada PTN Baru kepada Pemimpin Perguruan Tinggi.
(2) Permohonan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan kepada pimpinan perguruan tinggi dengan melampirkan:
a. fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
b. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Dosen atau Tenaga Kependidikan dari pemimpin perguruan tinggi;
c. daftar riwayat hidup;
d. pas foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 6 (enam) lembar;
e. surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian Negara Republik INDONESIA;
f. surat keterangan bebas dari narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari rumah sakit tipe C; dan
g. surat pernyataan tidak pernah dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan keterangan dari pejabat yang berwenang.
(3) Pemimpin Perguruan Tinggi mengajukan permohonan pengangkatan sebagaimana tersebut dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Ketua Tim.
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diterima oleh Menteri paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.

(1) Tim melakukan verifikasi dan validasi terhadap permohonan pengangkatan.
(2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi permohonan dinyatakan belum memenuhi kelengkapan persyaratan, permohonan dikembalikan kepada Dosen atau Tenaga Kependidikan melalui Pemimpin Perguruan Tinggi untuk dilengkapi.
(3) Dosen atau Tenaga Kependidikan melengkapi persyaratan dan menyampaikan kembali kepada Tim melalui Pemimpin perguruan tinggi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kelengkapan persyaratan tidak dipenuhi, permohonan dinyatakan gugur.
(5) Tim menyampaikan hasil verifikasi dan validasi permohonan yang memenuhi maupun tidak memenuhi persyaratan kepada Sekretaris Jenderal.
(6) Penyampaian hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) dibuktikan dengan berita acara serah terima.

(1) Terhadap permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(5), Sekretaris Jenderal menyusun usul formasi khusus pengangkatan Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai PPPK pada PTN Baru.
(2) Usul formasi khusus pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.
(3) Menteri menyampaikan usul penetapan pengangkatan Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

(4) Menteri MENETAPKAN pengangkatan Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

(1) Dosen dan Tenaga Kependidikan yang diangkat sebagai PPPK pada PTN Baru wajib menandatangani perjanjian kerja.
(2) Pemimpin Perguruan Tinggi MENETAPKAN masa perjanjian kerja dari Dosen dan Tenaga Kependidikan yang diangkat sebagai PPPK pada PTN Baru.
(3) Masa perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja yang dilaksanakan setiap tahun.
(4) Bagi dosen dengan tugas tambahan yang diangkat pada satu jabatan tertentu, masa perjanjian kerjanya disesuaikan dengan masa jabatan tersebut ditambah 1 (satu) tahun.

(1) Penilaian kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan yang diangkat sebagai PPPK pada PTN Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(3), dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang.
(2) Untuk melakukan evaluasi penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim yang ditetapkan oleh Pemimpin PTN Baru.
(3) Hasil evaluasi tim penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri.

(1) Jenjang kepangkatan dan masa kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan pada PTN Baru sebelum diangkat menjadi PPPK pada PTN Baru diakui untuk penentuan ruang kepangkatan dan golongan.
(2) Pengakuan jenjang kepangkatan dan masa kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan PTN Baru sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengakuan jenjang dan ruang kepangkatan dan masa kerja dosen dan tenaga kependidikan yang diangkat menjadi PPPK pada PTN Baru diatur dalam Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(1) Dosen dan Tenaga Kependidikan yang diangkat sebagai PPPK pada PTN Baru mempunyai hak:
a. mendapatkan gaji dan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. memperoleh tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Penentuan besaran penggajian Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai PPPK pada PTN Baru sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, didasarkan pada jenjang kepangkatan dan masa kerja.
(3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi tunjangan jabatan akademik, tunjangan profesi, tunjangan kehormatan bagi profesor, dan tunjangan kinerja bagi Tenaga Kependidikan.
(4) Besaran tunjangan yang diberikan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang diangkat sebagai PPPK pada PTN Baru sama dengan tunjangan yang berlaku bagi dosen dan tenaga kependidikan PNS.
(5) Dosen yang diangkat sebagai PPPK pada PTN Baru selain mempunyai hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat diberikan NIDN setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian hak kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang diangkat pada PTN Baru diatur dalam Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(1) Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat diberhentikan dengan hormat sebagai PPPK pada PTN Baru karena:
a. telah mencapai batas usia:
1) 65 (enam puluh lima) tahun bagi Dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala ke bawah;

2) 70 (tujuh puluh tahun) bagi Dosen yang memiliki jabatan akademik Profesor; dan 3) 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Tenaga Kependidikan.
b. atas permintaan sendiri;
c. meninggal dunia;
d. tidak cakap jasmani dan/atau rohani; atau
e. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.
(2) Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK pada PTN Baru apabila:
a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945;
b. menjadi anggota atau pengurus partai politik; atau
c. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(1) Pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai PPPK pada PTN Baru dilakukan oleh Menteri atas usul Pemimpin Perguruan Tinggi.
(2) Tata cara pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai PPPK pada PTN Baru dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kepegawaian.

Dosen dan Tenaga Kependidikan yang diberhentikan dengan hormat sebagai PPPK mendapatkan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai PPPK pada PTN Baru dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Dosen dan Tenaga Kependidikan yang bekerja pada PTN Baru tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai PPPK pada PTN Baru harus diselesaikan paling lambat tanggal 3 Februari 2017.

Peraturan Menteri ini hanya berlaku untuk pengangkatan dan pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai PPPK pada 35 (tiga puluh lima) PTN Baru sesuai dengan Peraturan PRESIDEN Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Juni 2016 MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA, MOHAMAD NASIR format Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA