Peraturan Menteri Nomor 10-permentan-pk-210-0-2016 Tahun 2016 tentang PENYEDIAAN DAN PEREDARAN SEMEN BEKU TERNAK RUMINANSIA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Semen yang selanjutnya disebut Mani adalah zat cair yang terdiri atas spermatozoa dan plasma seminalis yang berasal dari pejantan yang dapat digunakan untuk proses pembuahan.
2. Semen Beku adalah semen yang berasal dari pejantan terpilih yang diencerkan dan disimpan sesuai dengan prosedur proses produksi.
3. Ternak Ruminansia adalah ternak yang memiliki empat bagian perut, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum serta usus.
4. Produksi adalah kegiatan menghasilkan Semen Beku Ternak Ruminansia hasil pemuliaan, dan/atau pelepasan rumpun dan/atau galur ternak.
5. Peredaran adalah kegiatan mengalihkan atau memindahtangankan Semen Beku Ternak Ruminansia,

baik untuk tujuan komersial maupun tidak untuk komersial.
6. Pejantan Unggul adalah pejantan yang sudah diseleksi berdasarkan standar bibit.
7. Pengencer Semen adalah bahan organik atau anorganik yang memenuhi persyaratan teknis sebagai Pengencer Semen yang telah ditetapkan.
8. Gerak Sperma adalah derajat gerakan individu spermatozoa.
9. Motilitas Sperma adalah jumlah sel spermatozoa hidup dan bergerak maju/progresif.
10. Gerak Massa adalah gerak seluruh sel sperma yang membentuk gelombang.
11. Pengujian Semen Beku adalah proses pemeriksaan kualitas semen yang dilakukan oleh laboratorium pengujian.
12. Sampel adalah sebagian contoh bahan atau materi Semen Beku yang akan diuji/diperiksa.
13. Penatausahaan Produksi adalah suatu kegiatan administrasi pencatatan dan pembukuan proses produksi semen sampai dengan pengemasan.

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan produksi dan Peredaran Semen Beku Ternak Ruminansia, dengan tujuan agar Semen Beku Ternak Ruminansia yang diproduksi dan diedarkan sesuai dengan persyaratan mutu, standar, dan kesehatan hewan.

Ruang lingkup dalam Peraturan Menteri ini meliputi penyediaan, Peredaran, kesehatan hewan, pengawasan, dan sanksi.

(1) Penyediaan Semen Beku Ternak Ruminansia harus mengutamakan produksi dalam negeri.
(2) Penyediaan Semen Beku Ternak Ruminansia produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 60% (enam puluh persen) berasal dari Ternak Ruminansia asli dan/atau lokal.
(3) Jika penyediaan Semen Beku Ternak Ruminansia di dalam negeri belum mencukupi, dapat dilakukan pemasukan dari luar negeri.

(1) Penyediaan Semen Beku Ternak Ruminansia produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1) dapat dilakukan oleh peternak, perusahaan peternakan, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan/atau perguruan tinggi.
(2) Penyediaan Semen Beku Ternak Ruminansia oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan/atau perguruan tinggi dilakukan dalam bentuk Balai Inseminasi Buatan (BIB).

Peternak, perusahaan peternakan, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan perguruan tinggi yang memproduksi Semen Beku Ternak Ruminansia harus mempunyai:

a. izin usaha dari bupati/walikota;
b. keputusan pendirian Balai Inseminasi Buatan (BIB) dari bupati/walikota, gubernur, Menteri, dan rektor sesuai dengan kewenangannya;
c. sumber daya manusia; dan
d. prasarana dan sarana.

Izin usaha sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, tidak berlaku bagi Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan perguruan tinggi.

(1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c paling kurang terdiri atas:
a. pimpinan unit produksi/Balai Inseminasi Buatan (BIB);
b. pengendali Pejantan Unggul (bull master);
c. kolektor semen;
d. penguji semen;
e. petugas pencatat (recorder);
f. pemuliabiakan ternak;
g. petugas administrasi, manajemen, dan keuangan;
h. petugas pemasaran produksi Semen Beku;
i. dokter hewan, sarjana peternakan, dan paramedik veteriner;
j. pengawas bibit ternak dan pengawas mutu pakan ternak;
k. pengambil contoh Semen Beku; dan
l. perawat ternak dan penyedia pakan ternak.
(2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus sesuai standar kompetensi dan/atau keahlian di bidangnya.
(3) Pimpinan unit produksi/Balai Inseminasi Buatan (BIB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus meningkatkan kompetensi dan/atau keahlian personel

pada unitnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d paling kurang terdiri atas:
a. lokasi;
b. Pejantan Unggul;
c. lahan Hijauan Pakan Ternak (HPT);
d. air, listrik, dan alat komunikasi;
e. bangunan;
f. alat dan mesin;
g. transportasi;
h. penampungan limbah; dan
i. informasi.

Lokasi sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a harus:
a. jauh dari pemukiman penduduk dan usaha peternakan serumpun; dan
b. memperhatikan lingkungan dan topografi wilayah.

Pejantan unggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b yang dipergunakan untuk memproduksi Semen Beku harus:
a. lulus dari evaluasi kemampuan mengawini;
b. berasal dari silsilah yang jelas, untuk ternak lokal paling kurang satu generasi dan ternak introduksi paling kurang dua generasi;
c. mempunyai sertifikat bibit;
d. sehat dan bebas dari segala cacat fisik;
e. belum digunakan untuk kawin alam;
f. memiliki libido tinggi;
g. mempunyai kesanggupan melayani/mengawini (serving ability) tinggi;

h. mempunyai warna semen putih susu atau kekuning- kuningan;
i. mempunyai lingkar scrotum sesuai dengan standar berdasarkan rumpun Pejantan Unggul; dan
j. mempunyai persentase Motilitas Sperma ≥ 70% (tujuh puluh persen), derajat gerakan individu spermatozoa minimal 2, gerakan massa minimal ++ dan abnormalitas ≤ 20 % (dua puluh persen).

(1) Lahan Hijauan Pakan Ternak (HPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c luasannya disesuaikan dengan jumlah Pejantan Unggul yang dipelihara dan sistem pemeliharaannya.
(2) Sistem pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi penggembalaan, pengandangan, dan kombinasi penggembalaan dan pengandangan.

(1) Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d harus mencukupi untuk antara lain kebutuhan minum, memelihara kebersihan ternak, kandang, peralatan kandang, dan mengairi lahan Hijauan Pakan Ternak (HPT).
(2) Air untuk kebutuhan minum Ternak Ruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar baku mutu air.

(1) Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d harus mencukupi untuk keperluan operasional produksi Semen Beku.
(2) Untuk mengantisipasi terjadinya gangguan hubungan arus listrik dari penyedia pelayanan jasa listrik, unit produksi/Balai Inseminasi Buatan (BIB) Semen Beku harus memiliki generator set dan gas.

Alat komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d antara lain telepon, handphone, dan mesin faksimile.

Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e paling sedikit terdiri atas:
a. tempat penampungan semen Pejantan Unggul;
b. laboratorium;
c. kandang;
d. kandang isolasi;
e. tempat exercise;
f. perkantoran; dan
g. gudang.

Tempat penampungan semen Pejantan Unggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a paling kurang terdiri atas:
a. pemanas air;
b. pelumas vagina buatan;
c. set vagina buatan (AV set);
d. pemancing libido (teaser);
e. boneka Ternak Ruminansia (dummy);
f. pencuci preputium;
g. kandang jepit;
h. tali;
i. kereta dorong;
j. skop;
k. sepatu kandang (safety shoes);
l. sarung tangan; dan
m. helm.

Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b paling kurang terdiri atas ruang:
a. pengujian semen dan produksi Semen Beku; dan
b. penyimpanan.

Dalam ruang pengujian semen dan produksi Semen Beku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a paling kurang terdiri atas:
a. alat pengukur suhu ruangan, yang dapat diatur antara 18-22˚C dengan kelembaban tidak lebih dari 55% (lima puluh lima persen) ;
b. alat produksi, yang disusun sesuai alur proses produksi;
c. alat pengujian mutu semen segar, yang meliputi jumlah/volume, konsistensi, warna, bau, pH, konsentrasi, motilitas, morfologi, dan persentase sel yang hidup/mati;
d. alat minimal pengujian mutu semen, yang meliputi mikroskop, micro pipet, object glass, cover glass, haemocytometer, ph indicator paper, water bath, incubator, glassware, slide warmer/heating table, dan stick glass;
e. alat pembuatan bahan pengencer, yang meliputi glassware, magnetic stirer, refrigerator, water bath, pemanas, timbangan, dan kertas saring;
f. alat pemberian tanda, yang meliputi nama/kode Pejantan Unggul, rumpun ternak, batch number, dan produsen semen;
g. alat minimal proses pengenceran, yang meliputi filling- sealing, cooltop, rack straw, container freezing; dan
h. alat sterilisasi.

Ruang penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b merupakan tempat untuk menyimpan Semen Beku yang telah dikemas dalam storage container yang berisi N2 cair.

Kandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c harus memenuhi persyaratan:
a. konstruksi kuat;
b. terbuat dari bahan yang tidak korosif;

c. sirkulasi udara dan sinar matahari cukup;
d. drainase dan saluran pembuangan limbah baik serta mudah dibersihkan;
e. lantai miring 1%, tidak licin, tidak kasar, mudah kering, tahan injak, dan beralas karet atau kayu;
f. kandang individual minimal berukuran 4 x 2,5 m² (termasuk bak pakan dan minum);
g. kandang isolasi terpisah dari kandang pemeliharaan;
h. mudah diakses oleh sarana transportasi;
i. tempat kering dan tidak tergenang saat hujan;
j. dekat dengan sumber air bersih;
k. tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup;
l. memenuhi persyaratan higiene sanitasi; dan
m. letak kandang Pejantan Unggul dibedakan sesuai jenis ternak atau kondisi ternak.

(1) Kandang isolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dipergunakan untuk:
a. Ternak Ruminansia yang baru masuk;
b. tempat pemeriksaan fisik dan pengambilan Sampel sebelum ternak disatukan; dan
c. tempat melakukan tindakan medis.
(2) Kandang isolasi untuk ternak sakit atau terduga sakit harus:
a. terpisah dari kandang lain;
b. terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan; dan
c. tata letak kandang lebih rendah dari kandang lain.

Tempat exercise sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e dapat berupa lapangan (line bull) atau lapangan untuk ternak berputar (rotary exerciser/carrousel).

Perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f harus berupa bangunan permanen sesuai dengan ketentuan

teknis bangunan perkantoran dan laboratorium.

Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g paling kurang terdiri atas gudang untuk:
a. bahan dan peralatan produksi Semen Beku;
b. pakan konsentrat; dan
c. penyimpanan Hijauan Pakan Ternak (HPT).

Alat dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f paling kurang terdiri atas:
a. peralatan kantor;
b. peralatan pengolah lahan, pencacah Hijauan Pakan Ternak (HPT);
c. peralatan kesehatan hewan;
d. peralatan kandang;
e. pompa air; dan
f. peralatan pemeliharaan pejantan.

Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g digunakan untuk mendukung pelaksanaan produksi dan Peredaran Semen Beku.

Penampungan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h untuk menangani semua limbah yang dihasilkan dari proses produksi Semen Beku Ternak Ruminansia yang dikelolanya.

(1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i dapat dilakukan melalui media elektronik atau media cetak.
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat katalog pejantan, poster pejantan, dan

brosur pejantan.
(3) Katalog pejantan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi foto pejantan, nama pejantan, kode pejantan, rumpun, tanggal lahir, berat badan, asal pejantan, produksi Semen Beku mulai dari awal sampai tahun pembuatan katalog, silsilah pejantan, keunggulan pejantan, peternak pembibit/breeder, dan daerah penyebaran semen.

(1) Peternak, perusahaan peternakan, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan/atau perguruan tinggi yang melakukan produksi Semen Beku Ternak Ruminansia harus melakukan Penatausahaan Produksi.
(2) Penatausahaan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencatatan:
a. hasil penampungan;
b. hasil pengujian;
c. hasil prosesing; dan
d. produksi per individu pejantan, per rumpun, per bulan, dan per tahun.

(1) Pencatatan hasil penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. daftar penjantan unggul dan jadwal penampungan semen; dan
b. daftar bahan dan alat yang digunakan.
(2) Pencatatan hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. bahan dan alat yang digunakan; dan
b. kondisi ruangan laboratorium.
(3) Pencatatan hasil prosesing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c terdiri atas:
a. daftar bahan baku;

b. pencatatan pengujian dan kelayakan pengencer;
c. formulir proses pengenceran;
d. pencatatan printing, filling sealing, racking, dan freezing serta tugas pelaksana;
e. pencatatan penyimpanan sementara Semen Beku di container;
f. berita acara serah terima hasil produksi ke bagian pemasaran/jasa produksi;
g. berita acara kerusakan bahan produksi; dan
h. berita acara pemusnahan semen yang tidak layak.

Penyediaan Semen Beku Ternak Ruminansia yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

(1) Semen Beku Ternak Ruminansia yang diedarkan wajib memenuhi Standar Nasional INDONESIA.
(2) Semen Beku Ternak Ruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berasal dari unit produksi/Balai Inseminasi Buatan (BIB) yang telah menerapkan sistem manajemen mutu (ISO 9001:2008) dan laboratorium yang telah menerapkan ISO 17025:2008.
(3) Dalam hal unit produksi/Balai Inseminasi Buatan (BIB) belum memiliki laboratorium yang telah menerapkan ISO 17025:2008 sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Pengujian Semen Beku yang dihasilkan wajib dilakukan pada laboratorium yang telah memiliki ISO 17025:2008.

(4) Dalam hal unit produksi/Balai Inseminasi Buatan (BIB) memiliki laboratorium sendiri dan telah menerapkan ISO 17025:2008, Pengujian Semen Beku yang dihasilkan dilakukan pada laboratorium milik lembaga lain yang telah menerapkan ISO 17025:2008.
(5) Semen Beku yang dihasilkan oleh unit produksi/Balai Inseminasi Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus telah lulus uji di laboratorium yang telah menerapkan ISO 17025:2008 dan wajib disertifikasi oleh lembaga sertifikasi produk benih ternak.

Peredaran Semen Beku Ternak Ruminansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 harus dilengkapi pencatatan mengenai:
a. penyimpanan di depo container;
b. pencatatan stock per rumpun, per pejantan, per container;
c. persiapan Peredaran;
d. hasil pengujian Sampel sebelum diedarkan;
e. daftar konsumen;
f. pemetaan per individu pejantan per lokasi konsumen;
g. container transportasi yang keluar dan/atau masuk per lokasi konsumen;
h. penggunaan N2 cair untuk pemeliharaan dan distribusi;
dan
i. berita acara kerusakan dan/atau pemusnahan Semen Beku yang tidak sesuai dengan SNI.

(1) Peredaran Semen Beku Ternak Ruminansia dapat dilakukan oleh unit produksi/Balai Inseminasi Buatan (BIB) milik perseorangan, perusahaan peternakan, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah

daerah kabupaten/kota, dan/atau perguruan tinggi.
(2) Peredaran Semen Beku Ternak Ruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah dan jenis sesuai dengan kebutuhan.

Perseorangan, perusahaan peternakan, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan/atau perguruan tinggi dalam melakukan Peredaran Semen Beku Ternak Ruminansia harus melakukan pemeriksaan:
a. fisik luar container dan kelengkapan administrasi; dan
b. ketersediaan N2 cair di dalam container sesuai dengan standar.

(1) Perseorangan, perusahaan peternakan, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan/atau perguruan tinggi dalam melakukan Peredaran Semen Beku Ternak Ruminansia, selain melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, harus melakukan pemantauan terhadap kualitas Semen Beku yang diedarkan.
(2) Pemantauan kualitas Semen Beku yang diedarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kualitas dan fertilitas Semen Beku, serta ternak hasil keturunan Inseminasi Buatan (IB).

(1) Semen Beku Ternak Ruminansia yang dihasilkan oleh unit produksi/Balai Inseminasi Buatan (BIB) untuk keperluan produksi dapat menggunakan metode perkawinan silang dan/atau perkawinan serumpun.
(2) Metode perkawinan silang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk keperluan budi daya dalam pembentukan rumpun baru ternak unggul ruminansia.

(3) Pembentukan rumpun baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil penelitian lembaga penelitian dan pengembangan Pemerintah.

(1) Untuk menjamin efektifitas pelaksanaan kebijakan perbibitan nasional, wilayah Peredaran Semen Beku Ternak Ruminansia yang dihasilkan oleh unit produksi/Balai Inseminasi Buatan (BIB) milik perseorangan, perusahaan peternakan, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan/atau perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat
(1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri.
(2) Untuk mencegah terjadinya kawin sedarah (in-breeding), unit produksi/Balai Inseminasi Buatan (BIB) mengatur pola produksi Semen Beku ke daerah dengan Pejantan Unggul yang berbeda melalui rotasi paling kurang 3 (tiga) tahun sekali.
(3) Untuk wilayah sumber bibit yang telah ditetapkan oleh Menteri dan wilayah introduksi pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) harus mengutamakan penggunaan Semen Beku Ternak Ruminansia rumpun lokal atau asli dominan setempat.

Untuk menjamin mutu Semen Beku Ternak Ruminansia yang diterima oleh konsumen tidak mengalami perubahan dalam peredarannya, konsumen melakukan:
a. pemeriksaan fisik luar container dan kelengkapan administrasi;
b. pemeriksaan ketersediaan N2 cair di dalam container dan memenuhinya kembali jika N2 cair berkurang;
c. pemeriksaan kualitas Semen Beku; dan
d. pelaporan kepada unit produksi/Balai Inseminasi Buatan (BIB) jika ditemukan ketidakwajaran keadaan container dan kualitas Semen Beku.

(1) Semen Beku Ternak Ruminansia yang diedarkan harus memenuhi persyaratan kesehatan hewan penjantan unggul.
(2) Persyaratan kesehatan hewan penjantan unggul sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus bebas penyakit anthrax, brucellosis (brucella abortus), bovine viral diarrhea (bvd), septicaemia epizootica/ haemorrhagic septicaemia, infectious bovine rhinotracheitis, enzootic bovine leucosis (ebl), bovine tuberculosis, paratuberculosis, leptospirosis, campylobacteriosis, trichomoniasis, dan Jembrana untuk sapi Bali.

(1) Unit produksi/Balai Inseminasi Buatan (BIB) harus melakukan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.
(2) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan;
b. pencegahan penyakit hewan;
c. pengamanan penyakit hewan;
d. pemberantasan penyakit hewan; dan
e. pengobatan hewan.

(1) Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan surveilans yang dilakukan secara regular 6 (enam) bulan sekali.
(2) Pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara menerapkan biosecurity.

(3) Pengamanan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara penerapan kesiagaan darurat.
(4) Pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d dilakukan jika ada kasus dengan cara pemusnahan hewan sakit atau terduga sakit.
(5) Pengobatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf e dilakukan jika ada kasus dengan cara pemberian obat sesuai dengan pedoman pengobatan penyakit hewan.

Penerapan biosecurity sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dilakukan dengan kegiatan antara lain:
a. pembuatan pagar pemisah antara unit produksi/Balai Inseminasi Buatan (BIB) dengan lingkungan sekitarnya;
b. pembuatan kandang isolasi sementara hewan baru dari hewan lama, hewan sakit dari hewan sehat;
c. pembersihan dan desinfeksi yang dilengkapi bak dipping, mesin penyemprot (sprayer), dan incenerator; dan
d. pembatasan lalu lintas orang, hewan, produk hewan, sarana transportasi, dan media pembawa penyakit hewan lainnya dalam unit produksi/Balai Inseminasi Buatan (BIB) atau peternakan.

(1) Untuk mengantisipasi dan mengetahui munculnya penyakit hewan dilakukan pemeriksaan fisik dan laboratorium.
(2) Pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara rutin paling kurang 6 (enam) bulan sekali terhadap seluruh individu hewan melalui pengambilan Sampel.
(3) Sampel yang diperiksa di laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berupa sperma, darah, feces, dan sekreta sesuai dengan jenis uji dan

jenis penyakit.
(4) Pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi atau ditunjuk oleh Menteri.

(1) Pengawasan produksi dan Peredaran Semen Beku dilakukan oleh pengawas bibit ternak kabupaten/kota, provinsi, dan pusat sesuai dengan kewenangannya.
(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengawas bibit ternak wajib membuat laporan atas pelaksanaan hasil pengawasannya kepada bupati/walikota, gubernur, dan Menteri sesuai dengan kewenangannya secara berkala.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Peternak dan perusahaan peternakan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dikenakan sanksi administratif berupa:
a. peringatan secara tertulis;
b. pengenaan denda;
c. penghentian sementara dari produksi dan Peredaran Semen Beku;
d. penarikan dari Peredaran Semen Beku; atau
e. pencabutan izin usaha.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Maret 2016 MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd AMRAN SULAIMAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA