PENDAFTARAN PESTISIDA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dipergunakan untuk: - memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman, atau hasil-hasil pertanian; - memberantas rerumputan; - mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan; - mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian tanaman tidak termasuk pupuk; - memberantas atau mencegah hama-hama luar pada hewan-hewan piaraan dan ternak; - memberantas atau mencegah hama-hama air; - memberantas atau mencegah binatang-binatang dan jasad-jasad renik dalam rumah tangga, bangunan dan dalam alat-alat pengangkutan; dan/atau - memberantas atau mencegah binatang-binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah atau air. 1. Pendaftaran Pestisida adalah proses untuk memperoleh nomor pendaftaran dan izin Pestisida dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 1. Bahan Aktif adalah bahan kimia sintetik atau bahan alami yang terkandung dalam Bahan Teknis atau Formulasi Pestisida yang memiliki daya racun atau pengaruh biologis lain terhadap organisme sasaran. 1. Bahan Teknis adalah bahan baku pembuatan Formulasi yang dihasilkan dari suatu pembuatan Bahan Aktif, yang mengandung Bahan Aktif dan Impurities atau dapat juga mengandung bahan lainnya yang diperlukan. 1. Bahan Pengotor/Ikutan yang selanjutnya disebut Impurities adalah bahan yang dihasilkan dari proses Produksi Bahan Aktif yang tidak dapat dihindari keberadaannya. 1. Bahan Pengotor Relevan yang selanjutnya disebut Relevant Impurities adalah suatu bahan pengotor yang jika dibandingkan dengan bahan aktif memiliki dampak toksikologi terhadap manusia atau ### DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023 2 / 26 --- www.hukumonline.com/pusatdata lingkungan. 1. Bahan Tambahan Pestisida adalah bahan yang ditambahkan ke dalam Bahan Aktif untuk membuat Formulasi Pestisida. 1. Formulasi adalah campuran Bahan Aktif dengan Bahan Tambahan dengan kadar dan bentuk tertentu yang mempunyai daya kerja sebagai Pestisida sesuai dengan tujuan yang direncanakan. 1. Pemilik Formulasi adalah perorangan atau badan hukum yang memiliki suatu Resep Formulasi Pestisida. 1. Resep Formulasi adalah suatu keterangan yang menyatakan jenis dan kadar Bahan Aktif dan Bahan Tambahan Pestisida yang terdapat dalam suatu Formulasi Pestisida dan/atau cara memformulasi suatu Pestisida dengan menggunakan Bahan Teknis atau Bahan Aktif dan bahan penyusun lainnya. 1. Produksi Pestisida yang selanjutnya disebut Produksi adalah kegiatan pembuatan Bahan Aktif dan/atau Formulasi Pestisida. 1. Peredaran adalah impor-ekspor dan jual-beli di dalam negeri termasuk pengangkutannya. 1. Penyimpanan adalah memiliki dalam persediaan di halaman atau dalam ruang yang digunakan oleh importir, pedagang atau di usaha-usaha pertanian. 1. Pestisida Aktif adalah Pestisida yang terdaftar dan memiliki izin edar serta diperjualbelikan oleh penyalur dan kios di wilayah sasaran. 1. Wadah adalah tempat yang terkena langsung dengan Pestisida untuk menyimpan selama dalam penanganan. 1. Label adalah tulisan disertai dengan gambar atau simbol untuk memberikan keterangan tentang Pestisida dan melekat pada Wadah atau pembungkus Pestisida. 1. Pengguna adalah orang atau badan hukum yang menggunakan Pestisida. 1. Penamaan Formulasi adalah nama dagang suatu Formulasi Pestisida yang didaftarkan oleh pemohon. 1. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi prasarana dan sarana pertanian. 1. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat yang melaksanakan tugas dan fungsi perizinan pertanian.

(1) Setiap orang dalam penggunaan Pestisida wajib menggunakan Pestisida yang telah mendapat izin Menteri. (2) Izin Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: - izin percobaan; - izin tetap; dan - izin sementara.

Pestisida digunakan di bidang: - pengelolaan tanaman, untuk mengendalikan organisme sasaran atau meningkatkan pertumbuhan pada tanaman; - peternakan, untuk mengendalikan hama pada lingkungan hewan peliharaan dan ternak; - perikanan, untuk mengendalikan organisme sasaran/mencegah hama air pada budidaya perikanan air ### DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023 3 / 26 --- www.hukumonline.com/pusatdata tawar, air payau, dan air laut; - kehutanan, untuk mengendalikan organisme sasaran pada hasil hutan atau pengawetan hasil hutan; - penyimpanan hasil pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan), untuk mengendalikan organisme sasaran pada gudang Penyimpanan hasil pertanian; - permukiman, bangunan, dan rumah tangga, untuk mengendalikan dan/atau mencegah organisme pengganggu dan vektor penyakit pada manusia; - karantina dan pra-pengapalan, untuk mengendalikan organisme sasaran dalam pelaksanaan tindakan karantina dan pra-pengapalan; dan - moda transportasi, untuk mengendalikan organisme sasaran pada moda transportasi.

Pestisida diklasifikasikan berdasarkan: - Bahan Aktif; - bahaya; dan - lingkup penggunaan.

Klasifikasi Pestisida berdasarkan Bahan Aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas: - Pestisida sintetik; dan - Pestisida alami.

Pestisida sintetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan Pestisida berbahan aktif 1 (satu) atau lebih senyawa sintetik.

(1) Pestisida alami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan Pestisida berbahan aktif berasal dari makhluk hidup atau mineral alami. (2) Pestisida alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: - Pestisida biologi; - Pestisida metabolit; dan - Pestisida mineral. (3) Pestisida biologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berbahan aktif mikro organisme atau virus. (4) Pestisida metabolit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berbahan aktif senyawa sekunder dari makhluk hidup. (5) Pestisida mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berbahan aktif mineral alami. DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023 4 / 26 --- www.hukumonline.com/pusatdata

(1) Klasifikasi Pestisida berdasarkan bahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas: - Pestisida dilarang; dan - Pestisida tidak dilarang. (2) Pestisida tidak dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat didaftarkan.

Pestisida dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, berdasarkan: - Bahan Aktif dan/atau Bahan Tambahan; atau - hasil pengujian.

(1) Jenis Bahan Aktif dan Bahan Tambahan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Selain jenis Bahan Aktif dan Bahan Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika: - mempunyai efek karsinogenik berdasarkan International Agency for Research on Cancer (IARC) (kategori I dan IIa) dan Food and Agriculture Organization (FAO)/World Health Organization (WHO) Joint Meeting on Pesticide Residues (JMPR); - mempunyai efek mutagenik dan teratogenik berdasarkan FAO dan WHO; - merupakan golongan antibiotik yang menyebabkan resistensi obat pada manusia; dan/atau - termasuk Persistent Organic Pollutants (POPs) berdasarkan Konvensi Stockholm, dilarang. (3) Dalam hal Bahan Aktif dan Bahan Tambahan terdapat Relevant Impurities, harus mengikuti spesifikasi yang ditetapkan oleh FAO dan/atau WHO. (4) Dalam hal tidak terdapat acuan spesifikasi Relevant Impurities sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disertakan laporan 5 (lima) kali pengulangan proses produksi atau 5 (lima) batch analyisis dan analisa resiko (risk assessment).

(1) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan terhadap Formulasi Pestisida untuk mengetahui kelas bahaya berdasarkan klasifikasi WHO. (2) Kelas bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: - Ia (sangat berbahaya sekali); - Ib (berbahaya sekali); - II (berbahaya); - III (cukup berbahaya); dan - IV (tidak berbahaya pada penggunaan normal). (3) Jika hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam kelas Ia (sangat berbahaya sekali) atau kelas Ib (berbahaya sekali), dilarang. DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023 5 / 26 --- www.hukumonline.com/pusatdata (4) Kelas bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Klasifikasi Pestisida berdasarkan lingkup penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas: - Pestisida terbatas; dan - Pestisida untuk penggunaan umum.

(1) Pestisida terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a berupa Pestisida yang menggunakan Bahan Aktif dan/atau Bahan Tambahan Pestisida sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Selain Bahan Aktif dan Bahan Tambahan Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika Pestisida menggunakan Bahan Aktif dan/atau Bahan Tambahan Pestisida yang: - menyebabkan kerusakan tidak dapat pulih pada jaringan okular, mengakibatkan pengerutan kornea atau iritasi sampai 7 (tujuh) hari atau lebih; - menyebabkan kerusakan jaringan dermis dan/atau luka bekas atau mengakibatkan iritasi berat sampai 72 (tujuh puluh dua) jam atau lebih; - mempunyai LC50 inhalasi Bahan Aktif lebih kecil dari 0,05 mg/l selama 4 (empat) jam periode pemaparan; dan/atau - Pestisida atau residunya menyebabkan keracunan yang nyata secara subkronik, kronik, atau tertunda bagi manusia dalam penggunaan secara tunggal dan majemuk, termasuk dalam Pestisida terbatas.

Pestisida untuk penggunaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan Pestisida yang tidak termasuk klasifikasi Pestisida terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Izin percobaan Pestisida diberikan kepada pemohon untuk membuktikan kebenaran klaim mengenai mutu, efikasi, dan keamanan Pestisida.

Permohonan izin percobaan Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan oleh badan usaha ### DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023 6 / 26 --- www.hukumonline.com/pusatdata baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Bagian Kedua Persyaratan

(1) Permohonan izin percobaan Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut: - Nomor Induk Berusaha (NIB); - formulir Pendaftaran Pestisida yang telah diisi; - pernyataan yang berhak menandatangani surat dalam rangka pendaftaran dan perizinan; - sertifikat merek/bukti pendaftaran merek; - surat jaminan suplai Bahan Aktif/Bahan Teknis dari pemasok Bahan Aktif/Bahan Teknis dan/atau akses data pendaftaran dari pemasok Bahan Aktif/Bahan Teknis (Letter of Authorization) bagi yang memproduksi sendiri; - surat jaminan suplai Bahan Aktif/Bahan Teknis dari pemasok Bahan Aktif/Bahan Teknis bagi yang tidak memproduksi sendiri (Letter of Access); - surat izin Produksi dari badan yang berwenang tentang pembuatan Bahan Aktif/Bahan Teknis (manufacturing license) yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang di negara asal; - bukti penguasaan sarana Produksi (pabrik Bahan Aktif/Bahan Teknis, pabrik Formulasi, atau pabrik pengemasan) di dalam negeri yang dibuktikan dengan surat izin industri Pestisida; dan - pernyataan kebenaran dokumen sesuai dengan Format-1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tidak dipenuhi, pemohon harus bekerja sama dengan pabrik Formulasi atau pabrik pengemasan Pestisida dalam negeri yang dibuktikan dengan surat keterangan kerja sama Produksi. (3) Dalam hal pemilik Formulasi berasal dari luar negeri, permohonan izin percobaan Pestisida dilakukan melalui penunjukan kuasa/perwakilan yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. (4) Penunjukan kuasa/perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan untuk 1 (satu) kuasa/perwakilan badan hukum.

Permohonan izin percobaan Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: - sertifikat analisis (Certificate of Analysis/CoA) dari laboratorium uji mutu terakreditasi; - kromatogram hasil analisis Bahan Teknis dari laboratorium uji mutu terakreditasi kecuali Pestisida alami, feromon, atraktan, ZPT, dan rodentisida; dan - sertifikat komposisi Formulasi (Certificate of Composition/CoC) dari pembuat Formulasi. Bagian Ketiga Tata Cara Pemberian Izin Percobaan Pestisida ### DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023 7 / 26 --- www.hukumonline.com/pusatdata

(1) Untuk mendapatkan izin percobaan Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala Pusat. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara online sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. (2) Kepala Pusat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima permohonan Pendaftaran Pestisida secara lengkap, selesai memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan jawaban menolak atau menerima. (3) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara online kepada pemohon disertai alasan penolakan. (4) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya oleh Kepala Pusat disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan penilaian teknis.

(1) Direktur Jenderal dalam melakukan penilaian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) dibantu oleh tim teknis komisi Pestisida. (2) Tim teknis komisi Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. (3) Tim teknis komisi Pestisida dalam melakukan penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan pertemuan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. (4) Hasil penilaian tim teknis komisi Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa saran dan/atau pertimbangan, disampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal sebagai bahan untuk memutuskan menolak, menunda, atau menerima permohonan.

(1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) jika tidak memenuhi persyaratan teknis. (2) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan penolakan melalui Kepala Pusat dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.

(1) Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) jika persyaratan teknis yang disampaikan oleh pemohon diperlukan klarifikasi. (2) Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan penundaan melalui Kepala Pusat dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja. (3) Pemohon harus memenuhi kelengkapan data atau klarifikasi atas penundaan paling lambat 5 (lima) DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023 8 / 26 --- www.hukumonline.com/pusatdata hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan penundaan oleh Kepala Pusat. (4) Apabila pemohon tidak memenuhi kelengkapan data atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan ditolak.

(1) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) jika memenuhi persyaratan teknis. (2) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja, Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan izin percobaan Pestisida. (3) Izin percobaan Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani Direktur Jenderal atas nama Menteri dan disampaikan kepada Kepala Pusat. (4) Kepala Pusat dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak menerima Keputusan Menteri yang ditandatangani Direktur Jenderal atas nama Menteri, menyampaikan kepada pemohon.

(1) Izin percobaan Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. (2) Izin percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 2 (dua) kali untuk jangka waktu masing-masing 1 (satu) tahun. (3) Perpanjangan izin percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku habis. (4) Apabila permohonan perpanjangan izin percobaan telah melewati waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perpanjangan izin percobaan ditolak. (5) Tata cara permohonan izin percobaan Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 secara mutatis mutandis berlaku untuk permohonan perpanjangan izin percobaan Pestisida.

(1) Pestisida yang sedang dalam proses permohonan izin percobaan Pestisida, dilarang untuk diedarkan dan/atau digunakan secara komersial. (2) Pestisida yang memperoleh izin percobaan Pestisida atau tanpa izin, dilarang untuk diedarkan dan/atau digunakan secara komersial.

(1) Pemohon atau pemegang izin percobaan wajib memberikan data atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dengan benar dan menggunakan sesuai dengan haknya. (2) Pemegang izin percobaan yang melakukan kerja sama dengan sarana Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) wajib melakukan kerja sama sesuai dengan surat keterangan kerja sama Produksi yang disampaikan.

(1) Izin tetap diberikan kepada pemohon untuk dapat memproduksi, mengedarkan, dan menggunakan Pestisida dan/atau Bahan Teknis Pestisida. (2) Izin tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: - izin tetap Pestisida; - izin tetap Bahan Teknis Pestisida; dan - izin tetap Pestisida untuk ekspor.

Permohonan izin tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan oleh badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Bagian Kedua Persyaratan

Permohonan izin tetap Pestisida selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan ### Pasal 18, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: - memiliki izin percobaan Pestisida; - sertifikat hasil analisa uji mutu, kecuali feromon dan atraktan; - laporan hasil uji toksisitas akut oral dan akut dermal, kecuali untuk Pestisida biologi, ZPT, feromon, dan atraktan; - laporan hasil uji toksisitas lingkungan untuk komoditas padi sawah, kecuali feromon, atraktan, dan rodentisida; - untuk pengelolaan tanaman, hasil pengujian efikasi terhadap organisme sasaran sesuai ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan pada 2 (dua) lokasi sentra komoditi berbeda untuk masing-masing organisme dan komoditi sasaran kecuali ZPT, feromon, atraktan, rodentisida, dan pestisida alami dilaksanakan pada 1 (satu) lokasi sentra komoditi; - 1 (satu) unit pengujian efikasi hanya untuk 1 (satu) komoditi dan 1 (satu) organisme sasaran; dan - hasil pengujian antagonis untuk pendaftaran Formulasi Pestisida berbahan aktif majemuk bidang penggunaan pengelolaan tanaman, kecuali ZPT, Pestisida biologi, feromon, atraktan, dan rodentisida.

Permohonan izin tetap Bahan Teknis Pestisida dan izin tetap Pestisida untuk ekspor selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, harus memenuhi persyaratan sertifikat hasil analisa uji mutu.

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023 10 / 26 --- www.hukumonline.com/pusatdata (1) Pestisida yang didaftarkan harus diberi nama dagang/merek sebagai identitas dari setiap Formulasi. (2) Nama dagang/merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh sama atau hampir sama dengan Formulasi yang telah didaftar atas nama badan usaha lain. (3) Pemberian nama dagang/merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Ketiga Tata Cara Pendaftaran

(1) Untuk mendapatkan izin tetap Pestisida, izin tetap Bahan Teknis Pestisida, dan izin tetap Pestisida untuk ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala Pusat. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara online sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Permohonan: - izin tetap Pestisida, melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 serta persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 30; dan - izin Bahan Teknis Pestisida dan izin tetap Pestisida untuk ekspor, melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 serta persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 31. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sesuai dengan: - Format-2, untuk Pendaftaran Pestisida sintetik dan alami; - Format-3, untuk Pendaftaran Pestisida atraktan/ feromon/zat pengatur tumbuh tanaman; - Format-4, untuk Pendaftaran Pestisida rumah tangga dan pengendalian vektor penyakit pada manusia; - Format-5, untuk Pendaftaran Bahan Teknis; atau - Format-6, untuk Pendaftaran Pestisida untuk Ekspor; sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Kepala Pusat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima permohonan Pendaftaran Pestisida secara lengkap, selesai memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan jawaban menolak atau menerima. (4) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara online kepada pemohon disertai alasan penolakan. (5) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya oleh Kepala Pusat disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan evaluasi penilaian teknis.

(1) Direktur Jenderal dalam melakukan evaluasi penilaian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023 11 / 26 --- www.hukumonline.com/pusatdata ayat (5) dibantu oleh komisi Pestisida melalui tim teknis komisi Pestisida. (2) Tim teknis komisi Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan evaluasi penilaian persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1). (3) Evaluasi penilaian persyaratan teknis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kriteria teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dibahas pada rapat pleno komisi Pestisida.

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (4), komisi Pestisida mengusulkan untuk menolak, menunda, atau menerima permohonan pendaftaran.

(1) Jika hasil evaluasi komisi Pestisida menolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja menyampaikan penolakan kepada pemohon dengan disertai alasan penolakan. (2) Pemohon setelah menerima pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memberikan tanggapan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan penolakan. (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Direktur Jenderal disampaikan kepada komisi Pestisida untuk dibahas dalam rapat pleno berikutnya.

(1) Jika hasil evaluasi komisi Pestisida menunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja menyampaikan kepada pemohon disertai alasan penundaan. (2) Pemohon setelah menerima pemberitahuan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kelengkapan data atau klarifikasi atas penundaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum rapat tim teknis komisi Pestisida periode berikutnya. (3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebelum rapat tim teknis komisi Pestisida periode berikutnya pemohon belum memenuhi kelengkapan penundaan, permohonan ditolak.

(1) Jika hasil evaluasi komisi Pestisida menerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Direktur Jenderal mengusulkan kepada Menteri untuk memberikan persetujuan nomor pendaftaran dan izin tetap. (2) Menteri dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memutuskan menerima atau menolak. (3) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemohon melalui Kepala Pusat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

(1) Keputusan menerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) diberikan nomor pendaftaran dan izin tetap Pestisida yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri. DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023 12 / 26 --- www.hukumonline.com/pusatdata (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon melalui Kepala Pusat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Izin tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat didaftar ulang.

Tata cara penomoran izin tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pestisida yang sedang dalam proses permohonan nomor pendaftaran dan izin Pestisida dilarang untuk diedarkan dan/atau digunakan secara komersial.

Pemohon yang telah mendapatkan nomor pendaftaran dan izin tetap Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40: - untuk Pestisida rumah tangga, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun wajib memproduksi Pestisida sebagai Pestisida Aktif; dan - Pestisida selain untuk rumah tangga, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun wajib memproduksi Pestisida sebagai Pestisida Aktif.

Pestisida yang memperoleh izin tetap Pestisida untuk ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c dilarang untuk diedarkan dan/atau digunakan di dalam negeri.

Pemegang nomor pendaftaran dan pemilik sarana Produksi wajib menyampaikan laporan Produksi dan Peredaran Pestisida, Bahan Teknis Pestisida, dan Pestisida untuk ekspor setiap semester pada bulan Juli dan Januari kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat sesuai dengan Format-7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap wajib menjamin mutu Pestisida, Bahan Teknis Pestisida, dan Pestisida untuk ekspor yang diproduksi dan/atau diedarkan.

(1) Petugas yang melayani pendaftaran dan perizinan serta petugas lembaga penguji wajib menjaga kebenaran dan kerahasiaan data serta informasi mengenai Pestisida. (2) Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023 13 / 26 --- www.hukumonline.com/pusatdata

(1) Izin sementara diberikan dalam hal keadaan serangan organisme pengganggu secara massal (outbreaks) di wilayah tertentu dan tidak ada Pestisida yang terdaftar untuk organisme pengganggu dimaksud. (2) Kejadian serangan organisme pengganggu secara massal (outbreaks) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh dinas yang memiliki fungsi di bidang pertanian dan/atau kesehatan di wilayah provinsi atau kabupaten/kota kepada direktorat jenderal teknis.

Izin sementara Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diberikan kepada pemilik nomor pendaftaran Pestisida atau produk Pestisida yang mampu mengendalikan organisme pengganggu secara massal (outbreaks).

(1) Izin sementara Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 berlaku sampai dengan kejadian serangan organisme pengganggu secara massal (outbreaks) dapat dikendalikan atau paling lama 1 (satu) tahun. (2) Keberhasilan pengendalian organisme pengganggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh dinas yang memiliki fungsi di bidang pertanian dan/atau kesehatan di wilayah yang terserang outbreaks.

Tata cara mengenai permohonan izin sementara Pestisida ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Pemohon yang telah diberikan izin percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus menyediakan contoh Pestisida untuk dilakukan pengujian. (2) Pengambilan contoh untuk pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) atau petugas yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.

Contoh Pestisida yang diambil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 diserahkan kepada Direktur Jenderal untuk disegel guna keperluan uji mutu, uji toksisitas, dan/atau uji efikasi.

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023 14 / 26 --- www.hukumonline.com/pusatdata (1) Uji mutu, uji toksisitas, dan/atau uji efikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilakukan oleh lembaga uji terakreditasi. (2) Dalam hal belum terdapat lembaga uji terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengujian dapat dilakukan di lembaga uji yang ditunjuk oleh Menteri. (3) Lembaga uji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Laboratorium uji mutu yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun setelah Peraturan Menteri ini berlaku, harus memperoleh akreditasi.

Contoh Pestisida yang telah disegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diserahkan kepada lembaga uji untuk dilakukan uji mutu, uji toksisitas, dan/atau uji efikasi disertai surat pengantar dari Direktur Jenderal.

(1) Hasil uji mutu, uji toksisitas, dan/atau uji efikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 harus mencantumkan nomor dan tanggal segel Pestisida oleh lembaga uji. (2) Hasil uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan evaluasi oleh tim teknis komisi Pestisida dalam proses permohonan nomor pendaftaran dan izin tetap.

Pengujian toksisitas dan efikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 wajib mengikuti metode standar yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Tata cara pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 59 secara mutatis mutandis berlaku untuk pengujian Bahan Teknis Pestisida dan Pestisida untuk ekspor kecuali pengujian efikasi dan toksikologi.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 19 TAHUN 2020 (1) Dalam hal izin tetap Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 akan habis masa berlakunya, DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023 15 / 26 --- www.hukumonline.com/pusatdata dapat dilakukan pendaftaran ulang. (2) Pendaftaran ulang izin tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa izin tetap berakhir. (3) Apabila permohonan pendaftaran ulang izin tetap telah melewati waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftaran ulang ditolak. (4) Dalam hal terjadi bencana nonalam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan sebagai bencana nasional, Izin Tetap yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berakhir masa berlakunya pada kurun waktu bencana nasional, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah penetapan bencana nasional dicabut oleh Presiden.

Izin tetap Pestisida dapat didaftarkan ulang dengan dilengkapi: - hasil uji mutu Formulasi, sertifikat komposisi formulasi (COC) dari pembuat formulasi, sertifikat analisis (COA) dari laboratorium uji mutu terakreditasi, paling cepat 2 (dua) tahun sebelum izin berakhir; dan - Hasil uji efikasi dilaksanakan pada 1 (satu) lokasi atau 1 (satu) unit terhadap semua organisme dan komoditi sasaran yang telah terdaftar 10 (sepuluh) tahun atau lebih.

Izin tetap Bahan Teknis Pestisida dapat didaftarkan ulang dengan dilengkapi hasil uji mutu Bahan Teknis Pestisida dari laboratorium uji mutu paling cepat 1 (satu) tahun sebelum izin berakhir.

Izin tetap Pestisida untuk ekspor dapat didaftarkan ulang dengan dilengkapi dengan hasil uji mutu dari laboratorium uji mutu paling cepat 1 (satu) satu tahun sebelum izin berakhir.

(1) Pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap mengajukan permohonan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 64 kepada Menteri melalui Kepala Pusat. (2) Permohonan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Pusat disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk dibahas dalam rapat pleno komisi Pestisida. (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), komisi Pestisida mengusulkan untuk menolak, menunda, atau menerima permohonan.

Jika hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) menolak, Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat menyampaikan penolakan kepada pemohon disertai alasan penolakan.

(1) Jika hasil evaluasi komisi Pestisida menunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3), Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja menyampaikan kepada pemohon disertai alasan penundaan. (2) Pemohon setelah menerima pemberitahuan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023 16 / 26 --- www.hukumonline.com/pusatdata memenuhi kelengkapan data atau klarifikasi atas penundaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum rapat tim teknis komisi Pestisida periode berikutnya. (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum rapat tim teknis komisi Pestisida periode berikutnya pemohon belum memenuhi kelengkapan penundaan, permohonan ditolak.

(1) Jika hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) menerima, Direktur Jenderal mengusulkan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan pendaftaran ulang. (2) Persetujuan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(1) Jika pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap tidak melakukan pendaftaran ulang atau ditolak permohonannya, nomor pendaftaran dan izin tetap berakhir demi hukum. (2) Pestisida, Bahan Teknis Pestisida, dan Pestisida untuk ekspor yang nomor pendaftaran dan izin tetap telah berakhir atau ditolak pendaftaran ulangnya, harus ditarik dari Peredaran. (3) Penarikan dari Peredaran dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal berakhirnya nomor dan izin pendaftaran atau penolakan pendaftaran ulang.

Setiap orang dilarang melakukan Produksi, Peredaran, dan penggunaan Pestisida, Bahan Teknis Pestisida, dan Pestisida untuk ekspor yang tidak memiliki nomor pendaftaran dan izin tetap atau telah habis masa berlakunya. Bagian Kedua Perluasan Penggunaan Pestisida

(1) Pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dapat melakukan perluasan terhadap organisme dan/atau komoditi sasaran setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri. (2) Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan bukan untuk perluasan bidang penggunaan dan/atau jenis Pestisida.

(1) Pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap Pestisida mengajukan permohonan perluasan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 kepada Menteri melalui Kepala Pusat dengan melampirkan hasil pengujian efikasi terhadap organisme dan/atau komoditi sasaran. (2) Untuk perluasan terhadap organisme dan/atau komoditi sasaran pada tanaman padi selain dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi hasil pengujian toksisitas lingkungan. (3) Hasil pengujian efikasi terhadap organisme sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bidang pengelolaan tanaman dilaksanakan pada 2 (dua) lokasi sentra komoditi yang berbeda untuk DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023 17 / 26 --- www.hukumonline.com/pusatdata setiap organisme sasaran kecuali Pestisida alami, ZPT, feromon, atraktan, dan rodentisida dilaksanakan pada 1 (satu) lokasi sentra komoditi.

(1) Permohonan perluasan penggunaan terhadap organisme dan/atau komoditi sasaran oleh Kepala Pusat disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk dibahas dalam rapat pleno komisi Pestisida. (2) Jika hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menolak, Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat menyampaikan kepada pemohon disertai alasan penolakan. (3) Jika hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima, Direktur Jenderal mengusulkan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.

Persetujuan perluasan penggunaan terhadap organisme dan/atau komoditi sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap Pestisida dilarang melakukan perluasan penggunaan organisme dan/atau komoditi sasaran yang belum terdaftar dalam nomor pendaftaran dan izin tetap.

Pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap Pestisida dilarang melakukan perluasan penggunaan terhadap organisme dan/atau komoditi sasaran yang tidak sesuai dengan nomor pendaftaran dan izin tetap. Bagian Ketiga Peralihan

Nomor pendaftaran dan izin tetap dapat beralih atau dialihkan: - setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan nomor pendaftaran dan izin tetap; atau - penunjukan pihak lain sebagai pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap akibat adanya penggabungan perusahaan, akuisisi, atau divestasi.

(1) Peralihan nomor pendaftaran dan izin tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 harus dibuktikan dengan berita acara serah terima atau perjanjian tertulis yang disahkan dengan Akta Notaris. (2) Berita acara serah terima atau perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap baru dilaporkan kepada Menteri melalui Kepala Pusat untuk mendapatkan persetujuan.

Permohonan peralihan nomor pendaftaran dan izin tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 harus ### DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023 18 / 26 --- www.hukumonline.com/pusatdata dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

(1) Pelaporan peralihan nomor pendaftaran dan izin tetap oleh Kepala Pusat disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan verifikasi. (2) Jika hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menolak, Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat menyampaikan kepada pemohon disertai alasan penolakan. (3) Jika hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima, Direktur Jenderal mengusulkan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.

Persetujuan peralihan nomor pendaftaran dan izin tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap wajib melaporkan perubahan pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat. Bagian Keempat Perubahan

(1) Pestisida yang sudah didaftarkan dapat dilakukan perubahan. (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: - nama dagang dan/atau nama Bahan Aktif; - Wadah dan/atau pembungkus; - alamat pemegang nomor pendaftaran; - asal Bahan Aktif/Bahan Teknis; - kadar pelarut; - kadar pengemulsi; dan - kadar pembawa.

(1) Pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap mengajukan permohonan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat. (2) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf g disetujui setelah dilakukan pengujian ulang mutu, toksisitas, dan efikasi untuk salah satu organisme sasaran dan hasilnya memenuhi persyaratan teknis dan efikasinya minimal sama dengan produk awal. (3) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf e sampai dengan huruf g harus sesuai dengan batas toleransi FAO. DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023 19 / 26 --- www.hukumonline.com/pusatdata

(1) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 oleh Kepala Pusat disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan evaluasi. (2) Jika hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menolak, Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat menyampaikan kepada pemohon disertai alasan penolakan. (3) Jika hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima, Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat menyampaikan surat persetujuan perubahan kepada pemohon. (4) Kepala Pusat mencatat perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dalam buku nomor pendaftaran.

(1) Pestisida dan Bahan Teknis Pestisida yang sudah terdaftar harus ditempatkan dalam Wadah. (2) Wadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tidak mudah pecah atau robek dan tidak bereaksi dengan Pestisidanya atau korosif, sehingga dampak terhadap manusia dan lingkungan dapat dihindarkan. (3) Spesifikasi Wadah Pestisida sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Wadah Pestisida dan Bahan Teknis Pestisida wajib diberi Label yang ditempelkan dan tidak mudah lepas atau dicetak pada Wadah. (2) Pemegang nomor pendaftaran wajib menyerahkan Label yang telah dicetak kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat. (3) Keterangan pada Label dan petunjuk penggunaan harus dalam bahasa Indonesia dengan ketentuan: - tidak mencantumkan kata-kata bersifat agitatif atau bombastis, antara lain frasa “dahsyat”, “hebat”, “super”, “ampuh”, “paling”, dan “top”; - tidak membandingkan dengan Pestisida lain yang telah terdaftar; dan/atau - tidak mencantumkan gambar organisme dan komoditas bukan sasaran. (4) Keterangan dan tanda peringatan pada Label harus dicetak jelas, mudah dibaca atau dilihat, mudah dipahami, dan tidak mudah terhapus. (5) Keterangan Label sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap wajib mencantumkan seluruh keterangan yang dipersyaratkan pada Wadah dan Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dan Pasal 87 serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ### DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023 20 / 26 --- www.hukumonline.com/pusatdata

(1) Pemasukan Pestisida biologi dengan Bahan Aktif baru dari luar negeri dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Menteri. (2) Pemberian izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemasukan Bahan Aktif dan/atau Bahan Teknis Pestisida untuk penelitian dan pengembangan harus mendapat izin dari Direktur Jenderal. (2) Permohonan pemasukan Bahan Aktif dan/atau Bahan Teknis Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi proposal penelitian dan pengembangan. (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dan jumlah Bahan Aktif dan/atau Bahan Teknis Pestisida sesuai kebutuhan berdasarkan usulan yang telah dievaluasi. (4) Direktur Jenderal sebagaimana pada ayat (1) dalam menerbitkan izin berdasarkan pertimbangan atau masukan dari tim teknis komisi Pestisida. (5) Pemohon pemasukan Bahan Aktif dan/atau Bahan Teknis Pestisida untuk penelitian dan pengembangan wajib melaporkan hasil penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal. (6) Jika pemohon pemasukan Bahan Aktif dan/atau Bahan Teknis Pestisida untuk penelitian dan pengembangan tidak melaporkan hasil penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), izin pemasukan dicabut.

(1) Pengawasan terhadap pemasukan Bahan Aktif, Bahan Teknis Pestisida, dan Pestisida dilakukan di luar kawasan pabean (post border) pada tahapan Produksi dan/atau Peredaran sesuai dengan nomor pendaftaran dan izin dari Menteri. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan pemasukan Bahan Aktif dan/atau Bahan Teknis Pestisida yang tergolong bahan berbahaya dan beracun (B3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

(1) Pengguna Pestisida terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, wajib mengikuti DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023 21 / 26 --- www.hukumonline.com/pusatdata pelatihan penggunaan Pestisida terbatas. (2) Pelatihan penggunaan Pestisida terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap Pestisida kepada Pengguna Pestisida terbatas. (3) Pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap Pestisida dalam melakukan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan dinas yang melaksanakan fungsi di bidang pertanian di kabupaten/kota. (4) Dinas yang melaksanakan fungsi di bidang pertanian di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menerbitkan surat keterangan mengikuti pelatihan penggunaan Pestisida terbatas. (5) Surat keterangan mengikuti pelatihan penggunaan Pestisida terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(1) Pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap wajib melakukan pelatihan penggunaan Pestisida terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 sesuai dengan petunjuk teknis pelatihan penggunaan Pestisida terbatas. (2) Ketentuan mengenai petunjuk teknis pelatihan penggunaan Pestisida terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Menteri dalam memberikan izin percobaan, izin tetap, dan izin sementara dibantu oleh komisi Pestisida. (2) Komisi Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tim teknis komisi Pestisida.

Komisi Pestisida memiliki tugas sebagai berikut: - melakukan evaluasi data atau informasi dalam rangka pendaftaran Pestisida khususnya dalam bidang keamanan Pestisida terhadap kesehatan manusia; - melakukan evaluasi terhadap pestisida yang telah terdaftar dan telah memperoleh izin Menteri khususnya dalam bidang keamanan Pestisida; dan - memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Pertanian dalam pengambilan kebijakan di bidang Pestisida

Tim teknis komisi Pestisida memiliki tugas sebagai berikut: - menyiapkan bahan evaluasi data teknis dan informasi dalam rangka pendaftaran; - melakukan evaluasi teknis terhadap permohonan Pendaftaran Pestisida dan Pestisida yang telah terdaftar atau telah mendapat izin Menteri Pertanian; dan - melakukan kajian terhadap kebijakan pengelolaan Pestisida. ### DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023 22 / 26 --- www.hukumonline.com/pusatdata

(1) Keanggotaan komisi Pestisida terdiri atas unsur pejabat Pemerintah yang memiliki tugas terkait dengan Pestisida dan tenaga ahli yang memiliki lingkup keahlian di bidang Pestisida. (2) Keanggotaan tim teknis komisi Pestisida terdiri atas unsur tenaga ahli yang memiliki lingkup keahlian di bidang Pestisida.

Susunan keanggotaan komisi Pestisida dan tim teknis komisi Pestisida ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1), Pasal 43, dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: - pembatalan permohonan izin; dan - penarikan dari peredaran. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 ayat (1), Pasal 70, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 82, Pasal 88, Pasal 93 ayat (1), Pasal 94 ayat (1), dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: - peringatan tertulis; - penghentian sementara dari kegiatan Produksi dan/atau Peredaran; - pencabutan izin; - penarikan dari peredaran; dan/atau - pemusnahan. (3) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berjenjang mulai dari sanksi teringan sampai sanksi terberat sesuai dengan tata urutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Dalam hal tertentu, terhadap pelanggaran yang berat atas kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung dijatuhi sanksi administratif tanpa dilakukan secara berjenjang.

(1) Setiap orang yang pertama kali melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis. (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dikenakan sanksi peringatan tertulis DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023 23 / 26 --- www.hukumonline.com/pusatdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diselesaikan permasalahannya atau melakukan pelanggaran lain, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis kedua. (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dikenakan sanksi peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diselesaikan permasalahannya atau melakukan pelanggaran lain, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis ketiga. (4) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditandatangani oleh Direktur Jenderal.

(1) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang ditetapkan atau melakukan pelanggaran lain, Direktur Jenderal dapat menetapkan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara. (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan untuk jangka waktu (3) tiga bulan sampai dengan 6 (enam) bulan. (3) Dalam keputusan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menetapkan kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalani masa pemberhentian sementara.

(1) Dalam hal masa pemberhentian sementara telah berakhir dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 belum juga dipenuhi, Direktur Jenderal dapat mengusulkan sanksi administratif kepada Menteri berupa: - penarikan dari Peredaran; - pencabutan izin; dan/atau - pemusnahan. (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pemeriksaan tim pengawas pestisida sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menerima dan mempertimbangkan saran atau pendapat dari komisi Pestisida.

Pencabutan nomor pendaftaran dan izin tetap, izin perluasan penggunaan Pestisida, dan/atau izin sementara Pestisida selain karena sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, dapat dapat dilakukan karena: - ditemukan dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan/atau kelestarian lingkungan hidup; - pemegang nomor pendaftaran yang tidak lagi ditunjuk oleh pemilik Formulasi Pestisida bersangkutan; - atas permintaan pemegang nomor pendaftaran; dan/atau - pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap melakukan tindakan pelanggaran hukum terkait dengan Pestisida dan/atau Bahan Aktif terdaftar dan telah dinyatakan oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pencabutan nomor pendaftaran dan izin tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dan Pasal 105 ditetapkan dengan Keputusan Menteri. ### DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023 24 / 26 --- www.hukumonline.com/pusatdata

(1) Pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap, izin perluasan penggunaan Pestisida, dan/atau izin sementara Pestisida wajib bertanggung jawab atas penarikan Pestisida kadaluarsa, Pestisida yang terkena sanksi pencabutan nomor pendaftaran dan izin serta melakukan pemusnahan. (2) Ketentuan mengenai tata cara pemusnahan Pestisida dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap yang nomor pendaftaran dan izin tetapnya dicabut wajib menarik Pestisida, Bahan Teknis Pestisida, dan Pestisida untuk ekspor dari Peredaran paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan pencabutan nomor pendaftaran dan izin oleh Menteri.

(1) Pestisida dan Bahan Teknis Pestisida yang telah mendapat nomor pendaftaran dan izin tetap sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku. (2) Permohonan nomor pendaftaran dan izin tetap yang sedang atau sudah dilakukan pengujian mutu, toksisitas, dan efikasi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diproses sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1047) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/ SR.330/1/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 131). (3) Permohonan nomor pendaftaran dan izin tetap yang belum dilakukan pengujian sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diproses sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.330/1/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/ 7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 131), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. ### DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023 25 / 26 --- www.hukumonline.com/pusatdata Ditetapkan Di Jakarta, Pada Tanggal 13 Agustus 2019 ### MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, Ttd. ### AMRAN SULAIMAN Diundangkan Di Jakarta, Pada Tanggal 22 Agustus 2019 ### DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ### ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Ttd. ### WIDODO EKATJAHJANA ### BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 947 ### DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023 26 / 26