PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015

(1) Dalam hal pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh

wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau
seluruh daerah terjadi kerusuhan, gangguan
keamanan, bencana alam, bencana nonalam, atau
gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian
tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan
serentak tidak dapat dilaksanakan, dilakukan
Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan.
(21 Pelaksanaan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan
serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dimulai dari tahapan penyelenggaraan
Pemilihan atau Pemilihan serentak yang terhenti.

1. Di antara Pasal 122 dan Pasal 123 disisipkan I (satu) pasal,
yakni Pasal l22A yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal l22A
(l) Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal l2O dilaksanakan setelah penetapan
penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak
dengan Keputusan KPU diterbitkan.

(2) Penetapan penundaan tahapan pelaksanaan

Pemilihan serentak serta pelaksanaan Pemilihan
serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan atas persetujuan bersama antara
KPU, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Ralryat.

(3) Ketentuan

SK No 005360 A

---

PRESIDEN

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu

pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan diatur dalam
Peraturan KPU.

1. Di antara Pasal 2O1 dan Pasal 2O2 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 2OlA yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2Ol ayat (6) ditunda karena terjadi
bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 120 ayat (1).

(21 Pemungutan suara serentak yang ditunda
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan
pada bulan Desember 2O2O.

(3) Dalam hal pemungutan suara serentak sebagaimana

dimaksud pada ayat {21 tidak dapat dilaksanakan,
pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan
kembali segera setelah bencana nonalam sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berakhir, melalui mekanisme
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122A.

Pasal II
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai
berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

SK No 005361 A

---

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2O2O

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2O2O

,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Bidang Hukum dan
undangan,

S vanna Djaman

SK No OO5375 A

---

PRESIDEN