Ditetapkan: 2019-01-01
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang
selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga
pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang tentang penanggulangan
bencana.
1. Kepala BNPB, yang selanjutnya disebut Kepala adalah
pimpinan BNPB yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan tugas dan fungsi BNPB.
(1) BNPB berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Presiden.
(2) BNPB dipimpin oleh seorang Kepala.
BNPB mempunyai tugas:
- memberikan pedoman dan pengarahan terhadap
usaha penanggulangan bencana yang mencakup
pencegahan bencana, penanganan keadaan darurat
bencana, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan
setara;
www.peraturan.go.id
---
2019, No.1 -3-
- menetapkan standardisasi dan kebutuhan
penyelenggaraan penanggulangan bencana
berdasarkan peraturan perundang-undangan;
bencana kepada masyarakat;
bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam
kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat
bencana;
sumbangan/bantuan nasional dan internasional;
yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara;
- melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan; dan
Penanggulangan Bencana Daerah.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, BNPB menyelenggarakan fungsi:
bencana dan penanganan pengungsi dengan
bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan
penanggulangan bencana secara terencana, terpadu,
dan menyeluruh.
Apabila terjadi bencana nasional, BNPB melaksanakan
fungsi komando dalam penanganan status keadaan
darurat bencana dan keadaan tertentu.
www.peraturan.go.id
---
2019, No.1 -4-
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BNPB
dikoordinasikan oleh kementerian yang
menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan
pengendalian urusan kementerian dalam
penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan
manusia dan kebudayaan.
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi BNPB
BNPB terdiri atas:
- Kepala;
Bagian Kedua
Kepala
Kepala mempunyai tugas memimpin BNPB dalam
menjalankan tugas dan fungsi BNPB.
Bagian Ketiga
Unsur Pengarah
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Unsur pengarah berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala.
www.peraturan.go.id
---
2019, No.1 -5-
Unsur pengarah mempunyai tugas memberikan masukan
dan saran kepada Kepala dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana.
Unsur pengarah menyelenggarakan fungsi:
- perumusan konsep kebijakan penanggulangan
bencana nasional;
bencana.
Paragraf 2
Keanggotaan
Unsur Pengarah terdiri atas Ketua yang dijabat oleh
Kepala dan 20 (dua puluh) Anggota.
(1) Anggota unsur pengarah terdiri atas:
setara pejabat pimpinan tinggi madya, yang
diusulkan oleh Pimpinan Instansi Pemerintah; dan
- 9 (sembilan) Anggota masyarakat profesional.
(2) Pejabat Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a mewakili:
Manusia dan Kebudayaan;
- Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan;
www.peraturan.go.id
---
2019, No.1 -6-
Rakyat;
- Kementerian Perhubungan;
(3) Unsur Pengarah yang berasal dari masyarakat
profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, berasal dari para pakar/profesional
dan/atau tokoh masyarakat.
Bagian Keempat
Unsur Pelaksana
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Unsur pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala.
Unsur pelaksana mempunyai tugas melaksanakan
penanggulangan bencana secara terintegrasi yang
meliputi prabencana, saat keadaan darurat bencana, dan
pascabencana.
Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:
bencana;
- pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan
bencana;
- penyusunan, perumusan, dan penetapan norma,
standar, prosedur, dan kriteria di bidang
penanggulangan bencana;
www.peraturan.go.id
---
2019, No.1 -7-
penanggulangan bencana;
- pengoordinasian instansi pemerintah terkait,
pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga usaha
serta lembaga internasional dalam rangka penyusunan
dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan teknis di
bidang penanggulangan bencana;
- koordinasi pelaksanaan fungsi, pembinaan, dan
pemberian dukungan administrasi kepada seluruh
unsur organisasi di lingkungan BNPB;
menjadi tanggung jawab BNPB;
BNPB; dan
- pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif
kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BNPB.
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16, unsur pelaksana mempunyai fungsi:
- komando penyelenggaraan penanggulangan bencana;
dan
bencana.
(1) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam
### Pasal 17 huruf a dilaksanakan pada tahap
prabencana dan pascabencana.
(2) Fungsi koordinasi unsur pelaksana dilaksanakan
melalui koordinasi dengan instansi pemerintah baik
pusat maupun daerah, masyarakat, lembaga usaha,
lembaga internasional dan/atau pihak lain yang
dipandang perlu.
www.peraturan.go.id
---
2019, No.1 -8-
(1) Fungsi komando unsur pelaksana dilaksanakan
melalui pengerahan sumber daya manusia, logistik
dan peralatan dari instansi terkait, Kepolisian Negara
Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia
serta langkah lain yang diperlukan dalam rangka
penanganan darurat bencana.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Fungsi pelaksanaan pada unsur pelaksana dilaksanakan
secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan instansi
pemerintah baik pusat maupun daerah, Kepolisian
Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional
Indonesia dengan memperhatikan kebijakan
penyelenggaraan penanggulangan bencana dan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 2
Susunan Organisasi
Susunan organisasi unsur pelaksana terdiri atas:
- Sekretariat Utama;
www.peraturan.go.id
---
2019, No.1 -9-
Paragraf 3
Sekretariat Utama
(1) Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala.
(2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.
Sekretariat Utama mempunyai tugas pembinaan dan
pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur
organisasi di lingkungan BNPB.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23, Sekretariat Utama menyelenggarakan
fungsi:
- koordinasi dan penyusunan rencana, program dan
anggaran BNPB;
yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian,
keuangan, persandian, kerumahtanggaan, kerja
sama, hubungan masyarakat, arsip, dan
dokumentasi BNPB;
- pembinaan dan penataan organisasi dan tata
laksana;
undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
negara; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.
(1) Sekretariat Utama terdiri atas paling banyak 4
(empat) biro.
www.peraturan.go.id
---
2019, No.1 -10-
(2) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
paling banyak 4 (empat) bagian dan/atau kelompok
jabatan fungsional, dan masing-masing bagian terdiri
atas 2 (dua) subbagian dan/atau kelompok jabatan
fungsional.
(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), bagian yang menangani ketatausahaan
pimpinan terdiri atas sejumlah subbagian sesuai
kebutuhan.
(4) Bagian yang menangani ketatausahaan pimpinan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan
dukungan administrasi kepada deputi.
Paragraf 4
Deputi Bidang Sistem dan Strategi
(1) Deputi Bidang Sistem dan Strategi berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2) Deputi Bidang Sistem dan Strategi dipimpin oleh
Deputi.
Deputi Bidang Sistem dan Strategi mempunyai tugas
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang sistem dan strategi penanggulangan
bencana.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27, Deputi Bidang Sistem dan Strategi
menyelenggarakan fungsi:
- penyusunan kebijakan teknis di bidang sistem dan
strategi;
strategi;
- koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dalam
www.peraturan.go.id
---
2019, No.1 -11-
perencanaan penanggulangan bencana;
- penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
di bidang sistem dan strategi;
sistem dan strategi;
sistem dan strategi; dan
(1) Deputi Bidang Sistem dan Strategi terdiri atas paling
banyak 4 (empat) direktorat.
(2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subdirektorat
dan/atau kelompok jabatan fungsional, dan masing-
masing subdirektorat terdiri atas 2 (dua) seksi
dan/atau kelompok jabatan fungsional.
Paragraf 5
Deputi Bidang Pencegahan
(1) Deputi Bidang Pencegahan berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala.
(2) Deputi Bidang Pencegahan dipimpin oleh Deputi.
Deputi Bidang Pencegahan mempunyai tugas
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang pencegahan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31, Deputi Bidang Pencegahan
menyelenggarakan fungsi:
www.peraturan.go.id
---
2019, No.1 -12-
bidang pencegahan;
- pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas
pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan; dan
(1) Deputi Bidang Pencegahan terdiri atas paling banyak
4 (empat) direktorat.
(2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subdirektorat
dan/atau kelompok jabatan fungsional, dan masing-
masing subdirektorat terdiri atas 2 (dua) seksi
dan/atau kelompok jabatan fungsional.
Paragraf 6
Deputi Bidang Penanganan Darurat
(1) Deputi Bidang Penanganan Darurat berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2) Deputi Bidang Penanganan Darurat dipimpin oleh
Deputi.
Deputi Bidang Penanganan Darurat mempunyai tugas
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang penanganan keadaaan darurat,
meliputi penyelenggaraan siaga darurat, tanggap darurat
dan transisi darurat ke pemulihan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35, Deputi Bidang Penanganan Darurat
menyelenggarakan fungsi:
- penyusunan kebijakan teknis di bidang
penyelenggaraan penanganan darurat;
www.peraturan.go.id
---
2019, No.1 -13-
penyelenggaraan penanganan darurat;
- penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
di bidang penyelenggaraan penanganan darurat;
pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan
penanganan darurat; dan
(1) Deputi Bidang Penanganan Darurat terdiri atas
paling banyak 4 (empat) direktorat.
(2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subdirektorat
dan/atau kelompok jabatan fungsional, dan masing-
masing subdirektorat terdiri atas 2 (dua) seksi
dan/atau kelompok jabatan fungsional.
Paragraf 7
Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
(1) Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2) Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
dipimpin oleh Deputi.
Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan
rekonstruksi.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39, Deputi Bidang Rehabilitasi dan
www.peraturan.go.id
---
2019, No.1 -14-
Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:
- penyusunan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi
dan rekonstruksi;
dan rekonstruksi;
di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas
pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi dan
rekonstruksi; dan
(1) Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri
atas paling banyak 4 (empat) direktorat.
(2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subdirektorat
dan/atau kelompok jabatan fungsional, dan masing-
masing subdirektorat terdiri atas 2 (dua) seksi
dan/atau kelompok jabatan fungsional.
Paragraf 8
Deputi Bidang Logistik dan Peralatan
(1) Deputi Bidang Logistik dan Peralatan berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2) Deputi Bidang Logistik dan Peralatan dipimpin oleh
Deputi.
Deputi Bidang Logistik dan Peralatan mempunyai tugas
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang logistik dan peralatan
penanggulangan bencana.
www.peraturan.go.id
---
2019, No.1 -15-
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 43, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan
menyelenggarakan fungsi:
peralatan;
peralatan;
- penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
di bidang logistik dan peralatan;
pelaksanaan kebijakan di bidang logistik dan
peralatan; dan
(1) Deputi Bidang Logistik dan Peralatan terdiri atas
paling banyak 4 (empat) direktorat.
(2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subdirektorat
dan/atau kelompok jabatan fungsional, dan masing-
masing subdirektorat terdiri atas 2 (dua) seksi
dan/atau kelompok jabatan fungsional.
Paragraf 9
Inspektorat Utama
(1) Inspektorat Utama berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala.
(2) Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama.
Inspektorat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan
pengawasan internal di lingkungan BNPB.
www.peraturan.go.id
---
2019, No.1 -16-
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 47, Inspektorat Utama menyelenggarakan
fungsi:
lingkungan BNPB;
BNPB terhadap kinerja dan keuangan melalui audit,
reviu, evaluasi, dan pemantauan;
penugasan Kepala;
(1) Inspektorat Utama paling banyak terdiri atas 3 (tiga)
inspektorat.
(2) Inspektorat Utama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilengkapi 1 (satu) bagian yang menangani
ketatatusahaan.
(3) Masing-masing Inspektorat terdiri atas 1 (satu)
subbagian yang menangani ketatausahaan, dan
kelompok jabatan fungsional auditor.
(4) Bagian yang menangani ketatausahaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 2
(dua) subbagian.
Paragraf 10
Pusat
(1) Pusat dapat dibentuk di lingkungan unsur
pelaksana paling banyak 3 (tiga) Pusat sebagai
unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
unsur pelaksana.
www.peraturan.go.id
---
2019, No.1 -17-
(2) Pusat dipimpin oleh Kepala Pusat yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
melalui Sekretaris Utama.
Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan yang
bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di
lingkungan BNPB untuk mendukung pencapaian tujuan
dan sasaran strategis BNPB.
(1) Pusat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bidang, 1
(satu) subbidang yang menangani ketatausahaan
dan/atau kelompok jabatan fungsional.
(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas paling banyak 2 (dua) subbidang dan/atau
kelompok jabatan fungsional.
Paragraf 11
Unit Pelaksana Teknis
(1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional
dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dapat
dibentuk unit pelaksana teknis.
(2) Unit pelaksana teknis dipimpin oleh kepala unit
pelaksana teknis.
Pembentukan unit pelaksana teknis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 ditetapkan oleh Kepala
setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri
yang membidangi urusan pemerintahan di bidang
aparatur negara.
www.peraturan.go.id
---
2019, No.1 -18-
Paragraf 12
Kelompok Jabatan Fungsional
Jabatan fungsional dapat ditetapkan di lingkungan
BNPB sesuai dengan kebutuhan yang dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
TATA KERJA
Kepala mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi
unsur pengarah dan unsur pelaksana.
Semua unsur di lingkungan BNPB dalam melaksanakan
tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan BNPB
sendiri maupun dalam hubungan antar instansi
pemerintah baik pusat maupun daerah di luar BNPB.
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan unsur
pelaksana wajib melaksanakan sistem pengendalian
intern di lingkungan masing-masing yang
memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang.
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan unsur
pelaksana bertanggung jawab memimpin dan
mengoordinasikan bawahan masing-masing dan
memberikan pengarahan serta petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahan.
www.peraturan.go.id
---
2019, No.1 -19-
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan unsur
pelaksana wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan
bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta
menyampaikan laporan secara berkala tepat pada
waktunya.
Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan
organisasi di lingkungan unsur pelaksana wajib
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
satuan organisasi di bawahnya.
Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi
dan tata kerja BNPB diatur dengan Peraturan BNPB.
Bagian Kesatu
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala
(1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(2) Kepala dapat dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil,
prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau
profesional.
Kepala diberikan hak keuangan dan administrasi
setingkat Menteri.
www.peraturan.go.id
---
2019, No.1 -20-
Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian
Anggota Unsur Pengarah
Anggota Unsur Pengarah diangkat dan diberhentikan
oleh Presiden.
(1) Anggota Unsur Pengarah yang berasal dari unsur
Pemerintah diusulkan oleh pimpinan instansi
pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (2) kepada Kepala.
(2) Kepala mengusulkan calon anggota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden untuk
diangkat sebagai anggota Unsur Pengarah.
(1) Anggota Unsur Pengarah yang berasal dari kalangan
masyarakat profesional diusulkan oleh Kepala
kepada Presiden sejumlah 18 (delapan belas) calon
anggota Unsur Pengarah.
(2) Calon Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia untuk dilakukan uji kepatutan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
9 (sembilan) calon Anggota yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan
hasil uji kepatutan dan kelayakan diangkat dan
ditetapkan oleh Presiden menjadi Anggota Unsur
Pengarah.
www.peraturan.go.id
---
2019, No.1 -21-
Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam
### Pasal 68 diangkat untuk masa tugas selama 5 (lima)
tahun.
Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemilihan
dan kriteria Anggota Unsur Pengarah dari masyarakat
profesional diatur dengan Peraturan BNPB.
Bagian Ketiga
Eselon, Pengangkatan, dan Pemberhentian
Unsur Pelaksana
(1) Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur Utama
merupakan jabatan pimpinan tinggi madya atau
jabatan struktural eselon I.a.
(2) Kepala Pusat, Kepala Biro, Direktur, dan Inspektur
merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau
jabatan struktural eselon II.a.
(3) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, dan Kepala
Bidang merupakan jabatan administator atau
jabatan struktural eselon III.a.
(4) Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala
Subbidang merupakan jabatan pengawas atau
jabatan struktural eselon IV.a.
(1) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala.
(2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ke bawah diangkat
dan diberhentikan oleh Kepala.
www.peraturan.go.id
---
2019, No.1 -22-
Jabatan di lingkungan unsur pelaksana diisi oleh
Aparatur Sipil Negara yang profesional dan ahli sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PENDANAAN
(1) Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan
tugas dan fungsi BNPB dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan
tugas dan fungsi BNPB dapat diperoleh dari sumber
lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Untuk melaksanakan tugas penanggulangan
bencana di daerah baik Provinsi maupun
Kabupaten/Kota dibentuk Badan Penanggulangan
Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(2) Pembentukan BPBD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan
BNPB.
(3) BNPB mengadakan rapat koordinasi dengan BPBD,
paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
Rincian lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan
organisasi, dan tata kerja BNPB ditetapkan oleh Kepala
setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri
www.peraturan.go.id
---
2019, No.1 -23-
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pendayagunaan aparatur negara.
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh
jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan
di lingkungan BNPB tetap melaksanakan tugas dan
fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan
diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Presiden
ini.
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua
peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 8
Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan
Bencana dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan atau diganti dengan yang baru berdasarkan
Peraturan Presiden ini.
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan
Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional
Penanggulangan Bencana dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
www.peraturan.go.id
---
2019, No.1 -24-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2019
INDONESIA,
ttd
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2019
,
ttd
www.peraturan.go.id
