Ditetapkan: 2021-01-01
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan
Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara, yang
selanjutnya disebut Tunjangan Widyaiswara adalah
tunjangan jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri
Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam
Jabatan Fungsional Widyaiswara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara
penuh dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara, diberikan
Tunjangan Widyaiswara setiap bulan.
Besaran Tunjangan Widyaiswara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
Pemberian Tunjangan Widyaiswara bagi:
- Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Instansi Pusat
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara; dan
Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.
Pemberian Tunjangan Widyaiswara dihentikan apabila
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
diangkat dalam jabatan struktural, jabatan fungsional lain,
atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian
www.peraturan.go.id
---
2021, No.257 -4-
tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran
Tunjangan Widyaiswara dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan
Presiden Nomor 59 Tahun 2007 tentang Tunjangan
Jabatan Fungsional Widyaiswara, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
www.peraturan.go.id
---
2021, No.257 -5-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2021
INDONESIA,
ttd.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2021
,
ttd.
www.peraturan.go.id
---
2021, No.257 -6-
